Garuda - Garba Rujukan Digital

MENILAI AUTENSITAS AKTA DALAM PERSPEKTIF PASAL 38 UUJN-P Ana Rachmawati; Ibnu Arly
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Akta adalah tulisan yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuatnya yang memuat peristiwa hukum dan menjadi dasar hak atau perikatan untuk pembuktian. Pejabat umum diberikan kepada Notaris, sehingga sangat penting peran Notaris untuk tetap patuh dan memenuhi semua pasal-pasal yang berkaitan dengan autentisitas akta, jangan sampai ada kesalahan dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 38 UUJN-P yang dapat menimbulkan kerugian pihak-pihak yang memiliki hak, dan berakibat pula pada nilai autentisitas dan Notaris itu sendiriKata Kunci: Akta, Nilai Autentisitas, Notaris. Deeds are writing written by or in front of public officials authorized to make them which contain legal events and serve as the basis of rights or agreements for proof. Public officials are given to Notaries, so it is very important that the Notary's role is to remain obedient and fulfill all articles relating to the authenticity of deeds, so that there should be no mistake by not applying the provisions of Article 38 UUJN-P which can cause losses to parties who have rights and also result in the authenticity value and the notary itself.Keywords: Deed, Value of Authenticity, Notary.

MENILAI KEDUDUKAN HUKUM AKTA BERKAITAN DENGAN NILAI OTENTISITAS DITINJAU DARI ASAS PRADUGA SAH Yudi Efendi; Rusdianto Sesung
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Produk yang dihasilkan Notaris adalah akta otentik. Dalam hal ini akta otentik, yang diakui oleh Undang-Undang, dimana akta otentik merupakan alat bukti terkuat yang dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Untuk menilai kedudukan akta berkaitan dengan nilai otensitas, maka akan ditinjau dari asas pradugah sah.Kata Kunci: notaris, akta otentik, kedudukan, asas praduga sah. Products produced by Notaries are authentic deeds. In this case, authentic deeds, which are recognized by law, where authentic deeds are the strongest evidence that can clearly define a person's rights and obligations, in order to guarantee legal certainty and protection. To assess the position of the deed in relation to the value of authenticity, it will be reviewed from the principle of legal preservation.Keywords: notary, authentic deed, position, presumption of validity.

PENEGAKAN HUKUM KEKARANTINAAN KESEHATAN SAAT TERJADI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT Ummu Ainah; Hijrah Adhyanti Mirzana; Audyna Mayasari Muin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantiaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar. Serta faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantiaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing; Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar terbagi menjadi kendala Yuridis dan Non Yuridis. Kendala yuridis yaitu lambatnya pengaturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian kendala non yuridis yaitu kurangnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan prokes, serta masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Covid-19 adalah suatu hal yang tidak perlu di takuti. Kata Kunci: Kekarantinaan Kesehatan, Faktor Penegakan Hukum, Covid-19 This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of health quarantine crimes in the implementation of PSBB in Makassar City. As well as factors that become obstacles in law enforcement against perpetrators of health quarantine crimes in the implementation of the PSBB in Makassar City. This study uses empirical legal research methods. The results of this study are that law enforcement against perpetrators of health quarantine crimes in the implementation of the PSBB in Makassar City has been running as it should be in accordance with their respective authorities; Obstacles in law enforcement against perpetrators of health quarantine crimes in the implementation of the PSBB in Makassar City are divided into juridical and non-juridical obstacles. The juridical obstacle is the slow technical arrangement in the form of government regulations as further elaboration of the Law on Health Quarantine. Then the non-juridical obstacle is the lack of public compliance in implementing health programs, and there are still many people who think that Covid-19 is something that doesn't need to be feared.Keywords: Health Quarantine, Law Enforcement Factors, Covid-19

DASAR HUKUM BADAN PERTANAHAN NASIONAL TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR: 131/G.TUN/2004/PTUN-JKT Wiwin Febrianasari; Imam Koeswahyono; Supriyadi Supriyadi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Sengketa pertanahan merupakan suatu permasalahan yang sudah banyak terjadi di berbagai daerah. Mengenai sengketa pertanahan, dapat dilihat dari adanya penyebab mendasar yakni ketimpangan kepemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria. Seperti halnya sengketa pertanahan antara PT. Sumber Sari Petung dengan masyarakat Kecamatan Ngancar, dimana tanah Hak Guna Usaha yang akan diperpanjang masa jangka waktu oleh PT. Sumber Sari Petung diduduki oleh masyarakat, sehingga masalah ini menjadi berlarut-larut diantara kedua belah pihak. PT. Sumber Sari Petung yang merasa dirugikan melakukan upaya untuk mencari kepastian hukum dan perlindungan hukum yakni dengan cara menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 66/HGU/BPN/2000 yang berisi bahwa tanah Hak Guna Usaha yang diajukan permohonan perpanjangan oleh PT. Sumber Sari Petung dikurangi luas obyek tanahnya seluas 250 Ha dan selanjutnya akan di redistribusikan kepada masyarakat di Kecamatan Ngancar khususnya di desa Sugihwaras, desa Sempu dan desa Babadan sebagai obyek landreform. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsekuensi dari permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha yakni dapat dikabulkan dan tidak dikabulkan, sehingga keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai pembatalan Surat Keputusan Nomor: 66/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah yang terletak di Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Desember 2000 menjadi non executable.Kata Kunci: Sengketa HGU, Surat Keputusan BPN, PTUN. Land dispute is a problem that has occurred in many regions. Regarding land disputes, it can be seen from the fundamental cause, namely inequality in ownership and control of agrarian resources. Like the land dispute between PT. Sumber Sari Petung and the community of Ngancar District, where the land was land use rights that would be extended by PT. Sumber Sari Petung is occupied by the community, so that this problem becomed a protracted between the two parties. PT. Sumber sari Petung, who felt that he was aggrieved, made efforts to seek legal certainty and legal protection, namely by filing a lawsuit with the State Administrative Court regarding the issuance of the Decree of the Head of the National Land Agency Number 66/HGU/BPN/2000 which stated that the proposed land use rights were application for extension by PT. Sumber Sari Petung reduced the land object area of 250 hectares and then redistributed it to the community in Ngancar District, especially in Sugihwaras Village, Sempu Village and Babadan Village as landreform objects. The research method in this study uses normative legal research and uses a case approach. The results of this study can be concluded that the consequence of the application for extension of the term of land use rights is that it can be granted and not granted, so that the decision of the State Administrative Court regarding the cancellation of Decree Number: 66/HGU/BPN/2000 concerning the Granting of Business Use Rights over Land located in Kediri Regency, East Java Province on December 18, 2000 becomes non-executable.Keywords: Dispute the concession, Decree of the Head of the National Land Agency, State Administrative Court.

PENERAPAN DISKRESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 Andi Haerur Rijal; Audyna Mayasari Muin; Dara Inrawati
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan Menganalisis aturan pelaksanaan diskresi yang dilaksanakan kepolisian dalam penyelesaian Kasus Amuk Massa Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kendala dari pelaksanaan kewenangan diskresi yang dilakukan oleh polisi dalam menyelesaikan kasus Kasus Amuk Massa Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan upaya dan langkah apasaja yang dilaksanakan kepolisian untuk menyelesaiakan Kasus Amuk Massa Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Diskresi Aparat Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Amuk Massa dilakukan dengan memperhatikan aspek pertimbangan layak berdasarkan keadaan memaksa serta tindakan harus menghormati hak asasi manusia; Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam Kasus Amuk Massa adalah a) Faktor Undang-Undang; b) Faktor Penegak Hukum; c) Faktor Sarana dan Prasarana; d) Faktor Masyarakat; dan e) Faktor Budaya. Upaya dan Langkah Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Amuk Massa oleh Kepolisian kurang berjalan sesuai kewenangannya dan dilakukan dengan tindakan-tindakan preventif dan represif.Kata Kunci: Faktor Penegakan Hukum, Diskresi, Amuk Massa This study aims to analyze the rules for implementing discretion carried out by the police in resolving the Amuk Massa Case According to Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the obstacles to the exercise of discretionary powers exercised by the police in resolving the Amuk Massa Case according to Law Number 2 Of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, and any efforts and steps taken by the police to resolve the Case of Mass Amuk according to Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia. This study uses a normative-empirical legal research method. The results of this research are the Police Apparatus Discretion in the Resolution of the Case of Mass Amuk by paying attention to aspects of proper consideration based on coercive circumstances and actions that must respect human rights; The obstacles faced by the police in the Case of Mass Amuk are a) Legal factors; b) Law Enforcement Factors; c) Facility and Infrastructure Factor; d) Community Factors; and e) Cultural factors. Police efforts and steps in resolving cases of mass rioting by the police are not running according to their authority and are carried out with preventive and repressive measures.Keywords: Law Enforcement Factors, Discretion, Mass Rage

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT DEFORESTASI DAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT HUTAN AMAZON DI BRAZIL Ali Sadikin; Marcel Hendrapaty; Judhariksawan Judhariksawan
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini mengkaji tentang analisis hukum internasional terkait deforestasi dan hak-hak masyarakat adat hutan amazon di brazil. menganalisis perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam menghadapi kebijakan presiden Bolsonaro dalam Hukum internasional serta kebijakan dan upaya negara-negara internasional dalam penanggulangan deforestasi di hutan amazon Brazil. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang- Undangan (Rome Statute of the International Criminal Court). Dimana upaya atau tindakan dalam perlindungan masyarakat adat hutan amazon Brazil dalam hukum internasional yaitu Melalui dukungan hukum internasional dengan memberikan sanksi atau kekerasan melalui intervensi dan penyelidikan penuntutan dari pihak komunitas internasional dan penyelidikan oleh Kantor Kejaksaan ICC akan menjadi kepentingan keadilan, kendala yang dihadapi dalam tuntutan ini adalah Mempertimbangkan prosedur panjang dan rumit yang ditetapkan oleh Konstitusi Brasil untuk menuntut Presiden Bolsonaro dan mengingat bahwa pengadilan belum melakukan langkah-langkah yang berkualitas untuk menjelaskan situasi saat ini, ada alasan untuk percaya bahwa jika Negara Brasil akan memulai penyelidikan, investigasi tidak akan memenuhi syarat sebagai 'asli'. Landasan kedua untuk dapat diterima adalah gravitasi tes, yang mengacu pada Pasal 17 (1) (d) dan Pasal 53 (1)Statuta Roma. Semua kejahatan di bawah yurisdiksi ICC adalah “kejahatan paling serius” yang “mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia”. Kemudian dalam menekan pemerintah Brazil terkait deforestasi negara-negara akan membahas Proposal kebijakan perlindungan hutan amazon Brazil yang dicanangkan pada awal tahun 2021.Kata Kunci: Hukum internasional, Hutan Amazon Brazil, Deforestasi, Masayarakat Adat This research examines the analysis of international law related to deforestation and the rights of indigenous Amazonian forests in Brazil. analyze the protection of the rights of indigenous peoples in the face of President Bolsonaro's policies in international law and the policies and efforts of international countries in tackling deforestation in the Brazilian Amazon forests. This research uses type normative juridical research using the approach Legislative - Invitation ( Rome Statute of the International Criminal Court). Efforts or actions in the protection of Brazil's amazon forest indigenous peoples in international law, namely through the support of international law by providing sanctions or violence through interventions and prosecution investigations from the international community and investigations by the ICC Prosecutor's Office will be in the interests of justice, the obstacles faced in this lawsuit are to consider the long and complicated procedure established by the Brazilian Constitution to prosecute President Bolsonaro and given that the court has not undertaken quality steps to explain the current situation, there is reason to believe that if the Brazilian State were to initiate an investigation it would not qualify as' genuine '. The second basis for acceptance is the gravity test, subject to Article 17 (1) (d) and Article 53 (1) of the Rome Statute. All crimes under the jurisdiction of the ICC are "the most serious crimes" that "threaten world peace, security and welfare". Then In asking the Brazilian government regarding deforestation, the countries will discuss the Brazilian Amazon Forest Protection Policy Proposal launched in early 2021.Keywords: International law, Brazilian Amazon Forest, Deforestation, Indigenous Peoples

PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH Ahmad Bastomi; Pinastika Prajna Paramita
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Bahkan jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari jumlah peristiwa nikah setiap tahunnya. Upaya pemerintah dalam menekan angka perceraian melalui prosedur mediasi di peradilan tampak belum optimal karena tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa perdata melalui jalur mediasi pengadilan baru mencapai rata-rata 5%. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian mendalam peluang pelaksanaan mediasi perceraian di luar Pengadilan yang salah satunya adalah melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan menggunakan penelitian normatif empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menganalisis potensi mediasi perceraian dalam Program Pusaka Sakinah di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa meskipun mediasi perceraian melalui program Pusaka Sakinah yang dirintis pada tahun 2019 belum terlaksana secara maksimal karena dampak penyebaran Pandemi Covid-19, upaya menyelenggarakan salah satu program pilot project Kementerian Agama ini terus digalakkan melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan terhadap masing-masing KUA.Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Perceraian, Pusaka Sakinah The divorce rate in Indonesia has increased every year. Even the number of divorces in Indonesia on average reaches a quarter of the number of marriages every year. The government's efforts in suppressing the divorce rate through mediation procedures in the courts appear not to be optimal because the success rate of resolving civil disputes through court mediation has only reached an average of 5%. Therefore, it is necessary to have an in-depth study of the opportunities for implementing divorce mediation outside the Court, one of which is through the Office of Religious Affairs. By using empirical normative research through a sociological juridical approach, this study analyzes the potential for divorce mediation in the Sakinah Heritage Program at the Office of Religious Affairs (KUA) Kayen Kidul District, Kediri and Tanjunganom, Nganjuk. Based on the results of observations and interviews, it can be concluded that although divorce mediation through Pusaka Sakinah program which was initiated in 2019 has not been carried out optimally due to the impact of the spread of the Covid-19 Pandemic, efforts to organize one of these pilot project programs of the Ministry of Religion continue to be encouraged through training and mentoring to each KUA.Keywords: Mediation, Divorce case, Pusaka Sakinah

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM BENTUK AKTA NOTARIIL YANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH Muhammad Alfan Thoriq; Reka Dewantara; Diah Aju Isnuwardhani
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Kehadiran perbankan syariah melahirkan fenomena hukum berupa hukum perjanjian yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang memiliki karakteristik yang berbeda menurut hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan kekuatan pembuktian akad pembiayaan syariah dalam bentuk akta notariil dan konseptualisasi pengaturan mengenai akad pembiayaan syariah dalam bentuk akta notariil yang berkepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pеndеkаtаn peraturan pеrundаng-undаngаn dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan pertama: Kekuatan pembuktian akta notariil terhadap akad pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip syariah dengan penambahan kata basmalah dan kutipan ayat suci Al-Quran, berdasarkan fungsi notaris yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, maka akad pembiayaan syariah yang dibuat dalam bentuk akta notariil adalah akta otentik sesuai kekuatan pembuktian lahiriah. Kedua: Rekonseptualisasi pengaturan mengenai akad pembiayaan syariah dalam bentuk akta notariil yang berkepastian hukum dapat dilakukan dengan legislative review yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Jalur lainnya adalah dibuatnya peraturan kebijakan (beleidregels) yang bersifat menjelaskan oleh menteri yang membidangi kenotariatan.Kata Kunci: prinsip syariah, akta notariil, pembuktian The presence of Islamic banking gave birth to a legal phenomenon in the form of contract law carried out based on sharia principles, which have different characteristics according to civil law. The purpose of this research is to analyze and find the proof strength of sharia financing contracts in the form of notarial deeds and conceptualization of arrangements regarding sharia financing contracts in the form of notarial deeds with legal certainty. The research method used in this research is normative juridical law research, the approach method used is the prescription of legislative regulations and a conceptual approach. From the results of research and discussion, it can be concluded first: The power of proof of notarial deeds against sharia financing contracts based on sharia principles with the addition of the word basmalah and quotations from the holy Al-Quran, based on the function of the notary who is given the authority to make authentic deeds, then the sharia financing contract is made. in the form of a notarial deed is an authentic deed in accordance with the strength of physical evidence. Second: Reconceptualization of regulations regarding sharia financing contracts in the form of notarial deeds with legal certainty can be carried out by means of a legislative review conducted by the legislators. Another route is the making of explanatory policy regulations (beleidregels) by the minister in charge of notary.Keywords: sharia principles, notarial deed, evidence

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2011 DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAHAN DANA DESA Faisol Faisol; Yandri Radhi Anadi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Pelaksaan pengelolaan dana desa dituntut adanya sebuah tata pemerintahan yang baik yang mana salah satu aspeknya adalah akuntabilitas. Dalam realitanya kucuran dana dalam rangka pengembangan desa tidaklah sedikit, terutama empat tahun belakangan ini. Dana desa yang begitu besar diharapkan memberikan dampak kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Tentu dalam mewujudkan hal tersebut selain didukung dengan perencanaan yang baik juga perlu adanya pengawasan. Inspektorat merupakan badan yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap urusan yang berkaitan dengan pemerintah sebagai mana yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011. Pembentukan inspektoran merupakan sebuah terobosan dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance dalam suatu sistem pemerintahan. Kabupaten Malang merupakan daerah yang memiliki jumlah desa cukup banyak yaitu sejumlah 378 desa. Adanya jumlah desa yang sekian banyak maka diperlukan pengawasan dari lembaga perintah kabupaten malang terkait alokasi dan pengelohan dana desa. Hal ini dikarekan resiko munculnya penyalahgunaan dana desa yang hanya memberikan keuntungan sebagian kalangan tertentu.Kata Kunci: Inspektorat, Good Governace, Sistem Pemerintahan, Dana Desa The implementation of village fund management requires good governance, one of which is accountability. In reality, the disbursement of funds in the context of village development is not small, especially in the last four years. Such large village funds are expected to have a significant impact on progress in realizing community welfare, especially rural communities. Of course, in realizing this, in addition to being supported by good planning, supervision is also needed. The Inspectorate is an agency that has the function to conduct guidance, supervision and examination of affairs related to the government as stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 47 of 2011. The establishment of inspectors is a breakthrough in the context of realizing good governance and clean governance in a government system. Malang Regency is an area that has a large number of villages, namely 378 villages. The existence of such a large number of villages requires supervision from the Malang Regency command institution regarding the allocation and management of village funds. This is due to the risk of misuse of village funds which only benefits certain groups of people.Keywords: Inspectorate, Good Governace, Government System, Village Fund

PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA Sekti Purwo Utomo; Ditha Wiradiputra
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Indirect evidence adalah alat-alat bukti yang tidak terkait secara langsung dengan peristiwa atau tindakan yang dimaksud, namun berdasarkan konsistensi indikasi-indikasi yang ada dapat secara meyakinkan disimpulkan bahwa peristiwa atau tindakan yang dimaksud telah terjadi. Para pelaku usaha dan beberapa ahli menganggap bahwa KPPU dalam pembuktian hukum acara persaingan usaha telah menggunakan indirect evidence yang tidak sesuai dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU menganggap indirect evidence mempunyai kedudukan sama dengan alat bukti petunjuk. Oleh karena itu, penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui keabsahan indirect evidence dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 dan menganalisis indirect evidence dalam beberapa putusan serta validitasnya dalam pembuktian perkara persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang terdiri dari BW, KUHAP, HIR, UU No. 5 Tahun 1999, dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa indirect evidence yang diterapkan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan bukti awal yang digunakan KPPU untuk membuktikan praktik persaingan usaha tidak sehat. Indirect evidence sebagai pintu masuk untuk menunjukkan serta memperkuat adanya alat bukti yang terdapat dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 dalam suatu kasus sebagaimana terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, dan kerangan pelaku usaha.Kata Kunci: indirect evidence, sistem pembuktian, hukum acara persaingan usaha Indirect evidence is the tools of evidence which not directly related to the event or action in question, but based on the consistency of existing indications, it can be conclusively concluded that the event or action in question has occurred. Business actors and some experts consider that KPPU in the proof of business competition law has used indirect evidence which is not suitable in Article 42 of Law Number 5 Year 1999 and KPPU considers indirect evidence to have the same position as the indication of evidence. Therefore, this research is presented to determine the validity of indirect evidence in Article 42 of Law Number 5 Year 1999 and analyze indirect evidence in several decisions and its validity in proving business competition case. The research method used is normative juridical. The approach used is the legislation approach consisting of BW, Criminal Procedure Code, HIR, Law Number 5 Year 1999, and Commission Regulation Number 1 Year 2010 on the Procedure of Handling Cases in KPPU. The results of this study indicate that indirect evidence applied in business competition law in Indonesia is the first evidence used by KPPU to prove unfair business competition practice. Indirect evidence as an entrance to demonstrate and substantiate the evidence contained in Article 42 of Law Number 5 Year 1999 in a case consisting of witness statements, expert statements, letters and or documents, instructions, and business acts.Keywords: indirect evidence, evidentiary system, competition business competition law.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA