cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andy Arya Maulana Wijaya
Contact Email
bulawambona.87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalkybernanumbuton@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Buton
ISSN : 25022539     EISSN : 26849836     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
This journal aims as a publication media for the results of studies in the form of literature studies and the results of research related to government studies. Kybernan; The Government Studies Journal with the number ISSN 2502-2539 (Print), E-ISSN 2684-9836 (Online) focuses on 4 (four) main issues in government studies, namely: Governance, Public Policy, Public Service and Social Change in the Government field.
Arjuna Subject : -
Articles 120 Documents
 5   6   7   8   9 
Peranan Penggunaan Transportasi Publik di Perkotaan (Studi Kasus Penggunaan Kereta Commuterline Indonesia Rute Jakarta-Bekasi) Hendra Wijayanto
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.365

Abstract

Public transport is an important means of development for life. The importance of transportation is reflected in the increasing need for transportation services for human mobility and goods as a result of the increasing population growth and the development of settlements in big cities. One type of transportation that can be used as an alternative to overcome the problems of public transportation needs above is the train. Trains that are a means of transportation with many advantages such as low pollution, free of traffic, bulk, cheaper cost, and also save time.With the various advantages possessed by the train above, is expected to be a consideration in order to become an increasingly complex solution of transportation problems in urban areas.
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Kebijakan Daerah (Studi Kasus: Kantor DPRD Kabupaten Buton) La Asiri
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.367

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah sekaligus untuk mengjkaji sejumlah faktor yang memengaruhi fungsi DPRD dalam menjalankan pengawasan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Buton. Jenis penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dimana prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Penelitian ini menunjukan bahwa fungsi DPRD pada proses pengawasan kebijakan daerah, melalui proses diantaranya yaitu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan kebijakan daerah, dan pertanggung jawaban terhadap kebijakan daerah oleh eksekutif (evaluasi). Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memmengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi tersebut dalam melakukan pengawasan kebijakan daerah yaitu kompetensi anggota DPRD, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN GERAKAN SOSIAL DALAM REFORMA AGRARIA DI INDONESIA Febrie Hastiyanto
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.369

Abstract

Reforma Agraria telah menjadi satu isu gerakan sosial di Indonesia. Pada praktiknya karakteristik gerakan yang tumbuh untuk memperjuangkan Reforma Agraria memiliki varian yang beragam. Diferensiasi ini dipengaruhi oleh preferensi aktor gerakan dalam memaknai Reforma Agraria untuk kepentingan perjuangannya. Tak dapat dielakkan, gerakan Reforma Agraria—sebagaimana tipologi isu gerakan yang lain—adalah akumulasi kepentingan-kepentingan aktor-aktor di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik gerakan Reforma Agraria kaum kiri, kaum feodal serta petani dan masyarakat miskin (kota). Semua berjuang untuk kesejahteraan agraria, semua berjuang dengan cara yang berbeda-beda dan hingga kini hasilnya dianggap belum memuaskan semua. Negara perlu mengambil peran yang lebih besar. Ketimbang mengatur pemilikan, pembagian dan pemanfaatan tanah “milik orang lain” bukan tidak mungkin negara mengatur pemilikan, pembagian dan pemanfaatan tanah “miliknya sendiri.”Sudah saatnya aset-aset perkebunan negara dibuka secara luas dan transparan untuk dikelola publik, sebagai langkah masuk menuju Reforma Agraria yang mensejahterakan semua.
Analisis Alternatif Kebijakan Perikanan dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Konawe Indrawan Tobarasi
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.403

Abstract

Penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di kabupaten konawe dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi masyarakat setempat sehingga dapat dilakukan pemetaan untuk menganalisis alternatif kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk melihat faktorfaktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Data penelitian bersumber dari hasil wawancara terhadap stakeholder dan data sekunder dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi armada dan alat tangkap ikan yang belum memadai, terbatasnya modal kerja nelayan untuk memenuhi kebutuhan operasional tangkap, dan terbatasnya akses terhadap jaringan pemasaran hasil tangkap sangat mempengaruhi pendapatan nelayan di Kabupaten Konawe. Berdasarkan permasalahan tersebut maka alternatif kebijakan perikanan dapat dibuat pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan nelayan di kabupaten konawe, antara lain: (1) Pengembangan modernisasi teknologi bagi nelayan melalui bantuan program modernisasi/ motorisasi alat tangkap, dan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan teknologi dan pembinaan keterampilan, (2) Pengembangan sistem permodalan bagi nelayan melalui program bantuan permodalan bagi nelayan; dan (3) Pembentukan dan pengembangan sistem jaringan pemasaran melaui pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) dan pembentukan tempat pelelangan ikan disekitar desa nelayan.
Model Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Desa Online di Kabupaten Pohuwato Suaib Napir; Yoslan K. Koni
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.404

Abstract

Praktek kolaborasi pemerintahan di Indonesia telah menjadi trend baru dalam kajian pemerintahan untuk mengkaji hubungannya good village governance. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dinamika, aksi dan dampak collaborative governance dalam pelaksanaan desa online pada 8 desa di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini diarahkan pada kolaborasi multipihak dalam program percepatan pembangunan berbasis desa online meliputi informasi, baik pengembangan potensi maupun masalah mendasar dalam tata kelola pemerintahan desa Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik Purposive Sampling digunakan karena teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Melalui metode tersebut, data yang diperoleh akan lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni Studi Pustaka (Library Research), Studi Lapangan (Field Research), Focus Group Discution (FGD). Hasil penelitian, yaitu, pertama, model collaborative governance belum optimal dalam pelaksanaan program desa online di kabupaten Pohuwato karena eksistensinya belum memiliki dampak yang sifnifikan terhadap perkembangan informasi dan pembangunan desa. Kedua, pengaruh program desa online belum maksimal terhadap percepatan pembangunan desa Kabupaten Pohuwato karena sector strategis, baik potensi dan masalah tidak dimasukkan kedalam informasi program desa on line. Namun kegiatan-kegiatan yang sifat universal saja yang diinformasikan dan itu tidak berpengaruh pada percepatan pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato
Optimalisasi Resolusi Konflik Agraria Antar Individu di Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton Deson Deson
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 1 (2018): APRIL 2018
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v2i1.466

Abstract

Konflik seringkali menimbulkan korban baik harta, benda bahkan jiwa. Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu seringkali ditemui adanya konflik oleh karena tidak adanya titik temu antar pihak dalam penggunaan lahan. Mengingat kerugian yang dapat ditimbulkan di kemudian hari maka konflik harus ditangani dengan cepat. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peranan pemerintah Desa Sribatara dalam menyelesaikan konflik antar individu di Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang diperoleh pemerintah desa dalam penyelesaian konflik antar individu di Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peranan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun penanganan dari pemerintah desa tersebut masih belum terselesaikan secara keseluruhan, akan tetapi dalam hal ini pemerintah desa suda berupayah dalam mengatasi konflik antar individu dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa 1. Tindakan mengurai masalah, 2. Pemecahan masalah, 3. Penghapusan atau penghilangan masalah. Untuk menyesaikan konflik antar individu pemerintah desa melakukan proses Arbitrase, Mediasi dan Konsiliasi, dan upaya yang dilakukan menunjukan pola yang tepat dalam proses musyawarah.
Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa Pada Desa Lapandewa Kaindea Rusli Rusli
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 1 (2018): APRIL 2018
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v2i1.467

Abstract

Implementasi Kebijakan Bupati Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana desa Pada Desa Lapandewa Kaindea. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai Manfaat yang ditimbulkan dari kebijakan Bupati Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa baik itu Pemerintah Desa maupun Masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bermaksud menyajikan suatu gambar yang terperinci tentang suatu situasi khusus, seting sosial, atau hubunga serta memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat individu. Sumber Data Utama dalam penelitian ini adalah Wawancara, Informan, selebihnya adalah Data tambahan seperti Dokumen-dokumen, catatan, Laporan-lapaoran maupun Arsip resmi. Implementasi Kebijakan Bupati Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang lokasiI Dana Desa di Desa Lapandewa Kaindea dapat dikatakan belum Baik. Hal ini dilihat dari 2 indikator yaitu 1) Partisipasi, dimana Pemerintah Desa Lapandewa Kaindea belum sepenuhnya Melibatkan Masyarakat dalam pembahasan Alokasi Dana Desa, 2) Sumber Daya, Pemerintah Desa Lapandewa Kaindea dalam hal Sumber daya Aparat Desa sudah maksimal dalam Bekerja, tapi sebagian Aparat Desa belum sepenuhnya bekerja. Hasil Penelitian menunjukan bahwa 2 indikator pada Iplementasi Kebijakan Bupati Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa did Desa Lapandewa Kaindea Belum Sepenuhnya melibatkan Masyarakat.
Efektifitas Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Terhadap Promosi Jabatan Pada Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Buton Arfina Arfina
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 1 (2018): APRIL 2018
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v2i1.468

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Buton, terhadap Promosi Jabatan yang dilakukan. Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, dimana data diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam dan telaah terhadap dokumentasi yang ada dan relevan. Dari hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa efektifitas penilaian prestasi kerja didasarkan pada kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pemantauan, pelaksanaan kehadiran/disiplin, pertangungjawaban dalam pembuatan laporan hasil kerja, kehadiran dalam rapat kerja, pemeriksaan dan pengawasan, kesemuanya iu merupakan sal satu produk keberhasilan pegawai dalam penilaian dan peningkatan prestasi kerja bagi aparatur. Sedangkan, Faktor-faktor yang mempengaruhi promosi jabatan mempunyai pengaruh terhadap Pengembangan Karir Pegawai dengan Implikasinya pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Buton, dikarenakan adanya mutasi yang mengharuskan pegawai untuk ke luar daerah. Namun demikian masih terdapat hubungan positif dan dapat dipercaya antara promosi jabatan terhadap pengembangan karir pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Buton.
Evaluasi Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Baubau Tahun 2017 Hartini Zahimu
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 1 (2018): APRIL 2018
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v2i1.469

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi Program Indonesia Pintar di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau tahun 2017 dan untuk mengetahui apakah ada hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan programIndonesia Pintar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah Penerima Program Indonesia Pintar tahun 2017, sedangkan Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu data pada instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau tahun 2017, Jenis data Data Kuantitatif dan Data kualitatif, yaitu Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. (3) Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau tahun 2017, terdapat 9.413 penerima PIP, terdapat sebanyak 8.456 telah tersalurkan, serta sebanyak 957 penerima PIP yang dana nya dikembalikan ke pusat (Pemerintah Pusat) dikarenakan telah meninggal dunia, sudah tidak aktif di Sekolah dan siswa/siswi tersebut telah pindah sekolah.
Kinerja Pengawas Pemilu Kab. Buton Selatan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 La Ode Marlan
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 1 (2018): APRIL 2018
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v2i1.470

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Panwaslu dalam Menanggulangi Pelanggaran Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Panwaslu. Penelitian inim engunakan metode survey yang desainya dirancang dengan menggunakan Desain Deskriptif Kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalaha nggota Panwaslu Kab. Buton Selatan, Sementara penarikan sampelnya menggunakan Non Probability, Sampel untuk tujuan tertentu saja yang dianggap memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti karena tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dapat menjadi Informan. Hasil penelitian menunjukan, Kinerja Panwaslu Kab. Buton Selatan dalam menanggulangi Pelanggaran Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018, telah melaksanakan fungsinya secara baik dan maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksaan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu, dari pengawasan pemutakhiran data pemilu (DPT), pelaksanaan kampanye, pengadaan Logistik, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pergerakan surat suara/rekapitulasi surat suara serta pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan tidak ditemukan adanya Tindak Pidana pemilu, walaupun masih ada terdapat masalah-masalah lain seperti :belum maksimalnya kinerja PPS dalam melakukan pencoklitan, masihadanyawajibpilih yang belumterdaftartetapisudahmemenuhisyarat, adanya dugaan pelanggaran tindak pidana yang tidak terdeteksi, adanya pelanggaran terhadap prosedur pembukaan kotak suara, belum meratanya pemahaman stakeholder dalam melakukan pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi :(1) Kompetensi Individu, dari hasil penelitian pada Kantor Panwaslu Kab. Buton Selatan dimana Anggotanya memiliki pendidikan strata 1 (S1) dan Magister yang tentunya mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat baik, dan pengalaman yang cukup menunjang serta ditopang dengan pelatihan-pelatihan yang telah dijelaskan pada bab sebelumya hal ini dapat dilihat dengan hasil yang sangat signifikan dimana tidak adanya ditemukan Pelanggaran Tindak pidana selama Pemilihan Gubernur berlangsung. (2) Dukungan Organisasi, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengidentifikasi bahwasanya Kantor Panwaslu Kab. Buton Selatan, aspek sarana dan fasilitas kantor cukup baik, serta berbagai teknologi yang digunakan Anggota Panwaslu sangat menunjang progres dalam melakukan Pengawasan Pemlihan Gubernur. Dan Terbukanya akses serta dukungan beserta asistensi yang diberikan Stakeholder yakni KPU Kabupaten Buton Selatan, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Page 7 of 12 | Total Record : 120

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL 2024 Vol 5 No 2 (2022): SEPTEMBER 2022 Vol 5 No 1 (2022): April 2022 Vol 4 No 2 (2021): September 2021 Vol 4 No 1 (2021): April 2021 Vol 3 No 2 (2020): SEPTEMBER 2020 Vol 3 No 1 (2020): APRIL 2020 Vol 5 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 Vol 4 No 1 (2019): APRIL 2019 Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019 Vol 3 No 1 (2018): SEPTEMBER 2018 Vol 2 No 1 (2018): APRIL 2018 Vol 1 No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 Vol 1 No 1 (2018): APRIL 2018 Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016 Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016 Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016 Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016 More Issue