cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Handayani
Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id
Phone
+62711-580063
Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Simbur Cahaya
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 14110061     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 29   30   31   32   33 
Pola Bussines To Bussines Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara Kediri Agnesya DIva Safitria; Widhiana Hestining Puri; Koes Widarbo
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3422

Abstract

The issuance of Presidential Regulation Number 109 of 2020 on the Third Amendment to Presidential Regulation Number 3 of 2016 on Accelerating the Implementation of National Strategic Projects aims to increase infrastructure development in Indonesia. One of the realizations is through government cooperation with business entities. Airports are infrastructure that requires land in its development through land acquisition. This research uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The data collection techniques were observation, interview, and document study. The results of the research are the process and progress of the implementation of land acquisition for the construction of Kediri Airport which is carried out through the business to business (B2B) pattern and the stage pattern. Problems in land acquisition include the existence of parties other than the land acquisition team involved in it, lack of understanding of the land acquisition mechanism, no coordination from the party that requires land with the Ministry of ATR / BPN, and people who reject the value of compensation both when doing the B2B pattern and the pattern of land acquisition stages for the public interest. So that data verification, community and village apparatus guidance, coordination related to land acquisition for the construction of Kediri Airport with the Kediri District Land Office, and settlement through location determination to resolve problems in B2B for people who reject the value of compensation and consignment for people who reject compensation during the pattern stage.
Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia Moh. Romli; Devi Rahayu
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3494

Abstract

PMI memiliki kerentanan untuk terlibat dalam tindakan perdagangan manusia terutama terhadap PMI yang tidak memiliki dokumen secara resmi. Beberapa alasan yang menyebabkan PMI tidak berdokumen namun yang paling umum dan banyak terjadi adalah karena proses migrasi yang dilakukan non-prosedural dengan beberapa cara salah satunya adalah melalui orang perseorangan atau calo. Hal inilah yang menyebabkan seringkali PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo dianggap dan dapat dikategorikan sebagai korban tindakan perdagangan manusia. Meskipun sebenarnya ketentuan dalam UU PPMI seakan menganggap PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo merupakan pelanggaran dalam prosedur penempatan PMI ke luar negeri. Sehingga Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganailis dan mengidentifkasi apakah PMI yang berangkat secara non prosedural melalui orang perseorangan merupakan korban perdagangan manusia atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Tindakan eksploitasi dapat tergambarkan pada tindakan meminta dan menerima sejumlah uang sebagai ongkos keberangkatan yang tergolong sebagai bentuk pemerasan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara materil. Sehingga dengan demikian tindakan calo yang meminta dan menerima sejumlah nominal uang kepada PMI yang diberangkatkan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara materil menjerumus pada perbuatan eksploitasi. Selanjutnya, meskipun tidak diatur dalam UU PPMI, PMI non-prosedural juga berhak atas jaminan perlindungan termasuk terhadap tindakan perdagangan manusia dalam rangka pengakuan hak asaasi manusia.
The Triangle Balance of Public Service: Basic Rights Applicative for Workers Suci Flambonita; Vera Novianti; ahmaturrahman Ahmaturrahman
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3617

Abstract

The mission of the state, as stipulated by the constitution, is to accomplish social welfare, as stated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which serves as the foundation for the Indonesian country to operate as a National Development Document. As a result, state administrators are now required to strive for public welfare, including state-provided facilities, such as public services, whose service requirements must be met in line with statutory regulations. Public Services are one of the eight areas of change in the implementation of bureaucratic reform in the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 25 of 2020 concerning the Road Map for Bureaucratic Reform 2020-2024. The 8 (eight) areas of change in bureaucratic reform are as follows: (1) Change management; (2) Policy Deregulation; (3) Organizational Structuring; (4) Management Arrangement; (5) Arrangement of HR Apparatus; (6) Strengthening Accountability; (7) Strengthening Supervision; and (8) Improving the Quality of Public Services. The method utilized for analyzing the issue is a combination of normative and empirical, with approaches including the statutory approach, conceptual approach, and case approach.  The discussion in this article is based on the Public Services Law, which declares that every public service provider is required to deliver quality services to all users. Lactation rooms for breastfeeding mothers and toddlers are one of the features that help to make inclusive courts a reality. Lactation rooms in workplaces and public facilities are also protected by the Minister of Health of the Republic of Indonesia's Regulation No. 15 of 2013 on Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and/or Expression of Breast Milk. This regulation is, of course, inextricably linked to Law Number 36 of 2009 concerning Health, particularly Article 128, which governs babies' right to receive exclusive breast milk from birth for 6 (six) months, as emphasized in Palembang City Regional Regulation No. 2 of 2014 concerning the Provision of Exclusive Breast Milk. As a result, the study's findings suggest that several colleges in Palembang City do not provide lactation rooms for breastfeeding moms, instead offering only locked rooms, making it uncomfortable for working women who bring their newborns to work. As a result, this does not meet the requirements of public services for breastfeeding.
Legal Liability Of Inadvertent Customs Documents By Customs In Export Business Qurrota Ayun; Dwi Ratna Indri Hapsari
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3647

Abstract

The purpose of this study is to investigate the legal consequences that exporters may face when an unintentional error occurs in customs clearance procedures carried out by the Customs. This research applies the normative juridical research method to analyze the legal liability of the Customs in the case of inadvertent customs documents, focusing on the provisions stipulated in PMK 274/PMK.04/2014. Data collection is done through a literature study using primary legal sources, especially related laws and regulations. Data were classified and analyzed normatively to understand the implementation and impact of Customs' legal liability. The results of the study provide an overview of the export duty restitution mechanism and aspects of the legal liability of Customs, focusing on export cancellation, overpayment, and the role of the Tax Court. This research is expected to contribute to a deeper understanding of the customs legal framework in Indonesia and can serve as a reference for relevant stakeholders.
Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Insan Kamil; Fajar Maulana Uce
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3748

Abstract

Praktik korupsi yang sudah sistematis dan meluas sehingga penegakan dan Upaya pemberantasan pun idealnya selangkah lebih maju dari pelaku, di Indonesia praktik ini masih banyak yang belum tersentuh dengan regulasi yang ada dengan tetap adanya kerugian negara yang timbul, mengakibatkan kebuntuan hukum pada akhirnya dikarenakan tidak mampu diselesaikan dengan proses peradilan biasa. Dengan hadirnya NCB diharapkan mampu menjawab persoalan diatas. Penulis Menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode dimana penulis akan melihat aturan yang berkaitan dengan materi kali ini dan akan menghubungkan serangkaian kejadian dengan beberapa konsep hukum, teori hukum, juga tentunya dengan aturan terkait dalam suatu peraturan perundang undangan yang berkaitan.Penerapan NCB bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara dapat diterapkan di indonesia yang sesuai dengan nilai pancasila dan konstitusi Indonesia dimana untuk mewujudkan kesejahteraan umum, pengefektifan pe negakan hukum, yang dilandasi adanya urgensitas kebutuhan sosiologis, RUU Perampasan Aset pun mampu berjalan efektif dalam konstelasi sistem hukum indonesia. Penerapan NCB dengan 2 (dua) mekanisme yakni pembekuan transaksi oleh lembaga pengelola aset dalam hal ini diberikan KPK dan/atau PPATK, dan proses beracara bagi asetnya dan pelaku kejahatan tersebut serta pemerintah dapat segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen mewujudkan negara yang sejahtera dan bebas korupsi.
Mengarustamakan Pendekatan HAM Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup di Asia Tenggara: Bagaimana AICHR Memainkan Peran? I Made Budi Arsika; Dian Islamiati Utami Ningsih
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3845

Abstract

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) telah mengadakan Pertemuan ke-36 dan ke-37 pada tahun 2023 dalam membahas permasalahan lingkungan hidup di kawasan ASEAN dengan upaya pembentukan ASEAN Environmental Rights Working Group (AER WG) yang berpijak pada Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37  ASEAN Human Rights Declaration (AHRD). Sejatinya, ASEAN belum memiliki suatu institusi khusus untuk penanganan isu lingkungan hidup. Oleh karena itu, ASEAN berkomitmen untuk mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) secara utuh dengan mengimplementasikan juga Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/76/300 dan Resolusi Dewan HAM PBB No. 48/13. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual hukum, dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini adalah HAM dan perlindungan lingkungan hidup memiliki sinergisitas dengan adanya hak dan kewajiban yang diatur di dalam suatu hukum. Sehubungan dengan itu, terdapat perubahan paradigma akibat perubahan iklim yang masif terhadap perluasan makna dan pengakuan dari hak lingkungan yang bersih menjadi hak lingkungan hidup yang aman, sehat, bersih, dan berkelanjutan. Perubahan tersebut juga mendorong ASEAN untuk mengimplementasikan AHRD secara maksimal. Akan tetapi, pada faktanya ASEAN belum optimal melaksanakan karena masih ada peraturan yang belum terkoordinir di dalam AHRD. Oleh sebab itu, ASEAN melalui AICHR telah memetakan Five Year Work Plan (FYWP) 2021 – 2025 yang berisi pendekatan HAM berbasis lingkungan hidup. Kondisi saat ini, AICHR telah mencoba untuk memaksimalkan aktualisasi hak atas lingkungan hidup meskipun masih di tahap awal melalui AER WG. Adapun kesimpulan penulisan ini  adalah AER WG menjadi salah satu alat AICHR mengarustamakan pendekatan HAM terhadap perlindungan lingkungan hidup.
Telaah Kritis Terhadap Libertarian Theori: Suatu Sudut Pandang Dari Presumption Of Innoucence dan Contempt Of Court Neisa Angrum Adisti; Isma Nurillah; Rizka Nurliyantika; Alfiyan Mardiyansah; Ponita Ponita; Melani Tania Wijaya
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3877

Abstract

Salah satu teori kebebasan pers adalah teori pers bebas (libertarian theory), yang menganggap bahwa pers itu dapat melaksanakan tugas dengan sebebas-bebasnya, tidak didasari oleh aturan hukum. Dalam penerapannya, teori pers bebas ini sering bertentangan dengan asas dan hukum positif Indonesia. Adapun fokus penelitian ini adalah : teori pers bebas dan kontradiksi nya dengan asas presumption of innoucence, Teori Pers Bebas kaitannya dengan Trial by the press (Pengadilan oleh Pers) dan Contempt of Court. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan Pendekatan konsep (Conseptual Approach). Teori pers bebas bertentangan dengan asas presumption of innoucence dan dapat memicu timbulnya contempt of court. Oleh karena itu, kebebasan pers tidak dilarang, termasuk juga didalam proses persidangan. Namun harus diiringi dengan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku serta kode etik jurnalistik, seperti yang diungkapkan oleh teori kebebasan pers yang bertanggung jawab.
Pelanggaran HAM dalam konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Zifa Jesica Fitri; Jihan Inaz Rassel
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3883

Abstract

Konflik antara Israel dan Palestina telah menghasilkan dampak yang serius, terutama bagi anak-anak yang terjebak di tengah-tengahnya. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dampak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konflik Israel-Palestina terhadap anak-anak, serta untuk menyoroti kebutuhan akan perlindungan yang lebih efektif dan upaya perdamaian yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur yang mencakup analisis terhadap berbagai sumber informasi yang relevan dan terpercaya  tentang dampak pelanggaran HAM terhadap anak-anak Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak sering menjadi korban langsung dari kekerasan fisik dan psikologis, serta menghadapi kendala akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai. Perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak dan upaya aktif menuju perdamaian yang berkelanjutan menjadi imperatif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi anak-anak Palestina dalam konflik ini. Kesimpulan menekankan pentingnya komitmen bersama dari komunitas internasional, negara-negara terlibat, dan organisasi kemanusiaan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan anak-anak Palestina, serta untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan adil di wilayah tersebut. 
Konsep Hukum Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Bahan Hukum Tanah Nasional (Studi Sejarah Hukum Tanah di Daerah Semende, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumetera Selatan) firman muntaqo; Muhammad Syaifuddin; Desi Rahmawati; Bagoes Mahendra Putra
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3898

