Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

hukeno
Website

Published by Universitas Islam Malang

ISSN : 25493361 EISSN : 26557789 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Arjuna Subject : -

Articles 251 Documents

1 2 3 4 5

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN abdur rohim
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakMajelis pengawas notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidik untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (pasal 70 huruf a, pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa majelis pengawas notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik, adanya dugaan pelanggaran pelaksaan tugas jabatan notaris, dan perilaku para notaris yang diluar menajalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan. Upaya hukum notaris yang dijatuhi sanksi salah satunya adalah akta notaris merupakan hasil dari pelaksanaan tugas jabatan notaris sesuai kewenangan yang diberikan kepada notaris. Dalam penjatuhan sanksi terhadap notaris, jika berupa sanksi perdata dikarenakan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta notaris batal demi hukum merupakan sanksi yang berkaitan dengan produk dari notaris yang diajukan oleh pihak atau pengahadap.Kata Kunci: peran, majelis pengawas, notaris, akta AbstractThe notary watchdog panel generally has the scope of authority conducting the check to examine the alleged violation of the notarized code of conduct or the violation of the execution of the notary office (article 70 a, article 73 paragraph (1) letter a and b, article 77 letter a and b UUJN). Based on the substance of the article, the notary supervisory council has the authority to conduct a hearing to examine the alleged violation of the code of ethics, the alleged violation of the imposition of the duty of the notary office, and the conduct of notaries outside his office as a notary that may disturb or affect the performance of the job duties. The notary law enforced by sanction of one of them is a notary act as a result of the execution of a notary duty in accordance with the authority granted to the notary. In the imposition of sanctions against notaries, if it is a civil sanction as a notary deed that has the strength of proof as a deed under the hand and the notarial deed null and void is a sanction relating to the product of a notary filed by a party or a ruler.Keywords: roles, supervisory assemblies, notaries, deeds

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA TANAH DI PENGADILAN NEGERI AMBON salman ardy; Sihabudin Sihabudin; Ismail Navianto
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakPelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari musyawarah mufakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam tata beracara di Pengadilan salah satunya bertujuan untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi. Apabila perkara dapat didamaikan melalui mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama maka dapat meminimalisir penumpukan perkara pada tingkat banding dan Kasasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya proses mediasi dalam mencapai kesepakatan damai di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri AmbonKata kunci: Mediasi di Pengadilan, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Ambon AbstractImplementation of mediation in completion of the civil cases at the court basically was an implementation of discussion to reach an agreement. These matter was arranged at regulation by the court of law No. 1/2016 about mediation procedure at the court. Mediation integration into be in session of court have purpose to suppress amount of case that climb to consideration or appeal to supreme court. Purpose of this research are to find out and analyze factors that influenced failed of mediation to reach agreement at the court, especially at Ambon state-owned courtKeyword: Mediation in Court, Civil Law, Ambon state-owned court

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PIHAK KETIGA MENURUT HUKUM POSITIP Dian Trisna Dewi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 2 (2018): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakAkibat hukum perjanjian kawin bagi pihak ketiga menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan adalah berdasarkan Pasal 152 KUH Perdata Perjanjian kawin tersebut akan mempunyai daya ikat terhadap kepentingan pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri sedangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan perjanjian kawin tersebut akan mempunyai daya ikat terhadap kepentingan pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut telah didaftarkan dalam register Panitera Pengadilan Negeri setempat dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian kawin apabila perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan agar perjanjian kawin tersebut tetap berlaku bagi pihak ketiga yaitu melalui pengajuan permohonan penetapan ke Hakim Pengadilan Negeri setempat dalam daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan, sehingga penetapan tersebut dapat digunakan oleh para pihak sebagai dasar untuk meminta Pegawai Pencatat Perkawinan mencatat perjanjian kawin merekaKata kunci: akibat hukum, upaya hukum, perjanjian kawin.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) MELALUI AKTA NOTARIS Widya Padmasari
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 2 (2018): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakCessie tidak secara nyata disebutkan dalam KUH Perdata. Sehubungan dengan itu adanya akta notaris maupun akta dibawah tangan merupakan syarat yang mutlak dipenuhi dalam proses pengalihan piutang atas nama. Akan tetapi keberadaan akta perjanjian pengalihan piutang tersebut belum akan mengikat ataupun akan memberikan akibat hukum apapun juga kepada cessus (debitur) apabila telah dilakukannya pengalihan piutang secara cessie itu tidak diberitahukan kepada cessus (debitur) atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui cessus (debitur). Dalam peristiwa cessie ada kemungkinan cessus (debitur) tidak mengetahui bahwa utangnya telah dialihkan kepada kreditur lain. Cessie yang telah terjadi antara cedent (kreditur awal) dengan cessionaris (kreditur baru) adalah tidak mempunyai akibat hukum bagi cessus (debitur) sebelum kepadanya diberitahukan atau disetujui secara tertulis atau diakuinya.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Cessie, Akta Notaris.

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN Agus Ikhwanto
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 1 (2019): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian pangan ke depan seyogjanya tidak hanya mengandalkan pendekatan yuridis, tetapi didukung pula dengan pendekatan ekonomi dan sosial. Setiap kebijakan konversi lahan pertanian pangan perlu diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran yaitu, menekan intensitas faktor ekonomi dan sosial yang dapat merangsang konversi lahan sawah, mengendalikan luas lokasi dan jenis lahan yang dikonversi dalam rangka menekan potensi dampak negatif yang ditimbulkan, menetralisir dampak negatif konversi lahan sawah melalui kegiatan investasi yang melibatkan dana masyarakat terutama kalangan swata pelaku konversi lahan.Kata Kunci: alih fungsi lahan, pangan berkelanjutan.The policy on controlling agricultural land conversion in the future should not only rely on a juridical approach, but also supported by economic and social approaches. Every policy on conversion of agricultural land needs to be directed at achieving 3 (three) targets, namely, suppressing the intensity of economic and social factors that can stimulate conversion of paddy fields, controlling the area and type of land converted to reduce the potential negative impacts, neutralize negative impacts conversion of paddy fields through investment activities involving community funds, especially private sector agents.Keywords: land use change, sustainable food.

EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN NOTARIS Pramadita Anggara Putra
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 1 (2019): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Notaris sebagai salah satu profesi dalam menjalankan fungsi dan wewenang nya tentunya banyak berinteraksi dengan banyak orang, tidak hanya internal di lingkungan Kantor Notaris tetapi juga dengan pihak-pihak lain, baik subyek hukum pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha lainnya, ataupun instansi pemerintah. Dalam hubungan tersebut secara internal di kantor notaris, Notaris membutuhkan satu atau lebih Karyawan, tentunya hubungan tersebut tidak hanya sekedar sebuah hubungan, tetapi hubungan yang disebut dengan hubungan hukum. perjanjian kerja yang terjadi antara karyawan dan notaris adalah perjanjian kerja secara lisan, hubungan hukum yang terjadi antara karyawan dan notaris berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kata Kunci: efektivtias, perjanjian kerja, karyawan, notarisNotary as one of the professions in carrying out their functions and authority certainly interacts with many people, not only internally within the Notary Office but also with other parties, both personal legal and legal entities and or other business entities, or government agencies. Internally, the relationship in the notary's office, a Notary requires one or more Employees, of course the relationship is not just a relationship, but a relationship called legal relationship. work agreements that occur between employees and notaries are verbal work agreements, legal relationships that occur between employees and notaries take place over a period of time.Keywords: effectiveness, work agreement, employee, notary

PERJANJIAN KREDIT DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN BayuAji, mohamad Rizki
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.187 KB)

Perjanjian kredit bank dalam bentuk tertulis di bawah tangan, dewasa ini sering dilakukan dalam praktek pemberian kredit oleh pihak bank khususnya Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit wonorejo Cabang Kediri selaku kreditur kepada nasabah peminjam (debitur). Kekuatan hukum perjanjian kredit dengan akta di bawah tangan dalam pembuktian di persidangan lemah karena debitor atau penerima kredit dapat mengingkari keaslian tanda tangan dalam perjanjian kredit yang dibuat secara di bawah tangan.Kata Kunci: perjanjian kredit, perjanjian dibawah tangan, kekuatan hukum

KEABSAHAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PEMBUATAN AKTA ANTARA NOTARIS DAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Witjakso, haryo
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.242 KB)

AbstrakRiset ini jenisnya yuridis normatif dan empirik dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsepsional, serta sosiologis. Teknik pengambilan bahan hukumnya dengan teknik dokumen. Salah satu hasil riset menyebut, bahwa akibat hukum yang diterima oleh notaris yang tidak mandiri dan berpihak dalam hal ini melakukan perjanjian kerjasama dengan bank yaitu yang paling berat pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 12 huruf (c) dan (d)) dapat juga terkena sanksi administratif seperti yang tertulis dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 85 yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.Kata Kunci: notaris, bank, akta otentik, kode etik, yuridis normatif. AbstractThis research is a type of normative and empirical juridical with legal and conceptual approaches, as well as sociological. Technique of taking legal material with document engineering. One of the research findings suggests that the legal consequences received by non-independent and impartial notaries have entered into agreements with banks that are the most heavily dismissed with disrespect (Article 12 (c) and (d)) may also be subject to sanction administrative as written in Article 85 of the Notary Deed of Law (UUJN), ie verbal reprimand, written reprimand, dismissal with respect or dismissal with disrespect.Keywords: notary, bank, authentic act, code of ethics, normative juridical.

HAK MELAKSANAKAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN KEPAILITAN suratman suratman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakSegala kebendaan pihak yang berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Pasal 55 dan 56 UU Kepailitan menyebutkan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Para kreditur tersebut harus melaksanakan haknya paling lambat 2 (dua) bulan sejak terjadinya keadaan insolvensi. Prinsip hak melaksanakan eksekusi barang jaminan kebendaan dalam peraturan kepailitan tetap diakui eksistensinya. Kreditor pemegang hak eksekusi, harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Apabila dalam jangka waktu 2 bulan tersebut sudah lewat dan barang jaminan belum di eksekusi, maka Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan tersebut, untuk selanjutnya dijual dimuka umum atau penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawasKata kunci: hak, eksekusi, jaminan kebendaan, putusan kepailitan AbstractAll material, indebted and immutable, existing and new immovable, will be in the future, to be borne by all personal engagements. The material is collateral for everyone who tells it; the income of the sale of the objects is divided according to the balance, ie according to the size of the respective receivables, except where among the debts there are legitimate reasons for precedence. Article 55 and 56 of the Bankruptcy Law mention that every lender of a mortgage, fiducia guarantee, mortgage, mortgage, or collateral right on any other material, may execute his right, as if there was no bankruptcy. The creditors must exercise their rights no later than 2 (two) months after the occurrence of insolvency. The principle of the right to execute material security assurance in bankruptcy regulation still recognized its existence. The holder of the right of execution must exercise its right within 2 (two) months after the start of insolvency. If within the period of 2 months has passed and the guarantee goods have not been executed, then the Receiver shall demand the transfer of objects into the collateral, for subsequent public sale or sale under the hands with the permission of the supervisory judge.Keywords: right, execution, material guarantee, bankruptcy decisi

MEREK SEBAGAI HARTA PAILIT TERKAIT DENGAN PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT Larasati, Putri Dyani
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 2 (2018): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakPermasalahan yang paling sering terjadi di masyarakat ialah mengenai utang piutang yang berujung pada keadaan pailit. Debitor selaku pihak yang memiliki utang kepada pihak lain dan pihak yang memiliki piutang disebut kreditor. Kreditor memberikan sejumlah piutang terhadap debitor dengan syarat bahwa debitor wajib melunasi keseluruhan utang yang telah diperjanjikan. Jika debitor tidak mampu melunasi kewajibannya secara keseluruhan, maka dapat dimohonkan pailit. Putusan pailit menimbulkan akibat hukum bagi debitor. Sebuah perseroan terbatas dinyatakan pailit, maka segala harta kekayaan yang dimilikinya merupakan harta pailit mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Merek merupakan aset yang bergerak namun tidak bewujud (intangible asset). Akibat dari putusan pailit dapat menyebabkan pengalihan hak atas merek sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.Kata kunci: merek, kepailitan, harta pailit.

Page 3 of 26 | Total Record : 251

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol. 6 No. 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 4 (2021): November Vol 5, No 3 (2021): Agustus Vol 5, No 2 (2021): Mei Vol 5, No 1 (2021): Februari Vol 4, No 2 (2020): Agustus Vol 4, No 1 (2020): Februari Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019 Vol 3, No 2 (2019): Agustus Vol 3, No 1 (2019): Februari Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018 Vol 2, No 2 (2018): Agustus Vol 2, No 1 (2018): Februari More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA