Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
JIPSi: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi is an academic journal published two times annually (December and June) by Faculty of Social and Political Studies (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Komputer Indonesia. This journal publishes original researches in multi concepts, theories, perspectives, paradigms and methodologies on Political and Communications studies.
Articles
183 Documents
<![CDATA[PERAN KOMUNIKASI DALAM AKTUALISASI STATUS SOSIAL ]]>
<![CDATA[Amin, Ali Syamsuddin]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 4 No 02 (2014): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v4i02.161
<![CDATA[Salah satu kelebihan manusia dari makhluk lain adalah kemampuan berkomunikasi, tanpa komunikasi manusiatidak akan menjadi manusia sewajarnya. Komunikasi juga menjadi kriteria strata sosial, kepriadian, dan statussosial di masyarakatnya. Komunikasi menjadi bukti otentik orientasi perilaku manusia, akan tetapi dapatmenjadi alat manipulasi terselubung bagi integrasi dan disintegrasi sosial. Komunikasi yang dipergunakanuntuk membangun integrasi sosial merupakan instrumen penting dalam menentukan posisi, atau status sosialdan berpengaruh pada konformitas, fasilitas dan polarisasi kehidupan sosial pelakunya. Oleh karena begitupentingnya berkomunikasi diperlukan kemampuan berpikir sebelum menyampaikan pesan komunikasi.Pesan yang baik mengantarkan kepada keberhasilan suatu perjuangan dan meningkatkan derajat kemuliaan,sementara pesan yang buruk mengantarkan kepada kegagalan dan menurunkan derajat kemulian.Kata Kunci : Komunikasi, prilaku sosial, status sosial, strata sosial.]]>
<![CDATA[PENYUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Kurniasih, Dewi]]>;
<![CDATA[Subagyo, Agus]]>;
<![CDATA[Setiawan, Agustina]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v6i1.241
<![CDATA[Perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perangkat daerah sebagai unsur pembantu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah otomatis memerlukan kajian ulang terhadap seluruh bagan struktur organisasi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah pun diperlukan. Pemahaman mengenai uraian tugas yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu tata kelola tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang baik pula.]]>
<![CDATA[DINAMIKA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Redjo, Samugyo Ibnu]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.318
<![CDATA[Manajemen pemerintahan sebagaimana tuntutan keberadaannya dan tuntutan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah seyogyanya berubah sejalan dengan tuntutan globalisasi, pola-pola manajemen tradisional feodal diganti dengan pola modern yang demokratis. Hal itu paling tidak, karena manajemen pemerintahan tidak dapat dilepaskan kepolitikan global, kepentingan nasional dan tentunya kepentingan regional serta lokal. Pemahaman ini perlu ditekankan bagi manajemen pemerintahan di Daerah karena era global berarti pasar global, politik global, ekonomi global dan nilai-nilai global, sementara kepentingan nasional bertumpu pada terjaminnya stabilitas negara, integrasi politik dan ekonomi, sedangkan kepentingan lokal diorientasikan pada terpenuhinya kenyamanan lingkungan lokal, yang meliputi kesejahteraan, stabilitas politik dan ekonomi serta terjaganya lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik. Pada kepentingan lokal inilah, perubahan manajemen yang berbasis akuntabilitas, transparan, keterbukaan, dan didasarkan pada ketegasan dalam penegakkan hukum perlu dilakukan.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN MODEL KAMPANYE KOMUNIKASI KESEHATAN PHBS DI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Wahyudin, Uud]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.319
<![CDATA[Kampanye pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dilakukan guna mencegah berbagai penyakit yang kerap muncul. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan menjadi kendala tersendiri dalam upaya mencegah penyakit-penyakit yang kerap muncul. Langkah intensif yang mungkin dapat dilakukan adalah melakukan kampanye komunikasi kesehatan agar bisa mengomunikasikan perilaku bersih dan sehat melalui penanaman PHBS sedini mungkin.Perencanaan komunikasi kesehatan untuk penyusunan program kampanye komunikasi PHBS meliputi tahapan yang harus dilaksanakan, yang meliputi: perencanaan dan seleksi strategi, seleksi media dan material, kembangkan materi pesan, implementasi, dan perhitungkan implementasi. Model komunikasi kesehatan untuk penyusunan program kampanye komunikasi PHBS di Jawa Barat belum dibuat dengan mengadaptasi model komunikasi kesehatan dari Universitas John Hopkins. Model yang diterapkan dalam kampanye komunikasi PHBS, memperhatikan khalayak sasaran yang akan dituju melalui kampanye komunikasi kesehatan.]]>
<![CDATA[POLA PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Suryanto, Suryanto]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.328
