Garuda - Garba Rujukan Digital

Audit Sistem Pos Kafe Batas Menggunakan Framework Cobit 2019 Gunawan, Naufal Alif Fasha; Zulkarnain; Sangka, Yuliana; Indaryani, Lilis
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5375

(Audit of the Cafe Boundary System Using the Cobit 2019 Framework) Sistem Point of Sale (POS) berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional bisnis seperti transaksi, manajemen stok, dan pelaporan keuangan. Namun, implementasi sistem POS di Kafe Batas masih menghadapi kendala berupa pemanfaatan fitur yang belum optimal dan tidak adanya evaluasi kinerja secara berkala. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit tata kelola sistem POS menggunakan framework COBIT 2019 guna mengidentifikasi kesenjangan kapabilitas dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan COBIT 2019 yang mencakup Goals Cascade, Design Factors, serta pengukuran tingkat kapabilitas proses. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dengan pengguna sistem POS di Kafe Batas. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan kondisi yang diharapkan, terutama pada fitur manajemen stok dan laporan keuangan. Rekomendasi perbaikan meliputi peningkatan pelatihan pengguna, optimalisasi fitur sistem POS, serta penerapan evaluasi berkala. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan tata kelola teknologi informasi pada usaha kecil dan menengah serta menjadi dasar bagi peningkatan efektivitas sistem informasi di masa depan. Abstract The Point of Sale (POS) system plays a vital role in supporting business operations, including transactions, inventory management, and financial reporting. However, the POS system implementation at Kafe Batas still faces challenges such as underutilized features and the absence of regular performance evaluations. This study aims to audit the governance of the POS system using the COBIT 2019 framework to identify capability gaps and provide improvement recommendations. The research employs a COBIT 2019-based approach involving Goals Cascade, Design Factors, and process capability measurements. Data were obtained through questionnaires and interviews with POS users at Kafe Batas. The results indicate a gap between the current capability level and the expected state, especially in inventory management and financial reporting modules. Recommendations include improving user training, optimizing POS features, and conducting periodic evaluations. This research contributes to the practical development of IT governance for small and medium enterprises and serves as a reference for enhancing the effectiveness of information systems in business operations.

Peran Teknologi Dan Regulasi Pemerintah Dalam Implementasi Pelayanan Rehabilitasi Fisik Bagi Penyandang Disabilitas: (The Role of Technology and Government Regulation in the Implementation of Physical Rehabilitation Services for People with Disabilities) M. Ariy Dermawan; Agustina , Nurillah; HIDAYAT, RAHMAD
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5413

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi dan regulasi pemerintah dalam implementasi layanan rehabilitasi fisik bagi penyandang disabilitas guna menciptakan sistem layanan yang efektif, adaptif, dan adil. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan hasil studi terkait dari basis data Dimensions dan Scopus selama 10 tahun terakhir (2015–2025). Hasil studi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program rehabilitasi sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan, dukungan kepemimpinan, desain program yang adaptif, dan regulasi pemerintah yang jelas dan responsif. Lebih lanjut, tantangan implementasi juga muncul dari keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi, dan kebutuhan akan pelatihan staf yang berkelanjutan. Sinergi multi-sektor dan penguatan ekosistem teknologi komunikasi merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi fisik inklusif. Studi ini merekomendasikan pengembangan model kolaborasi multi-sektor yang efektif, penguatan regulasi adaptif, dan strategi pemberdayaan pasien untuk mendukung keberhasilan implementasi program rehabilitasi. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi dalam merancang kebijakan rehabilitasi yang adil dan berkelanjutan. Abstract This study aims to analyze the role of technology and government regulations in the implementation of physical rehabilitation services for people with disabilities to create an effective, adaptive, and equitable service system. This study uses a qualitative method with a Systematic Literature Review (SLR) approach that identifies, evaluates, and interprets the results of related studies from the Dimensions and Scopus databases over the past 10 years (2015–2025). The study results indicate that the successful implementation of rehabilitation programs is highly dependent on synergy between stakeholders, leadership support, adaptive program design, and clear and responsive government regulations. Furthermore, implementation challenges also arise from limited resources, regulatory complexity, and the need for ongoing staff training. Multi-sector synergy and strengthening the communication technology ecosystem are key to improving the quality of inclusive physical rehabilitation services. This study recommends the development of an effective multi-sector collaboration model, strengthening adaptive regulations, and patient empowerment strategies to support the successful implementation of rehabilitation programs. These findings provide important contributions to policymakers and practitioners in designing equitable and sustainable rehabilitation policies.

