cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hariyadi
Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Pagaruyuang Law Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
ISSN : 25804227     EISSN : 2580698X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 2 Nomor 1, Juli 2018" : 14 Documents clear
Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum di Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bukittinggi Syuryani, Syuryani
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan  untuk memaparkan tentang pelaksanaan roya hak tanggungan di kantor Badan Pertanahan kota Bukittinggi serta  kendala apa yang  dihadapi Kantor Badan Pertanahan kota Bukittinggi dalam Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang digambarkan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa  Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan  adalah  adanya kendala internal dan kendala eksternal yang terdapat pada kantor Badan Pertanahan kota Bukittinggi hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pertanahan kepada  masyarakat tentang roya hak tanggungan.
Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia Rahmayani, Nuzul
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan-perusahaan berbasis financial technology (fintech) saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. Fintech telah menjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum, karena bersandar pada internet of things yang mampu beroperasi melampaui batas yuridiksi yang ada. Data statistik Bank Indonesia mencatat total transaksi fintech tahun 2017 mencapai US$ 15,02 miliar atau Rp. 202,77 triliun, atau meningkat 24,6% dari tahun sebelumnya. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahu 2011 (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan perusahaan berbasis fintech di Indonesia, karena OJK memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan lembaga di bidang jasa keuangan secara umum di Indonesia. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari salah satu fungsi OJK yang lain yang terdapat di Pasal 4 UU OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, khususnya terkait Produk Jasa Keuangan.  Lebih lanjut, terkait dengan eksistensi perusahaan berbasis fintech tersebut, sampai tulisan ini dibuat, peraturan OJK terkait dengan pengawasan fintech di Indonesia masih sangat minim (hanya 1), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh sebab itu, minimnya aturan terkait pengawasan perusahaan berbasis fintech ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi penegakan hukum perlindungan konsumen fintech di Indonesia.     
Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang) Munandar, Syaiful
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini banyak muncul kasus tindak pidana yang tersangkanya dilakukan oleh anak dibawah umur. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan hukum. Permasalahan yang dibahas adalah  (1) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak ? (2) kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak? (3) serta upaya mengatasi kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan?. Sebagai penelitian hukum, metode yang dipakai adalah sosiologis. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi dan wawancara, serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap penyidikkan, hak anak diperlakukan secara manusiawi serta didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, ada faktor internal dan eksternal dalam proses penyidikan, upaya mengatasi kendala yaitu penasehat hukum agar hadir pada setiap jadwal pemeriksaan tersangka serta ruangan pemeriksaan diperbesar.
Discrimination Identification of Race, Ethnicity and Employment in the Law No. 40 of 2008, Law No. 13 of 2003 in the Civil Code Hasyim, H.A. Dardiri
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study sought to find forms of discrimination in the Law No. 40 of 2008 and Law No. 13 of 2003, and compares them with the Civil Code. This research is using library method. The results show that there are 24 chapters in the Civil Code which are discriminatory. Meanwhile, there are six forms of discrimination in the Law No. 40 of 2008; 17 forms on Law No. 7 of 1984, and 22 form the Law No. 13 of 2003. Discrimination in the Civil Code is contained in 13 forms and 20 articles, in line with 6 forms of international human rights formulations, 22 out of 27 forms of national human rights formulations. The Civil Code in the perspective of human rights can be seen that there are still articles that are discriminatory. This is not in accordance with democracy which contains the principle of non-discrimination.
Pancasila: Cita Bangsa Menuju Negara Hukum Kesejahteraan di Tengah Arus Globalisasi Ferricha, Dian
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila sebagai landasan filosofis ideologis harus relevan dalam menghadapi setiap tantangan dimulai dari perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, bahkan dinamika aspirasi rakyat. Mengejawantahkan sistem ekonomi Indonesia dalam tataran global bukanlah pekerjaan yang mudah, untuk itu sebelum beranjak pada masalah dan bentuk dari sistem ekonomi Indonesia, terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Untuk itu sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia, yang dalam sistem ini masyarakat dan bangsa berinteraksi dalam semangat kekeluargaan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menuju terwujudnya keadilan sosial.
Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Setiawan, Dhevid; Muhadar, Muhadar; Heryani, Wiwie
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan faktor yang menghambat proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa proses pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga wajib menggunakan Visum Et Repertum yang mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana sesuai dengan teori pembuktian psikis. Jenis Visum et Repertum yang digunakan adalah Visum et Repertum Psikiatrik. Hal ini terbukti dari beberapa putusan yang diteliti, bahwa hakim senantiasa memutus dengan berdasar pada Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan. Faktor penghambat pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence Friedmen, dan hasilnya adalah masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga (substansi Hukum), sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya. Selain itu, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan Visum Et Repertum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum (struktur hukum).
Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Gowa Khatimah, Andi Husnul; Wahid, M. Yunus; Nur, Sri Susyanti
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i1.914