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola perilaku keuangan (behavior finance) mahasiswa dalam kehidupan sehari-harinya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap 100 orang mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran. Sampel diambil dari keseluruhan mahasiswa FISIP yang berjumlah 2.304 yang diambil secara proporsional dari 8 program studi yang ada, antara lain: Â Administrasi Publik, Hubungan Internasional, Kesejahteraan Sosial, Ilmu Pemerintahan, Antropologi, Administrasi Bisnis, Sosiologi dan Ilmu Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perilaku keuangan mahasiswa tergolong sedang. Sementara secara khusus perilaku keuangan mahasiswa yang baik yaitu jenis kelamin perempuan dan mahasiswa yang meimiliki uang saku di atas rata-rata. Sementara tempat tinggal mahasiswa yang serumah dengan orang tua maupun yang tinggal secara sendiri tidak ada perbedaan dalam perilaku keuangannya. Secara personal behavior finance, rata-rata mahasiswa selalu mempergunakan ATM hanya untuk pengambilan uang saku bulanan bukan untuk transaksi yang lain. Mereka tidak pernah membuat anggaran pengeluaran maupuhn catatan pengeluaran setiap bulan sehingga sering mengalami defisit. Akibat defisit tersebut mahasiswa sering menutupi dari pinjaman sesama mahasiswa. Mereka tidak pernah berpikir untuk melakukan investasi selain karena selalu terjadi defisit juga karena kurang pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan investasi.]]>
<![CDATA[DIPLOMASI DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM UPAYA MENGHADAPI MASALAH GLOBAL TERKAIT KELOMPOK MILITAN ISIS ]]>
<![CDATA[Tamisari, Faustina]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.330
<![CDATA[Setelah peristiwa 9/11 yang merupakan suatu defining moment bagi awal mulanya ancaman tindakan terorisme yang berkembang saat ini, sudah banyak kiat-kiat yang dilakukan berbagai negara – termasuk Indonesia, untuk dapat mengehentikan tindakan tersebut. Tindakan teror ini sudah semakin berkembang dan meluas hingga Asia Tenggara. Sebagai negara yang masih terus berkembang, Indonesia memiliki kepentingan nasional, salah satunya adalah, untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara – karena kestabilan kawasan ini menjadi salah satu faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi keamanan dan kestabilan nasional Indonesia itu sendiri. Menjaga stabilitas tersebut salah satunya adalah dengan melalui diplomasi soft power atau justru smart power untuk mencegah supaya nilai-nilai radikal kelompok ISIS tidak masuk dan menyebar luas di Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu melihat dari segi persoalan strategis kebijakan luar negeri, bukan hanya dari segi domestik saja. Persiapan upaya preventif yang dilakukan Indonesia tidak hanya dalam domestik saja tetapi harus memperhatikan faktor eksternalnya juga melalui kebijakan luar negerinya.]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Sundari, Ineu Purwadewi]]>;
<![CDATA[Sjoraida, Diah Fatma]]>;
<![CDATA[Anwar, Rully Khairul]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.332
<![CDATA[Penelitian ini membahas kinerja dewan daerah dalam melayani penyaluran aspirasi masyarakat di Jawa Barat, Indonesia. Demikian karena Provinsi Jawa Barat merupakan daerah otoritas otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan urusan pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pengaturan alam di mana ada banyak perilaku dan peristiwa terjadi. Penelitian ini juga menggunakan teori institusional (institusionalisme), karena teori ini dapat membimbing peneliti pada struktur, regulasi dan prosedur kelembagaan yang bisa memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan publik dan tidak boleh diabaikan dalam analisis kebijakan. Studi ini menemukan bahwa dalam rangka untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai wakil-wakil terpilih, para anggota dewan provinsi selalu menyempatkan diri untuk masyarakat. Untuk itu, para anggota dewan provinsi, antara lain, menyerap dan mengumpulkan aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja biasa; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan; dan memberikan dorongan moral dan politik secara akuntabel kepada konstituen. Selain menerima keluhan yang datang ke kantor DPR, aspirasi masyarakat dilakukan pada kunjungan kerja secara teratur oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap daerah pemilihan pada saat reses. Dalam hal akuntabilitas, semua layanan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski begitu, beberapa orang masih meragukan kebenaran akuntabilitas tersebut.]]>
<![CDATA[PENERAPAN JIWA KEWIRAUSAHAAN DALAM KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Sutiyo, Sutiyo]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.333
<![CDATA[Banyak kepemimpinan pemerintahan yang gagal, tetapi muncul beberapa pemimpin yang berlatarbelakang pengusaha (entrepreneur) dan ternyata yang bersangkutan mampu melaksanakan kepemimpinan pemerintahan secara baik. Dalam hal ini, jiwa kewirausahaan (entrepreneurial spirit) dapat diadopsi dalam melaksanakan kepemimpinan pemerintahan. Penerapan jiwa kewirausahaan dalam kepemimpinan pemerintahan selanjutnya menjadi topik penelitian yang menarik. Penelitian ini ingin mengetahui penerapan jiwa kewirausahaan Lurah Margodadi dalam kepemimpinan pemerintahan. Dalam hal ini, penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan karakter kerja keras Lurah Margodadi yaitu dalam melaksanakan tugas sebagai lurah tidak hanya terbatas pada jam/hari kerja, serta bersikap pantang menyerah dalam upaya menciptakan konsolidasi antar pegawai, penertiban administrasi kependudukan, dan peningkatan kesejahteraan warga. Penerapan karakter kreatif Lurah Margodadi yaitu dalam aspek sarana kelurahan yang menjadi lebih lengkap dan lebih baik. Adapun penerapan karakter berorientasi terhadap prestasi ditunjukkan Lurah Margodadi dengan tingginya jiwa pengorbanan serta sejumlah prestasi yang berhasil diraih Kelurahan Margodadi pada era kepemimpinannya]]>
<![CDATA[PERANAN KEARIFAN LOKAL BALI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Sumada, I Made]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i1.337
<![CDATA[Kehidupan kesehariannya, perilaku masyarakat Bali juga mendasarkan pada nilai-nilaiAgama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana. Falsafah hidup Tri Hita Karana sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan manusia dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip ini terinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam struktur sosial masyarakat Bali dan menjadi pandangan hidup masyarakat Bali. , persamaan-persamaan yang menjadi ciri identitas etnik orang Bali mencakup kesamaan sebagai krama desa (warga desa) dari suatu desa pakramanan(desa adat) dengan berbagai aturan yang mengikatnya, yang termuat dalam Awig-awig Desa Pakraman (peraturan tertulis desa adat). Berbagai kebijakan publik yang telah diberlakukan secara nasional perlu dicermati dan disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan lokal seperti Bali, kebijakan yang di ambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh bertentang dengan awig-awig yang ada di Bali. Sebagai contoh, polisi lalu lintas jalan raya tidak mampu untuk menegakkan kebijakan untuk memakai helm, manakala sebagian anggota masyarakat telah memakai udeng pada saat mereka memakai pakain adat dalam rangak upacara agama dan upacara adat. Mereka tidak berdaya untuk menyetop dan menghentikan pengendara kendaraan bermotor. Padahal kita sama-sama tahu, bahwa kebijakan mengenai helm dibuat dalam bentuk Undang-undang yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik ini. Kebiasan ini disebut dengan kearifan lokal (local wisdom). Local wisdom dapat dijadikan sebagai pemicu peningkatan pelayan publik yang diberikan oleh pemerintah, agar setiap local wisdom yang ada di setiap propinsi dapat dipayungi oleh undang-undang, untuk menghindari benturan dalam implementasi kebijakan publik perlukan dukungan dari segenap lapisan masyarakat agar terpeliharanya moral, etika dan nilai-nilai masyarakat sehingga dengan ada dukungan dari lapisan bawah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari konsep good governance.]]>
<![CDATA[MENJADI TUA DAN SEHAT (STUDI FENOMENOLOGI LITERASI HIDUP SEHAT LANSIA DI CLUB RENANG OASIS BANDUNG) ]]>
<![CDATA[Suminar, Jenny Ratna]]>;
<![CDATA[Dewi, Retasari]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v7i2.545
<![CDATA[Healthy Indonesia 2025 paradigm has been launched by the Ministry of Health more than ten years ago. One of the purpose of this program is to initiate health-oriented for all Indonesian citizens. The goals of Indonesian Healthy 2025 is to make all Indonesian become qualified citizens with healthy paradigm. Healthy life can be obtained by sport. One objective of Indonesia in 2025 is the increase life expectancy for elderly people in a healthy condition. The phenomenon of elderly people who actively exercising in Oasis swimming club in Bandung are interesting to observed. This research using qualitative tradition with a phenomenological approach. These results indicate that the motive elderly healthy behavior through sport swimming is to maintain health in order to live independently and do not bother the family. Information on healthy behavior and exercise swim was obtained from a friend, a doctor, find your own from reading and from family. While the meaning of healthy living for the elderly is regular exercise, in this case swimming, because sports are best suited to the condition of the body of the elderly.Paradigma Indonesia sehat 2025 yang telah dicanangkan pemerintah melalui Departemen Kesehatan lebih dari sepuluh tahun lalu merupakan tujuan seluruh warga negara Indonesia yang harus diupayakan dalam pencapaiannya. Sasaran Indonesia Sehat 2025 adalah upaya menjadi warga negara yang berkualitas dengan hidup sehat. Untuk mendapatkan hidup sehat ini bisa diperoleh dari olah raga. Salah satu tujuan Indonesia 2025 adalah meningkatkan angka harapan hidup sehingga di masa depan orang lanjut usia di Indonesia akan bertambah, namun demikian usia yang lanjut diharapkan dalam kondisi sehat. Fenomena orang lanjut usia yang aktif berolah raga di club renang Oasis di Bandung menjadi menarik untuk dikaji melalui penelitian dengan menggunakan tradisi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa motif orang lanjut usia berperilaku sehat melalui olahraga berenang adalah untuk menjaga kesehatan agar bisa hidup mandiri dan tidak merepotkan keluarga. Informasi mengenai perilaku hidup sehat dan olah raga berenang diperoleh dari teman, dokter, mencari sendiri dari bacaan dan dari keluarga. Sedangkan makna hidup sehat bagi para orang lanjut usia adalah melakukan olahraga rutin, dalam hal ini berenang, karena olah raga yang paling cocok untuk kondisi tubuh usia lanjut.]]>
