Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TERHADAP PERLUASAN PERAN DPR DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA Sylvia Mufarrochah; Hanif Nur Widhiyanti; Sukarmi Sukarmi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Praktik perjanjian internasional di Indonesia, diterjemahkan sebagai “pengesahan” dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, adanya pengesahan menjadi niscaya karena kepala negara merasa perlu untuk meyakinkan bahwa delegasi yang diberi kuasa penuh olehnya tidak melampaui batasan wewenangnya, sehingga pada tanggal 22 November 2018 Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan Nomor 13/ PUU-XVI/2018, dasar permohonan uji materil ini karena dianggap telah menimbulkan kerugian konstitusional yang dirasakan pemohon disebabakan oleh adanya perjanjian internasional yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat dan MK mengganti kriteria yang ada dalam Pasal 10 UU PI dengan kriteria dalam Pasal 11 (2) UUD, yaitu perjanjian harus mendapat persetujuan DPR. Pada penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permaslahan yaitu, apa implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap perluasan peran DPR dalam perjanjian internasional di Indonesia, dan apa urgensi perluasan peran DPR dalam perjanjian internasional di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normаtif. Sedangkan pendekatan penelitian yakni pendekаtаn perundаng-undаngаn, pendekаtаn konseptuаl, dan pendekаtаn perbandingan. Kesimpulannya bahwa implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap perluasan peran DPR dalam perjanjian internasional berupa persetujuan DPR hanya diperlukan apabila materi perjanjian internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Seangkan urgensi perluasan peran DPR dalam perjanjian internasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu, interkasi dengan presiden meliputi supremasi konstitusi, sifat pengawasan dan interasksi dengan raykat melalui lembaga perwakilan baik Presiden atau DPR.Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Pengujian Materil, Kewenangan. The practice of international agreements in Indonesia, translated as "ratification" in Article 1 number (2) of Law Number 24 of 2000 concerning International Agreements, the ratification becomes necessary because the head of state feels the need to ensure that the delegates authorized by him do not exceed the limits. authority, so that on November 22, 2018 the Constitutional Court decided on application Number 13/PUU-XVI/2018, the basis for this judicial review application was because it was considered to have caused constitutional harm to the applicant because of an international agreement that had a broad impact on people's lives and the Court replaced the which is in Article 10 of the PI Law with the criteria in Article 11 (2) of the Constitution, namely the agreement must be approved by the DPR. This writing is motivated by the existence of problems, namely, what are the juridical implications of the Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XVI/2018 on the expansion of the role of the DPR in international agreements in Indonesia, and what is the urgency of expanding the role of the DPR in international agreements in Indonesia. The type of research used is normative juridical research. While the research approach is a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The conclusion is that the juridical implications of the decision of the Constitutional Court Number 13/PUU-XVI/2018 on the expansion of the DPR's role in international agreements in the form of DPR approval are only needed if the material of an international agreement causes broad and fundamental consequences related to the burden of state finances or requires changes or the formation of laws. law. Meanwhile, the urgency of expanding the role of the DPR in international agreements can be seen from two sides, namely, interaction with the president including the supremacy of the constitution, the nature of supervision and interaction with the people through representative institutions, either the President or the DPR.Keywords: International Agreement, Material Testing, Authority.

KAJIAN YURIDIS DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA Ari Tri Wibowo
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Reforma Agraria di Indonesia merupakan program yang dicita-citakan sejak bangsa ini berdiri, kesuksesan pelaksanaan reforma agraria merupakan hal sangat ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia, mulai dari era orde lama, orde baru hingga orde reformasi. Pada era pemerintahan sekarang muncul Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan agar di Indonesia semakin banyak investor dating menginvestasikan dananya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia dan juga bagaimana dampak adanya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan reforma agraria di Indonesia belum berjalan dengan baik hingga sekarang ini, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja sangat mempengaruhi pelaksanaan reforma agraria bahkan cenderung bisa menghambat pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.Kata-Kunci: Reforma Agraria, Pelaksanaan, Cipta KerjaAgrarian Reform in Indonesia is a program that has been aspired since this nation was founded, the successful implementation of agrarian reform is something that the Indonesian government really wants to achieve, starting from the old order era, the new order to the reform order. In the current government era, the Employment Creation Act has emerged with the aim that in Indonesia more and more investors come to invest their funds. The type of research used is normative juridical research, legal materials are collected by literature study and document study. This study discusses how the implementation of agrarian reform in Indonesia and also how the impact of the Job Creation Act on the implementation of agrarian reform in Indonesia. The results of the study conclude that the implementation of agrarian reform in Indonesia has not been going well until now, then the Job Creation Act greatly affects the implementation of agrarian reform and even tends to hinder the implementation of agrarian reform in Indonesia.Keywords: Agrarian Reform, Implementation, Job Creation

PENGATURAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK MILIK Habib Adjie; Sri Rahayu Ningsih
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Tujuan penelitian ini adalah untuk pengaturan hubungan hukum antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik yang mensejahterakan rakyat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan content analisys. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian digunakan silogisme deduksi. Adapun sebagai premis mayor digunakan dalam perjanjian. Sedangkan premis minornya adalah hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam akta sewa menyewa tanah dan akta pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Milik. Selanjutnya dengan menggunakan intepretasi dihasilkan kesimpulan dalam perjanjian sebagai instrumen untuk mewujudkan pengaturan hubungan hukum dalam pemanfaatan tanah yang mensejahterakan rakyat. kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan dan pembuatan akta sewa menyewa dan akta pemberian HGB di atas HM didasarkan atas teori keadilan aliran libertarianisme dengan mengabaikan ketentuan Lockean. Pengabaian asas fungsi sosial hak atas tanah dan asas keseimbangan dalam perjanjian dalam pembuatan akta sewa menyewa tanah dan akta pemberian HGB di atas HM menghasilkan ketidakadilan dalam hubungan hukum pemanfaatan lahan.Kata-Kunci: Pengaturan, Hak Guna Bangunan, Hak Milik The purpose of this study is to regulate the legal relationship between the holder of the Right to Build and the holder of the Right of Ownership for the welfare of the people.This normative legal research uses a conceptual approach. Secondary data collection is done through literature study and content analysis. To obtain answers to research problems, a deductive syllogism is used. As for the major premise used in the agreement. While the minor premise is the rights and obligations of the parties contained in the deed of leasing the land and the deed of granting the Right to Build on Land with Ownership Rights. Furthermore, by using the interpretation, conclusions are made in the agreement as an instrument to realize the regulation of legal relations in the use of land for the welfare of the people. The conclusion of this research is that the arrangement and preparation of the lease deed and the deed of granting HGB above the HM is based on the theory of justice of the libertarian school by ignoring Lockean provisions. The neglect of the principle of the social function of land rights and the principle of balance in the agreement in the making of the land lease deed and the deed of granting HGB over HM results in injustice in the legal relationship of land use.Keywords: Regulation, Building Use Rights, Property Rights

IMPLEMENTASI HUKUM DAMPAK LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI DESA TATAH BELAYUNG BARU KABUPATEN BANJAR Muhammad Erham Amin; Anang Shophan Tornado
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini dilakukan mengenai implementasi AMDAL di daerah perumahan di Tatah Belayung Baru. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian merupakan lokasi yang terdampak perubahan lahan pertanian yang berubah menjadi lahan perumahan. Target dari kegiatan ini dilakukan untuk Pemerintah Daerah, Developer dan Masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Implementasi AMDAL ini berpengaruh untuk kebijakan mengenai perizinan yang ada di Tatah Belayung Baru disebabkan daerah tersebut dibuat perumahan. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap warga masyarakat yang akan mengubah tanah pertanian menjadi non pertanian. Fungsi dari izin peruntukan penggunaan tanah adalah untuk menekan serta pengendalian alih fungsi lahan yang terjadi. Tanah sawah (tanah pertanian) yang akan diubah ke non-pertaniantentunya haruslah sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah di Tatah Belayung Baru agar terjadi kesimbangan dimasa mendatang. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan menyebabkan penyusutan jumlah lahan pertanian terus berkurang, hal ini menjadi masalah bagi pemerintah sendiri untuk menyediakan pasokan pangan. Berkurangnya lahan pertanian dalam arti untuk penyediaan bahan-bahan pangan, juga berakibat rusaknya ekosistem alam sebagai tempat penyerapan air hujan sebagai pencegah banjir.Kata-Kunci: Implementasi AMDAL, Lahan Pertanian, PerizinanThis research was conducted on the implementation of AMDAL in a residential area in Tatah Belayung Baru. The location chosen as the research is a location that is affected by changes in agricultural land that are turned into residential land. The target of this activity is for the Regional Government, Developers and Communities in the environment. The implementation of this AMDAL has an effect on policies regarding existing permits in Tatah Belayung Baru because the area is made into housing. Land Use Permit is a permit that must be owned by every citizen who will convert agricultural land into non-agricultural land. The function of the land use permit is to suppress and control the land conversion that occurs. Paddy land (agricultural land) which will be converted to non-agricultural land must of course be in accordance with the spatial and regional planning in Tatah Belayung Baru so that there is a balance in the future. The conversion of agricultural land into housing causes the shrinkage of the amount of agricultural land to continue to decrease, this is a problem for the government itself to provide food supplies. The reduction of agricultural land in the sense of providing food, also results in the destruction of natural ecosystems as a place to absorb rainwater as a flood prevention.Keywords: AMDAL Implementation, Agricultural Land, Licensing

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERMINAL KIJING PONTIANAK Nawang calistya sari
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Pemerataan pembangunan di semua wilayah Indonesia melalui Program Strategis Nasional merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung perkembangan berbagai bidang. Salah satu Program Strategis Nasional yakni Terminal Kijing di wilayah Kalimantan Barat. Adapun pihak dalam pembangunan Terminal Kijing yaitu Pelindo II (Persero) selaku pihak pengguna jasa serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. selaku pihak penyedia jasa. Dalam menjalankan hubungan kontraktual antara kedua pihak tersebut diatur dalam sebuah perjanjian yang disepakati oleh semua pihak. Tetapi, pada perjanjiannya terdapat permasalahan, yaitu penghentian pekerjaan oleh masyarakat nelayan dan pemilik tanah terkait pembebasan lahan yang belum terselesaikan oleh pihak pengguna jasa sehingga merugikan pihak penyedia jasa baik dari segi waktu, biaya sewa alat hingga pekerja dalam pengerjaan pembangunan Terminal Kijing. Artikel ini menggunakan penelitiaan hukum normatif deskriptif. Penghimpunan data diperoleh melalui studi dokumen serta studi pustaka. Analisa data dilaksanakan melalui metode deskriptif kualitatif. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum para pihak dalam perjanjian pelaksanaan konstruksi antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Wijaya karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Kijing dan upaya yang harus dilakukan atas keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan oleh pengguna jasa dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Terminal Kijing Kalimantan Barat. Semestinya PT Pelindo II menyelesaikan proses pengadaan tanah sebelum pembangunan Terminal Kijing oleh PT Wijaya karya, kemudian PT Wijaya Karya seharusnya memastikan terlebih dahulu pembebasan lahan untuk pembangunan terminal kijing telah diselesaikan, dan sebaiknya telah menyelesaikan pembebasan lahan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati pasca ditanda tanganinya kontrak.Kata-Kunci: Tanggung Jawab Para Pihak, Infrastruksur, Terminal Kijing Equitable development in all regions of Indonesia through the National Strategic Program is one of the government's efforts to improve facilities and infrastructure to support the development of various fields. One of the National Strategic Programs is Kijing Terminal in West Kalimantan. The parties in the construction of the Kijing Terminal are Pelindo II (Persero) as the service user and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. as a service provider. In carrying out the contractual relationship between the two parties, it is regulated in an agreement agreed upon by both parties. However, in the agreement, there are problems, namely the termination of work by fishing communities and landowners related to the land acquisition that has not been resolved by the service users, thus harming the service providers both in terms of time, equipment rental costs, and workers in the construction of Kijing Terminal. This research uses descriptive normative legal research. Data collection was obtained through literature study and document study. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. It is necessary to further study the legal responsibilities of the parties in the construction implementation agreement among PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. in the implementation of the construction of the Kijing Terminal and the efforts that must be made for the late payment of land compensation by service users in the agreement for the construction work of the West Kalimantan Kijing Terminal. PT Pelindo II should have completed the land acquisition process before the construction of the Kijing Terminal by PT Wijaya Karya, then PT Wijaya Karya should ensure that the land acquisition for the construction of the Kijing terminal has been completed, and should have completed the land acquisition by the agreed contract after signing the contract.Keywords: Responsibilities of the Parties, Infrastructure, Kijing Terminal

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH PETUANAN DALAM HAL PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI Sovia Alfit; Imam Koeswahyono
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Masyarakat Pertuanan negeri leisela merupakan salah satu masyarakat adat di Kabupaten Buru, sebagian besar dari masyarakatnya memiliki mata pencaharian dalam bidang pertanian dan peternakan. Hal ini tentu saja menjadikan tanah sebagai hal yang begitu penting terhadap kelangsungan hidupnya khususnya dalam bidang ekonomi yang menyebabkan dalam hal pemanfaatannya sering mengalami benturan kepentingan antar pengguna tanah. Pada daerah petuanan tersebut sering terjadi sengketa tanah. Sengketa yang sering terjadi yakni sengketa perdata yang berkaitan dengan masalah-masalah tanah diantara masyarakat adat dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa-sengketa tersebut berasal dari tanah-tanah hak ulayat seperti kasus sengketa hak ulayat yang terjadi antara masyarakat adat petuanan negeri leisela dengan pemerintah Kabupaten Buru dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait dengan penyebab sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk peyelenggaraan program transmigrasi dan penyelesaian sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi di Desa Awilinan Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru. Metode penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan yuridis antropologis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi di desa awilinan kecamatan airbuaya adalah perbedaan kepentingan antara masyarakat adat petuanan negeri leisela dengan pemerintah daerah Kabupaten Buru. Dalam kasus ini, penyelesaian sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi di desa Awilinan kecamatan Air Buaya dilakukan melalui penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat setempat dengan cara kakawai.Kata-Kunci: Sengketa, hak atas tanah petuanan, transmigrasi The Leisela State Pertuanan Community is one of the indigenous peoples in Buru Regency, most of the people have a livelihood in agriculture and animal husbandry. This of course makes land a very important thing for its survival, especially in the economic field which causes conflicts of interest in terms of its use between land users. In the petuanan area, land disputes often occur. Disputes that often occur are civil disputes relating to land issues among indigenous peoples in terms of land ownership and control. These disputes originate from customary land rights, such as the case of customary rights disputes that occurred between the indigenous people of the land of Leisela and the government of Buru Regency in terms of providing land for the implementation of the transmigration program. This study aims to analyze the causes of disputes over petuanan land rights in terms of providing land for the implementation of the transmigration program and resolving disputes over petuanan land rights in terms of providing land for the implementation of the transmigration program in Awilinan Village, Air Buaya District, Buru Regency. This research method is Juridical Empirical with juridical anthropological approach. Based on the results of the research conducted, that the factors that cause disputes over petuanan land rights in terms of providing land for the implementation of the transmigration program in Awilinan village, Airbuaya sub-district are the differences in interests between the indigenous peoples of Petuanan Negeri Leisela and the local government of Buru Regency. In this case, the settlement of disputes over petuanan land rights in terms of providing land for the implementation of the transmigration program in Awilinan village, Air Buaya sub-district, was carried out through dispute resolution based on local customary law by the kakawai method.Keywords: dispute, petuanan land rights, transmigration

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS KEPEMILIKAN TANAH SECARA ADR DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Neni Yunia
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, Apa sebab - sebab terjadinya sengketa batas kepemilikan tanah dan bagaimana prosedur pegembalian batas tanah yang beda luas antara sertifikat dan keadaan fisik tanah ? dan Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas tanah kepemilikan di Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo dengan cara Alternative Dispute Resolution (ADR)?Penelitian ini merupakan Penelitian yuridis-empirisyaitu :Penelitian secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan Sosiologisyang digunakan dalam kehidupan masyarakat atau pendekatan budaya masyarakat terutama yang berkenaan dengan pengukuran dan sengketa pegembalian batas tanah serta perselisihan lain yang akan di hadapi.Pengumpulan data dengan cara studi dokomen dan wawancara adapun tehnik analisis adalah kwalitatif. Banyak hal penyebab terjadinya sengketa batas tanah antara lain adalah patok hilang, ukuran tidak sama dengan sertifikat, ada unsur kepentingan antara pemohon dengan batas lainnya.Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitumengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindaripenumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat misalnya sengketa pengembalian batas tanah dengan cara mengajukan permohonan pengukuran ulang atau rekontruksi tentang batas tanah, atau keadaan fisik dengan di sertifikat berbeda luas. berdasarkan Peraturan Menteri Agrariadan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional No.11/2016. Badan pertanahan Nasional Kota probolinggo dapat menyelesaikan sengketa masalah batas ini,yaitu dengan metode Mediasi (ADR) akan tetapi jika belum bisa diselesaikan maka bisa melalui proses pengadilan.Kata-Kunci: Pengukuran ulang, Penyeleseiansengketa, Pengembalian BatasThe author formulates the problem as follows, What are the causes of land ownership boundary disputes and what is the procedure for returning land boundaries that differ widely between certificates and the physical condition of the land? and How is the process of resolving disputes over land ownership boundaries at the National Land Agency of Probolinggo City by means of Alternative Dispute Resolution (ADR)? This research is a juridical-empirical research, namely: In-action research on certain legal events that occur in society. The sociological approach used in community life or the cultural approach of the community, especially with regard to the measurement and dispute over the return of land boundaries and other disputes that will be faced. Collecting data by means of document studies and interviews while the analysis technique is qualitative. There are many things that cause land boundary disputes, including missing stakes, the size is not the same as the certificate, there is an element of interest between the applicant and other boundaries. For this reason, various efforts have been made by the government, namely seeking to resolve land disputes quickly to avoid the accumulation of land disputes, which can harm the community, for example disputes over land boundary returns by applying for re-measurement or reconstruction of land boundaries, or physical conditions with different certificates. based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency No.11/2016. The Probolinggo City National Land Agency can resolve this boundary dispute, namely by the Mediation method (ADR), but if it cannot be resolved, it can go through a court process.Keywords: Re-measurement, Dispute resolution, Boundary Return

LEGALITAS AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK Muhammad Bayanullah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang HT-el membatasi peran PPAT hingga sebagai pengirim dokumen. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa permohonan pelayanan hak tanggungan elektronik diajukan oleh kreditor. Lebih lanjut Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang HT-el mengatur bahwa dokumen kelengkapan persyaratan dalam rangka pendaftaran hak tanggungan disampaikan oleh PPAT, sehingga dalam pelaksanaan layanan hak tanggungan elektronik, PPAT hanya bertugas untuk membuat APHT dan melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan ke dalam sistem hak tanggungan elektronik, sedangkan proses pendaftaran hak tanggungan hingga terbitnya sertifikat hak tanggungan dilakukan oleh kreditor. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang legalitas APHT secara elektronik berdasarkan telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020, bahwa pendaftaran Hak Tanggungan tidak lagi dilakukan oleh PPAT, namun Kreditur. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa notaris memiliki wewenang atribusi. Akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum, termasuk APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan). Saat proses masih manual semua perjalanan proses APHT ada dalam kendali PPAT. Sejak berlakunya PERMEN ATR/BPN NOMOR 5 TAHUN 2020, maka yang memiliki peran mendaftarkan APHT adalah Kreditur. Proses APHT pada saat upload agar legalitas terjaga stempel legalisir dari notaris pada setiapdokumen disertakan, juga identitas serta stempel dan tanda tangan kreditur atau semua pihak pada APHT, SK penunjukan Kreditur, dan harus semua asli.Kata-Kunci: APHT, Legalitas, Permen ATR/BPN 2020Ministerial Regulation of ATR/KBPN Number 5 of 2020 concerning HT-el limits the role of PPAT to the sender of documents. Provision Article 9 paragraph (1) stipulates that applications for electronic mortgage services are submitted by creditors. Furthermore, Article 9 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of ATR/KBPN Number 5 of 2020 concerning HT-el stipulates that the documents for completing the requirements for registration of mortgage rights are submitted by PPAT, so that in the implementation of electronic mortgage services, PPAT is only tasked with making APHT and complete the required documents into the electronic mortgage system, while the mortgage registration process until the issuance of the mortgage certificate is carried out by the creditor. This research was conducted to obtain an overview of the legality of APHT electronically based on the issuance of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 5 of 2020, that registration of Mortgage Rights is no longer carried out by PPAT, but creditors. The research method used is a normative juridical legal research method. Data collection methods used are interviews and secondary data. The results showed that notaries have attribution authority. The deed made has legal force, including the APHT (Deed of Granting Mortgage). When the process is still manual, all APHT process journeys are under PPAT control. Since the enactment of PERMEN ATR/BPN NUMBER 5 YEAR 2020, it is the creditor who has the role of registering the APHT. The APHT process at the time of uploading so that legality is maintained, a legalized stamp from a notary on each document is included, as well as the identity and stamp and signature of the creditor or all parties on the APHT, SK for the appointment of creditors, and must be all original.Keywords: APHT, Legality, Permen ATR/BPN 2020

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2019 Samsun Ninilouw
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Jika dilihat dari beberapa kewenangan Bawaslu, kewenangan penyelesaian sengketa proses merupakan atribusi dari kekuasaan kehakiman (quasi yudisial) yang menjadi mahkota Bawaslu dalam bentuk putusan adjudikasi. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu); dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 di Kota Probolinggo.Kata-Kunci: Bawaslu, Peran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.When viewed from some of the authority of Bawaslu, the authority to settle disputes in the process is an attribution of judicial power (quasi-judicial) which is the crown of Bawaslu in the form of adjudication decisions. The dispute resolution mechanism for the election process is divided into two mechanisms, namely: first, the dispute resolution mechanism for the election process in Bawaslu, Provincial Bawaslu, and Regency/Municipal Bawaslu which is regulated in Article 466 to Article 469 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (Election Law); and second, the dispute resolution mechanism for the election process at the State Administrative Court as regulated in Article 470 to Article 472 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This research is an empirical juridical legal research with a sociological juridical approach, with the aim of knowing and analyzing the role of the General Elections Supervisory Body (Bawaslu) in the Dispute Resolution of the 2019 Election Process in Probolinggo City.Keywords: Bawaslu, Role, Dispute Resolution in the Election Process.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA