cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Handayani
Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id
Phone
+62711-580063
Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Simbur Cahaya
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 14110061     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 29   30   31   32   33 
Analisis Hukum Perjanjian Pengguna Akhir pada Platform Game Berbasis Blockchain Ethereum: Studi Augmented Reality Muhammad Asrul Maulana; Niken Nurcahyani
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2918

Abstract

Game Tamadoge mengusung konsep Play to Earn dengan menggunakan teknologi NFT (Non-Fungible Token) di atas blockchain Ethereum dan pemilik platform menawarkan perjanjian pengguna akhir kepada pengguna, untuk itu diperlukan analisis hukum dan keamanan antar para pihak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini adalah perjanjian pengguna akhir yang yang ditawarkan pemilik platform dapat membantu pengguna dan pemain game untuk memahami hak dan kewajiban mereka, dari mulai kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual atas karya Non-Fungible Token, pedoman permainan, ekonomi dalam game, dan strategi, serta perjanjian yang ditawarkan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dalam menggunakan platform game berbasis blockchain Ethereum.
Fiduciary Guarantee in Banking Transactions: Positive Law and Sharia Law Perspective Reni Anggriani; Aisyah Ajeng Putri Riyanto; Cyabriena Asela
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.3068

Abstract

The process of transferring rights from the debtor to the creditor is solely based on trust. Fiduciary guarantees are a public need to apply guarantee law as a defense. on the implementation of consumer financing agreement agreements. Consumer agreements that are not accompanied by additional agreements result in the imposition of guarantees using general guarantees, so that the rights from material guarantees do not apply to him. This article aims to analyze the position and implementation of fiduciary guarantees in banking transactions from the perspective of positive and sharia law. The article uses normative legal research methods using statutory approaches and qualitative approaches. Article 1132 of the Civil Code finds that fiduciary guarantees in a positive legal perspective empower creditors to ask for compensation from the debtor by taking ownership of the promised guarantee and can be implemented directly without waiting for a court decision. While in the perspective of sharia law the term fiduciary guarantee is not recognized, in practice Islamic banks adopt the concept of fiduciary guarantee by using the term "rahn" which means that fiduciary guarantees enter into the collateral object and remain the property of the debtor and the creditor has the right of responsibility over the object as debt repayment guarantee words separated by.
Pemesanan Makanan Secara Online (Online Food Delivery) Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum di Indonesia Rizka Aulia Lestari; Muhammad Syahri Ramadhan; Meria Utama; Irsan Irsan
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.3108

Abstract

Transaksi elektronik khususnya pada pesan-antar makanan yang dilakukan secara online pada praktik potensial dilakukan oleh anak di bawah umur melalui gawai pribadi dalam hal ini menimbulkan masalah baru terhadap realita hukum perjanjian di Indonesia yang bersifat kontemporer. Praktek pemesanan makanan secara online yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu bagian dari dsitruption in legal indsutries yang unprecedented (suatu hal yang belum pernah terjadi). Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, melalui analisis deskriptif secara kualitatif. Penelitian ini berupaya menganalisis keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara online (online food delivery) oleh anak dibawah umur ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan Penyelesaian sengketa hukum terhadap anak dibawah umur yang memesan makanan secara online (Online Food Delivery) di Indonesia. Kepastian hukum mengenai syarat dan akibat hukum tersebut tetap tunduk pada pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan yakni pihak konsumen yang melaksanakan transaksi elektronik (apabila dilakukan oleh anak dibawah umur) menginginkan pemesanan makanan secara online (online food delivery) maka pengampu atau wali anak harus siap terhadap akibat hukum yang diterima, yang akibat hukum dalam perjanjian pesan-antar makanan tersebut yakni dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa hukum dalam transaksi bisnis sebagai akibat dari tindakan anak di bawah umur yang melakukan pemesanan makanan secara online (Online Food Delivery) harus diupayakan untuk diselesaikan secara damai/musyawarah oleh pelaku usaha dan konsumen. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, alternatif lainnya ialah mengacu peraturan dan prosedur yang diatur oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipimpin oleh 3 arbitrator yang dipilih sesuai dengan Peraturan kecuali para pihak setuju pada penunjukan arbitrator tunggal. 
The Roles of Escorts for Women Who Are Having Cases Before the Law in Courts Under the Legal Jurisdiction of Palembang City Vera Novianti; Lusi Apriyani
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.3115

Abstract

Chapter 1 article 1 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 3 of 2017 has clearly defined that women having cases before the law consist of women who violate the law, women who testify in court, female crime victims, and women who stands as a party in a case. They have the right to get protection, access to justice, and receive fair treatment without discrimination. In addition, they are also entitled to receive recovery and restitution from the damage caused by a crime. Protection during the judicial process must also be provided because of the potential threats they may face in cases involving them. Therefore, it is very important to provide trustworthy escorts while they are following the judicial process so that their rights can be fulfilled and properly accommodated.
The Syndicate Pattern Of The Human Trafficking From The Criminological Perspective In Indonesia Putri Anissa Salsabilah; Isma Nurillah; Desia Rakhma Banjarani
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.3142

Abstract

The crime of human trafficking is a transnational crime and become a global concern for countries in all around the world. Indonesia has Law No. 21 Of 2007 concerning Detention of Persons Trafficking Offenders. The purpose of this researchis to find out criminological point of view of human trafficking. The research uses normative methods with doctrine and statutory approaches. The results of the research show that the problem of human trafficking does not only affect one institution, but must involve all community actors, namely. state agencies, non-governmental organizations, municipal organizations joining the state-enhanced partnership, decrees and ministerial decrees together to solve human trafficking problems.
Perbandingan Pengaturan Hukum Naturalisasi Indonesia Dengan Korea Selatan Muhammad Arif Hasibuan; Budiono Budiono; Candra Perbawati
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3169

Abstract

Naturalisasi merupakan tata cara yang dilakukan oleh warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara yang diinginkan dengan memenuhi persyaratan ataupun ketentuan hukum dari negara yang dituju. Ada berbagai macam jenis naturalisasi yang diterapkan oleh masing-masing negara. Di Indonesia sendiri terdiri dari dua jenis naturalisasi, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa dimana hal tersebut serupa dengan jenis naturaliasasi yang diterapkan oleh Republik Korea Selatan. Dengan demikian, penelitan ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum naturalisasi yang diterapkan oleh Indonesia dengan Republik Korea Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dimana peneliti akan membandingkan peraturan perundang-undangan ataupun norma sebagai objek utama penelitian. Data dari penelitian ini didapat berdasarkan sumber data sekunder berupa sumber-sumber dari kepustakaan.  Selanjutnya data yang telah didapat akan diolah dan dianlisis secara kualitatif sehingga mengasilkan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwasanya pengaturan hukum naturalisasi antara Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan pada jenis naturalisasi masing-masing negara. Kesamaan pengaturan hukum naturalisasi Indonesia dengan Republik Korea Selatan terdapat pada jenis naturalisasi biasa yang ada di Indonesia dengan jenis naturalisasi umum dan naturalisasi sederhana yang ada di Republik Korea Selatan. Sementara itu pengaturan hukum naturalisasi istimewa yang diterapkan oleh Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki sejumlah perbedaan yang mendasar.
Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia: Eksistensi dan Perkembangan Willy Eka Pramana; Wiwiek Awiati
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3266

Abstract

Citizen Lawsuit is a mechanism for citizen-initiated legal actions that has developed within the common law legal system, which is currently widely adopted by countries with civil law legal systems. Citizen Lawsuit (CLS) has been recognized in the judicial system of Indonesia since the first ruling, Case Number 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, within the scope of general jurisdiction. The existence of Citizen Lawsuit in environmental law became apparent following the issuance of Chief Justice Decree Number 36/KMA/SK/II/2013 concerning guidelines for handling environmental cases. This research delves into the evolution and implementation of Citizen Lawsuit in Indonesia, along with an analysis of the rulings related to Citizen Lawsuit, specifically the judgments from the District Court of Samarinda, Case Number 55/PDT.G/2013/PN.SMDA, and the District Court of Central Jakarta, Case Number 374/PDT.G/LH/2019/PN JKT. PST. The study aims to explore the constraints related to the competence of the judiciary and fundamental differences in handling CLS environmental cases in Indonesia following the enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 on Guidelines for Adjudicating Environmental Cases. It also seeks to analyse the rulings that have revitalized the existence of CLS. The research method employed in this study is a juridical-normative approach
The Indonesian Land Border Security System: A Strategic Decision Making for National Security Amos Pedro Sipahutar; Yusuf Ali; Adnan Madjid; Resmanto Widodo Putro
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3310

Abstract

Securing the border of a nation is identical with upholding the nation’s sovereignty. Therefore, it is very important to ensure the role of securing the land border area through maximum security according to its needs. Several violations often occur in land border areas between two countries, so it is necessary to maintain strict security along the borders of the two countries. But the problem is, the borders between countries are very long, and it is impossible to deploy TNI troops along these borders. Apart from the difficult terrain conditions in the border areas, there are also a large number of TNI soldiers needed to guard the borders, so this is not an effective and efficient thing to do. This research was conducted based on data on violations in the border areas between the Republic of Indonesia and other countries, namely Malaysia, the Democratic Republic of Timor Leste and Papua New Guinea, which are represented in the distribution of cases during the second semester of 2020 and the first semester of 2021. Based on data collection data from respondents/field practitioners who have been directly involved in securing border areas and with the help of the Analytical Hierarchy Process (AHP) method and the Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT) method, a decision with optimal value regarding the security of land border areas can be determined. appropriate to current and future conditions. Analysis using AHP resulted in the best alternative being a Non-Traditional Deployment (53%) with a consistency ratio value of 0.0136 (1.36%). Likewise, analysis using SWOT produces the best alternative, namely Non-Traditional Deployment with an IFAS score of 0.12 and EFAS 0.90. So, the best alternative that should be taken by decision makers in order to realize land border security in order to strengthen Indonesia's defense strategy is to use the Non-Traditional Deployment system.
Menelisik Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna: Tinjauan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Mahardika Putri Laksono; Fahmi Fairuzzaman
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3318

Abstract

Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah terlibat sengketa kedaulatan maritim atas Laut Natuna Utara sejak beberapa tahun lalu. Perselisihan tersebut berpusat pada persaingan klaim atas wilayah di Laut Cina Selatan, mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna (ditunjukkan di sini sebagai serangkaian garis putus-putus yang menciptakan huruf "U"). Indonesia telah lama mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna dan ZEE-nya sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985. Akan tetapi, Tiongkok juga memiliki klaimnya sendiri yang tumpang tindih di kawasan tersebut berlandaskan peta wilayah mereka yang disebut Nine Dash Line. Sengketa yang tak kunjung usai sebab bersikerasnya pihak Tiongkok pada klaimnya ini telah memunculkan ketegangan dan problematika di antara kedua negara alhasil menyebabkan krisis di Laut Natuna Utara pada khususnya dan Laut Cina Selatan pada umumnya belum menemukan titik terang. Penelitian ini tujuannya melaksanakan analisis hak dan kewajiban negara dalam upaya penyelesaian sengketa dan mekanisme penegakan hukum dari perspektif hukum internasional dan hukum nasional dengan memakai metode pendekatan yuridis normatif untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder berupa perundang-undangan, buku-buku serta dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian memperlihatkan pemerintahan Indonesia telah mempertahankan kepentingan nasional dengan menjaga kedaulatan dan stabilitas regional di kawasan Laut Natuna Utara dengan pengerahan kekuatan militer serta berupaya menyelesaikan sengketa melalui jalan damai berupa diplomasi preventif dan persistent objection. Indonesia and the People's Republic of China (PRC) have been involved in a maritime sovereignty dispute over the North Natuna Sea for several years. The dispute centers on competing claims to territory in the South China Sea, including Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) around the Natuna Islands (shown here as a dashed lines creating the letter "U"). Indonesia has long claimed sovereignty over the Natuna Islands and its EEZ in accordance with international law, especially UNCLOS 1982 which Indonesia has ratified through Law Number 17 of 1985. However, China also has its own overlapping claims in the area based on their territorial map called Nine Dash Line. This ongoing dispute due to China’s insistence on its claims has given rise to tensions and problems between the two countries, causing the crisis in the North Natuna Sea in particular and the South China Sea in general which has yet to find a solution. This research aims to analyze the rights and obligations of the state in dispute resolution efforts and law enforcement mechanisms from the perspective of international law and national law using a normative juridical approach to solving problems by examining secondary data in the form of legislation, books and related documents. The research results show that the Indonesian government has upheld national interests by maintaining regional sovereignty and stability in the North Natuna Sea area by deploying military force and trying to resolve disputes through peaceful such as preventive diplomacy and persistent objection.
The Legal Importance of Registering Intellectual Property for Creative Economy Stakeholder as Loan Collateral Sri Handayani; Muhammad Rasyid; Saut Parulian Panjaitan
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3332

Abstract

Intellectual Property as the foundation of the creative economy can provide massive economic benefits with the intellectual capacity of the nation, the design and development of intellectual property-based financing schemes. however, the utilization of intellectual property resulting from the creativity of creative economy practitioners in the application of intellectual property-based financing schemes must have record or certificate of intellectual property. The awareness of creative economy practitioner in Indonesia is currently low when it comes to registering intellectual property products. This research is a normative legal study based on primary legal sources consisting of legislative regulation. It is further supported by secondary data obtained through literature reviews and an analysis of various related literature regarding the core issue of this study. Registration and recording of intellectual property in Indonesia remain low because the public, especially creative economy practitioners have limited knowledge about the intricacies of registration and recording. Additionally, the public perceives registering and recording as futile due to the weak enforcement of intellectual property laws. Creative economy practitioners also lack awareness of the benefits of registration or recording as a requirement for obtaining capital through intellectual property-based financing schemes. Efforts made by the government include improving the enforcement of intellectual property laws and simplifying and reducing the cost of intellectual property registration and recording. The support of the intellectual property recording mechanism as collateral for loans can assist creative economy practitioners in obtaining funding.

Page 31 of 33 | Total Record : 323

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 33 Nomor 1, Juni 2026 Volume 32 Nomor 2, Desember 2025 Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue