Garuda - Garba Rujukan Digital

KEPEMILIKAN ATAS APARTEMEN OLEH WARGA NEGARA ASING PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Luna Diana Puteri; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

WNA yang hendak memperoleh apartemen, tentunya harus melihat serta memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. WNA yang berkedudukan di Indonesia harus mengetahui serta memahami mengenai hak-hak apa saja yang dapat diperoleh oleh WNA dalam mendapatkan suatu hunian baik tempat tinggal dalam berbentuk rumah maupun satuan rumah susun. Mengenai pengaturan tentang apartemen, diatur dalam UU No. 20 Tahun 2011 (UU Rumah Susun). Kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing diatur lebih lanjut dalam PP No. 103 Tahun 2015. Namun hal tersebut telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) yang kemudian di perjelas kembali dalam PP No. 18 Tahun 2021. Tujuan penulisan ini untuk mencari kepastian hukum bagi WNA agar dapat memperoleh tempat tinggal di Indonesia berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dikarenakan penelitian ini akan melakukan pendakatan kepada peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan. Hasil dari penelitian ini ialah UU Cipta Kerja ini sudah menjelaskan lebih lanjut dalam PP no. 18 tahun 2021, namun mengenai batasan apartemen yang dapat di peroleh oleh WNA belum di jelaskan lebih lanjut seperti apa yang terdapat dalam Permen ATR/BPN No. 29 Tahun 2016. Kesimpulan dari penulisan ini ialah diperlukannya peraturan turunan dari PP No. 18 tahun 2021 yang menjelaskan secara spesifik mengenai pengaturan hukum kepemilikan atas satuan unit apartemen/sarusun oleh WNA.Kata-Kunci: Hak Milik, Hak Pakai, Kepemilikan, Satuan Rumah Susun, WNACitizens who want to get an apartment, of course, must-see and pay attention to the conditions contained in the laws and regulations in force in Indonesia. Foreign citizens residing in Indonesia must know and understand about any rights that can be obtained by Foreign citizens in obtaining a residence, either a residence in the form of a house or an apartment unit. Regarding the arrangements for the apartment, it is regulated in Law No. 20 of 2011 (Flat House Law). Ownership of a dwelling or dwelling house by a foreigner is further regulated in PP No. 103 of 2015. However, this has been changed by Law No. 11 of 2020 (Work Creation Law) which was later clarified in PP No. 18 of 2021. The purpose of this writing is to seek legal certainty for citizens to obtain residence in Indonesia based on applicable laws and regulations. The research method used is normative juridical because this research will approach the interrelated legislation. The result of this research is that the Copyright Law has been explained further in PP no. 18 of 2021, but regarding the limitations of apartments that can be obtained by Foreign citizens has not been explained further as what is contained in Permen ATR/BPN No. 29 of 2016. The conclusion from this writing is that there is a need for derivative rules from PP No. 18 of 2021 which explains specifically about the legal regulation of ownership of apartment units/sarusun by Foreign citizens.Keywords: Property Rights, Rights, Property, Housing Unit, Foreign Citizens

PERSPEKTIF ETIKA TERHADAP ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM RELASINYA DENGAN EKSPEKTASI MEWUJUDKAN PROFESI NOTARIS YANG BERWIBAWA Siti Marwiyah; Vieta Imelda Cornelis; Ach. Rubaie
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Di Indonesia aini, banyak pemangku profesi yang berelasi dengan berfungsinya hukum atau layanan masyarakat, diantaranya nitaris. Profesi notaris termasuk profesi spesial di dunia. Notaris adalah pejabat umum dalam menjalankan tugasnya yang terikat dengan norma-norma yuridis dan kode etik profesi. Kode etik notaris menjadi kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang menjadi pijakan menata atau mengatur tentang kode etik profesi notaris dalam hubungannya dengan banyak pihak, yang tentu saja harus ditaati atau dpatuhi oleh setiap anggota yang terikat atau mengikatkan diri dalam perkumpulan (organisasi) itu. Konsekuensi sebagai anggota profesi ini harus dipahami oleh notaris, karena bersumber dari sini, kewibawaan profesi bisa terjaga citranya.Kata-Kunci: eksistensi, notaris, organisasi, profesi, etikaIn Indonesia today, there are many professional stakeholders who are related to the functioning of the law or public services, including notaries. The notary profession is a special profession in the world. Notaries are public officials in carrying out their duties who are bound by juridical norms and professional codes of ethics. The notary code of ethics is a moral code determined by the association of the Indonesian Notary Association (INI) which is the basis for organizing or regulating the code of ethics of the notary profession in relation to many parties, which of course must be obeyed or obeyed by every member who is bound or bound in the association. (organization) it. The consequences of being a member of this profession must be understood by a notary, because from here, the authority of the profession can be reflected.Keywords: existence, notary, organization, profession, ethics

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH MASA JABATANNYA BERAKHIR TERHADAP SEMUA AKTA YANG PERNAH DI BUAT Iva Qohari
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan notaris di atur di dalam Undang Undang No.30 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu masa jabatan Notaris sampai berumur 65 Tahun dan dapat di perpanjang 2 Tahun dan Notaris, Dapat di berhentikan Karena di jatuhi Hukuman Pidana paling lama 5 Tahun penjara. adapun bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah purna Werda Notaris bisa di bagi menjadi 4 antara lain 1). Pertanggungjawaban secara pidanadikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. 2) Pertanggungjawaban secara Perdata yaitu jika ada unsur dari perbuatan melawan hukum dalam pembuatan aktanya, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan dari pembuatan akta tersebut.3) Pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris 4) Pertanggungjawaban berdasarkan Kode Etikharus taat pada kode etik profesi terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi maupun terhadap Negara. adapun bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang sudah purna (Werda Notaris) adalah 1) Notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata 2) Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup 3) Notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang belum berakhir masa jabatannya 4) daluwarsa penuntutan secara pidana 5) bentuk pengayoman atau perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia yaitu dari organisasi INI.Kata-Kunci: Notaris Werda, Tanggung Jawab Notaris, Perlindungan Hukum NotarisThis study uses a normative juridical method, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as the basic material for research by conducting a search on regulations and legal materials related to the problems studied.The results of the research on the time limit for the expiration of the notary position are regulated in Law No. 30 of 2004 and Law No. 2 of 2014 concerning Notary Positions, namely the term of office of a Notary until the age of 65 years and can be extended by 2 years and a Notary can be terminated Because he was sentenced to a maximum of 5 years in prison. As for the form of the Notary's responsibility after the Notary's retirement, it can be divided into 4, including 1). Criminal liability is imposed if the Notary commits a criminal act. 2) Civil liability, namely if there are elements of unlawful acts in the making of the deed, errors and losses arising from the making of the deed. 3) Accountability based on Notary Position Regulations 4) Accountability based on the Code of Ethics must obey the professional code of ethics towards the community they serve, professional organizations and the State. The forms of legal protection for retired Notaries (Werda Notaris) are 1) Notary for the deed he made depending on the expiration limit of prosecution in criminal and civil law 2) Notary for the deed he made has no expiration date and is valid for life 3) Notary against the deed he made is valid as long as his term of office has not ended 4) the expiration of criminal prosecution 5) a form of protection or legal protection from the Indonesian Notary Association, namely from this organization.Keywords: Notary Werda, Notary Responsibilities, Notary Legal Protection

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSADAN MENGADILI PERKARA WARIS SUKUTIONGHUA MUSLIM Felisia Veronica Suryadi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Hukum waris adalah hukum yang mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal lebih dahulu, kemudian menentukan golongan ahli waris yang yang berhak mendapat bagian atas harta tersebut dan menentukan besar bagian yang didapat ahli waris tersebut. Hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia bersifat pluralistic, yaitu hukum waris adat, hukum waris barat (selanjutnya disebut sebagai Bugerlijk Wetbook), dan hukum waris Islam. Penyelesaian sengketa pembagian waris bagi masyarakat yang beragama muslim dan bersuku Thionghua harus menggunakan Hukum Waris Islam dan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut dalam perkara waris sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penyelesaian sengketa waris, hukum tidak memberikan hak opsi bagi ahli waris dalam menentukan hukum waris yang dipakai dalam menyelesaikan perkara. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu pertama untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim Pengadilan Negeri menerima, memeriksa dan mengadili sengketa waris suku Thionghua Muslim. Kedua untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim menolak gugatan sengketa waris suku Thionghua Muslim. Penelitan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.Kata-Kunci: Waris, Islam, Tionghua, Pengadilan Agama Inheritance law is the law that regulates the transfer of ownership rights to the assets left by the deceased heir, then determines the group of heirs who are entitled to a share of the property and determines the amount of the heirs' share. Inheritance law that applies in Indonesia is pluralistic, namely customary inheritance law, western inheritance law (hereinafter referred to as the Bugerlijk Wetbook), and Islamic inheritance law. Settlement of inheritance distribution disputes for people who are Muslim and of the Thionghua ethnicity must use Islamic Inheritance Law and be resolved through the Religious Courts institution which has absolute authority in inheritance cases as contained in Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 about the Religious Courts. In the settlement of inheritance disputes, the law does not provide option rights for heirs in determining the inheritance law used in resolving cases. The purpose of this study, namely first to find out and analyze the reasons for the District Court judges to accept, examine and adjudicate the inheritance disputes of the Muslim Thionghua tribe. The second is to find out and analyze the reasons for the judge's rejection of the Thionghua Muslim tribal inheritance dispute lawsuit. This legal research uses normative legal research methods.Keywords: Inheritance, Islam, China, Religious Court

KAJIAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN Choirunnisa Choirunnisa; Abdul Halim
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Dalam masyarakat akta di bawah tangan lebih banyak dipakai untuk dijadikan sebagai suatu bukti bahwa telah terjadi suatu kesepakatan dalam berbagai kegiatan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pemahaman masyarakat terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jika dijadikan suatu bukti di pengadilan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara purposive sampling. Dengan data hasil kuisioner terbuka kepada masyarakat yang pernah membuat dan menggunakan akta di bawah tangan yang berusia 21 – 50 tahun, penelusuran perundang-undangan serta berbagai bahan pustaka. Responden masih kurang mengetahui tentang kekuatan akta di bawah tangan jika dijadikan bukti di pengadilan dan perlu tidaknya legalisasi dan waarmerking dalam akta di bawah tangan. Kemudahan pembuatan akta di bawah tangan yang mana hanya diperlukan tulisan tangan mengenai hal apa saja yang disepakati dan ditanda tangani di atas materai dan diperlukan adanya saksi yang menyaksikan bahwa telah terjadinya suatu perjajian hal tersebutlah yang mendorong masyarakat memilih menggunakan akta di bawah tangan karena praktis, cepat, minim biaya serta dapat dilakukan kapanpun dan dalam kondisi apapun dalam pembuatannya. Masyarakat terbiasa menjadikan akta di bawah tangan sebagai bukti tertulis dalam melakukan perjanjian karena salah satu unsur perjanjian yaitu bentuk tertentu, lisan atau tertulis. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan jumlah dan kriteria responden yang lebih luas. Untuk masyarakat untuk dapat lebih memahami bahwa setiap perjanjian sewa - menyewa, jual beli, dan lainnya yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum yang berwenang, alangkah baiknya dibuat dihadapan Notaris, yang mana jika dikemudian hari terdapat sengketa maka akta tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna di pengadilan.Kata-Kunci: Kekuatan Pembuktian, Akta Bawah Tangan, MasyarakatIn the community, private deed is more widely used as evidence that an agreement has occurred in various activities. The purpose of this study is to examine the public's understanding of the strength of proof of an underhand deed if it is used as evidence in court. The research used is descriptive qualitative research using purposive sampling. With the data from the questionnaire, it is open to the public who have made and used private deeds aged 21-50 years, tracing legislation and various library materials. Respondents still do not know about the power of private deed if it is used as evidence in court and whether or not legalization and waarmerking are needed in private deed. The ease of making an underhand deed where only handwriting is needed regarding what is agreed upon and signed on stamp duty and a witness is required to witness that an agreement has taken place, this is what encourages people to choose to use an underhand deed because it is practical, fast, minimal cost and can be done anytime and under any conditions in its manufacture. People are used to making underhand deeds as written evidence in making an agreement because one of the elements of the agreement is a certain form, oral or written. For further research, it is expected to conduct research with a wider number and criteria of respondents. For the public to be able to better understand that every lease agreement, sale and purchase, and others made without the intervention of an authorized public official, it would be better to make it before a notary, which if in the future there is a dispute then the deed has perfect evidence in court.Keywords: Power Of Proof, Deeds Under Hand, Public

PENERAPAN KONSEP THREE IN ONE IN THE LAND ACQUISITION DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN SARUSUN Yessy Artha Mariyanawati; Rusdianto Sesung
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Kurangnya pemahaman mekanisme dalam perolehan sertifikat tanah rumah susun hingga pembentukan P3SRS/PPPSRS menjadi salah satu persoalan yang saat ini dihadapi oleh para penghuni. Karena UURS tidak mengatur dengan jelas pengaturan pelaksanaannya.Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji/ menganalisis lebih lanjut dengan mengakat judul penerapan konsep three in one in the land acquisition dalam penyelesaian persoalan rumah susun. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian yang bersifat normatif, jenis pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach) yang berlaku untuk dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini adalah Konsep 3 three in one in the land acquisition merupakan kegiatan perolehan tanah meliputi: dari titik penguasaan tanah, titik perizinan, dan titik persertifikatan tanah dapat menjadi panduan bagi instansi, pelaku pembangunan/pelaku usaha dan masyarakat luas (dalam pengelolaan sarusun) dalam rangka menciptakan birokrasi pertanahan yang baik dalam perolehan serifikat tanah sarusun dan pembentukan P3SRS / PPPSRS, dengan adanya birokrasi yang baik maka dapat membentuk iklim investasi yang baik pula dan juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik/ penghuni rumah susun.Kata-Kunci: three in one, land acquisition, P3SRS / PPPSRS Lack of understanding of the mechanism for obtaining land certificates for flats until the formation of P3SRS/PPPSRS is one of the problems currently faced by residents. Because UURS does not clearly regulate its implementation arrangements. So the authors are interested in studying/analyzing further by referring to the title of applying the concept of three in one in the land acquisition in solving apartment problems. The research methods used in this study include normative research, descriptive analytical approach type, using a normative juridical approach, namely the type of approach using laws and regulations (statute approach), conceptual approach that applies to be used as a basis for do troubleshooting. The result of this research is that the concept of 3 three in one in the land acquisition is a land acquisition activity including: from the point of land control, the point of licensing, and the point of land certificates, it can be a guide for agencies, development actors/business actors and the wider community (in the management of condominium units). In order to create a good land bureaucracy in obtaining condominium land certificates and the formation of P3SRS / PPPSRS, with a good bureaucracy, it can form a good investment climate as well as provide legal certainty and protection for apartment owners/residentsKeywords: three in one, the land acquisition, P3SRS / PPPSRS.

PERLINDUNGAN HUKUM PETANI LAHAN BASAH DI BATOLA DALAM EKSISTENSI PADA UPAYA KETAHANAN PANGAN Mohammad Effendy; Dermawati Sihite; Rahmida Erliyani
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini adalah persoalan mengenai eksistensi dan peran petani dalam upaya ketahanan pangan pada masyarakat di desa-desa pada kabupaten Batola. Mengingat Kabupaten Batola memiliki luasan lahan pertanian lahan basah dan kabupaten ini merupakan salah satu penyangga ketahanan pangan di Kalimanatan Selatan. secara normatif perlindungan petani dan norma tentang pangan,. Oleh karenanya menjadi penting mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah khsususnya terkait upaya mencapai ketahanan pangan, dan bagaiamana pula perlindungan akan hak petani terkait eksistensi dan pemberdayaan dalam berbagai upaya menuju ketahanan pangan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkontruksikan bagaimana implementasi peraturan hukum tentang pangan dan pemberdayaan petani, dengan menganalisis upaya yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten Batola dalam mencapai tujuan tersebut. mewujudkan ketahanan pangan dan keterlibatan para petani dalam tujuan tersebut. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode empiris,yakni menggali keadaan secara nyata dilokasi penelitian. Sebagaian data-data primer dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan peraturan hukum terkait pangan dan pemberdayaan petani. Kemudian juga menggunakan teori-teori hukum yang yang relevan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Batola sudah membuat rencana berbagai kebijakan terkait tujuan mewujudkan ketahanan pangan. upaya tersebut pemberdayaan masyarakat petani sudah dilakukan dengan melibatkan petani dalam mendirikan Lumbung-Lumbung padi di berbagai desa Kecamatan Anjr Pasar, dan melibatkan petani dalam mengembangkan jenis tanaman selain padi serta areal pekarangan sebagai areal perkebunan tanaman pertanian dan perkebunan. Hal ini menunjukkan perlindungan para petani dalam mencapai ketahanan pangan sudah dilakukan dengan membuat berbagai kebijakan terkait hal ini, dan di implementasikan dalam bidang ketahanan pangan dan pertanian

FORCE MAJEURE DALAM TIDAK DIPENUHINYA PRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI OKSIGEN DI MASA COVID-19 Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi; Dwi Desi Yayi Tarina
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Keadaan pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam dan terjadi secara kebetulan, menimbulkan hubungan hukum atas pemenuhan prestasi perjanjian yang mengikat antara dua pihak. Hal demikian membuat permintaan akan oksigen meningkat. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan menganalisis mengenai tidak terpenuhinya prestasi pada suatu perjanjian jual beli oksigen selama masa pandemi yang termasuk ke dalam keadaan memaksa serta akibat hukum dalam penerapan keadaan memaksa dalam perjanjian jual beli oksigen di masa pandemi. Kebutuhan oksigen dalam masa pandemi Covid-19 merupakan suatu kebutuhan pokok atau primer yang penggunaan-nya tidak dapat digantikan oleh barang lain. Metode penelitian ini adalah Normatif Yuridis dilengkapi dengan wawancara dari distributor oksigen dengan kajian dari regulasi serta literatur terkait. Objek penelitian adalah perjanjian jual beli oksigen yang terjadi pada masa Covid-19. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa sesuai Keppres 12/2021, keadaan memaksa relatif dapat dijadikan alasan atas tidak terpenuhinya prestasi pada perjanjian jual beli oksigen pada masa pandemi Covid-19. Akibat hukum keadaan memaksa relatif membuat produsen tidak dapat dituntut ganti rugi dari wanprestasi karena hal tersebut terjadi diluar kendali manusia.Kata-Kunci: Kelangkaan Oksigen, Covid-19, Perjanjian, Keadaan Memaksa.The Covid-19 pandemic is a non-natural disaster that accidentally happened also creates a legal relationship of fulfilment for the binding agreement between the two parties. That makes the demand for oxygen increasing. This research aimed to see and analyze the non-fulfillment of achievements in an oxygen sale and purchase agreement during the Pandemic period which is included in Force Majeure as well as consequences the law in application of circumstances coerced into agreement during the pandemic. The need for oxygen during the pandemic is basic or primary and unable replaced by other goods. Various policies issued by distributors, oxygen suppliers and the government aimed to overcome oxygen scarcity for meeting people's needs, even though still not maximized yet. This research method is Normative Juridical with a review of statute, literature and supported by interviews with oxygen distributors. The object of research is the purchase contract that occurred during the Covid-19 period. This study shows that according to Presidential Decree 12/2021, the relative Force Majeure can be used as an excuse for not fulfilling achievements in the oxygen purchase agreement during the Covid-19 pandemic. The legal consequences of the relative Force Majeure make producers unable to be sued for compensation from defaults because it occurs beyond human control.Keywords: Oxygen Scarcity, Covid-19, Contract, Force Majure

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF Inda Sari Palinrungi; M. Syukri Akub
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dalam penyelenggaran pemilihan umum anggota legislatif telah berjalan efektif dan upaya penanggulangan oleh BAWASLU dalam menangani kejahatan politik uang pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Upaya penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan yaitu upaya Pre-Emptif yakni pendidikan moral kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu bagaimana politik uang dapat merusak moral bangsa, serta adanya hukum yang menjerat bagi penerima dan pemberi. Upaya Preventif yakni memetakan titik rawan yang diduga berpotensi terjadinya praktik politik uang sekaligus melakukan posko malam terutama pada tahapan masa tenang dan hari pemungutan suara yang sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan yang sering disebut dengan istilah serangan fajar. Serta upaya Represif yaitu penanganan dan tindak lanjut tindak pidana Pemilu segera di ekspos (digelar) dalam tim sentra Gakkumdu dan selanjutnya meneruskan kepada penyidik. Sentra Gakkumdu harus berjalan dan di berdayakan sebagai wadah koordinasi dan kerjasama semua unsur (Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Bawaslu).Kata-Kunci: Penegakan Hukum, Money Politic, Pemilihan UmumThis study aims to analyze law enforcement in the implementation of the general election for legislative members has been running effectively and the countermeasures by BAWASLU in dealing with money politics crimes in the holding of general elections for members of the legislature. This study uses empirical legal research methods. The results of this study are the factors that influence the law enforcement of criminal acts of money politics in the general election for legislative candidates, namely legal factors, law enforcement factors, and community factors. Efforts to tackle Crime of Money Politics in Elections, namely Pre-Emptive efforts, namely moral education to the public. The public must know how money politics can destroy the morale of the nation, as well as the existence of laws that ensnare both the recipient and the giver. Preventive measures, namely mapping the hot spots that are suspected of having the potential for money politics practices as well as conducting night posts, especially during the quiet period and voting day stages which are often used by certain individuals to carry out actions that are often referred to as dawn attacks. As well as repressive efforts, namely the handling and follow-up of election criminal acts immediately exposed (held) in the Gakkumdu center team and then forwarded to investigators. The Gakkumdu Center must operate and be empowered as a forum for coordination and cooperation of all elements (Public Prosecutors, Investigators, and Bawaslu).Keywords: Law Enforcement, Money Politic, General Election

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG OBYEKNYA ADA SENGKETA DI KABUPATEN BLITAR Laily Eka Trisdianti
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Arti tanah bagi manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik dan sengketa pertanahan, untuk mengurangi konflik dan sengketa tersebut membutuhkan perangkap hukum dan system administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Karenanya diharuskan pemindahan ha katas tanah agar bisa didaftar harus dibuktikan dengan akta PPAT. Sebagai akta otentik akta PPAT harus lah memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT dapat menimbulkan resiko bagi kepastian hak atas tanah yang timbul atau tercatat atas dasar akta tersebut. penulis merumuskan masalah 1). Apakah Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pembuatan akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT dan menimbulkan sengketa tanah, dan 2). Bagaimana pertanggung jawaban PPAT terkait pembuatan akta jual beli tanah yang obyeknya ada sengketa. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan data rimer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara/ interview dengan responden. Analsis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembuatan akta jual beli tanah oleh PPAT yang kemudian timbul sengketa tanah adalah sebagai berikut : a) Adanya suatu situasi yang mengharuskan PPAT untuk melakukan pembuatan akta jual beli yang tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta, untuk menyelamatkan suatu transaksi jual beli yang diperlukan.b). Terdapat rasa saling percaya yang sangat tinggi diantara sesamaPPAT dan antara para pihak dengan PPAT.c). Faktor waktu dan kesibukan dari para pihak sehingga menyebabkan PPAT menyesuaikan diri dengan waktu dan kesibukan para pihak.d). Faktor besarnya nilai transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak sehingga PPAT bersedia mengikuti kemauan para pihak.e). Faktor relasi dan pertemanan. serta akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang menimbulkan sengketa tanah oleh PPAT dapat dipertanggung jawabkan dengan pertanggung.jawaban administratif, pertanggung jawaban perdata dan pertanggung jawaban pidana serta Pertanggung Jawaban Secara Etika Profesi PPAT.Kata-Kunci: Pertanggungjawaban PPAT, Akta Jual Beli, dan Tanah Sengketa. The land importance for humans today causes an increasing potential for land conflicts and disputes to arise, to reduce these conflicts and disputes requires legal instruments and an orderly and well-organized land administration system. Therefore, it is required that the land rights transfer can be registered if proven by a PPAT (Land Deed Official) deed. As an authentic deed, the PPAT deed must comply with the procedures for making the PPAT deed as determined by the law and other regulations. The deed making that is not following the procedure for PPAT deed making can pose a risk for the certainty of land rights that arise or is recorded based on the deed. Problem formulation in the research 1). What are the factors that lead to the making of land sale and purchase deed by PPAT and that cause land disputes, and 2). How is the PPATresponsibility related to the making of land sale and purchase deed whose object is in dispute. Ths type of research is empirical juridicial, with a sociological juridical approach. Data collection techniques were carried out by interviewing the respondents. The data analysis was carried out n a qualitative descriptive way. Based on the results, it was found that the factors that led to the making of land sale and purchase deed by PPAT which then produced a land dispute were as follows: a) There was a situation that required PPAT to make a sale and purchase deed that was not following the procedure for making a deed, to save a necessary sale and purchase transaction. b). There was a very high mutual trust between PPAT fellows and between the parties and PPAT. c). The time factor and the busyness of the parties caused PPAT to adjust to the time and busyness of the parties. d). The factor of the value amount of sale and purchase transaction carried out by the parties so that PPAT was willing to follow the wishes of the parties. e). Relationship and friendship factors, as well as the legal consequences of the making of land sale and purchase deed that causes land disputes by PPAT, can be accounted for with administrative responsibility, civil responsibility, and criminal responsibility as well as Professional Ethical Responsibilityof PPAT.Keywords: PPAT Responsibility, Deed of Sale and Purchase, and Disputes Land

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA