cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mada Apriandi Zuhir
Contact Email
madazuhir@yahoo.com.sg
Phone
-
Journal Mail Official
lexlatamihunsri@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : -     EISSN : 26570343     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Arjuna Subject : -
Articles 384 Documents
 35   36   37   38   39 
PENJATUHAN PIDANA NIHIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG I Made Gede Kariana
Lex LATA Vol. 6 No. 2 (2024): JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3193

Abstract

In the practice of decision, the judge's consideration in imposing a zero sentence on corruption and money laundering cases according to the Corruption Court Decision at the Central Jakarta District Court Number 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, is because the defendant had previously been sentenced to life imprisonment in another separate but similar case. The next main consideration is because the prosecution for death penalty by the Public Prosecutor cannot be considered by the Judge because it is not in accordance with the Public Prosecutor's Indictment. The criminal law policy in setting the imposition of zero sentences in the future, is the arrangement of concurrent criminal acts and their punishment system according to the provisions of Article 65 of the Criminal Code in the National Criminal Code including Article 67 of the Criminal Code regarding zero crimes which is currently confirmed by legal certainty in Article 131 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code even though it has not yet been promulgated.
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG Jose Rizal
Lex LATA Vol. 6 No. 2 (2024): JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3211

Abstract

Termination of prosecutions based on restorative justice is a policy established by the Prosecutor's Office as outlined in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 which supports modern punishment by prioritizing peace and restoration of the original situation. As for the problems taken, what are the obstacles that arise in the application of the principle of restorative justice to the criminal act of persecution in the Parigi Moutong State Prosecutor's Branch and how to apply the principle of restorative justice to the criminal act of persecution in the Parigi Moutong State Prosecutor's Branch in the future The type of research used is Normative-Empirical Research The legal materials in this study consist of primary legal materials,  Secondary and Tertiary. From the results of this study, the resolution of cases of criminal acts of persecution can be carried out through Restorative Justice, but it must meet the requirements that have been regulated in the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, while the obstacles that arise in the application of restorative justice are divided into 2 (two), namely internal barriers and external obstacles, and it is expected that in the future there will be regulations in the future.  firmly regulating and accommodating the Implementation of Restorative Justice.
KEBIJAKAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA ANAK BERBASIS ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM Eduward Afrianto Sitohang
Lex LATA Vol. 6 No. 2 (2024): JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3252

Abstract

Kendala pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam dari faktor hukum adalah terjadi kekosongan hukum yang dijadikan dasar agar Anak dapat didampingi secara tatap muka langsung oleh orang tua/wali, atau Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Pada faktor sarana, Pagar Alam belum memiliki Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) sehingga selama pemeriksaan ditempatkan sementara di LAPAS Kelas III Pagar Alam teruntuk narapidana dewasa, yang mana baik pemeriksaan dilakukan secara elektronik atau tatap muka, dapat berdampak kepada kemunduran moril dan psikologis Anak. Kebijakan optimalisasi pelaksanaan persidangan perkara Anak berbasis elektronik di masa mendatang melalui formulasi produk hukum yang berbasis elektronik dipadukan secara tatap muka langsung (hybrid). Selain itu, khususnya di Pagar Alam harus segera dibangun gedung LPAS dan LPKA tempat sementara anak menjalani persidangan dan tempat anak menjalani pidana
PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG Mutia Ridesti
Lex LATA Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3284

Abstract

UU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran PUP, yang besarnya dapat mencapai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam proses penanganan perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kejaksaan, sesuai dengan Pasal 270 KUHAP, menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mencakup pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa PUP. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sesuai peraturan yang berlaku, menilai penegakan sanksi pidana tambahan berupa PUP terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang mungkin tidak mencukupi setelah lelang harta kekayaan di Kejaksaan Negeri Palembang, dan merumuskan konsep ideal pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang mungkin tidak mencukupi pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan hukum dikumpulkan, dianalisis, dan disusun sehingga dapat diambil kesimpulan yang relevan dari penelitian ini."Top of Form Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Eksekusi
Reformulasi Delik Aduan Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Alfian Jauhari Hanif
Lex LATA Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3286

Abstract

Banyak timbul permasalahan terkait dengan penyampaian kritik oleh masyarakat terhadap pemerintah melalui media sosial tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membuktikan unsur kesalahan dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr berdasarkan Pasal 27 UU ITE, bagaimana urgensi pembaharuan hukum pasal delik pencemaran nama baik dalam UU ITE, serta bagaimana reformasi hukum yang seharusnya dilakukan terhadap delik pencemaran nama baik dalam UU ITE. Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan telah di atur dalam KUHP yang telah tertuang di dalam KUHP yaitu Pada Bab ke-XIV dari Buku ke-II, yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Rumusan Pasal 27 ayat (1) tersebut memberikan banyak penafsiran terkait dengan ketidakjelasan maksud dari objek perbuatan yang dilarang, karena dalam penjelasan pasal tersebut hanya disebutkan “cukup jelas”. Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menimbulkan multitafsir bagi setiap pihak yang membacanya. Perubahan yang dilakukan ialah memberikan penjelasan yang detil mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut, tidak hanya sekedar dicantumkan saja yang dapat menimbulkan penafsiran oleh banyak pihak.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK YANG MENGHILANGKAN DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT Ela Andini Putri; Annalisa Yahanan
Lex LATA Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3295

Abstract

In practice, the Civil Servant Appointment Decree can be used as credit guarantee, but sometimes there are banks as creditors (guarantors) have lost the Decree, thus causing losses to customers as debtors. The aim of this research is to explain and analyze the judge's legal considerations and liability of the Bank for losing credit guarantee documents based on Mataram District Court Decision Number 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr. This research is normative legal research, with a collecting legal materials technique obtained from literature studies. The result of this research indicates that the standing of the Civil Servant Appointment Decree in Indonesian guarantee law is that it is not a form of guarantee according to general guarantees and special guarantees which consist of material guarantees and individual guarantees. However, the Bank accepted the Civil Servant Appointment Decree as credit guarantee for civil servants through a credit agreement, on the grounds that it had economic value, because the Bank was given a power of attorney from the debtor's office to deduct the debtor's salary. Regarding the judge's legal considerations, this was because the Bank as the Defendant had committed an unlawful act in the form of negligence which caused the Plaintiff to no longer have the opportunity to use his Civil Servant Appointment Decree as guarantee for credit at another Bank in the future, and therefore, the Defendant was obliged to take responsibility for his negligence by replacing losses suffered by the Plaintiff. Regarding the Bank's liability, it is declared negligent for committing an unlawful act with a penalty of compensating for the losses suffered by the Plaintiff and the potential for administrative sanctions in the form of fines, written warnings, suspension of certain business activities, and revocation of business permits by the Management of Bank Indonesia, including the potential for imprisonment and fines against the Board of Directors or bank employees if they are proven to have intentionally lost the documents
LEGALITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Eko Heryanto
Lex LATA Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3298

Abstract

Narcotics are basically good for development needs in the fields of health, science and technology. As a public prosecutor, the prosecutor not only makes charges against the defendant but also against the items that are evidence, where the demands require that the evidence be destroyed, confiscated for the benefit of the state or returned to its rightful owner. This research is a type of normative research. The results of this research show that the Legality of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia regarding the Destruction of Narcotics Evidence does not regulate the destruction of Narcotics Evidence. The destruction of Narcotics Evidence is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Government Regulation Number 40 of 2013 concerning Implementation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as well as Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 7 of 2010 concerning Technical Guidelines for Handling and Safe destruction of confiscated narcotics, narcotics precursors and other chemicals.
MECHANICAL RIGHTS DALAM PLATFORM DIGITAL YOUTUBE ATAS SEBUAH LAGU YANG TELAH MEMILIKI HAK CIPTA Muhamad Divalian Liandra
Lex LATA Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3306

Abstract

Mechanical Right adalah sebuah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggandakan atau mengcover sebuah lagu yang ada pada sebuah platform digital youtube. Adapun permasalahan yang diambil adalah bagaimana kedudukan hukum pemegang hak cipta atas sebuah cover lagu di dalam sebuah platform digital youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta terkait mechanical right atas sebuah cover lagu pada platform digital Youtube. Tipe Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang, konseptual, dan cyber law. Hasil penelitian ini adalah pemegang hak cipta atas sebuah cover lagu di platform digital youtube dapat berkedudukan sebagai pencipta dan dapat juga hanya sebagai pemegang hak cipta (bukan pencipta), sedangkan perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta terhadap pemilik hak cipta terkait mechanical right atas sebuah cover lagu pada platform digital Youtube dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif, dan diharapkan agar setiap orang yang ingin mengcover sebuah lagu di dalam sebuah platform digital youtube terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang hak cipta serta mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta di dalam lagu yang telah dicover dan diupload ke platform digital youtube tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SECARA VERBAL DI LINGKUNGAN KERJA MELALUI WHATSAPP Nur Eka Sari
Lex LATA Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3345

Abstract

Public awareness and law enforcement in handling sexual harassment cases so far are still lacking to be able to provide a deterrent effect because these cases still occur frequently, especially cases of verbal sexual harassment that often occur through social media.  The crime of sexual harassment in the work environment through social media can be categorized as cyberharassment, but the article used to ensnare the perpetrator is not a pure article but an article that discusses crimes of decency because there is no specific regulation governing this matter so that victims of verbal sexual harassment through social media are not easy to report the case due to limited evidence and constraints from the legislation itself. With the unclear regulations that specifically regulate verbal harassment and violence, this will continue to cause violations of human rights against decency, so that legal protection is needed for victims of verbal harassment in the work environment through Whatsapp social media.
KEBIJAKAN PENGUATAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK DENGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENERAPKAN RESTITUSI PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Faisyal Basni
Lex LATA Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3346

Abstract

The implementation of coordination between Investigators and Public Prosecutors regarding restitution in cases of child victims of sexual violence is hampered by several factors, namely: first, the legal substance factor, which is according to the Government Regulation concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Crime (PP on Child Restitution) and the Protection Law Witnesses and Victims, Investigators and Public Prosecutors are passive, limited to only accepting applications for restitution; secondly, the legal structure factor, where the passive nature means that investigators and public prosecutors do not have an obligation to notify the victim regarding the right to restitution; and third, community factors, namely the community does not know that victims have the right to restitution. The policy in the future are : first, revise the PP on Child Restitution regarding notification to child victims to obtain the right to restitution by Investigators and Public Prosecutors as an obligation; second, the Investigator's commitment to attaching the request and amount of restitution to the case file, and the authority of the Public Prosecutor to return the case file with instructions for the Investigator to complete it with an attachment to the request and amount of restitution; and third, outreach to the public by law enforcement and related parties regarding the rights of child victims of sexual violence to restitution and procedures for applying for it.

Page 38 of 39 | Total Record : 384

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): MARET 2026 Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): JULI 2024 Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): Maret 2023 Volume 5 Nomor 3, November 2023 Volume 5 Nomor 2, Juli 2023 Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 Vol. 4 No. 3 (2022): November 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Juli 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Maret 2022 Volume 4 Nomor 3, November 2022 Volume 4 Nomor 2, Juli 2022 Volume 4 Nomor 1, Maret 2022 Vol. 3 No. 3 (2021): November 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Juli 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Maret 2021 Volume 3 Nomor 3, November 2021 Volume 3 Nomor 2, Juli 2021 Volume 3 Nomor 1, Maret 2021 Vol. 2 No. 3 (2020): November 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Maret 2020 Volume 2 Nomor 3, November 2020 Volume 2 Nomor 2, Juli 2020 Volume 2 Nomor 1, Maret 2020 Vol. 1 No. 3 (2019): November 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Juli 2019 Vol. 1 No. 1 (2019): Maret 2019 Volume 1 Nomor 3, November 2019 Volume 1 Nomor 2, Juli 2019 Volume 1 Nomor 1, Maret 2019 More Issue