cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Handayani
Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id
Phone
+62711-580063
Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Simbur Cahaya
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 14110061     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 27   28   29   30   31 
Informed Consent (Persetujuan Tindakan Kedokteran) Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Ni Made Rika Trismayanti; Ismail -; Puguh Aji Hari Setiawan
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v29i2.2347

Abstract

Anak merupakan masa depan bangsa yang harus dilindungi harkat, martabat dan haknya sebagai manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bertanggung jawab dalam menjamin hak anak untuk hidup dan sehat sebagai wujud perlindungan anak. Dokter wajib menjalankan tugasnya sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku. Segala tindakan kedokteran memerlukan Informed Consent. Pada pasien anak yang tidak termasuk pasien yang kompeten, Informed Consent diberikan oleh keluarga terdekat yaitu orang tua kandung. Penelitian ini menggunakan hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Data empiris menunjukkan masih terdapat kejadian orang tua menolak tindakan kedokteran terhadap anak kandungnya.  Penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua bukan merupakan tindakan yang dilarang, namun hal tersebut menimbulkan kerugian pada pasien anak karena upaya maksimal penanganan penyakitnya tidak dapat dilakukan. Karena itu, diperlukan penyempurnaan perundang-undangan yang mengatur Informed Consent terutama yang berkaitan dengan penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua terhadap anak kandung, agar ketika terjadi Informed Refusal dokter tetap dapat melakukan tindakan kedokteran yang diperlukan demi kepentingan terbaik anak, dalam rangka mewujudkan perlindungan anak.
Implementasi Kebijakan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Mahasiswa Dodi Irawan
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v29i2.2349

Abstract

Peyampaian pendapat dimuka umum merupakan perbuatan yang dibolehkan dan dilindungi secara legal. Akan tetapi, pelaksanaannya sering menimbulkan kericuhan. Perbuatan seperti ini banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang menolak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pelaku  demonstrasi ini sering sekali dilakukan oleh mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi penyampaian pendapat dimuka umum oleh  Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dalam hal ini Peneli mengunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara mendalam, observasi serta studi kepustakaan. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskrptif kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa mahasiswa pada FSH UIN Raden Fatah belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan demonstrasi sebagaimana yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hal demikian disebabkan pelaksanaan  demonstrasi yang dinilai mahasiswa mendesak,  terdapat hal-hal yang bersifat rahasia serta kurangnya pemahaman mahasiswa tentang kegiatan  unjuk rasa menurut aturan yang berlaku. Akan tetapi, para pimpinan yaitu dekanat mengadakan kegiatan Forum Grup Diskusi yang akan dilaksanakan setiap tahun guna memberikan pemahaman kepada mahasiswa, tidak terkecuali tentang penyampaian pendapat di muka umum.  
Perlindungan Karya Cipta Konten terhadap Pengunggahan Ulang dan Paid Promote pada Akun Media Sosial Syarafina Ramadhanty; Muhammad Amirulloh; Tasya Safiranita Ramli
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v29i2.2371

Abstract

Kemunculan internet dan media sosial telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, salah satunya dalam berkreasi dengan menciptakan karya konten yang dibagikan secara publik. Karya cipta konten tersebut kemudian dibagikan dan diunggah ulang (repost) oleh para pengguna, yang memunculkan pemanfaatan konten dengan cara paid promote. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbuatan repost dan paid promote dalam salah satu aplikasi media sosial, yaitu LINE. Selain itu, menentukan penyelesaian sengketa yang tepat bagi pemilik karya cipta konten pada aplikasi media social berdasarkan UU HC dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang berfokus pada aturan yang berlaku saat ini dengan norma yang menjadi patokan masyarakat untuk berperilaku sehingga dianggap pantas. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengkaji bahan bacaan baik buku hingga peraturan perundang-undangan terkait perbuatan repost dan paid promote dan penerapan pelindungan karya cipta konten pada aplikasi media sosial. Kemudian analisis data berupa normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral telah diatur pada Pasal 5 dan Pasal 9 UU HC, namun dalam UU ITE hanya terdapat pada Pasal 25 UU ITE. Terkait dengan penyelesaian sengketa perbuatan tersebut, UU HC mewajibkan mediasi sebelum adanya tuntutan penal yang tercantum dalam Pasal 95 ayat (4) dan direkomendasikan untuk penyelesaian sengketa paid promote dengan waktu yang cepat dan biaya yang ringan. Selain itu adanya, gugatan ganti rugi secara perdata menurut Pasal 99 ayat (1) maupun tuntutan pidana menurut Pasal 113 UU HC
Penilaian Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja Nashriana Nashriana; Ica Ayu Nuraini Lestari; Iza Rumesten RS
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2540

Abstract

Dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum (TPU) Baturaja tahun anggaran 2013, terdapat perbedaan penilaian kerugian keuangan negara yang ditetapkan masing-masing oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (BPK Perwakilan Provinsi SumSel) dan BPK RI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, mengapa ada perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI dalam perkara tindak pidana korupsi TPU Baruraja ? dan kedua, apa akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI dalam perkara tindak pidana korupsi TPU Baruraja ? Penelitian ini merupakan menelitian hukum normatif, dengan sumber bahan penelitian dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah, perbedaan penilaian dikarenakan tidak terdapat medote penilaian kerugian keuangan negara yang baku sehingga BPK Perwakilan Provinsi SumSel memperoleh nilai kerugian keuangan negara dari selisih nilai anggaran pokok yang dipotong pajak penghasilan dan dipotong nilai pembayaran yang sebenarnya, sedangkan BPK RI memperolehnya dari nilai anggaran pokok yang hanya dipotong pajak penghasilan (total loss). Akibat hukum perbedaan penilaian tersebut adalah, pertama, ketidakadilan bagi terpidana karena adanya potensi salah satu dari terpidana mengajukan Peninjauan Kembali didasarkan pada nilai kerugian keuangan negara yang berbeda satu sama lainnya pada objek perkara tindak pidana korupsi yang sama, dengan tuntutan untuk merubah nilai pidana tambahan uang pengganti secara setara atau proporsional dengan terdakwa yang telah dipidana sebelum dan/atau setelahnya pada objek perkara yang sama. Kedua, ketidakpastian hukum karena metode dan formula penilaian kerugian keuangan negara tidak diatur secara normatif, yang berakibat pada berbedanya nilai kerugian keuangan negara sehingga terjadi disparitas putusan atas perkara tindak pidana korupsi yang sama.
Model Of Agreement Executing Fiduciary Collateral Objects With Underhand Selling Sri Turatmiyah; Annalisa Yahanan; Sri Handayani
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2727

Abstract

Fiduciary Collateral gives priority to fiduciary recipient creditors. If the debtor defaults, then, complying with the provisions of Article 29 paragraph 1, sub-paragraph c, Law Number 42/1999 concerning Fiduciary Collateral, creditor may directly executes fiduciary objects with underhand  selling based on the agreement of the parties. This selling is implemented after the debtor is declared default in 1 (one) month after the written statement of the creditor to the debtor announced in at least 2 (two) newspapers in the relevant area. Execution of objects with underhand  selling based on  an agreement between the creditor and the debtor has not been clearly regulated in this law. Therefore, the model of agreement must be included at time on which the fiduciary agreement is made. Based on this background, it is necessary to conduct research with objective to obtain a agreement model of debtor and creditor in underhand selling of fiduciary collateral object if the debtor defaults. This study is normative research prioritizing secondary legal materials analyzed descriptively qualitatively. Creditor receiving Fiduciary Collateral is preferred and prioritized creditor because the creditor has rights to sell fiduciary objects with personal power. It is regulated in Article 15 paragraph (3) of Law Number 42/1999 suggesting that that creditor has power to sell fiduciary collateral object on his/her own personal power.
Problematik Pengaturan Sumber Daya Air Dan Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Masyarakat Indro Budiono; Filza Ardimas Yusuf Ramadhan
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2744

Abstract

Penelitian ini membahas pembentukan peraturan perundang undangan dan persoalan pemenuhan hak atas air. fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai hak masyarakat untuk dapat mengakses dan memperoleh air untuk melangsungkan kehidupannya. Di dalam penelitian ini juga diangkat sebuah kasus yang akan menggambarkan tentang bagaimana problematika pembentukan peraturan perundang undangan (making law prosess) teraktualisasikan dalam realita kehidupan masyarakat di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat masalah dan tantangan yang cukup serius di sektor hukum air dan upaya pemenuhan hak atas air di Indonesia, terutama dihadapkan pada masifnya agenda global untuk melakukan upaya privatisasi air yang seringkali agenda tersebut bersifat kontradiktif dengan gagasan dan upaya pemenuhan hak atas air
Problematika Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Siti Nurul Intan Sari Dalimunte
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2748

Abstract

Pengadaan tanah merupakan suatu upaya dalam pemberian akses infrastruktur untuk pembangunan di Indonesia. Berbagai regulasi yang lahir tentang pengadaan tanah. Sejak tahun 1960 sampai 2021 regulasi tersebut selalu berubah. Perubahan regulasi berdampak kepada prosedur pengadaan tanah di Indonesia dalam hal menjamin kepastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problematika pengadaan tanah di Indonesia serta prosedur pengadaan tanah ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini yuridis normative, pendekatan yang digunakan yaitu case approach dan statute approach. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam UUPA yang mengharuskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus ditetapkan oleh undang-undang, namun dalam kenyataannya hanya ditetapkan oleh peraturan menteri. Permasalahan lain yaitu dengan adanya undang-undang tahun 1961 yang hanya mengatur tentang pembebasan tanah, namun dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sedangkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tidak dicabut. Sehingga menyebabkan adanya dua regulasi yang berkaitan dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
The Implementation Challenges Of The Law Concerning Sexual Violence In Indonesia Rizka Nurliyantika; Aisyah Wardatul Jannah
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2775

Abstract

The law concerning the crime of sexual violence came into force on 22 April 2022 as law number 12, the year of 2022 has been waiting by most of the society in Indonesia with the hope that this regulation may reduce or even dispel the crime of sexual violence, which increased currently. However, some argue that some articles in the act contain a provision that contradicted religious norms and social morals even though some consider this act as a form of pure liberalization in Indonesia. The method of this research uses a normative juridical method and is supported by conceptual by analysing the view or concept of the jurist on and statute approach to defending the argumentation on the legal and data materials. The result shows that the act (UU TPKS) has a role as supplementary rules under Indonesian criminal code to settle the cases of sexual violence in Indonesia, and as legal protection to the victim of sexual violence. On the contrary, several challenge might occur in the implementation, such as internal problems from the legal enforcement itself, lack of implementing regulations and arises of the conservatism society which, holds a patriarchal understanding of how the populace considers sexual violence.
The Difference between Leasing, Loans and Financing Referring to the Law and Regulations Suwinto Johan
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2780

Abstract

The terms leasing, financing and lending are often misused because people often think that all three terms mean the same thing. In fact, these terms are different schemes and roles based on applicable laws. Each financing has a different purpose of use. This normative juridical study discusses the differences between leasing, financing and loans or credit based on the applicable laws and regulations. This study uses library research and related laws and regulations. The results of this study indicate that there are significant differences between leasing, financing and loan schemes. Leasing for productive business activities and financing for consumptive activities, while credit is for all segments. Leasing is used to purchase productive goods and consumer financing to purchase consumer goods. The three types of financing are provided by financial institutions. Leasing and financing is provided by finance companies. Loans are provided by banks. Each scheme targets a different customer market and has different advantages and disadvantages for providers and customers. Leasing provides advantages in terms of taxation compared to other financing. In addition, property rights also differ between leasing, financing and loans. Agreements with collateral for goods are adjusted to the type of financing that also differs from one financing to another. Further research can be carried out by conducting empirical research through field surveys to focus group discussions. With a focus group discussion, the opinions of business actors can be concluded in the joint discussion. Thus, the research results will complement existing research
Acces to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi Equality Before the Law Erna Listiawati; Egi Fauzi; Laura Mande Nata; Ahmad Jamaludin
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2796

Abstract

ABSTRAKAcces to justice menjadi krusial bagi penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum, pada dasarnya penyandang disabilitas intelektual harus diperlakukan secara khusus dikarenakan hambatan yang dimilikinya. Selain itu aparat penegak hukum sebagai aktor dalam mengimplementasikan suatu hukum dituntut untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas intelektual demi terwujudnya keadilan dan persamaan hukum tanpa ada diskriminasi dalam mendapatkannya. Namun pada implementasinya, access to justice bagi penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum belum bergerak maksimal, hal ini bisa dilihat dari nilai-nilai yang penulis sebutkan dalam  penelitian  ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui access to justice terhadap penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengetahui kendala serta upaya guna tercapainya acces to justice dalam penegakan hukum di semua tahapan dalam sistem peradilan pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pertama, penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan affirmative action sebagai bentuk kompromi dari hambatan yang disebabkan oleh kondisinya serta sebagai bentuk penegasan dari hak konstitusionalnya. Kedua, kendala dalam tercapainya acces to justice bagi penyandang disabilitas intelektual disebabkan oleh beberapa unsur yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti unsur fasilitas dari lembaga penegak hukum, penanganan dari aparat penegak hukum, serta yang terakhir regulasi atau pengaturan.ABSTRACTAccess to justice is crucial for persons with intellectual disabilities who are dealing with the law, basically persons with intellectual disabilities must be treated specifically due to their obstacles. In addition, law enforcement officials as actors in implementing a law are required to protect, respect and fulfil the rights of persons with intellectual disabilities in order to realise justice and legal equality without discrimination. However, in its implementation, access to justice for persons with intellectual disabilities who are dealing with the law has not moved optimally, this can be seen from the values that the author mentions in this study. This research uses normative-empirical method by using primary and secondary data which is then analysed qualitatively. This research aims to find out access to justice for persons with intellectual disabilities who are in conflict with the law and to find out the obstacles and efforts to achieve access to justice in law enforcement at all stages in the criminal justice system for persons with intellectual disabilities. The results of this study state that, first, persons with intellectual disabilities who are in conflict with the law are entitled to affirmative action as a form of compromise from the obstacles caused by their condition and as a form of affirmation of their constitutional rights. Secondly, obstacles in achieving access to justice for persons with intellectual disabilities are caused by several elements that affect law enforcement, such as facilities from law enforcement agencies, handling from law enforcement officials, and finally regulations or arrangements.

Page 29 of 33 | Total Record : 323

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 33 Nomor 1, Juni 2026 Volume 32 Nomor 2, Desember 2025 Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue