cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Handayani
Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id
Phone
+62711-580063
Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Simbur Cahaya
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 14110061     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 28   29   30   31   32 
Legal Protection For Aku Papua Song Writer That Has Been Cover At The Opening Of PON 2021 Ferdiansyah Putra Manggala; Ayu Citra Santyaningtyas; Arnendya Lania
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2818

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pencipta lagu Aku Papua yang di cover ulang dan digunakan oleh penyanyi tanpa izin pencipta di PON. Penelitian ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif dimana setiap persoalan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini menitikberatkan pada kaidah dan norma hukum positif. Sedangkan dalam pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah perlindungan hukum internal yang diatur dalam Pasal 80-82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum eksternal yang diatur dalam Pasal 112,113, dan 116. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Munculnya masalah bisa menjadi perselisihan. Sengketa yang terjadi harus diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, United Kingdom dan Malaysia : Suatu Kajian Perbandingan Athika Salsabilla Harahap; Febby Mutiara Nelson
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2820

Abstract

Korupsi di Indonesia lebih dikenal sebagai tindak pidana yang sangat merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara sehingga memiliki dampak dalam menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, padahal konsep korupsi ini mencakup arti atau makna yang sangat luas, lebih luas dari tindak pidana yang merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara seperti yang dikenal di Indonesia saat ini. Artikel ini akan melakukan studi komparatif dengan membandingkan dan menganalisis tentang jenis tindak pidana korupsi dan konsep sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UK Bribery Act 2010 (United Kingdom), dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) atau Akta 694 (Malaysia). Studi ini menemukan bahwa masing-masing dari ketentuan antisuap United Kingdom dan Malaysia tersebut memiliki beragam perbedaan mulai dari jenis tindak pidana korupsi yang diatur sampai kepada konsep sanksi pidana yang dirumuskan di dalam delik, sehingga nantinya diharapkan dengan adanya studi komparatif ini dapat dijadikan referensi prospektif bagi pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia ke depannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/penelitian hukum doctrinal yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).
Kebijakan Sustainable Forest Management Sebagai Bagian Indonesia’S Folu Net Sink 2030 Hirma Parimita; Fatma Ulfatun Najicha
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2831

Abstract

This study aims to determine the policies taken by the Government of Indonesia as a party to the Paris Agreement related to efforts to reduce greenhouse gas (GHG) emissions. This legal research is normative legal research using a conceptual approach that is based on the development of views and doctrines in the science of law. The legal materials used are primary and secondary legal materials collected through library research techniques and analyzed using the deduction method. The results of this study indicate that Indonesia carries out constant GHG emission reductions as stated in the Nationally Determined Contribution (NDC). One of the sectors with the largest proportion of GHG emission reductions in Indonesia's NDC is the forestry sector, so forestry mitigation is vital for Indonesia. Forestry and Other Land Use (FOLU) is a component of the NDC which is targeted to contribute 60% of the total GHG reduction. The implementation of Indonesia's FOLU Net Sink 2030 is based on the Sustainable Forest Management (SFM) component where sustainable and sustainable forest management is a big task to be implemented and regulated carefully and wisely so that the GHG emission reduction target contained in the NDC can be achieved and can reach net zero emissions in 2060.
Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia Feby Wahyuni
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2832

Abstract

Salah satu parameter pembangunan ekonomi di Indonesia adalah investor. Investor merupakan pelaku yang berperan dalam memberdayakan dan mengelola sumber daya yang potensial sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian suatu negara. Pertambangan mineral dan batubara memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi yang besar dalam pembangunan perekonomian nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing pada sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber hukum sekunder dan analisis terhadap data-data hukum melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Penanaman modal asing di sektor pertambangan mineral dan batubara yang sering dilakukan dalam bentuk kontrak karya sebagai bentuk kerja sama antara penanaman modal asing dengan modal nasional terjadi ketika penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini melakukan perjanjian kerja sama dengan badan hukum yang menggunakan modal nasional. Peraturan terkait penanaman modal asing di bidang pertambangan menggunakan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dinilai oleh Pemerintah sebagai aturan dasar yang masih sesuai dengan kondisi saat ini di Indonesia
Perkembangan Kebijakan Green Investment Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Muhamad Adhi Pramana; Yetty Komalasari Dewi
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2833

Abstract

Investasi hijau merupakan elemen yangsangat penting dalam melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan, termasuk investasi non-hijau. Perkembangan investasi hijau di Indonesia masih lambat. Indonesia masih menggunakan sumber daya tak terbarukan dalam jumlah besar selain sumber daya terbarukan. Indonesia masih mengalami kesulitan untuk meningkatkan penggunaan investasi hijau karena ketergantungan yang tinggi terhadap investasi non-hijau. Dana yang dikeluarkan pemerintah untuk investasi non hijau lebih banyak dibandingkan dana untuk investasi hijau. Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan investasi hijau melalui program dan aturan hijau. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tepat agar investasi hijau di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan investasi hijau di Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari Penelitian ini adalah Perkembangan investasi hijau di Indonesia masih terbilang lamban dibandingkan dengan investasi non-hijau. Jumlah investasi di sektor energi terbarukan lebih kecil dibandingkan dengan investasi non-terbarukan. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi hijau melalui program dan peraturan pemerintah. Program-program yang dibuat pemerintah seperti program energi, lanskap berkelanjutan, kawasan ekonomi khusus, dan dana iklim hijau. Kebijakan yang tidak konsisten menjadi salah satu penyebab investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya pada investasi hijau. Beberapa dasar yang dapat dijadikan acuan investasi hijau adalah secara internasional UNFCC yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.
Analisis Materi Muatan Perppu Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Periode Covid-19 Ghina Salsabila Aven; Henry Darmawan Hutagaol
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2834

Abstract

Hadirnya Perppu No. 1 tahun 2020 memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk dapat mengambil Langkah kebijakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah covid 19, akan tetapi setelah terbitnya Perppu covid, banyak reaksi pro kontra muncul dari pengamat ekonomi, politik, hukum dan berbagai lapisan masyarakat umum. Pihak yang pro mendukung langkah Perppu covid menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional.  Di sisi lain, Pihak yang kontra mengecam Perppu khususnya pasal 27 yang seolah memberikan imunitas terhadap Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga DPR menyerukan kritik,  tetapi anehnya DPR justru menyetujui Perppu Covid menjadi Undang undang undang dalam sidang paripurna, hingga akhirnya Perppu Covid di gugat ke Mahkamah Konstitusi.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan terkait hak budgeting DPR selama pandemi Covid-19 sesuai dengan Perppu Covid-19 serta Bagaimana kewenangan yudisial Lembaga yudikatif berhadapan dengan pasal 27 perpu covid dalam mengadili kasus yang berkenaan dengan penyimpangan kerugian negara dari pengeluaran dana covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi hukum terhadap data data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 28 Perppu No. 1/2020 yang meniadakan keterlibatan DPR dalam pembuatan APBN serta Substansi dari Pasal 27 Perppu No. 1/2020 yang menjadikan sejumlah pengawasan konstitusional yang dilakukan DPR maupun kewenangan lembaga yudisial dalam menyidangkan perkara terkait penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik dalam penanggulangan Covid-19 menjadi hilang
The Problems of Business Competition Supervisory Commission’s Authority of Core-Plasma Partnership Agreements Elisatris Gultom; Ananda Syifa Kamillah
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2844

Abstract

One of the government's efforts to improve the ability of Micro, Small, and Medium Enterprises (“MSMEs”) to conduct business activities is to execute a partnership system between Large Enterprises and MSMEs. In practice, violations are still found in the implementation of partnerships between Large Enterprises and MSMEs, the appropriate supervision is required from the relevant institutions. This paper examined the legal basis of the Business Competition Supervisory Commission (“KPPU”) in supervising the implementation of partnerships between Large Enterprises and MSMEs as well as the form of supervision conducted by KPPU on the implementation of partnerships. The research used a normative juridical by using secondary data sources. The typology of research used descriptive-analytical, which describes the authorities of KPPU in supervising business competition in Indonesia in terms of the implementation of partnerships comprehensively. This study has resulted, even though Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition does not state KPPU’s authority to supervise partnerships, though concerns to several related laws and regulations such as Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs in conjunction with Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and MSMEs, it is found that provisions authorize KPPU to supervise partnerships. The form of supervision over implementing partnerships conducted by KPPU includes providing consultations, evaluations, suggestions, and considerations related to government policies, harmonization of policies, and law enforcement. Furthermore,  examining of alleged violations of the oil palm plantations of core plasma partnership between PT STP and Koperasi THB marks the KPPU's authority in partnerships law enforcement.
Pemanfaatan dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Strategi Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Serta Kedaulatan Maritim Adrian Nugraha
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2858

Abstract

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya laut dan memiliki wilayah maritim yang strategis serta puluhan pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara tetangganya. Melimpahnya potensi sumber daya wilayah negara ini menuntut pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar melalui peningkatan ekonomi dan investasi. Selain itu, penetapan batas laut berdasarkan hukum internasional dan nasional merupakan tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan memaksimalkan potensi pulau-pulau kecil terluar. Artikel ini membahas pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil terluar untuk mengantisipasi pelanggaran wilayah Republik Indonesia dengan memperkuat kedaulatan maritim. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia antara lain rentannya pelanggaran wilayah dari sisi pertahanan dan keamanan, kurangnya pemanfaatan potensi ekonomi wilayah pulau-pulau kecil, terbatasnya aksesibilitas masyarakat, serta kurangnya pengembangan ekosistem hayati. Solusi penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dapat dilakukan dengan strategi memaksimalkan kerja sama maritim, memperkuat pertahanan dan keamanan, serta mempercepat perekonomian nasional. Pembangunan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam rangka memperkuat kedaulatan negara memerlukan berbagai aspek penunjang, yaitu aspek ekonomi, pertahanan, keamanan, dan hukum.
Exploring the Discourse of Subject in Intellectual Property Rights: Communal Rights in Indonesia Ria Wierma Putri; Yunita Maya Putri; Febryani Sabatira
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2903

Abstract

The objective of this study is to expound on the discourse surrounding the categorization of intellectual property rights (IPR) under public and private international law, which has been a topic of contention among legal experts. Through an in-depth analysis of the IPR debate, including public and private case examples, and the contrast between traditional and communal IPR, this study intends to explore Indonesia's perspective towards IPR and communal rights. Indonesia acknowledges communal rights within IPR and has implemented various legal and policy instruments to safeguard them. It is envisaged that the research findings will advance the ongoing discourse on the classification of IPR under public or private international law, and enhance the comprehension of the legal framework governing IPR in Indonesia. This study will also bring into focus the recognition and protection of communal rights in IPR, which is a crucial subject in modern international law.
Signifikansi Ekosida sebagai Kejahatan Internasional di bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Teresa Yokia Novantia; Sasmini Sasmini
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.2915

Abstract

Pada 1 dekade terakhir, terdapat wacana untuk memasukkan ekosida di bawah yurisdiksi Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional sebagai kejahatan internasional. Hal ini didorong oleh kerusakan lingkungan yang semakin parah hingga menyebabkan hancurnya ekosistem, risiko kesehatan terhadap makhluk hidup, serta meningkatnya bahaya dan frekuensi bencana alam. Terdapat pro dan kontra selama diskusi wacana menjadikan ekosida sebuah kejahatan internasional. Beberapa kelompok mendukung secara penuh untuk segera menjadikan ekosida sebuah kejahatan internasional, ada pula beberapa kelompok yang menolak dengan alasan ketidakcocokan karakter ekosida dengan unsur-unsur kejahatan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa ekosida harus menjadi kejahatan internasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 jenis pendekatan yakni pendekatan regulasi, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam ruang lingkup hukum internasional. Penulis berpandangan terdapat 3 alasan mengapa ekosida harus masuk sebagai kejahatan internasional di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Ketiga hal tersebut antara lain (1) ekosida memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional; (2) ekosida merupakan bagian dari asas common concern of humankind yang menjadi dasar dapat diadakannya yurisdiksi universal terhadap kejahatan ekosida; dan (3) tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan kerap kali tidak ditanggapi tegas oleh pemerintah negara.

Page 30 of 33 | Total Record : 323

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 33 Nomor 1, Juni 2026 Volume 32 Nomor 2, Desember 2025 Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue