cover
Contact Name
Popon Srisusilawati
Contact Email
amwaluna@unisba.ac.id
Phone
+6281323262669
Journal Mail Official
amwaluna@unisba.ac.id
Editorial Address
jl. Tamansari no 24-26 Bandung 40116
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
ISSN : 25408399     EISSN : 25408402     DOI : https://doi.org/10.29313/amwaluna
Core Subject : Economy,
Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah is an academic journal focus on syariah economic studies with scopes are Islamic banking, Syariah Financial, economic, accounting, finance, Muamalah, Economy during the covid19 pandemic and Economic Islam.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2019)" : 10 Documents clear
POLA INTEGRASI MASYARAKAT DAN PESANTREN DALAM PENINGKATAN EKONOMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL M Idil Gufran; Nur Hairi
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.773 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4401

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya  pesantren yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berpengetahuan luas, dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan sumberdata yang diperoleh dari hasil wawncara, pengambilan sample, dan literature view. Menurut  Jovanovic integrasi ekonomi  merupakan sebuah proses yang dilakukan sekelompok Negara dengan upaya meningkatkan kemakmuran negara. Berdasarakan konsep tersebut, pesantren mencoba mengkaji ulang dan menuangkannya kedalam kehidupan masyarakat sekitar dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, dengan memberikan pelatihan skill maupun penyedia lapangan kerja. Salah satu pesantren yang mengaplikasikan konsep tersebut ialah Pondok Pesantren Nurul Jadid yaitu dengan cara merekrut tenaga kerja dan mengadakan kerjasama dalam bidang usaha yang dibutuhkan pesantren dari masyarakat yang berada disekitar. Oleh karenanya, seberapa dekat hubungan masyarakat dengan pesantren akan sangat menentukan tingkat keberhasilan perekonomian masyarakat di daearah itu sendiri.
PENERAPAN PRINSIP 5C TERHADAP TINGKAT NON PERFORMING FINANCING (NPF) Nanik Eprianti
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.039 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4645

Abstract

AbstrakPembiayaan merupakan salah satu produk yang banyak diminati msayarakat. Dalam meminimalisir kredit bermasalah, tahapan analisis kredit harus menerapkan prinsip 5 C secara maksimal.Metode penelitian yg digunakan ialah deskriptif pendekatan kualitatif. Sumber data didapat dari data primer yaitu diambil dari annual report dan data sekunder yaitu buku, jurnal dan data yang mendukung dari bank.Hasil analisis perbankan yang ingin menekan tingkat NPF harus memperhatikan prinsip 5C dan menganalisa kredit harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Selain itu terdapat pilar yang mendukung analisa seperti tiga pilar kelayakan yang menjadi dasar utama dari analisa kelayakan pemberian kredit meliputi :1)Kredibilitas manajemen 2)Kemampuan membayar kembali pembiayaan .3)Agunan dan 5 (Lima) regulator dalam mengurangi risiko kredit diantaranya:1)Otoritas Pemberian Pinjaman, 2) Jenis Kredit dan Distribusi Berdasarkan Kategori yang sesuai kebutuhan dan kemampuan calon nasabah, 3) Proses Penilaian diterapkan sesuai ketentuan prinsip proses pembiayaan, 4) Harga Kredit, 5) Penentuan Maturitas/Jatuh Tempo dilakukan untuk meringankan calon nasabah mengembalikan pinjaman ke bank.Kata Kunci : Pembiayaan (Kredit), NPFAbstractFinancing is one product that is in great demand on public. In minimizing problem loans, the stages of credit analysis must apply the principle of 5 C to the maximum.The research method used is descriptive qualitative approach. Sources of data obtained from primary data is taken from the annual report and secondary data, namely books, journals and supporting data from the bank.The results of banking analysis that want to reduce the NPF level must pay attention to the 5C principle and analyze credit must prioritize quality not quantity. In addition, there are pillars that support analysis such as the three feasibility pillars which are the main basis of the feasibility analysis of lending including: 1) Management credibility 2) Ability to repay financing.3) Collateral and 5 (Five) regulators in reducing credit risk include: 1) Loan Provisioning Authority, 2) Types of Credit and Distribution Based on the category according to the needs and abilities of prospective customers, 3) The Assessment Process is applied in accordance with the principles of the financing process, 4) Credit Prices, 5) Determination of Maturity / Maturity to alleviate prospective borrowers to the bank.Kata Kunci : Pembiayaan (Kredit), NPF
Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Isu-isu Globalisasi Ekonomi (Studi Tentang Sustainability CSR di Parawisata Pantai Duta Probolinggo) mohammad syaiful suib; Nur Hasanatul Faizah
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.677 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4383

Abstract

Community empowerment through corporate social responsibility (CSR) funds has been intensively carried out by the company. As for research conducted: (1) obtaining an overview of CSR programs through empowerment carried out by PT. Jawa Power & PT. YTL East Java effectively; (2) knowing the strategies used so that the results of community empowerment can realize sustainable development. The method used with the qualitative Data used in qualitative includes primary data through observation and interviews and secondary data obtained from reference sources of books, journals, and mass media. Based on the results of CSR-based community empowerment research successfully implemented effectively if carefully planned and established good cooperation from the company and the community. To continue the sustainable development of the community who have been empowered to continue to apply the knowledge that has been gained during the training to be realized through the development of good infrastructure and tourism management systems. 
KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA Febri Annisa Sukma; Refki Kurniadi Akbar; Nuri Nur Azizah; Giri Putri Juliani
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.959 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4296

Abstract

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dimasyarakat yang direalisasikan dalam bentuk akad qardh/qardhul hasan atau pinjaman kebajikan di mana sumber dananya berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Akad Qardhul Hasan dalam Fikih Muamalah dan mengetahui Implementasi serta Praktik Akad tersebut di Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengidentifikasi dari beberapa sumber antara lain buku, jurnal, website, Al-Qur’an dan Hadits sehingga dapat digambarkan bahwa Implementasi dan Praktik Akad Qardhul Hasan sudah sesuai dengan Konsep Akad Qardhul Hasan dalam Fikih Muamalah. Dari hasil penelitia ini dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dalam mengimplementaskan akad Qardh Hasan tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat.
Strategi Pemasaran pembiayaan cicilan emas di BSM KCP Dramaga Ahmad Ainul Yaqin
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.799 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4586

Abstract

Penelitian ini dirancang untuk menemukan strategi pemasaran produk pembiayaan cicilan emas yang tepat hingga mampu untuk memikat nasabah agar tertarik untuk menggunakan cicilan emas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan penelitian pustaka. Dari hasil analisis yang diperoleh adalah Bank X Syariah KCP Dramaga menerapkan strategi pemasaran dengan menggunakan konsep bauran pemasaran yang bisa dikenal 3P yaitu periklanan, penjualan pribadi, publisitas.Kata Kunci: Strategi pemasaran, metode kualitatif, konsep bauran pemasaran.
KESADARAN DAN PERSEPSI USAHA MIKRO DAN KECIL TERHADAP CROWDFUNDING SYARIAH Rahmawati Apriliani; Anju Ayunda; Sarrah Fitriani Fathurochman
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.576 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4798

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran dan persepsi Usaha Mikro dan Kecil di JABODETABEK terhadap pembiayaan permodalan usaha dengan konsep crowdfunding syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kesadaran UMK terhadap pembiayaan crowdfunding baik konvensional maupun syariah masih rendah. Namun persepsi yang cukup baik dan UMK responden berpotensi untuk menggunakan crowdfunding syariah sebagai permodalan usaha di masa depan.
Tinjauan terhadap pengelolaan manajemen risiko dalam industri kredit kepemilikan rumah syari'ah tanpa bank Adit Adityawarman Yawarman
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.621 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4599

Abstract

Tinjauan terhadap pengelolaan manajemen risiko dalam industri kredit kepemilikan rumah syariah tanpa bank. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini adalah terkait dengan pengelolaan manajemen risiko dalam industry kredit kepemilikan rumah syari’ah tanpa bank yang diterpakan dan dikelolaoleh perumahan Balad Residence Depok.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan manajemen risiko dalam kredit pemilikan rumah syari’ah non bank di Prumahan Balad Residence, Depok. adapun data skunder yang bersumber dari naskah, catatan, dokumen dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.Manajemen resiko ialah sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dijalankan supaya meminimalisir atau bahkan resiko kerugian dan hal–hal lain yang dapat mempengaruhi perkembangan dari usaha atau bisnis yang dijalani. kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran atau pembayaran yang ditangguhkan. KPR syariah (KPRS) merupakan produk dari perbankan syariah dimana KPR ini sudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan prinsip syariah. perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang ada di indonesia, yang dilengkapi dengan prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni untuk ditinggali dan ditempati.Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif. Proses yang ditempuh menggunakan metode wawancara, dengan bagian perencanaan dan pengelolaan Perumahan Balad Residence, Depok. Analisa data yang digunakan yaitu Reduksi data, yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan.Kata kunci :Tinjauan, Manajemen, Risiko, kredit, KPRS, Perumahan
POLITIK HUKUM ISLAM KULTURAL DALAM PERATURAN TENTANG KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA Nurjamil Nurjamil; Siti Nurhayati
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.494 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4807

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengelaborasi ajaran Islam kulutral dan pengaruhnya dalam membentuk corak politik hukum Islam di Indonesia serta menentukan arah kebijakan politik hukum Islam di Indonesia dihubungkan dengan diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi Syariah. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan bahwa ajaran Islam kulutral mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam memberi bentuk corak politik hukum Islam di Indonesia yang bersifat heterogen akan tetapi ajaran Islam kultural tidak terlihat begitu kental dalam Undang-Undang Koperasi, justru nilai-nilai Islam diterapkan dalam peraturan-peraturan yang sifatnya lebih rendah dan teknis, yakni peraturan menteri dan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI.
ANALISIS AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Daffa Muhammad Dzubyan
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.899 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4304

Abstract

Perkembangan industri perbankan syariah yang begitu pesat mensyaratkan para ahli ekonomi islam dan pelaku industri perbankan syariah untuk lebih inovatif. Salah satu bentuk tindakan tantangan ini adalah munculnya kontrak/Akad baru yaitu perjanjian kontrak/akad Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT). Akad ini merupakan kombinasi dari akad ijarah (sewa menyewa) dengan akad murabahah (jual-beli). Akad ini menjadi terobosan baru dan memberikan banyak kemudahan bagi pelaku ekonomi, tetapi Akad IMBT masih diragukan oleh banyak pihak. Pada umumnya, mereka mempertanyakan bagaimana dasar hukum IMBT baik Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dalam perspektif Hukum Islam, IMBT dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip, pilar dan syarat-syarat dalam akad. Para pemikir ekonomi kontemporer banyak yang berpendapat bahwa hukum IMBT diperbolehkan. Bila dilihat dari sudut pandang Hukum Positif Indonesia, kontak/akad IMBT termasuk dalam perjanjian tidak bernama pada KUH Perdata (Pasal 1319) yang timbul dari prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338) dan IMBT juga memenuhi persyaratan perjanjian yang sah (Pasal 1320) sebagai serta perjanjian elemen. Konsekuensi hukum yang timbul dari IMBT perjanjian kontrak/akad adalah hak dan kewajiban mereka untuk melakukannya.Kata Kunci: Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT), Hukum Islam, Hukum Positif.
KONSEP KEADILAN BAGI NASABAH DALAM PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI BANK SYARI'AH Yola Else Ifghania Farras
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.191 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4297

Abstract

The principle of wakalah is applied in murabahah financing products, namely murabahah bil wakalah. The bank acts as a representative in buying goods and the bank submits money to customers to become a representative. For the customer's work, there is even injustice between the Islamic bank and the customer. As happened in the product of service in general, banks as parties that are given the mandate to get fees from customers. However, in the practice of murabahah financing, customers who become representatives do not receive fees from the bank as muwakkil. The formula for this research is (1) How is the application of the murabahah bil wakalah contract to Islamic banks? and (2) What is the justice for customers in the murabahah bil wakalah contract for Islamic banks? The method used is a qualitative research method. The type of research used in this study is library research, which is a form of methodology for collecting data and information with the help of books in the library, and other library materials. The results of this study are in practice the purchase of murabahah objects can be done by the customer as a representative of the bank with a wakalah contract. The customer acts for and on behalf of the Islamic bank to purchase the murabahah object. After the wakalah contract is completed, the murabahah object in principle has become the property of the Islamic bank so that the next contract can be carried out, namely the murabahah contract. Judging in the murabahah bil wakalah contract the value of justice is still not evenly distributed, so that from the relationship between the customer and the bank, the bank benefits more.

Page 1 of 1 | Total Record : 10