cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andy Arya Maulana Wijaya
Contact Email
bulawambona.87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalkybernanumbuton@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Buton
ISSN : 25022539     EISSN : 26849836     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
This journal aims as a publication media for the results of studies in the form of literature studies and the results of research related to government studies. Kybernan; The Government Studies Journal with the number ISSN 2502-2539 (Print), E-ISSN 2684-9836 (Online) focuses on 4 (four) main issues in government studies, namely: Governance, Public Policy, Public Service and Social Change in the Government field.
Arjuna Subject : -
Articles 120 Documents
 8   9   10   11   12 
DEVELOPMENT PLANNING FOR PROSPERITY SEBUAH KAJIAN PUSTAKA TERSTRUKTUR (SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW) Muhammad Ajie Nusantara
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 4 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i2.1219

Abstract

Pembangunan ekonomi di Indonesia sudah jelas yaitu menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sasaran tersebut adalah dua hal yang harus dicapai secara bersamaan. Keadilan berarti bagaimana kita bisa mengurangi perselisihan dan ketimpangan antara kelompok pendapatan dan ketimpangan antara kelompok-kelompok pendapatan maupun daerah di Indonesia. Untuk dapat mengatasi hal tersebut perlu dibangun beberapa faktor seperti infrastruktur, misalnya pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menciptakan konektivitas sehingga menjadi negara terintegrasi yang benar-benar tampil secara geografis, fisik, sosial, politik, ekonomi dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman perencanaan pembangunan untuk kemakmuran rakyat dengan menggunakan metode literature review yaitu dengan mengkaji gagasan pokok pada topik yang sesuai dengan tema yang akan diangkat. Tidak hanya studi pustaka tetapi penulis juga menggunakan metode paper review. Penulis melihat kekurangan dari penelitian sebelumnya, dengan kekurangan dari peneliti sebelumnya maka penulis dapat mengembangkan dan mampu melakukan perbaikan dan formulasi yang lebih teratur. Dari peneliti inilah artikel-artikel yang dijadikan referensi oleh penulis harus benar-benar berhati-hati dalam mempertimbangkan artikel-artikel sebelumnya yang digunakan sebagai informasi untuk menilai penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya penulis mempertimbangkan artikel-artikel sebelumnya untuk update baru guna memantau penelitian sesuai dengan tema atau topik yang dibutuhkan dan diangkat oleh penulis.
Evaluasi Kinerja Birokrat Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Tegalgondo Kabupaten Malang Yeni Puspitasari; Khofifatus Sakdiyah; Rika Rossana Marlaeni
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 4 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i2.1232

Abstract

Abstract: This study discusses the evaluation of the performance of employees who work in government agencies, this research study is at the Tegalgondo Village Office, Malang Regency. The village office is a public service institution that has the task of providing services to the community, so that the State Civil Apparatus will also determine the success of public services. The purpose of the study is to answer how the performance of the State Civil Apparatus in Improving Public Services at the Tegalgondo Village Head Office, Malang Regency, this study uses a descriptive qualitative method. In this case the performance indicators used are productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Informants in this study were taken from the community (5 people), and several Civil Servants (PNS) in the village head office (7 people) collecting data by interview. Meanwhile, the data analysis used Miles and Huberman's interactive model analysis technique. The results showed that the evaluation of the performance of Civil Servants (PNS) at the Tegalgondo Village office, Malang Regency, was measured using these five indicators in order to improve the quality of public services to the community as a whole has been going well, both in terms of Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility, and accountability. Abstrak : Penelitian ini membahas tentang evaluasi kinerja pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, study penelitian ini di Kantor Desa Tegalgondo Kabupaten Malang. Yang mana kantor desa ialah sebagai lembaga pelayanan publik yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Aparatur Sipil Negara juga akan menentukan keberhasilan pelayanan publik. Tujuan penelitian yaitu untuk menjawab bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kantor Kepala Desa Tegalgondo, Kabupaten Malang, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam hal ini indikator kinerja yang digunakan adalah produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, renponsibilitas, dan akuntabilitas. Informan dalam penelitian ini diambil dari masyarakat (5 orang), dan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor kepala desa sebanyak (7 Orang) pengumpulan data dengan wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Desa Tegalgondo Kabupaten Malang dengan di ukur mengunakan kelima indikator tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Publik pada masyarakat secara keseluruhannya sudah berjalan dengan baik, baik dilihat dari aspek Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan akuntabilitas.
TRANSFORMASI BIROKRASI DIGITAL DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN DIGITALISASI PEMERITAHAN INDONESIA Inas Tasya Firdaus; Melinia Dita Tursina; Ali Roziqin
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 4 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i2.1244