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum tentang pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di kabupaten Gowa. Izin merupakan tindakan pemerintah untuk mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup. Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah adalah bersifat preemitif, maksudnya adalah langkah atau tindakan yang dilakukan pada tingkat pengendalian keputusan dan perencanaan. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.
Women and Domestic Violence: Legal Protection Perspective Arief, Hanafi
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i1.910

Abstract

This study aims to describe the position of women in the family/household, violence against women, as well as how the protection of laws against women victims of domestic violence. This research is the juridical normative and prescriptive. In a family, woman as the wife is a member of the family besides father and son. Women have the same position with the other family members, including equality in rights and opportunities as well as the protection of rights in the field of civil, political, economic, social, cultural, and other fields. Violence against women is a violation of the rights of women in the household. The birth of the Domestic Violence Act, Number 23, the year of 2004 was the protection of women, carried out based on the principles of respect for human rights, justice, gender equality and non discrimination. Protection is based with a variety of considerations, among them is that every citizen has the right to get a sense of security and freedom from all forms of violence.
Discrimination Identification of Race, Ethnicity and Employment in the Law No. 40 of 2008, Law No. 13 of 2003 in the Civil Code Hasyim, H.A. Dardiri
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i1.911

Abstract

This study sought to find forms of discrimination in the Law No. 40 of 2008 and Law No. 13 of 2003, and compares them with the Civil Code. This research is using library method. The results show that there are 24 chapters in the Civil Code which are discriminatory. Meanwhile, there are six forms of discrimination in the Law No. 40 of 2008; 17 forms on Law No. 7 of 1984, and 22 form the Law No. 13 of 2003. Discrimination in the Civil Code is contained in 13 forms and 20 articles, in line with 6 forms of international human rights formulations, 22 out of 27 forms of national human rights formulations. The Civil Code in the perspective of human rights can be seen that there are still articles that are discriminatory. This is not in accordance with democracy which contains the principle of non-discrimination.
Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Setiawan, Dhevid; Muhadar, Muhadar; Heryani, Wiwie
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i1.886

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan faktor yang menghambat proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa proses pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga wajib menggunakan Visum Et Repertum yang mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana sesuai dengan teori pembuktian psikis. Jenis Visum et Repertum yang digunakan adalah Visum et Repertum Psikiatrik. Hal ini terbukti dari beberapa putusan yang diteliti, bahwa hakim senantiasa memutus dengan berdasar pada Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan. Faktor penghambat pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence Friedmen, dan hasilnya adalah masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga (substansi Hukum), sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya. Selain itu, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan Visum Et Repertum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum (struktur hukum).

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 9 Nomor 1, Juli 2025 volume 8 nomor 2 tahun 2025 volume 8 nomor 1 tahun 2024 volume 7 Nomor 2, Januari 2024 Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 Volume 6 Nomor 2, Januari 2023 Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 Volume 4 Nomor 1, Juli 2020 Volume 3 Nomor 2, Januari 2020 Volume 3 Nomor 1, Juli 2019 VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019 Volume 2 Nomor 2, Januari 2019 Volume 2 Nomor 1, Juli 2018 VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018 Volume 1 Nomor 2, Januari 2018 VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2018 VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 Volume 1 Nomor 1, Juli 2017 More Issue