cover
Contact Name
Ahmad Jamaludin Jambunanda
Contact Email
jamaljambunanda5895@gmail.com
Phone
+6282210172765
Journal Mail Official
jurnal.alahkam@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang Banten
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Ahkam
ISSN : 19781970     EISSN : 26563096     DOI : https://doi.org/10.37035/ajh
Core Subject : Social,
Jurnal Al-Ahkam adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2 kali dalam setahun yaitu setiap bulan Juni dan Desember. Jurnal ini memiliki visi yang terdepan dalam menyebarluaskan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Al-Ahkam menerima naskah artikel berupa hasil penelitian, resensi buku, pemikiran hukum yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan oleh pihak redaksi. Fokus jurnal ini rumpun ilmu hukum, hukum Islam, politik hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 218 Documents
Peranan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu Herryanto Simanjuntak; Rikawati Ginting Munthe
Al Ahkam Vol. 16 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v16i2.3684

Abstract

Dengan adanya Layanan Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi adalah salah satu terobosan bagi dunia akademisi dalam membantu masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dalam persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan akses pada keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat kurang mampu atau miskin sebagai kelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan hukum. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perguruan tinggi dalam lembaga layanan bantuan hukum yang dibentuk, merupakan salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi. Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bentuk komitmen dan political will pemerintah dalam kerangka pemberian bantuan hukum melalui lembaga-lembaga yang resmi dalam melaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada warganya, salah satunya berkaitan dengan akses pada keadilan sebagai norma perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan akan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Batuan Hukum di Indonesia.Penelitian ini memperoleh hasil masih perlu pengarahan dan/atau kerjasama antara perguruan tinggi (Universitas) yang tidak memiliki Lembaga Layanan Bantuan Hukum dengan intitusi lainya, dimana keberadaan Universitas tersebut masuk di wilayah kota medan, yang nota bene masih terdapat masyarakat miskin di kota medan yang memerlukan bantuan hokum yang sifatnya prodeo, khusus nya di Lembaga Layanan Bantuan Hukum Universitas selain LBH yang umum. Sedangkan Universitas yng telah memiliki Lembaga Layanan Bantuan Hukum, masih ada yang menagani perkara prodeo setengah hati, apakah terkait pendanaan dari yayasan kurang atau dari unsur lainnya.
Konsep Negara Menurut Ikhwanul Muslimin Ahmad Sanusi
Al Ahkam Vol. 11 No. 1 (2015): Januari-Juni 2015
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v11i1.2805

Abstract

.
Takhrij Hadits tentang Izin Wali bagi Wanita yang Mau Menikah Ahmad Sanusi
Al Ahkam Vol. 11 No. 2 (2015): Juli-Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v11i2.2857

Abstract

.
Formalisasi Hukum Pidana Islam dalam Undang-Undang sebagai Solusi bagi Negara dan Daerah dalam Meminimalisir Angka Kriminalitas Harrys Pratama Teguh
Al Ahkam Vol. 10 No. 1 (2014): Januari-Juni 2014
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v10i1.2764

Abstract

.
Konsep Riba (Pengertian, Dasar Hukum, dan Jenis-Jenisnya) Yusuf Somawinata
Al Ahkam Vol. 5 No. 1 (2009): Januari-Juni 2009
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v5i1.2823

Abstract

Belum
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme pada Masa Pemerintahan Utsman bin Affan Ade Mulyana
Al Ahkam Vol. 12 No. 2 (2016): Juli-Desember 2016
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v12i2.2835

Abstract

.
Akad al Ijarah al Mausufah fi al Zimmah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Aang Asari
Al Ahkam Vol. 16 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v16i2.3547

Abstract

Penelitian ini merupakan analisis terhadap fatwa DSN-MUI nomor 101 tahun 2016 tentang akad al-ijarah al-mausufah fi al-żimmah (IMFŻ). Akad IMFŻ, dapat dikatakan akad gabungan dari dua akad, yaitu akad ijarah (sewa) dan akad salam (pesanan). Akan tetapi landasan hukum akad IMFZ ini masih menimbulkan pertanyaan, “apakah harus didasarkan pada akad ijarah atau akad salam?”. Hemat penulis hal ini menarik dan penting untuk diteliti. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), yakni dengan mengkaji peraturan-peraturan perjanjian hokum Islam dan hokum perjanjian positif Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari hukum Islam, secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam teori akad syariah, meski termasuk ke dalam akad gabungan (murakab). Walaupun demikian DSN-MUI tetap perlu mempertimbangkan salah satu redaksi dalam fatwa tersebut, agar akadnya tidak terjadi maukuf. Ditinjau berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia (KUHPerdata), akad IMFZ adalah jenis akad (perjanjian) tidak bernama yang muncul dari asas kebebasan berkontrak. Perjanjian IMFZ juga telah sesuai dengan syarat-syarat sah dalam perjanjian sbagaimana tertuang dalam KUHPeradata Pasal 1320. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian IMFŻ yaitu adanya hak dan kewajiban bagi mereka yang telah melaksanakan perjanjian.
Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Ahmad Zaini
Al Ahkam Vol. 12 No. 1 (2016): Januari-Juni 2016
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v12i1.2797

Abstract

.
Fenomena Common Law: Pertarungan Hukum Nasional dan Hukum Adata dalam Sanksi Pidana Ade Fartini
Al Ahkam Vol. 11 No. 2 (2015): Juli-Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v11i2.2851

Abstract

.
Pemetaan Sosio Yuridis Kewarisan pada Masyarakat Adat ” Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo” di Daerah Gorontalo Dolot Alhasni Bakung
Al Ahkam Vol. 16 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v16i2.2710

Abstract

Hukum waris dimasayarakat dengan wilayah tertentu dan dilaksanakan secara turun temurun. Meski demikian dalam pelaksanaanya saat ini kebiasan pembagian harta peninggalan tersebut mulai terjadi konflik baik secara fertikal maupun horizontal antar keluarga yang ditinggalklan ataupun dengan pihak lain. Sehingga itulah perlu adanya penjelasan menyeluruh tentang bagaimana pelaksanaan hukum waris adat khususnya yang ada di wilayah Gorontalo. Pemetaan Kewarisan Berdasarkan Hukum Kebiasan Masyarakat Adat ” Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo” Dengan Menggunakan Pendekatan Sosial Yuridis “ Hasil penelitian awal di sejumlah daerah yang ada di Gorontalo dengan menggunakan tehnik Random Sampilng, menumakan adanya perbedaan yang cukup mencolok di sejumlah daerah yang ada di Gorontalo Utara, Seperti halnya daerah Kwandang yang mana kebanyakan masih menggunakan hukum waris Islam, sementara untuk wilayah Sumalata kebanyakan menggunakan system musyawarah mufakat dimana apabila tidak mencapai kata mufakat.

Page 7 of 22 | Total Record : 218