cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mada Apriandi Zuhir
Contact Email
madazuhir@yahoo.com.sg
Phone
-
Journal Mail Official
lexlatamihunsri@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : -     EISSN : 26570343     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Arjuna Subject : -
Articles 384 Documents
 33   34   35   36   37 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1794/B/PK/Pjk/2018 DAN PUTUSAN NO. 446/B/PK/Pjk/2018) M Revan Hibatullah; Achmad Romsan
Lex LATA Vol. 4 No. 3 (2022): November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.2089

Abstract

AbstrakPenghindaran Pajak Berganda diatur di dalam “Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ktetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)”. Tujuan dari jurnal ilmiah Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum terhadap penghindaran pajak berganda di masa akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap penghindaran pajak berganda di masa akan datang harus adanya pidana tambahan di dalam rumusan “Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)” belum mengatur secara tegas mengenai: pencabutan izin usaha, pelarangan permanen untuk melakukan perbuatan usaha, penutupan seluruh atau sebagian usaha, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, dan pembubaran korporasi atau perusahaan tersebut untuk penegakan hukum pidana terhadap penghindaran pajak berganda yang akan datang serta pihak berkepentingan saling berkoordinasi dalam menangani kasus penghindaran pajak berganda tersebut. Saran dari penulis adalah harus adanya pidana tambahan di dalam rumusan pada “Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP)” mengenai: pencabutan izin usaha, pelarangan permanen untuk melakukan perbuatan usaha, penutupan seluruh atau sebagian usaha, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, dan pembubaran korporasi atau perusahaan tersebut. Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penegakan Hukum Pidana, dan Penghindaran Pajak Berganda     AbstractAvoidance of Double Taxation is regulated in the Article 39 of the Act No. 16 of 2009 Concerning General Provisions of Taxation (KUP). The objective of this scientific journal article is to analyze and to explain law enforcement against double taxation in the future. This study uses a normative juridicial research method, a statutory and a case approach. The results of this study recommend the following: that in the criminal law policies of criminal law enforcement against double taxation avoidance in the future, there must be an additional criminal punishment in the formulation of “Article 39 of the Act No. 16 of 2009 Concerning General Provisions of Taxation (KUP)” that has not explicitly regulated the following maters: revocation of business lincenses, permanent prohibition of carrying out business activities, and dissolution of the corporation or company for the enforcement of criminal law against double taxation avoidance in the future. Furthermore, interested parties should coordinate with each other in dealing with the double taxation avoidance case. The writer also suggests that there should be additional punishment in the formulation of “Article 39 of the Act No. 16 of 2009 Concerning General Provisions of Taxation (KUP)” relating to revocation of business licenses, permanent prohibition of carrying out business actions, closure of all or part of business, freezing of all or part of business activities, and dissolution of the corporation or company. Keywords: Criminal Law Policy, Criminal Law Enforcement, and Avoidance of Double Taxation
KONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIJATUHKAN PUTUSAN BEBAS Faisal Rachman Januar
Lex LATA Vol. 4 No. 3 (2022): November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.2219

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) memahami dasar Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan tuntutan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi, (2) menganalisis konstruksi hukum yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, (3) menemukan kendala hukum yang dialami oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan tuntutan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi, (4) menemukan solusi hukum yang ideal dalam melakukan tuntutan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana konstruksi hukum tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas dan kedudukan putusan bebas tersebut dalam perkara perdatanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, putusan bebas sebagai alat bukti dalam perdatanya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, Jaksa Pengacara Negara tidak dapat menuntut ganti kerugian keuangan negara terhadap mantan terdakwa yang dijatuhkan putusan bebas (vrijsprak) terbitnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021
PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE R.M. Iman Rifai Rusdy; Suci Flambonita
Lex LATA Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2351

Abstract

Abstrak Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka dalam rangka penerapannya perlu diatur berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Sejarah (Historical Approach) dan Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach). Terselenggaranya good governance dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang jelas dan nyata sehingga Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. karena masih ditemukan di beberapa pemerintah daerah yang masih belum melaksanakan SPBE karena itu di masa mendatang dengan membuat dasar hukum yang lebih tinggi daripada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE agar SPBE dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, E-government, Good Governance AbstractThe implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Regional Governments is aimed at realizing an efficient, effective, transparent and accountable work process, as well as improving the quality of public services. In order for the implementation of the SPBE to run in accordance with its objectives, in the context of its implementation, it is necessary to regulate it based on the principles of Good Governance. The research method used is normative research with the Statute Approach, the Historical Approach and the Futuristic Approach. The implementation of good governance can realize the aspirations of the people in achieving the goals and ideals of the nation and state. Therefore, it is necessary to develop and implement a clear and tangible system of participation, transparency and accountability so that the implementation of SPBE in local governments can take place in an efficient, effective, clean and responsible manner. because it is still found in some local governments that have not implemented SPBE because of that in the future by making a higher legal basis than Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning SPBE so that SPBE can be implemented by local governments properly.Keywords: Electronic-Based Government System (SPBE), Local Government, Public Service, E-government, Good Governance
PERBANDINGAN HUKUM AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TANPA BANK DAN DENGAN BANK Ahmad Sholihun
Lex LATA Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2375

Abstract

Kepemilikan rumah secara syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang membiayai kepemilikan rumah secara syariah, baik yang baru ataupun yang sudah dipakai. Nasabah dapat melakukan angsuran atau cicilan pembayarannya dengan hasil angsuran atau cicilan yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Dengan konsep yang dibawa yaitu properti syariah yang diterapkan adalah jual beli yang terjadi langsung kepada developer atau pengembang yang tidak ada melibatkan perbankan. Meski demikian ada saja developer yang melibatkan bank dengan cara pembayarannya ditujukan langsung ke rekening atas nama developer, terkhusus untuk diberlakukan angsuran yang dilakukan oleh konsumen. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah Bagaimana konstruksi hukum akad pembiayaan kepemilikan rumah berdasarkan prinsip syariah tanpa bank dan dengan bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian, Kontruksi hukum hukum akad pembiayaan KPR syariah oleh developer tanpa bank dan dengan bank meliputi antara lain sumber perikatan akad, jenis akad, karakteristik akad, para pihak dalam akad serta hak dan kewajiban para pihak dalam akad.
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PELAKSANAAN TITEL EKSEKUTORIAL DI BANK MANDIRI TUNAS FINANCE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMO 2/XUU-XIX/2021 Kris Juliantika
Lex LATA Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2376

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian empiris di PT. Mandiri Tunas Finance yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia yang pada prakteknya kreditur kerap menggunakan hak eksekutorial ini dengan melakukan penarikan objek jaminan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menjadi dasar dilakukan Judicial Review. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, namun berlakunya putusan tersebut menyebabkan Perusahaan multifinance mengalami kesulitan salah satunya ialah debitur yang menolak benda yang menjadi objek jaminan di eksekusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 untuk mempertegas makna eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Artinya, dikeluarkannya putusan ini tidak menghilangkan hak eksekutorial yang dimiliki kreditur, sehingga masih sejalan dengan hak eksekutorial yang diatur dalam jaminan kebendaan. Dengan adanya hak eksekutorial ini, kreditur tetap dapat melaksanakan parate eksekusi apabila debitur cidera janji, tetapi dengan ketentuan bahwa debitur mengalami cidera janji/wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Disarankan untuk kreditur menjelaskan secara detail terkait perjanjian tentang Jaminan Fidusia apabila wanprestasi sehingga akan mengurangi resiko terjadinya kendala saat proses eksekusi objek jaminan fidusia.
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PRAKTIK JUAL RUGI PENJUALAN SMARTPHONE DI KABUPATEN PALI Bambang Abdullah
Lex LATA Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2385

Abstract

Persaingan usaha adalah salah satu instrumen ekonomi dalam perkembangan sistem ekonomi di Indonesia, hal tersebut ditunjukan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah 1) Apakah pada penetapan harga penjualan smartphone di wiayah Kabupaten PALI termasuk kategori jual,rugi (predatory princing) dalam,Undang-undang No. 5,Tahun 1999?, 2) Bagaimana dampak dari penetapan harga dalam persaingan,usaha tidak,sehat pada penjualan smartphone bagi,pelaku,usaha lain yang sejenis di wilayah Kabupaten PALI ?, Metode,penelitian yang,digunakan dalam,penelitian ini adalah adalah penelitian normatif, dengan,pendekatan pedoman pelaksanaan pasal 20 tentang jual rugi (predatory princing), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan unsur pasal 20 undang-undang No. 5 Tahun 1999 maka penulis menyimpulkan bahwa pada penetapan harga penjualan smartphone di wilayah kabupaten pali termasuk kedalam kategori jual rugi (predatory princing). Berdasarkan indikasi penetapan harga jual rugi, (Above-Cose test dan limit Pricing Strategy) dengan tindakan jual rugi dampak yang terjadi pada pelaku usaha pesaing adalah tidak mendapatkan kesempatan berusaha yang sama dan pelaku usaha baru sulit untuk bersaing dalam penjualan smartphone di Kabupaten PALI.  Kata Kunci: Perssaingan Usaha Tidak Sehat, Jual Rugi, Smartphone, PALI. 
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR KPR LUNAS YANG BELUM MENDAPATKAN SERTIPIKAT Suwintha Rizkika Maghfira
Lex LATA Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2389

Abstract

ABSTRAK : Perkembangan industri Bisnis tidak lepas dari peran Bank, keberadaan bank sangat penting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank adalah menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat membantu rakyat hal ini dengan didelegasikannya kepada Bank BTN KC Palembang untuk menyalurkan Pembiayaan kredit subsidi perumahan yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah murah, akan tetapi didalam prakteknya terdapat suatu fakta bahwa pada saat beberapa debitur-debitur tersebut yang telah melakukan pelunasan KPR Subsidi Pemerintah di Bank BTN Cabang Palembang Debitur belum bisa mendapatkan sertifikat yang menjadi agunan kreditnya yang seharusnya sertipikat yang merupakan barang agunan wajib diserahkan kepada debitur yang sudah lunas. Pokok bahasan dalam jurnal ini mendeskripsikan pertanggung jawaban bank terhadap Debitur KPR Lunas. Untuk membahasnya digunakan metode penelitian normatif, yakni menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis tentang pengaturan hukum dalam perlindungan hukum bagi Debitur KPR Lunas yang ada di BTN KC Palembang. Berdasarkan hasil penelitian pertanggung jawaban Bank sendiri mengacu pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan SE Direksi No 58 Tahun 2016 yang mana Bank dapat mengambil alih tanggung jawab penyelesaian dari developer/pengembang dengan syarat-syarat seperti pengembang/developer pailit atau tidak diketahui keberadaanya (raib). Saran dalam penulisan ini ialah seharusnya ada peraturan yang lebih jelas terinci terkait dengan kewajiban BANK untuk bertanggung jawab menyelesaian sertifikat debitur yang telah lunas sebagai suatu kewajiban BANK yang bersifat imperatif bukan fakultatif, demi menjamin kepastian dan keadilan debitur jika tidak ada maka dikhawatirkan akan merugikan Debitur karena harus menunggu goodwill dari perusahaan.
ASAS SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO DALAM REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI MASA PANDEMI COVID-19 Lefi Evti Handayani
Lex LATA Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2401

Abstract

Rehabilitasi penyalahguna narkotika di BNN Provinsi Sumsel umumnya dilaksanakan secara langsung. Di masa pandemi covid-19, masyarakat harus menjaga jarak dengan menghindari kerumunan. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagaimana asas Salus Populi Suprema Lex Esto. Permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini bagaimana penerapan asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam praktik rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel, serta bagaimana pemenuhan hak masyarakat dalam penerapan asas Salus Populi Suprema Lex Esto pada saat rehabilitasi. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan pelayanan publik, serta pendekatan cyber. Hasil penelitian ini menyimpulkan belum terpenuhinya asas Salus Populi Suprema Lex Esto terhadap rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel karena rehabilitasi dilakukan secara daring dan luring serta terkendala kurangnya kesadaran masyarakat. Kedepannya, BNN Provinsi Sumsel harus melakukan perbaikan fasilitas dan jaringan agar terpenuhinya asas Salus Populi Suprema Lex Esto untuk keselamatan masyarakat. Kata Kunci : Asas Salus Populi Lex Esto; Penyalahguna Narkotika; Pandemi Covid-19
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM YANG MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT: STUDI EKSEKUSI HAK ATAS TANAH Andre Yunialdi
Lex LATA Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2425

Abstract

Tesis ini berjudul tentang Pertimbangan Hukum Hakim Yang Mengabulkan Gugatan Penggugat: Studi Eksekusi Hak Atas Tanah. Yang menarik dalam pembahasan ini adalah mengenai Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang sudah dieksekusi, digugat oleh dr Meliza Zubir karena yang dieksekusi adalah salah satu nya tanah miliknya yang sudah bersertifikat, yang diperoleh dari jual beli pemilik surat atas nama PT. Amen Mulia sebelum perkara berlangsung dengan dasar Meliza Zubir bukanlah pihak dan serta sertifikat tanahnya tidak tercantum dalam amar putusan No. 172/Pdt.G/2015/PN.PLg Jo Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT PLG Jis Putusan Nomor 87K/PDT/2017 yang berarti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memiliki nilai eksekutorial putusan tersebut terhadap Meliza zubir karena tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara sebagai dasar eksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, kasus, konseptual, dan analisis. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) adapun faktor yang menyebabkan suatu putusan ini tidak dapat dieksekusi dikarenakan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas dan dinyatakan Non Eksecutable, 2) mengenai hambatan hukum yang di temukan dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah dalam perkara tersebut adalah adanya eror in persona atau kekeliruan antara PT Amen Mulia dengan Meliza Zubir yang mana terdapat kaburnya dasar gugatan serta alasan tuntutan yang diajukan penggugat misalnya mengenai batas-batas obyek yang tidak jelas.
POLITIK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENGATURAN DISPENSASI PERKAWINAN DI INDONESIA Novitalia Novitalia
Lex LATA Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2431

Abstract

Abstrak :Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran/pengecualian batas minimal usia pernikahan bagi Laki-laki maupun Perempuan yang berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Pengajuan Dispensasi kawin yang terus mengalami peningkatan dan menjadi permasalahan moral bagi bangsa Indonesia terkhusus umat Islam. Kategori umur perkawinan yang ditetapkan oleh perundang-undangan menjadi syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagai perkawinan yang sah secara administrasi kenegaraan, sedangkan dalam Hukum Islam syarat untuk melangsungkan pernikahan kategorinya yakni baligh. Dispensasi umur perkawinan menjadi politik hukum tersendiri di tengah masyarakat terutama bagi umat Islam, sehingga membutuhkan kepastian hukum lebih lanjut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan Dispensasi perkawinan yakni meliputi aspek yuridis (berdasarkan perundang-undangan dan norma yang berlaku) dan non yuridis (di luar aspek perundang-undangan). Politik hukum Islam menghendaki agar praktik hukum perkawinan  tetap diberikan kepada umat Islam, sedangkan politik hukum positif menghendaki adanya batasan minimal umur perkawinan. Pengaturan Dispenasi  perkawinan di masa mendatang membutuhkan peraturan baru dengan adanya pembaharuan Undang-Undang perkawinan agar mendapatkan kepastian hukum.Kata Kunci : Dispensasi perkawinan, Politik Hukum Islam, Kepastian hukum.Abstract : Marriage dispensation is a waiver/exception of the minimum age limit for marriage for men and women under the age of nineteen. This study is based on the increasing application for marriage dispensation, one of the moral problems for the Indonesian people especially of muslims. The age category of marriage determined by legislation is a requirement to carry out a marriage legally based on state administration, while in Islamic law the requirement to hold marriage is the condition of being baligh. Marriage age dispensation has become a separate legal policy in society, especially for Muslims, thus requiring further legal certainty. This is normative research. This study's results indicate that the religious court judges' basic considerations in providing marriage dispensations include juridical (applicabel of based legislation) and non-juridical (outside of legislation) aspects. The politics of Islamic law requires that the practice of marriage law is still given to Muslims. while the politics of positive law requires a minimum age limit for marriage. The regulation of marriage dispensation in the future requires new regulations in the new legislation of marriage in order to obtain legal certainty. Keywords: Marriage dispensation, Politic of Islamic Law, legal certainty.

Page 35 of 39 | Total Record : 384

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): MARET 2026 Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): JULI 2024 Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): Maret 2023 Volume 5 Nomor 3, November 2023 Volume 5 Nomor 2, Juli 2023 Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 Vol. 4 No. 3 (2022): November 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Juli 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Maret 2022 Volume 4 Nomor 3, November 2022 Volume 4 Nomor 2, Juli 2022 Volume 4 Nomor 1, Maret 2022 Vol. 3 No. 3 (2021): November 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Juli 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Maret 2021 Volume 3 Nomor 3, November 2021 Volume 3 Nomor 2, Juli 2021 Volume 3 Nomor 1, Maret 2021 Vol. 2 No. 3 (2020): November 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Maret 2020 Volume 2 Nomor 3, November 2020 Volume 2 Nomor 2, Juli 2020 Volume 2 Nomor 1, Maret 2020 Vol. 1 No. 3 (2019): November 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Juli 2019 Vol. 1 No. 1 (2019): Maret 2019 Volume 1 Nomor 3, November 2019 Volume 1 Nomor 2, Juli 2019 Volume 1 Nomor 1, Maret 2019 More Issue