cover
Contact Name
Sri Handayani
Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id
Phone
+62711-580063
Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Simbur Cahaya
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 14110061     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
Some Commentary Notes On Law Number 30 Of 2014 Concerning Government Administration Hendi Setiawan; Muklis Al’anam; Wandri Munif
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3939

Abstract

The position of administrative law in Indonesia does not have a special place compared to other fields of law. This is an important problem, that administrative law does not have a standard codification of general administrative law, like criminal law  which has the Criminal Code and civil law which has the Civil  Code. The last few decades have been very interesting regarding  the contrast in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which is believed to be material law in the State Administrative Court. The debate about this rule is related to the conflict of norms between articles and other articles in it, according to the author that the rule is a manifestation of the concept of government management and not the rules of general administrative law. So this research needs to be studied through normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach. The results show that there are conflicts of norms and conflicts of rules. Therefore, it is not feasible for this rule to become material law regarding the State Administrative Court.  The position of administrative law in Indonesia does not have a special place compared to other fields of law. This is an important problem, that administrative law does not have a standard  codification of general administrative law, like criminal law  which has the Criminal Code and civil law which has the Civil  Code. The last few decades have been very interesting regarding  the contrast in Law Number 30 of 2014 concerning Government  Administration which is believed to be material law in the State Administrative Court. The debate about this rule is related to the conflict of norms between articles and other articles in it, according to the author that the rule is a manifestation of the concept of government management and not the rules of general administrative law. So this research needs to be studied through normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach. The results show that there are conflicts of norms and conflicts of rules. Therefore, it is not feasible for thisrule to become material law regarding the State Administrative Court.
Konsep Hifdz Al-Maal: Penerapan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pencurian Andriyani Andriyani; Yuswalina Yuswalina; Muhammad Iqbal; Bakhrul Ulum
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.4100

Abstract

Pelaku pencurian seringkali mendapatkan hukuman yang relatif ringan dan tidak mengembalikan barang/harta yang dicurinya. Hal ini tentu saja merugikan para korban. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perspektif hidz al-mall. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap jaksa penuntut umum, pengacara dan korban pencurian. Selain itu data primer juga diperoleh melalui observasi di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai kerugian yang diderita korban akibat pencurian bukanlah menjadi pertimbangan utama bagi penuntut umum dalam melakukan tuntutan. Pertimbangan nilai kerugian hanyalah untuk menentukan apakah pencurian yang dilakukan termasuk dalam pencurian ringan atau biasa.  Dengan demikian, tidak ada konsep perlindungan harta yang diterapkan dalam perkara pencurian ini, karena pelaku tidak diwajibkan untuk mengganti barang curian. Hal ini tentu berbeda dengan konsep hifdz al-mall yang diterapkan pada pidana pencurian dalam hukum Islam. Perlindungan harta dalam hukum Islam merupakan hal yang bersifat dharurah, sehingga setiap pelaku pencurian akan diberikan sanksi potong tangan dan wajib mengganti harta yang dicurinya.
Legal Certainty of Income Tax Imposition on Sale and Purchase Transactions of Uncertified Land Dwi Nursyafitri; Amad Sudiro
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.4230

Abstract

In the land registration process, there are tax payment obligations that must be carried out by the parties, both sellers and buyers, before obtaining a certificate issued by the Land Office. Final Income Tax on Transfer of Land and Building Rights (PPh F PHTB) is an obligation that must be paid by the landowner. In the case of uncertified land, PPh F PHTB is imposed on the landowner twice. In addition, the landowner is also charged a one-time Land and Building Acquisition Fee (BPHTB). The tax burden listed does not include other costs such as the cost of charging Non-Tax State Revenue (PNBP) and other costs associated with the transfer of rights which, when accumulated, tend to burden the landowner. The formulation of the problem discussed in this study is how the legal certainty of income tax imposition on sale and purchase transactions of uncertified land in Indonesia uses a normative juridical approach method to solve problems by examining secondary data in the form of laws and regulations, books, and related documents. The results of the study state that the imposition of final income tax on the transfer of rights to land and buildings (PPh F PHTB) that have not been certified or registration of certificates for the first time is considered not to fulfill aspects of legal certainty and justice. This is because there will be the imposition of Final Income Tax on the Transfer of Rights on Land and Building (PPh F PHTB) in layers on the same object and tax subject.