Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan
This journal aims as a publication media for the results of studies in the form of literature studies and the results of research related to government studies.
Kybernan; The Government Studies Journal with the number ISSN 2502-2539 (Print), E-ISSN 2684-9836 (Online) focuses on 4 (four) main issues in government studies, namely: Governance, Public Policy, Public Service and Social Change in the Government field.
Articles
120 Documents
<![CDATA[Modal Sosial Dan Strategi Alternatif Penanganan Konflik Masyarakat ]]>
<![CDATA[Andy Arya Maulana Wijaya]]>;
<![CDATA[Sry Mayunita]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.308
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji korelasi antara modal sosial dan konflik sosial yang mendasasi terjadinya kasus pembusuran di Kota Baubau. Kasus ini cukup meresahkan masyarakat karena pelaku adalah pelajar di Kota Baubau. Kajian dilakukan melalui pendekatan modal sosial, sehingga memungkinkan untuk melakukan pengamatan terhadap masalah perilaku pelajar sebagai pelaku pembusuran dalam kelompok sosialnya. Kajian ini menemukan bahwa, komponen modal sosial yakni kepercayaan, norma sosial dan kerjasama dalam lingkungan sosial pelaku pembusuran berlangsung tertutup, dalam artian hanya sebatas pada kelompoknya saja. Hal ini berlaku oleh karena, beberapa factor yang mendasari munculnya perilaku pembusuran di kalangan pelajar yakni, pertama; konflik antar lingkungan yang terus berulang, kedua; lingkungan pertemanan yang terpilah oleh konflik, ketiga; kurangnya interaksi positif dengan orang tua dan guru di sekolah, keempat; terdapat dendam yang diwariskan dan menjadi acuan pelajar dalam lingkungan pergaulannya.]]>
<![CDATA[Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Wa Ode Wati Nurbaena]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.309
<![CDATA[Tujuan penelitian ini menaruh pokok kajian pada dinamika perkawinan usia muda dan implikasi yang sering menjadi keluhan dan masalah yang ditemui beberapa tahun ini. Disisi lain, kajian ini juga menaruh perhatian lebih pada peran dari pemerintah daerah dalam memberikan pengawasan dan pembinaan pada kejadian pernikahan usia muda khususnya di Kota Baubau. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini menjadi alasan untuk menggunakan metode kualitatif adalah sejalan dengan tujuan penelitian ini yang ingin mendapatkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata dari gejala yang diamati atau diteliti. Berdasarkan hasil penelitian di atas, mengenai faktor-faktor pendorong, dampak-dampak dan bentuk pola asuh keluarga dalam pasangan yang menikah pada usia muda, dipengaruhi oleh adanya tekanan pada beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor adat setempat.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara Terhadap Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2015-2018 ]]>
<![CDATA[Sry Wulan Yunita Swari]]>;
<![CDATA[Mansur Mansur]]>;
<![CDATA[Andy Arya Maulana Wijaya]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.310
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengamati pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh DPRD Kabupaten Buton Utara dalam pembuatan Peraturan Daerah pada tahun 2015. Serta, mengidentifikasi sejumlah factor yang dapat mempengaruhi fungsi legislasi DPRD tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview), observasi langsung dan studi dokumen. Data kemudian dianalisis secara interaktif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Buton Utara berjalan optimal, dimana fungsi ini dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana tahapan pembentukan Peraturan Daerah ditingkat DPRD yaitu 1) Perencanaan, 2) Penyusunan, 3) Pembahasan yang melalui Pembicaraan tingkat I dan II, 4) Penetapan, dan 5) Pengundangan/penyebarluasan. Hanya saja dalam pembentukan PERDA tahun 2015 lebih banyak berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan PERDA adalah Dinamika Politik, Kapabilitas Anggota dan Ruang Aspirasi Masyarakat.]]>
<![CDATA[Peranan Aparat Dalam Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi ]]>
<![CDATA[Kariadin Kariadin]]>;
<![CDATA[Wa Ode Wati Nurbaena]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.311
<![CDATA[Pemberlakuan E-KTP oleh pemerintah sebagai wujud reformasi dan penataan administrasi kependudukan, hanya saja E-KTP masih belum maksimal terutama dalam penyalurannya yang belum menjangkau keseluruhan populasi penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran aparat dalam pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Kaledupa. Jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, sampel menggunakan pusposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Data kemudian dianalisis secara interaktif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Kaledupa berjalan optimal, pelayanan dilakukan dengan baik, penyampaian informasi yang jelas hingga pemberian layanan lainnya berlansung dengan baik. Hal ini dapat diukur melalui peran aparat menurut indikator daya tanggap (responsivenees), Kehandalan (Reability), Kompetensi (competence), Jaminan (assurance), Empati (emphaty) dan Akses (access). Hanya saja sarana dan prasarana yang terbatas dan operator yang tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang akan dilayani seringkali membuat pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif.]]>
<![CDATA[Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pemerintahan Daerah ]]>
<![CDATA[Anwar Sadat]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.312
<![CDATA[Semangat desentralisasi merubah paradigma penanganan bencana dengan lebih memberikan ruang kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memanage bencana di daerahnya. Namun tantangan besarnya adalah menyamakan persepsi masing masing pemerintah daerah bahwa penanganan bencana alam di daerah tidak bisa dikelola oleh satu institusi/pemerintahan daerah berdasar tapal batas administrasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan induktif yang memungkinkan untuk mendiskripsikan hasil berbagai Kajian analisis kemungkinan upaya kerjasana antar daerah. Hasil beberapa kajian tentang penanganan bencana murujuk kesimpulan bahwa upaya penganganan pra, bencana dan pasca bencana sangat multidimensional. Dalam konteks kewenangan pemerintahan, penanganan bencana tidak hanya dilakukan oleh satu pemerintah daerah saja. Dengan begitu, kerjasama antar daerah (intergovernmental networks) penting dikembangkan pada tingkatan daerah. Kerjasama antar daerah sangat berpotensi untuk mendorong kapasitas pemerintah daerah dalam rangka sharing penglaman, sharing keuntungan dan sharing tugas/beban secara bersama sama dalam peningkatan fungsi pelayanan publik setiap pemerintah daerah. Hasil kajian juga menyimpulkan pentingnya penguatan lembaga BPBD untuk memudahkan kerjasama antar pemerintahan di daerah dalam penanggulangan bencana.]]>
<![CDATA[Diskurusus Kebijakan Publik Model Incremental ]]>
<![CDATA[Harry Fajar Maulana]]>;
<![CDATA[Sry Mayunita]]>;
<![CDATA[Hastuti Hastuti]]>;
<![CDATA[Andy Arya Maulana Wijaya]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v3i1.330
<![CDATA[Salah satu kesulitan dalam kebijakan publik adalah efisiensi waktu, dimanakebijakan akan selalu melibatkan waktu, tenaga dan materi yang cukup panjang. Artikel inibertujuan untuk memberikan beberapa perspektif untuk medeskripsikan usahapembuatan kebijakan publik dengan sederhana. Melalui pendekatan inkremental, artikelyang didasarkan pada studi pustaka ini mencoba mengurai berbagai persepektif tentangkebijakan publik model inkremental. Maka, artikel ini menemukan bahwa modelInkremental dapat dinyatakan sebagai sebuah model kebijakan yang dilakukan denganmendesain ulang kebijakan yang ada namun masih dalam koridor rangka utama kebijakanasalnya. Model Inkremental dilakukan untuk menghadapi masalah yang membutuhkanpenanganan dengan waktu yang cukup singkat. Tantangannya adalah dalam modelkebijakan ini, seringkali membutuhkan ketelitian aktor kebijakan dan pilihan-pilihanalternatif yang tidak mudah.]]>
<![CDATA[Hubungan Semangat Kerja Dengan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara ]]>
<![CDATA[Hery Sidin]]>;
<![CDATA[Muh Askal Basir]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v3i1.331
<![CDATA[Semangat kerja mempunyai hubungan erat dengan masalah efektifitas pelaksanaan tugaskarena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkatproduktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Tujuan Penelitian adalah Untuk MengetahuiBagaimanan Hubungan Semangat Kerja dengan Efektivitas Pelaksanaan Tugas pegawai di KantorSekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara. Jenis penelitian ini merupakan Jenis penelitian kuantitatifdengan strategi pendekatatan Cross sectional Study, yaitu suatu penelitian untuk mempelajaridinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan observasi ataupengumpulan data sekaligus pada suatu saat dengan melihat adanya hubungan antara variabel dependen dan independen. Hasil analisis statistik menunjukan nilai sign. 0.02< 0.05 berarti disimpulkan ada hubungan antara Semangat Kerja dengan Efektifitas Pelaksanaan Tugas pegawai,sedangkan besar konstribusi semangat kerja sebesar 62,16% terhadap Efektifitas Pelaksanaan Tugaspegawai pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara]]>
<![CDATA[Strategi Pemerintah Kelurahan Bone-Bone Dalam Menangani Konflik Antar Kelompok Kecamatan Batupoaro Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Abdul Zakimbo]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v3i1.334
<![CDATA[Konflik antar masyarakat seringkali terulang, perlu adanya peran serta pemerintahantingkat terendah dalam menangani masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untukmendeskripsikan Strategi Pemerintah Kelurahan Bone-Bone dalam menangani konflik antarkelompok kecamatan batupoaro Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode penelitiandeskripsi kualitatif, dengan maksud untuk menjelaskan problematik yang terjadi dan strategipenangananya dari sisi birokrasi. Penelitian ini menjelaskan bahwa strategi pemerintah kelurahandalam menangani konflik warga dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: pencegahan konflik melaluipemetaan wilayah rawan terjadinya konflik, adanya sinergi anatara masyarakat-TNI-Polri dalammelakukan pengawasan. Selain itu kondisi masyarakat yang memerlukan adanya peran-peranagama melalui ceramah agama melalui pengurus masjid. Namun penelitian ini menyadari bahwaselain peran tersebut, pemerintah juga perlu memperhatikan adanya penjualan miras yang kurangdiawasi, dan buntunya dialog antar pihak dilakukan sehingga seringkali konflik terulang hanyakarena dipicu oleh adanya salah paham yang sepele.]]>
<![CDATA[Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi ]]>
<![CDATA[La Sumianto]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v3i1.338
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Efekfitas Pengelolaan Alokasi Dana DesaDalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupatenwakatobi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Dalam pengolahananggaran baik alokasi Dana desa maupunj Dana Desa, masih banyak yang harus diperbaiki, hal inidapat dilihat masih banyak anggaran yang belum terserap dalam kegiatan pembangunan fisiksehingga anggaran tiap tahun masih banyak sisa penganggarannya. Untuk itu diharapkan pelaorankeuangan disusun secara bertahap disesuaikan dengan tahapan, baik disepakati dalam programmusyawarah pembangunan desa maupun pencairan dimana pelaporan berupa realisasi dari danayang diterima. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembangunan fisik di Desa Kampo-Kampomasih lambat diterapkan dengan cukup melihat realisasi pendapatan dan pengeluaran yang masihtersisa untuk mengusulkan rencana pembangunan yang lainnya. Saran penelitian inimengungkapkan bahwa informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat adalahkunci utama sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan baik tentang rencanapembangunan serta Peningkatkan Sumber Daya, meskipun dengan kekuranga tingkat pendidikanbias dilakukan dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ataupun dalam pemahamantentang masalah tugas dan fungsi, serta pelatihannya berkaitan dengan dana desa untukpengetahuan yang lebih dalam lagi.]]>
<![CDATA[Efektifitas Sumber Daya Manusia Balai Taman Nasional Terhadap Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Wakatobi ]]>
<![CDATA[Hasirun Hasirun]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v3i1.340
<![CDATA[Tujuan ini adalah mendeskirpsikan bagaimana efektifitas dari pemanfatan sumberdaya manusia dalam Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Wakatobi. Jenis penelitian inimerupakan penelitian kualitatif dimana Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkanwawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Hasil Penelitian Efektivitas Sumber DayaManusia Terhadap Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Wakatobi berdasarkan atas indikator :Faktor menciptakan suasana/iklim pada Balai Taman Nasional Wakatobi tidak berjalan denganbaik, terbukti tidak adanya pengarahan dan petunjuk untuk penyelesaian tugas-tugas yangdiberikan kepada para pegawai, tugas yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan dan bidang pegawai, Potensi Pegawai merupakan hal yang utama bagi seorang pegawai didalammelaksanakan segala tugas yang ada demi untuk memperbesar tanggung jawabnya, sehinggatujuan yang ada dalam suatu badan usaha atau organisasi tersebut dapat tercapai dengan hasilyang maksimal, Faktor Pemberdayaan atau Peraturan sudah sesuai dengan peraturan yang telahditetapkan sebelumnya dan dengan adanya sanksi-sanksi yang tegas maka diharapkan parapegawai bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tercapai hasilkerja yang maksimal, Perlindungan sistem penyangga kehidupan yaitu dengan melakukankegiatan Pemberantasan illegal fising dan perambahan kawasan.]]>
