cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mada Apriandi Zuhir
Contact Email
madazuhir@yahoo.com.sg
Phone
-
Journal Mail Official
lexlatamihunsri@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : -     EISSN : 26570343     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Arjuna Subject : -
Articles 384 Documents
 34   35   36   37   38 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN Silvia Ayuniar; Ridwan Ridwan
Lex LATA Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2460

Abstract

Abstrak : Kepemilikan Akta Kelahiran anak sebagai pengakuan negara atas identitas anak saat ini masih rendah karena sulitnya memenuhi persyaratan yaitu adanya Akta Nikah orang tua menurut UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perlu percepatan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran. Maka perlu menganalisis dan menjelaskan kebijakan tersebut dalam rangka percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi orang tua yang tidak memiliki akta nikah dan bagaimana sinkronisasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder, tersier. Hasil penelitian, bahwa dilakukannya percepatan kepemilikan akta kelahiran karena masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak, dengan ditetapkannya aturan SPTJM sebagai ganti syarat Akta Nikah maka dapat memberikan hak identitas dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dari sisi sinkronisasi hukum kebijakan tersebut sebagai upaya memberi kemudahan adminstrasi kependudukan. Sebagai rekomendasi diharapkan perlu mengsinkronkan aturan UU Administrasi Kependudukan dengan maksud yang diatur kedalam SPTJM.Kata Kunci: Akta Kelahiran, Catatan Sipil, Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran
PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DANA MARGIN NASABAH YANG DITERIMA SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI R Nugroho Panji Putro
Lex LATA Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2526

Abstract

Dalam penegakan hukum penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komiditi (PBK) mengalami kendala dari faktor budaya dan masyarakat. Dari faktor budaya, terdapat kelemahan budaya hukum Pialang Berjangka dan Wakil Pialang karena tidak mendampingi dan memberi edukasi kepada nasabah dalam melaksanakan pengisian formulir-formulir elektronik penerimaan nasabah khususnya formulir mengenai adanya risiko dan pernyataan nasabah untuk tidak memberitahukan password akun transaksi kepada pihak manapun termasuk ke Wakil Pialang kecuali telah diberi perintah secara tertulis. Dari faktor masyarakat, khususnya selaku nasabah, yang tidak bersikap waspada terhadap risiko, mempercayai janji-janji keuntungan maksimal, dan memberikan password akun dan mempercayakan transaksi PBK kepada Wakil Pialang, tanpa perintah tertulis, serta nasabah yang tidak melaporkan dugaan tindak pidana PBK ke pihak yang berwajib. Di masa mendatang, secara penal diperlukan kebijakan hukum pidana dengan pelaksanaan pemidanaan yang ditujukan kepada Wakil Pialang dan Pialang Berjangka sebagai korporasi. Secara non penal, Bappebti melaksanakan sosialisasi prosedur penerimaan nasabah secara elektronik, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi Wakil Pialang dan Pialang Berjangka yang menerima nasabah secara elektronik.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN Dian Saraswati; Putu Samawati
Lex LATA Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2533

Abstract

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 117/Pdt.G/2020/PN.PLG, Hakim kurang memberikan keadilan yang berimbang bagi bank mengingat sebagai kreditur telah mengalami kerugian akibat adanya tindakan wanprestasi dari debitur. Pembatalan akta perjanjian kredit juga memberi dampak bagi kinerja bank. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi bank yang akta perjanjian kreditnya dibatalkan oleh Pengadilan adalah dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPer. 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KASUS PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI INDONESIA Eko Raharjo; Dona Raisa Monica; Evina Dwi Maiyanti
Lex LATA Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2560

Abstract

Revenge Porn atau biasa dikenal Pornografi Balas Dendam merupakan sebuah tindak kejahatan yang mana dilakukan dengan membuat maupun mengeksploitasi foto atau video berbasis seksual atau pornografi tanpa seizin atau persetujuan pemilik foto atauvideo asusila tersebut sebagai bentuk balas dendam dengan tujuan memperlakukan serta menjatuhkan citra diri korban, yang mana biasanya pihak perempuanlah yang menjadi korban utama dalam kasus pornografi balas dendam ini. Maraknya kasus pornografi balas dendam di Indonesia menjadikan sebuah perhatian khusus kepada seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah semakin meningkatnya kasus pornografi balas dendam ini. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus pornografi balas dendam yaitu diantaranya seperti budaya patriarki yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia, kurangnya pemahaman gender dari kalangan penegak hukum, penanganan yang sering kali mengakibatkan boomerang pada korban sendiri, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM Helly Caturiwani
Lex LATA Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2595

Abstract

Abstrak : Tesis ini berjudul “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim”. Mengkaji permasalahan, pertama kriteria suatu pidana pencurian bisa dan tidak bisa diterapkan asas restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian, kedua Bagaimanakah pengaturan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ketiga Bagaimana seharusnya kebijakan hukum pidana tindak pidana pencurian jika dikaitkan dengan asas restorative justice  dimasa yang akan datang. Jenis penelitian ini menggunakangmetode hukum normatif. Darifhasil penelitian didapat kesimpulan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk perkara anak, sedangkan perkara pidana orang dewasa diterapkan melalui aturan sektoral yang dikeluarkan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, akan tetapi aturan tersebut masih belum maksimal serta terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan penerapannya. Kedepannya kebijakan hukum pidana haruslah dilakukan tahapan  formulasi  dalam  penyelesaian perkara pidanahsecara jelas,tegas dalam Peraturan Perundang - undangan, melalui Undang-Undang khusus keadilan restorasi. Kata Kunci : Keadilan Restorasi, Tindak Pidana Pencurian, Sistem Peradilan Pidana.  Abstract : This thesis is entitled "Application of Restorative Justice in Settlement of Cases of Theft Crimes at the Muara Enim District Attorney's Office". Examining the problem, firstly the criteria for a crime of theft can and cannot be applied to the principle of restorative justice in cases of theft crime, secondly, how is Restorative Justice regulated in the criminal justice system in Indonesia,third How should the criminal law policy on the crime of theft be related to the principle of restorative justice in the future. This type of research uses normative legal methods. From the results of the study it was concluded that restorative justice has been implemented through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System for child cases, while adult criminal cases are implemented through sectoral regulations issued by the Police, Prosecutor's Office and the Supreme Court, but these rules still not optimal and there are differences in the implementation and implementation.In the future, criminal law policies must be carried out through the formulation stage in the settlement of criminal cases clearly and firmly in statutory regulations, through special laws restorative justice. Keywords: Restoration Justice, Criminal Justice System, Theft Crime
IMPLIKASI HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG MEMILIH PERUMDA ATAU PERSERODA SEBAGAI BENTUK BUMD Silviani Margaretha; Joni Emirzon; Ridwan Ridwan
Lex LATA Vol. 6 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2618

Abstract

Government efforts that will hand over the management of water resources to State-Owned Enterprises (SOEs) / or through Regional Owned Enterprises (BUMD), must be followed by institutional and capital strengthening. While in this study, it will focus on PDAM Tirta Musi Palembang. In a legal perspective, in order to improve the quality of services, professional organizations, integrity and competitive organizations are needed so that with the issuance of Law No. 23 of 2014 on Regional Government above, opening opportunities to be reviewed and adjusted the status of regional companies' legal entities for the context of PDAM Tirta Musi Palembang City is expected to have an impact on improving the quality of services and professionalism of BUMD engaged in drinking water supply. In addition, through changes in the status of legal entities, it is hoped that the problems that have been faced by BUMD in general can be minimized such as weak efficiency, independence and supervision so that they can become competitive professional corporations. The research method used is normative research, namely literature research by examining library materials related to the problem being studied. To discuss the first problem in use Authority Theory, Legal Responsibility Theory, and Legal Entity Theory. The results of this study show that Perumda was considered more effectiveis for PDAM Tirta Musi Palembang because PDAM Tirta Musi Palembang is only owned by one ownership and engaged in business that concerns the lives of many people, namely in the management of drinking water and / or clean water for the people in the city of Palembang
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MENGENAI POLITIK MELALUI MEDIA SOSIAL Firganefi Firganefi; Annisa Diska Nabila
Lex LATA Vol. 6 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2624

Abstract

Abstrak Politik menjadi salah satu konten yang paling banyak mengandung berita bohong (hoax). Berita tersebut tidak jarang diangkat untuk kepentingan tertentu dengan cara menghasut dan mengajak membenci suatu kalangan. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong mengenai politik melalui media sosial dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita hoax mengenai politik melalui media sosial. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan penanggulangan tindak pidana penyebaran berita hoax mengenai politik melalui media sosial diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia yakni KUHP dan Undang-Undang di Luar KUHP. Dalam implementasinya terdapat hambatan dari faktor substansi, faktor aparat penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana. Upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana berita bohong mengenai politik melalui media sosial membutuhkan kesadaran dari semua pihak sehingga dengan demikian berita khususnya mengenai politik di Indonesia tidak terdapat unsur negatif.Kata kunci: Penegakan Hukum; Hoax; Politik; Media Sosial AbstractPolitics is one of the contents that contains the most fake news (hoax). The news is not infrequently brought up for certain interests by inciting and inviting hatred among certain groups. Based on these problems, this study aims to discuss how to enforce criminal law against the spread of fake news about politics through social media and what are the obstacles in enforcing criminal law against the spread of hoax news about politics through social media. This research method is normative law with literature study. The results of the study show that tackling the criminal act of spreading hoax news about politics through social media is regulated in positive law in Indonesia, namely the Criminal Code and Laws outside the Criminal Code. In its implementation, there are obstacles from substance factors, law enforcement officials, and facilities and infrastructure factors. Law enforcement efforts in tackling criminal acts of fake news about politics through social media require awareness from all parties so that news, especially about politics in Indonesia, does not contain negative elements.Keywords: Law Enforcement; Hoax; Politics; Social Media
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA NON LITIGASI Icha Shintya; Suci Flambonita
Lex LATA Vol. 6 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2800

Abstract

ABSTRAK : Proses penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Diperlukan pengaturan khusus mengenai penyelesian sengketa non litigasi yang dilakukan oleh Jaksa pengacara negara untuk menjadi tolak ukur dalam keberhasilan penyelesaian sengketa tersebut dengan mengacu dalam pengeturan mengenai kejaksaan di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penulisan penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penerapan upaya sengketa non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir serta menggagas idealnya upaya penyelesian sengketa non litigasi oleh Kejaksaan Negeri dimasa yang akan datang. Metode penelitian penulisan ini termasuk tipe penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundng-Undangan, pendekatan kasus dan pendekatan futuristik. Hasil penelitian ini diketahui Pengaturan kewenangan kejaksaan secara abstracto penyelesaian sengketa non litigasi dalam melakukan mediasi di Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir yakni memiliki unsur keadilan para pihak dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia meskipun secara khusus belum mengatur mengenai mediasi. Selain itu untuk meningkatkan profesionalisme Jaksa Pengacara Negara melalui berbagai metode antara lain; mengikutkan Jaksa Pengacara Negara pendidikan tehnis DATUN; mewajibkan para jaksa untuk menghadiri sidang perkara perdata dan Tata Usaha negara di Pengadilan Negeri sehingga mengetahui dan memahami prosedur dan tata cara beracara Perdata dan TUN di Pengadilan bukan hanya memahami beracara Pidana di Pengadilan; mempelajari tehnik-tehnik bernegosiasi dan terampil membuat legal opinion. Kata Kunci : Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara, Sengketa ABSTRACT : The process of resolving disputes through non-litigation is not something new in the nation's cultural values and is cooperative in solving problems. Special arrangements are needed regarding the resolution of non-litigation disputes carried out by state prosecutors to become a benchmark in the success of the settlement of these disputes with reference to the arrangements regarding the Attorney stipulated in Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney of the Republic of Indonesia. This study aims to identify and analyze the implementation of non-litigation dispute efforts by State Prosecutors at the Penukal Abab Lematang Ilir District and to initiate ideal efforts in resolving non-litigation disputes by State Prosecutors in the future. This is normative research with statutory, case and futuristic approaches. The results of this study showed that the arrangement of the prosecutor's authority in abstracto non-litigation dispute resolution in conducting mediation at the District Attorney of Penukal Abab Lematang Ilir fulfilled the elements of justice for all parties guided by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 2004 concerning the Attorney of the Republic of Indonesia, although it does not specifically regulate mediation. In addition, in increasing the professionalism of State Prosecutors, the following methods can be carried out: enrolling them in civil and state administrative technical education, requiring them to obtain a special certificate for mediation prosecutors and to learn negotiation techniques, and be skillful in making legal opinions.   Key words: Authority, State Prosecutor, Dispute
IMPLEMENTASI VISUM ET REPERTUM UNTUK PENYELESAIAN TINDAK PENGANIAYAAN NOMOR 814/PID.B/2022/PN.TJK Taufik Riyadi
Lex LATA Vol. 6 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2822

Abstract

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam penyidikan tindak pidana diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 adalah Keterangan Ahli dalam bentuk tertulis, dalam hal ini adalah Visum et Repertum. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Visum et Repertum dibuktikan kekuatannya sebagai alat bukti tindak pidana penganiayaan dan bagaimanakah pembuktian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan Visum et Repertum yang memiliki perbedaan dengan keterangan terdakwa (Studi Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk). Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa Visum et Repertum sangat berguna dan bermanfaat untuk memperkuat pembuktian tindak pidana penganiayaan dan apabila terdapat perbedaan dengan keterangan terdakwa, keterangan dari terdakwa dapat ditolak jika hakim mengetahui bahwa itu adalah keterangan palsu atau tidak sesuai dengan alat bukti lainnya.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DI KABUPATEN BANYUASIN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Etika Yuniar; Meria Utama; Nashriana Nashriana
Lex LATA Vol. 6 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2826

Abstract

Abstrak: Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sejak lahir manusia membutuhkan tanah untuk berbagai kebutuhan baik untuk keperluan tempat tinggal, usaha pertanian, kegiatan sosial dan lain-lain. Keadaan yang demikian mengakibatkan banyaknya kejahatan maupun pelanggaran terhadap penguasaan tanah. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Unit 3 Subdit II Ditreskrimum Polda Sumsel terkait tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin berdasarkan UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 di Kabupaten Banyuasin dan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Dari hasil penelitian bahwa penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Kabupaten Banyuasin sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 tidak menimbulkan efek jera, sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum agar lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.  Kata Kunci: Penegakan hukum;Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin

Page 36 of 39 | Total Record : 384

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): MARET 2026 Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): JULI 2024 Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): Maret 2023 Volume 5 Nomor 3, November 2023 Volume 5 Nomor 2, Juli 2023 Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 Vol. 4 No. 3 (2022): November 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Juli 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Maret 2022 Volume 4 Nomor 3, November 2022 Volume 4 Nomor 2, Juli 2022 Volume 4 Nomor 1, Maret 2022 Vol. 3 No. 3 (2021): November 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Juli 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Maret 2021 Volume 3 Nomor 3, November 2021 Volume 3 Nomor 2, Juli 2021 Volume 3 Nomor 1, Maret 2021 Vol. 2 No. 3 (2020): November 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Maret 2020 Volume 2 Nomor 3, November 2020 Volume 2 Nomor 2, Juli 2020 Volume 2 Nomor 1, Maret 2020 Vol. 1 No. 3 (2019): November 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Juli 2019 Vol. 1 No. 1 (2019): Maret 2019 Volume 1 Nomor 3, November 2019 Volume 1 Nomor 2, Juli 2019 Volume 1 Nomor 1, Maret 2019 More Issue