Abstract

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang di jalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Semenjak ditemukannya kasus pertama positif Covid-19, hingga saat ini masyarakat Indonesia hidup di tengah situasi dan kondisi pandemi. Berbagai aspek kehidupan menjadi terdampak, oleh karenanya saat ini masyarakat telah dan tengah berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Salah satu aspek yang terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan merespon perubahan akibat pandemi ini dengan berbagai bentuk kebijakan. Pandemi adalah momentum untuk mempercepat transformasi digital, menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya perubahan bentuk birokrasi pemerintahan Indonesia pada saat pandemic covid-19 terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan telaah dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan teknikobservasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Hasil penelitian dengan adanya transformasi birokrasi ini pemerintah memiliki tantangan yang harus dihadapi dalam mendorong transformasi birokrasi digital, masing-masing pemangku kepentingan yang hadir bersepakat bahwa transformasi tersebut harus diakselerasi. Sebab, pemerintah dengan cepat dipaksa menuju masa depan digital dan memanfaatkan peluang signifikan untuk memajukan ekosistem pengetahuan dan inovasi dengan teknologi, kolaborasi dan ko-kreasi. Tentu saat pandemi berakhir, pemerintah perlu menghindari kembali ke tata kelola, proses, dan keadaan yang lama. Kata kunci : birokrasi; transformasi; digital
Implementation of the Smart Indonesia Programme Policy at Cakrataruna State Elementary School, Cigalontang District, Tasikmalaya Regency, West Java During the Covid-19 Pandemic Anida Sri Rahayu Mastur
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 4 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i2.1271

Abstract

Covid-19 has caused various kinds of problems not only in Indonesia but also in the world. A lot of assistance has been given to reduce the economic impact of the Covid-19 pandemic. One of them is the Smart Indonesia Programme. However, in practice, at SDN Cakrataruna, Cigalontang District, Tasikmalaya Regency, West Java, there are still some targets that have not been achieved related to this programme. This study uses descriptif qualitatif data analysis techniques and data collection obtained through observation and interviews with purposive sampling technique. The results of the study show that from the variable size/standard policy, it has not been fully achieved, but in terms of policy objectifs, it has been achieved in accordance with the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning the Smart Indonesia Programme. Human resources are in accordance with the required criteria as well as facilities and infrastructure resources that are still suitable for use. However, the funding resources are still not maximized. The characteristics of implementing agents are in accordance with the main tasks and functions but have not worked optimally because policy implementers have difficulty controlling the use of PIP funds by parents during the Covid-19 pandemic. The attitude or tendency of the implementers to respond positifly to the PIP programme. Communication between agencies in the organization has been organized and running well, as well as communication between organizations, but communication between the organization and the community, especially with parents of students, has not run optimally. Lastly, the economic and social environment of the students and their parents who receive PIP strongly supports the successful implementation of the PIP, as well as the village political elites who strongly support the existence of this programme.
Implementasi Kebijakan Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Fuzi Fauziah; Maulana Rifai; Made Panji Teguh Santoso
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 4 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i2.1342

Abstract

Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018 di bawah kepemimpinan Bupati Anne Ratna Mustika hingga saat ini telah melakukan perbaikan disetiap kebijakan yang ditetapkannya. Salah satunya adalah pada saat menetapkan kebijakan Larangan Merokok Di Tempat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah apakah implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian pembahasan diatas pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Larangan merokok di tempat kerja bagi aparatur sipil Negara di Inspektorat Kabupaten Purwakarta ini pengimplementasiaannya belum berhasil atau belum berjalan dengan baik
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN Befi Sucining Sari
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 4 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i2.1359

Abstract

This study discusses how the planning and supervision of village development regarding health services requires good planning in development, besides that the village government is also required to be more accountable and participatory in carrying out the mandate to develop villages to be more advanced. to determine the quality of the success of village development. It can be seen from the role of the community in providing aspirations, ideas, supervising the performance of village officials, and carrying out assigned tasks. So that people can easily get information and data related to village development, especially in the field of rural health services. The method used is Literature Review reading and reviewing themes related to planning and monitoring village development regarding health services. By using the literature review method, it is possible to assess the shortcomings of previous researchers so that they can make improvements, a more regular formulation. Thus, a journal review is a text that contains a summary of scientific research on a particular topic. In the process of planning and supervising village development, health services must provide good services according to the needs of the community and according to existing standards. The limitation of this research is that the data obtained is not too much because there are several journals that I can not review, besides that the examples of the articles presented are different from the conditions that exist in each country so that there needs to be a critical understanding of the government system in the example articles. Articles that are used as references, besides that, special considerations need to be made in determining similarities and new discoveries from articles that are used as reference materials to develop the main idea according to the chosen topic and title.
LOGICAL FALLACY ON GOVERNMENT POLICY AND GOOD GOVERNANCE IN INDOPOS.CO.ID MEDIA Haris Ahmad Rizal; Maulana Rifai; Gun Gun Gumilar
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 4 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i2.1382

Abstract

The relocation of the capital city to an area is considered to encourage faster and cleaner state governance. The purpose of this research is to find out whether the case is a hoax, gimmick, and victim playing, to find out the government's problems related to the case, and to find out whether the problem is a logical fallacy or not. Informants from the results of this study are articles from Indopost.com that research results can guarantee that for the purpose of moving the capital city, the central government creates services that make it easier for the community to manage and generate logical errors. Inappropriate, D1 Argument From Ignorance. This news results in the conclusion that this news is not included in Hoax, Gimmick, and Playing Victim because the argument is positive. The relocation of the capital city is expected to be able to provide positive results for the progress of the Indonesian state and make DKI Jakarta a business city for economic growth in Indonesia.
Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Menghadapi Era Globalisasi Yuliana Yuliana
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2035

Abstract

Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) menghadapi era globalisasi adalah hal yang sangat penting. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan manajemen sumber daya manusia secara lebih efektif. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengembangan kompetensi aparatur sipil negara untuk menghadapi era globalisasi. Metode yang digunakan adalah narrative literature review. Artikel diperoleh dari Science Direct dan Google Scholar. Artikel diutamakan yang terbit 10 tahun terakhir, berupa tinjauan pustaka, dan penelitian. Hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah bagian dari pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Pengembangan kompetensi ini dapat disesuaikan dengan bidang kerja masing-masing aparatur sipil negara. ASN memiliki bidang kerja yang berbeda, maka peningkatan kompetensi seharusnya disesuaikan dengan bidang masing-masing. Kolaborasi antara kebijakan nasional dan daerah untuk meningkatkan kompetensi ASN perlu ditingkatkan. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pegawai di era globalisasi ini akan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan kualitas ASN itu sendiri. Kesimpulan: pengembangan kompetensi ASN menghadapi era globalisasi perlu disesuaikan dengan bidang pelayanan masing-masing ASN. Hal ini akan meningkatkan perkembangan dan manajemen sumber daya manusia.
Strategi Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat Pariwisata Era New Normal Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Supriliyani Supriliyani; Dharmanu Dharmanu; Premierita Premierita; Suryawati Suryawati
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2036

Abstract

Peran pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan sangat diharapkan dalam berubahnya Kabupaten Karangasem menjadi zona hijau, guna dapat membangkitkan pariwisata yang ada di Kabupaten Karangasem. Hal tersebut dilakukan dengan pemberian vaksinasi kepada pelaku pariwisata baik karyawan hotel, restoran, objek wisata, transport maupun guide utamanya yang terlibat langsung dalam pelayanan wisatawan yang ada di Kabupaten Karangasem. Pelaku pariwisata menjadi garda terdepan untuk menyambut re-opening Bali sebagai destinasi wisata dunia. Pemberian vaksinasi bagi pelaku pariwisata merupakan salah satu solusi penting dalam mengatasi pandemi dan mempercepat pulihnya pariwisata serta perekonomian masyarakat di Kabupaten Karangasem. Metode yang digunakan adalah kuantitatif Regresi Linier Sederhana. Berdasarkan hasil penelitian adalah hubungan Pemerintah Daerah pelayanan Publik terhadap masyarakat sektor pariwisata era new normal Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Uji validitas sebanyak 100 responden yang bekerja di sektor perhotelan dan restoran hasil akhirnya dinyatakan valid. R tabel dalam penelitian dilihat dari jumlah responden dibanding dengan taraf kesalahan 0,05 (lima persen), dimana nilai yang diperoleh adalah 0,194.
Revitalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Berkelas Dunia Firna Novi Anggoro
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2037

Abstract

Birokrasi di Indonesia masih menyimpan berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu tingginya praktik korupsi yang dilakukan ASN. Untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, maka harus dimulai dengan aktor yang menyelenggarakan sistem pemerintahan tersebut yakni ASN yang berkelas dunia. Untuk Mewujudkan ASN berkelas dunia, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belumlah cukup sebatas patuh terhadap perundang-undangan. Dibutuhkan juga kepatuhan bagi ASN atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Diperlukan revitalisasi AUPB bagi ASN sehingga mampu mewujudkan birokrasi berkelas dunia. AUPB perlu diinternalisasikan dan diimplementasikan setiap ASN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Page 10 of 12 | Total Record : 120

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL 2024 Vol 5 No 2 (2022): SEPTEMBER 2022 Vol 5 No 1 (2022): April 2022 Vol 4 No 2 (2021): September 2021 Vol 4 No 1 (2021): April 2021 Vol 3 No 2 (2020): SEPTEMBER 2020 Vol 3 No 1 (2020): APRIL 2020 Vol 5 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 Vol 4 No 1 (2019): APRIL 2019 Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019 Vol 3 No 1 (2018): SEPTEMBER 2018 Vol 2 No 1 (2018): APRIL 2018 Vol 1 No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 Vol 1 No 1 (2018): APRIL 2018 Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016 Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016 Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016 Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016 More Issue