Opening the Gateway to Nutrition: An Evaluation of Public Service Access and Health Education in Stunting Prevention in Cikarang Irwansyah, Iwan; Wahidin Septa Zahran; Aramia Fahriyah
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5416

(Membuka Gerbang Gizi; Evaluasi Akses Layanan Publik dan Edukasi Kesehatan dalam Pencegahan Stunting di Cikarang) This study aims to analyze the influence of public service access and health education on stunting prevention among urban-industrial communities in Cikarang, Bekasi Regency. Using a quantitative explanatory research approach, data were collected from 300 respondents, including pregnant and breastfeeding mothers, mothers of toddlers, health cadres, and health workers through surveys conducted at several posyandu (integrated health posts). The data were analyzed using Exploratory Factor Analysis (EFA) and Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results show that public service access has a significant positive effect on health education (β = 0.161; p = 0.01), while its direct effect on stunting prevention is not significant (β = 0.118; p = 0.081). In contrast, health education has a significant positive effect on stunting prevention (β = 0.292; p = 0.000) and mediates the relationship between public service access and stunting prevention (β = 0.047; p = 0.032). These findings indicate that the success of stunting prevention depends not only on the availability of health facilities but also on the effectiveness of health education and cross-sectoral collaboration in public service governance. The study recommends strengthening posyandu as community-based nutrition education centers and adapting public services to the socio-economic characteristics of industrial communities. abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akses layanan publik dan edukasi kesehatan terhadap pencegahan stunting pada komunitas perkotaan-industrial di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari 300 responden, termasuk ibu hamil dan menyusui, ibu balita, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan melalui survei yang dilakukan di beberapa posyandu. Data dianalisis menggunakan Exploratory Factor Analysis (EFA) dan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses layanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap edukasi kesehatan (β = 0.161; p = 0.01), namun pengaruh langsungnya terhadap pencegahan stunting tidak signifikan (β = 0.118; p = 0.081). Sebaliknya, edukasi kesehatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan stunting (β = 0.292; p = 0.000) dan memediasi hubungan antara akses layanan publik dan pencegahan stunting (β = 0.047; p = 0.032). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga pada efektivitas edukasi kesehatan serta kolaborasi lintas sektor dalam tata kelola layanan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan posyandu sebagai pusat edukasi gizi berbasis komunitas dan penyesuaian layanan publik dengan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat industrial.

Penerapan E-Government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nazwa Alia Firdaus; Neneng Yani Yuningsih
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5427

(The Implementation of E-Government Through the Regional Government Information System (SIPD) in the Administration of Local Government in Lebak Regency in 2024) Penerapan e-government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri digunakan Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai instrumen utama dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis penelitian didasarkan pada teori tiga elemen sukses e-government dari Harvard JFK School of Government yang dikembangkan oleh Indrajit (2006) yaitu support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD telah mendapat dukungan regulasi, alokasi anggaran dari APBN dan APBD, serta komitmen pemerintah daerah melalui penguatan SDM dan koordinasi lintas perangkat daerah. Dari aspek kapasitas, ketersediaan sumber daya manusia dinilai cukup memadai meskipun tetap memerlukan peningkatan pelatihan berkelanjutan. Dari aspek manfaat, SIPD memberikan dampak positif bagi pemerintah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola, serta bagi masyarakat melalui kemudahan dalam menyampaikan aspirasi pembangunan meskipun akses partisipasi masih terbatas. Abstract The implementation of e-government through the Regional Government Information System (SIPD managed by the Ministry of Home Affairs, has been adopted by the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency (Bapperida) and the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of Lebak Regency as the main instrument for development planning and financial management. This research employs a qualitative descriptive approach using interviews, documentation, and literature review. The analysis is based on the three elements of successful e-government implementation developed by the Harvard JFK School of Government: support, capacity, and value. The findings indicate that SIPD implementation has received strong regulatory backing, adequate budget allocation from both national and regional sources, and commitment from the local government through cross-agency coordination and human resource allocation. In terms of capacity, the availability of human resources is relatively sufficient, although continuous training remains necessary to adapt to system updates. Regarding value, SIPD has provided significant benefits by improving transparency, accountability, and efficiency in governance, while also enabling public participation through the submission of development proposals, although the level of Lebak Regency has shown promising progress.

Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Desa Berkelanjutan di Indonesia Susniwati; Yuliani, Isnaeni
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5428

(A Collaborative Governance Model for Sustainable Village Management in Indonesia) Pembangunan desa di Indonesia menghadapi tantangan kompleks sehingga memerlukan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tata kelola kolaboratif dalam memperkuat pembangunan desa melalui integrasi agenda SDGs Desa, partisipasi masyarakat, dan penguatan BUMDes. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menghasilkan model tata kelola kolaboratif yang menempatkan pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam forum deliberatif. Model ini menegaskan bahwa pembangunan desa berkelanjutan dapat dicapai melalui BUMDes berkelanjutan yang dikelola secara partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada keseimbangan sosial, ekonomi, serta ekologi. Integrasi indikator SDGs Desa menjadi elemen penting untuk memastikan arah pembangunan sesuai standar global-lokal. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kolaborasi lintas aktor, partisipasi aktif masyarakat, serta inovasi kelembagaan yang mendukung tercapainya pembangunan desa berkelanjutan. Abstract Rural development in Indonesia faces complex challenges that require an inclusive and sustainable governance approach. This study aims to analyze the role of collaborative governance in strengthening village development through the integration of the Village SDGs agenda, community participation, and the empowerment of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings resulted in a collaborative governance model that positions village government, BUMDes managers, and the community as key actors within a deliberative forum. The model demonstrates that sustainable village development can be achieved through sustainable BUMDes, managed in a participatory, accountable manner while maintaining social, economic, and ecological balance. The integration of Village SDGs indicators is a crucial element to ensure alignment between local development priorities and global standards. This study highlights that successful village development depends on cross-actor collaboration, active community engagement, and institutional innovation to achieve sustainable rural development.

Transformasi Birokrasi Daerah melalui Pemberdayaan ASN: Analisis Praktik Reinventing Government di BKPSDM Kota Malang Anggraini, Kiki; Muchsin, Slamet; Kurniati, Rini Rahayu
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5437

(Regional Bureaucratic Transformation through Civil Servant Empowerment: Analysis of Reinventing Government Practices at BKPSDM Malang City) Transformasi birokrasi daerah menuntut penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui strategi pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemberdayaan ASN di BKPSDM Kota Malang dalam perspektif Reinventing Government, serta mengidentifikasi strategi, dinamika implementasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan perubahan organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan delapan informan kunci yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan kepegawaian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ASN dilakukan melalui peningkatan kompetensi, digitalisasi proses manajemen kepegawaian, pembentukan budaya kerja profesional, serta pelibatan aparatur dalam perencanaan pengembangan diri. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran birokrasi dari pola administratif yang kaku menuju organisasi yang adaptif dan berorientasi hasil. Faktor-faktor seperti visi kepemimpinan, dukungan regulasi, kesiapan individu, dan tuntutan eksternal terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi. Sementara itu, tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya, kesenjangan kompetensi, dan resistensi budaya organisasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan nyata, peningkatan strategi komunikasi perubahan, serta pelaksanaan penelitian komparatif pada OPD lain untuk memperluas pemahaman mengenai dinamika transformasi birokrasi daerah. Abstract The transformation of local bureaucracy requires strengthening the capacity of civil servants through well-planned and continuous empowerment strategies. This study aims to analyze the implementation of civil servant empowerment at the BKPSDM of Malang City through the lens of Reinventing Government, as well as to identify the strategies, implementation dynamics, and factors influencing the success of organizational transformation. This research employed a descriptive qualitative approach involving eight key informants with strategic responsibilities in human resource management. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis, and were examined using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal that civil servant empowerment is carried out through competency development, digitalization of personnel management processes, the establishment of a professional work culture, and the involvement of employees in planning their own capacity development. These findings indicate a shift in bureaucracy from rigid administrative procedures toward a more adaptive and results-oriented organization. Factors such as leadership vision, regulatory support, individual readiness, and external demands significantly influence the effectiveness of implementation. Meanwhile, key challenges include limited resources, competency gaps, and cultural resistance within the organization. This study recommends strengthening training curricula based on actual needs, improving change communication strategies, and conducting comparative studies across other local government agencies to expand insights into the dynamics of bureaucratic transformation.

Efektivitas Sistem Pendidikan Anak Migran Indonesia di Sekolah Indonesia Johor Bahru Malaysia Ismowati , Mary; Angga Sulaiman; Alwan Dwi Yanto; Layung Sri Pradonggo; Silvia Balqis
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5439

(Effectiveness of the Indonesian Migrant Children's Education System: A Case Study at the Indonesian School of Johor Bahru (SIJB). Tujuan penelitian untuk mengetahui “Efektivitas Sistem Pendidikan Anak Migran Indonesia (Studi di Sekolah Indonesia Johor Bahru)”, menggali data dari lapangan bagaimana efektivitas kebijakan Sistem Pendidikan Anak Migran Indonesia (Studi di Sekolah Indonesia Johor Bahru)”. Kebijakan sebagai serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan untuk pelaksanaan usulan kebijakan tersebut. Metode penelitian kualitatif, dalam bentuk deskripsi informasi dari para informan di Sekolah Indonesia Johor baru Malaysia. Kesimpulan Sistem Pendidikan Anak Migran Indonesia di Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) telah efektif hal ini ditinjau dari 5 ( lima) dimensi Efektivitas telah terpenuhi : pertama sasaran yang hendak dicapai sudah terpenuhi. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) khususnya di SIJB telah berfungsi sebagai pusat pendidikan untuk anak-anak yang bekerja di bawah batas hukum. Kedua Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas dapat dilaksanakan karena membantu sekolah anak PMI yang tidak mempunyai dokumen legal utnuk dapat sekolah di sekolah formal pemerintahan Johor Bahru. Ketiga Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya adalah tidak dikenakan biaya atau gratis. Sumber pembiayaan dari Pemerintah Indonesia , yaitu Kementerian Pendidikan dan Budaya ( Kemendikbud RI ) dan Kementerian Luar Negeri Kemenlu RI. Keempat kegiatan yang dilaksanakan adalah sesuai dengan Kurikulum pendidikan Kemendikbud RI di Indonesia. Khususnya di SIJB penting bagi siswa untuk dididik tentang nilai-nilai nasionalis, membantu mereka memahami identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Kelima sumber daya tersedia yaitu Guru sekolah Sekolah Indonesia di Luar Negeri termasuk SIJB direkrut , berada dibawah Kemenlu RI. Kepala sekolah SIJB adalah diplomat dari KJRI Johor Bahru. Abstract The objective of this research is to determine the "Effectiveness of the Indonesian Migrant Children's Education System (A Study at the Indonesian School of Johor Bahru)" by gathering field data on how the policy is implemented. Policy is defined here as a series of actions aimed at achieving specific goals within a particular environment, highlighting the obstacles and opportunities for implementing the proposed policy. This study employs a qualitative research method, presented in the form of descriptive information obtained from informants at the Indonesian School of Johor Bahru (SIJB), Malaysia. Conclusion The Indonesian Migrant Children's Education System at the Indonesian School of Johor Bahru (SIJB) has been found effective based on the fulfillment of five dimensions of effectiveness: First Goal Achievement: The school has successfully functioned as an educational hub for children of workers who are below the legal age limit. Second Timeliness: Tasks are executed efficiently, as the system provides a formal education pathway for children of Indonesian Migrant Workers (PMI) who lack the legal documentation required to attend Malaysian government schools. Cost and Funding: Education is provided free of charge. Funding is sourced from the Indonesian Government, specifically the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud RI) and the Ministry of Foreign Affairs (Kemenlu RI). Activities: The curriculum aligns with the national standards set by the Indonesian Ministry of Education and Culture. At SIJB, there is a vital focus on nationalistic values to help students maintain their identity as Indonesian citizens. Resource Availability: Teachers at Indonesian Overseas Schools (SILN), including SIJB, are recruited and managed under the Ministry of Foreign Affairs. Furthermore, the Principal of SIJB serves as a diplomat from the Consulate General of the Republic of Indonesia (KJRI) in Johor Bahru.

Pengaruh Penerapan Layanan Pajak Online dan Sosialisasi Peraturan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara Solekah; Rahmad Setiawan, Dodi; Dinda Aulia Rahman
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5444

(The Influence of the Implementation of Online Tax Services and the Socialization of Online Tax Regulations on Individual Taxpayers Compliance at KPP Pratama Bekasi Utara) Penelitian ini menginvestigasi dampak dari penerapan layanan pajak daring (online) dan diseminasi peraturan pajak daring terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara. Dengan mengadopsi desain penelitian kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada 100 responden. Analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan layanan pajak daring memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, diseminasi peraturan pajak daring tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Meskipun demikian, kedua variabel secara kolektif berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, menjelaskan sebesar 43% dari variansi yang ada. Studi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pajak digital dan menyerukan evaluasi ulang strategi sosialisasi peraturan guna meningkatkan efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan pajak.jumlah penyuluh secara porposional dan peningkatan kapasitas petani. Abstract This study investigated the impact of online tax service implementation and the dissemination of online tax regulations on individual taxpayer compliance at the North Bekasi Primary Tax Office (KPP Pratama Bekasi Utara). Adopting a quantitative research design, data were gathered through questionnaires administered to 100 respondents. The analysis employed validity and reliability testing, classical assumption testing, and multiple linear regression analysis. The findings indicated that the implementation of online tax services has a positive and statistically significant effect on taxpayer compliance. In contrast, the dissemination of online tax regulations did not exhibit a significant influence. Nevertheless, both variables collectively contributed to taxpayer compliance, accounting for 43% of the variance. The study underscores the importance of enhancing the quality of digital tax services and calls for a reassessment of regulatory socialization strategies to improve their effectiveness in fostering tax compliance.

Analisis Kepatuhan Perpajakan untuk Sektor UMKM dengan Jenis Usaha Jasa Penitipan Motor di Stasiun Depok, Citayam, dan Bojong Gede Tahun 2025 Ilhamsyah, Guntur
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5447

(Analysis of Tax Compliance for MSMEs in the Motorcycle Parking Service Sector at Depok, Citayam, and Bojong Gede Stations in 2025) Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) engaged in motorcycle parking services around Depok, Citayam, and Bojong Gede Stations play an important role in supporting commuter mobility. The increasing number of daily transportation users has driven the growth of these businesses, making them a significant source of income for local MSME operators. This study aims to analyze the level of tax compliance among MSMEs in this sector during 2025 and to identify the factors that influence it. The research employs a descriptive quantitative approach, with data collected from 15 business operators through short interviews. The findings indicate that tax compliance levels among respondents vary considerably. A portion of the operators have not yet fulfilled their tax obligations properly. Only those who are already subject to the Final Income Tax (PPh Final) were found to have submitted their Annual Tax Returns, while the remaining respondents still lack understanding of their tax obligations and are unfamiliar with the applicable tax regulations. Abstrak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang jasa penitipan motor disekitar stasiun Depok, Citayam, dan Bojong Gede memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas para komuter, meningkatnya jumlah pengguna transportasi harian mendorong berkembangnya usaha tersebut sehingga menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pelaku UMKM setempat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan pajak UMKM pada sektor ini selama tahun 2025 serta mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data dari 15 pelaku usaha melalui wawancara singkat. hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepatuhan pajak para responden masih bervariasi, sebagian pelaku usaha masih belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, hanya pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat pajak penghasilan final saja yang sudah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, sisanya masih belum paham kewajiban perpajakan bahkan tidak tau sama sekalitentang aturan yang berlaku

The Analysis Of Mentoring, Entrepreneurship Training and Social Media on The Performance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Depok City : (Analisis Pengaruh Mentoring, Pelatihan Kewirausahaan, dan Media Sosial terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Depok) Tasliah, Elsa; Komalawati, Euis
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5506

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have a strategic role in the Indonesian economy, both as contributors to Gross Domestic Product (GDP), job providers, and drivers of investment and exports. However, MSMEs face various obstacles and challenges, one of which is the economic crisis due to the Covid-19 pandemic which has a significant impact on business continuity, especially through a decrease in people's purchasing power which leads to a decrease in turnover. The Depok City Government prioritizes five main pillars in supporting the development of MSMEs, namely Training, Mentoring, Licensing Facilitation, Marketing and Access to Financing. This study aims to analyze the influence of mentoring, entrepreneurship training, and social media on the performance of micro businesses in Depok City, both partially and simultaneously. The research method used is quantitative with an explanatory approach. The research population was 1,800 micro business actors, with a sample of 100 respondents selected through purposive sampling techniques. The results of the study show that: There is a positive and significant influence of partial assistance variables on the performance of micro businesses in Depok City, with a magnitude of 22.9%. There is a positive and significant influence of the variable of entrepreneurship training partially on the performance of micro businesses in Depok City, with a magnitude of 39.8%. There is a positive and significant influence of social media variables partially on the performance of micro businesses in Depok City, with a magnitude of 16.3%. There was a positive and significant influence of the variables of mentoring, entrepreneurship training and social media simultaneously on the performance of micro businesses in Depok City by 73.8%. Abstrak Dalam perekonomian Indonesia, UMKM berperan penting sebagai kontributor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, dan penggerak investasi serta ekspor. Namun, UMKM menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, salah satunya adalah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha, terutama melalui penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan penurunan omset. Pemerintah Kota Depok memprioritaskan lima pilar utama dalam mendukung pengembangan UMKM, yaitu Pelatihan, Pendampingan, Fasilitasi Perizinan, Pemasaran, dan Akses Pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan media sosial terhadap kinerja usaha mikro di Kota Depok, baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan eksploratif. Populasi penelitian adalah 1.800 pelaku usaha mikro, dengan sampel 100 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel bantuan parsial terhadap kinerja usaha mikro di Kota Depok, dengan besaran 22,9%. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel pelatihan kewirausahaan secara parsial terhadap kinerja usaha mikro di Kota Depok, dengan besaran 39,8%. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel media sosial secara parsial terhadap kinerja usaha mikro di Kota Depok, dengan besaran 16,3%. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel mentoring, pelatihan kewirausahaan, dan media sosial secara simultan terhadap kinerja usaha mikro di Kota Depok sebesar 73,8%.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rudi Kristanto

Contact Email
zonapurple@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
maryismo@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rudi Kristanto

Contact Email zonapurple@yahoo.co.id

Phone -

Journal Mail Official maryismo@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rudi Kristanto

Contact Email
zonapurple@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
maryismo@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA