cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andy Arya Maulana Wijaya
Contact Email
bulawambona.87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalkybernanumbuton@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Buton
ISSN : 25022539     EISSN : 26849836     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
This journal aims as a publication media for the results of studies in the form of literature studies and the results of research related to government studies. Kybernan; The Government Studies Journal with the number ISSN 2502-2539 (Print), E-ISSN 2684-9836 (Online) focuses on 4 (four) main issues in government studies, namely: Governance, Public Policy, Public Service and Social Change in the Government field.
Arjuna Subject : -
Articles 120 Documents
 8   9   10   11   12 
Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pendapatan Maros Ahmad Rosandi Sakir; Sri Harianti Mustari
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2038

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah Negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Metode penelitian adalah deduktif kualitatif. Responden adalah kepala UPT Pendapatan Maros dan masyarakat wajib pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang pertama adalah kepatuhan masyarakat yang dimana pada kabupaten Maros tingkat kepatuhan masyarakat terghadap pembayana pajak kendaraan bermotor masih rendah di buktikan dengan banyaknya kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Selanjutnya kinerja apparat yang dinilah masih kurang disiplin dan yang terahkir adalah target yang terlalu tinggi sehingga sangat sulit bagi UPT Pendapatan Maros untuk merealisasikan sampai pada akhir tahun
Relevansi Media dan Metode Pembelajaran Akuntansi Pemerintahan secara Jarak Jauh bagi Mahasiswa PKN STAN Muktaromin Muktaromin; Widhayat Rudi W
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2039

Abstract

Kondisi pandemi yang bertepatan dengan arus globalisasi, era revolusi industri 4.0 dan bonus demografi yang menghadirkan milenial memberikan keberuntungan karena segala aktivitas menjadi tanpa batas dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi menjadi tantangan baru karena pembelajaran harus bertransformasi ke ranah digital dan dilaksanakan secara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Dengan demikian, perkuliahan program studi Kebendaharaan Negara PKN STAN memanfaatkan media dan metode yang dianggap relevan terhadap fenomena tersebut. Jenis penelitian ini kuasi-eksperimental, sifatnya kualitatif dengan sumber datanya adalah tindakan, kata-kata, dan dokumen, analisis data yang digunakan adalah logiko-induktif. Hasil penelitian membuktikan bahwa media dan metode pembelajaran yang digunakan sudah it for purpose dan relevan. YouTube menjadi media yang paling diminati daripada Zoom atau WhatsApp, dan latihan menjadi metode yang paling diminati daripada diskusi atau ceramah. Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan juga berada pada taraf “baik” namun perlu diperbaiki karena masih terdapat kendala saat berlangsungnya PJJ. Jika pandemi berakhir perkuliahan dapat tetap melaksanakan PJJ namun sifatnya asynchronous secara blended learning yaitu memadukan e-learning dengan pembelajaran tatap muka. Hasil penelitian ini juga merupakan bentuk inovasi guna mewujudkan sasaran pendidikan tahun 2045 yaitu modernisasi pembelajaran berbasis digital dan kemudahan aksesnya.
Medsos Sebagai Sumber Informasi Perpusnas RI bagi Generasi Muda Leni Sudiarti
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana generasi muda berinteraksi dan memandang Sosmed Perpusnas RI. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel accidential sampling. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada 105 responden melalui googleform yang disebar melalui aplikasi whatsapp. Analisis pengukuran data menggunakan skala likert dan skala interval. Hasil penelitian menunjukan bahwa instagram adalah media social yang paling banyak membuat responden tertarik dengan kegiatan atau informasi Perpusnas, yaitu 45,7 %. Untuk sosmed yang paling banyak diikuti adalah instagram 32,4%, dan yang paling kecil adalh twitter (1,9%). Responden menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa medsos PNRI bersifat informative (3,91 skala interval). Responden sangat setuju bahwa medsos sudah sesuai dengan visi dan misi Perpusnas (4,26 skala interval).
Mekanisme Fiktif Positif, Pengaturan Tata Ruang, Dan Hubungan Pusat-Daerah Dalam Kerangka UU Cipta Kerja: Tawaran Rekomendasi Kebijakan Maria Dika Puspita Sari; Antonius Galih Prasetyo
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2118

Abstract

The birth of the Job Creation Law supports the ease and certainty of doing business in Indonesia. In general, this law marks a change in the paradigm of business licensing in Indonesia, from being license-based to risk-based. One form of accelerating the licensing process is through positive fictitious mechanisms, one of which is contained in the licensing process related to the Conformity of Spatial Utilization Activities (KKPR) with Regional Spatial Detail Plans (RDTR). This new regulation has the potential to be ineffective because only a small number of regions in Indonesia have RDTR integrated into the RBA OSS system. In addition, the position of authority for spatial planning is mostly in the Central Government, even though this spatial planning issue is site specific and the Regional Government also has an interest in the utilization and control of space for regional development efforts. Several alternative policies to anticipate this, namely (1) accelerating the preparation of RDTR for strategic regions, (2) accelerating RDTR in all regions, and (3) encouraging collaboration between the Central Government and Regional Governments in terms of KKPR assessment and supervision. Based on the analysis of the effectiveness and resources needed to implement the three policy alternatives, the policy recommendations focus on the third alternative.
Permasalahan Keterlibatan Militer dalam Penegakan Protokol Kesehata Theo Reynol Sandy; Ulfa Umayasari
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2119

Abstract

The rise of conflicts that occur between the community and the apparatus during the pandemic, especially in the enforcement of health protocols, one of which relates to the involvement of military elements in the composition of the Covid-19 Task Force (Satgas). The involvement of the military is suspected to be the cause of the fading of the humanist image in the practice of enforcing health protocols. The continued involvement of the military without clear boundaries is feared to cause much bigger problems, including the weakening of civilian supremacy. The purpose of this study is to consider the position and limits of military involvement in the enforcement of health protocols in the community. The research method used is literature study analysis with a descriptive qualitative approach. Data was obtained from journals, books, and news. This study resulted in the finding that the involvement of military elements in the enforcement of health protocols needs further consideration. On the one hand, the meaning of the Covid-19 pandemic as a national epidemic that needs to get mutual attention from all parties is one of the reasons why the role of the military should be included. But on the other hand, it produces the potential for more serious problems. For this reason, it is necessary to set clear boundaries on the extent to which the military can be involved in the enforcement of health protocols in particular, and other civilian affairs in general.
Penguatan Budaya Penegakan Hukum Pada Penerapan ISO 37001 Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yustisia Andang Ardhiantoro
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2120

Abstract

Bribery in public service has been a worrying issue in Indonesia. The government has issued several regulations which is President Instruction Number 10/2016 regarding Preventive Action and Corruption Eradication as the one. The implementation of such regulation is the prevailing of Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 to control bribery practice. However, the fact shows that the number of bribery actions still became the most committed crimes in every year. bribery in public service has been a strong culture so no matter how well the regulation and regulatory policy is still difficult to overcome such issues. Therefore, the new culture is required to against the bribery existing culture through improving the Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 by strengthening enforcement law culture. Using the qualitative method with a descriptive approach, the Author tries to combine those crucial aspects between the implementation of the Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 and strengthening enforcement law culture which hopefully the regulation can be implemented optimally for improving public service.
Automasi Pembuatan Laporan Analisis dengan R Markdown Muhammad Yoga Prabowo; Amin Firdaus; Diding Ariadi Damanik; Taufan Dedy Nurtanto
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2121

Abstract

A report is a form of official document that is often made by civil servants. Writing reports manually often takes time, energy, and other resources that can be utilized for other activities. In addition, manual report generation is prone to errors. Automation of report generation can provide a solution. The automation aims to make report generation faster, easier, and reduce the human error factor. Furthermore, the application of IT in automation of report generation is an implementation of good governance to increase efficiency and effectiveness. Automation can be done using the R Markdown function in the R statistical programming software. R Markdown can combine narrative, analysis, and visualization into a complete report. Loops and logical statements can also be used to generate automatic descriptions. The adoption of R Markdown for automation makes the composition of analytical reports more effective, efficient, and reproducible.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG Fakhruddin Nur; Gerry Katon Mahendra
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 2 (2022): SEPTEMBER 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.1604

Abstract

Implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Parigi Moutong nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten parigi moutong, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan dan memberikan alternatif solusi atau policy brief dan atau rancangan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong, dimasa depan, mengetahui adanya lintas sektor dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong, dan mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi, dan juga pada tahap kesiapsiagaan dalam penaggulangan bencana. serta mengetahui bagaimana, implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana banjir, longsor, angin topan, ataupun abrasi di Kabupaten Parigi Moutong. Adapun penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif atau Metode naturalistik menurut Sugiyono (2016) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Hasil dari penelitian ini secara umum implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup baik, namun masih perlu perbaikan pada beberapa faktor yakni: Implemetasi kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar implementor, evaluasi dan sosialisasi implementasi, sumber daya implementasi, dan lingkungan sosial. Dan hasil penelitian lapangan menunjukan masih ada sebagian kebijakan yang belum tepat pada sasarannya dan belum terselesaikan sehingga masih memicu adanya kesalahpahaman antar dua belahpihak yaitu masyarakat terdampak dan juga implementor daerah terutama kepala daerah, sehingga perlu adanya evaluasi, edukasi pencegahan terkait bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitas, dan rekontruksi secara andil juga merata kepada setiap daerah di Kabupaten Parigi Moutong.
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Citarum Harum di Kabupaten Bandung Trivianti Lestari; Heru Nurasa; Mas Halimah
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 2 (2022): SEPTEMBER 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.1728

Abstract

Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang terkena dampak dari pencemaran dan kerusakan sungai Citarum yang disertai dengan banjir akibat luapan sungai Citarum, tepatnya pada daerah Soreang, Baleendah, Majalaya sampai ke wilayah Rancaekek. Dampak dari pencemaran sungai Citarum ialah timbulnya permasalahan kesehatan, gagal panen hingga kurangnya pasokan air bersih. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis dengan menggunakan literature review dengan teknik pengumpulan data dari buku, artikel, website yang kredibel di nasional maupun internasional. Hasil penelitian ini ialah terdapat permasalahan yang terjadi terkait efektifitas, efisiensi serta kecukupan pada program Citarum Harum ini yang masih belum dapat berjalan dengan baik sehingga progress dalam program Citarum Harum ini belum tercapai secara maksimal
PENGGUNAAN APLIKASI E-VILLAGE BUDGETING DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BANYUWANGI Khusnul Hatimah; Dewi Sekar Kencono
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 2 (2022): SEPTEMBER 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.1789

Abstract

This study aims to determine how the form of using the E-Village Budgeting application in reducing the occurrence of corruption cases in Banyuwangi Regency. This is because the development of corruption in Indonesia, especially in Banyuwangi Regency is still relatively high, while its eradication is still very slow. Therefore, there is a need for a special innovation such as E-Village Budgeting that can be used in conducting financial management in a transparent and accountable manner in order to reduce cases of criminal acts of corruption. This study uses qualitative research methods with data collection techniques namely literature study. The results obtained in this study indicate that the use of the E-Village Budgeting application in village financial management in Banyuwangi Regency has been running well. Transparency and accountability in village financial management through the E-Village Budgeting application is one of the right actions in reducing corruption cases in Banyuwangi Regency. With the rapid development of information technology not only has a negative impact, but also has a positive impact in this case the creation of an innovation that has a function, one of which is to reduce the occurrence of cases of corruption.

Page 11 of 12 | Total Record : 120

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL 2024 Vol 5 No 2 (2022): SEPTEMBER 2022 Vol 5 No 1 (2022): April 2022 Vol 4 No 2 (2021): September 2021 Vol 4 No 1 (2021): April 2021 Vol 3 No 2 (2020): SEPTEMBER 2020 Vol 3 No 1 (2020): APRIL 2020 Vol 5 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 Vol 4 No 1 (2019): APRIL 2019 Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019 Vol 3 No 1 (2018): SEPTEMBER 2018 Vol 2 No 1 (2018): APRIL 2018 Vol 1 No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 Vol 1 No 1 (2018): APRIL 2018 Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016 Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016 Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016 Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016 More Issue