Abstract

Ketimpangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia, karena Sebagian besar penduduk masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya pada pemanfaatan tanah dan hasil-hasilnya. Upaya memiminimalisir ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan  reorientasi, yang dilanjutkan dengan rekonstruksi hukum agraria nasional, khususnya hukum tanah. Existing Condition pengelolaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan perundang-undangan mengarah pada konsep hukum perdata barat, yang menempatkan tanah sebatas komoditas, bukan sebagai asset. Hal ini menunjukkan pembentukan peraturan perundang-undangan  pelaksanaan UUPA teridentifikasi menyimpang dari amanat Undang-Undang Pokok Agraria yang menempatkan  Hukum Adat sebagai dasar pengaturannya, dengan prioritas pemilikan/penguasaan tanah pada rakyat, berdasarkan kedudukannya sebagai Natuurlijke Persoon atas dasar hubungan yang bersifat magis religius.  Kajian normatif ini membahas konsep hukum hukum asli pengelolaan dan pemanfatan tanah oleh organisasi masyarakat hukum adat/penguasa adat, maupun individu sebagai anggota masyarakat hukum adat, serta menawarkan konsep yang seharusnya diambil berdasarkan hukum adat semende dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan agraria nasional, khususnya hukum tanah. Berdasarkan kajian yang dilakukan ditemukan konsep hukum tanah  asli semede bahwa, pada hakekatnya tanah adalah milik Tuhan.  Tuhan menetapkan hak memanfaatkan tanah bagi manusia, dan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut dilakukan dibawah pimpinan penguasa adat berdasarkan pembedaan kepentingan umum dan kepentingan pribadi, bukan dalam arti pemisahan, sebagai upaya menjaga akses individu sebagai anggota paguyuban masyarakat hukum adat terhadap tanah  tetap terjamin.
Legal Certainty in Carbon Trading in Indonesia Rahmadi Indra Tektona; Jemi M Adriani Harefa; I Wayan Yasa
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3913

Abstract

Global climate change has become one of the most important issues facing the world today. Climate change can be defined as long-term changes in temperature and weather conditions. The main cause of climate change is the increase in Greenhouse Gas (GHG) emissions into the atmosphere due to various human activities, including industrial and transportation activities. To combat climate change, the international community has developed various agreements and frameworks, including the Kyoto Protocol, followed by the Paris Agreement, which aim to reduce GHG emissions globally. One of the instruments developed to reduce GHG emissions is carbon trading, also known as emissions trading. Carbon trading is a mechanism where companies or countries can buy or sell permits to emit GHGs, known as carbon credits or emission units, with the goal of effectively reducing emissions. Through carbon trading, countries or companies can reduce GHG emissions, helping other countries achieve their emission targets more economically. Indonesia, as a country with high GHG emissions, has a responsibility to reduce emissions in accordance with international commitments such as the Paris Agreement. Although steps have been taken, such as the development of renewable energy, regulations. This research uses a normative juridical legal research method with a conceptual approach and a statute approach. This study will also discuss the role of financial institutions and capital markets in carbon trading in Indonesia, the carbon trading system in Indonesia, and the differences in carbon trading mechanisms between Indonesia and other countries.

Page 32 of 33 | Total Record : 323

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 33 Nomor 1, Juni 2026 Volume 32 Nomor 2, Desember 2025 Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue