cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mada Apriandi Zuhir
Contact Email
madazuhir@yahoo.com.sg
Phone
-
Journal Mail Official
lexlatamihunsri@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : -     EISSN : 26570343     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Arjuna Subject : -
Articles 384 Documents
 35   36   37   38   39 
ARBITRASE SEBAGAI PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM Ahmad Widad Muntazhor
Lex LATA Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3704

Abstract

AbstrakPerguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) adalah konsep perguruan tinggi baru di Indonesia. Dengan status badan hukum, PTNBH dikatakan sebagai subjek hukum yang cakap dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terlibat dalam sengketa. Peneliti menyadari potensi sengketa yang akan dihadapi PTNBH, salah satunya adalah sengketa konstruksi. Sebab, salah satu aspek kemajuan perguruan tinggi adalah sarana. Arbitrase merupakan pilihan penyelesaian sengketa perdata yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan dengan metode normatif, PTNBH dapat terlibat dan mengikatkan diri terhadap sebuah perjanjian arbitrase, ini dimungkinkan karena status PTNBH yang merupakan badan hukum secara mandiri sehingga dapat melakukan perbuatan hukum secara leluasa sebagai subjek hukum. Sebagai pilihan penyelesaian sengketa, arbitrase memiliki beragam keunggulan, mulai dari waktu penyelesaian sengketa yang singkat, biaya yang terukur, pelaksanaan penyelesaian sengketa secara tertutup dan keunggulan lain dibanding penyelesaian sengketa di pengadilan negeri.Kata Kunci: Arbitrase, Sengketa, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan HukumAbstractLegal Entity-State University (PTNBH) is a new university concept in Indonesia. With a legal entity status, PTNBH is said to be a legal subject capable of carrying out its duties and responsibilities, so it does not rule out the possibility of being involved in a dispute. Researchers are aware of the potential disputes which PTNBH will face, one of which is a Construction dispute. Considering, one of the aspects of the advancement of a university is facilities. Arbitration is a civil dispute resolution option that is based on an arbitration agreement made in writing by the parties to the dispute. Based on a normative method research which was found by the Author, PTNBH may be involved and bind itself to an arbitration agreement, this is possible because of PTNBH's status as an independent legal entity so that it may carry out legal actions freely as a legal subject. As a dispute resolution option, arbitration has various advantages, starting from the short duration of dispute settlement, measurable costs, implementation of closed dispute resolution and other advantages compared to dispute resolution in a district court.Keywords: Arbitration, Dispute, Legal Entity-State University
TANGGUNG JAWAB HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS PENJUALAN HARTA DEBITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Anita Dian Yustisia
Lex LATA Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3767

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seharusnya menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan utang antara debitor dan kreditor. Selama periode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor separatis harus menangguhkan hak eksekusinya. Adanya itikad buruk kreditor separatis yang menjual harta debitor dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan menimbulkan berbagai dampak dalam upaya pembayaran utang. Penulisan penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab hukum kreditor separatis atas harta debitor dalam PKPU yang dijual tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus. Metode penelitian penulisan ini termasuk tipe penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini diketahui penjualan harta debitor dalam PKPU oleh kreditor separatis tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus tergolong dalam perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan tersebut batal demi hukum dan kreditor separatis harus membayar ganti rugi. Dengan demikian, pengaturan mengenai tanggung jawab serta sanksi bagi kreditor separatis yang beritikad buruk pada masa penangguhan PKPU dipandang perlu untuk dirancangkan lebih lanjut demi terwujudnya rencana perdamaian dan terciptanya keamanan dan kesejahteraan bagi para kreditor dalam PKPU.
THE AUTHORITY OF THE VICE PRESIDENT IN THE PRESIDENTIAL SYSTEM AFTER THE FOURTH AMENDMENT Mega Apriana Manalu
Lex LATA Vol. 8 No. 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v8i1.4057

Abstract

Implementation of the role and position of the vice President in the constitutional system of the Republic of Indonesia in carrying out his duties, both before and after the amendment to the 1945 Constitution, has not yet received clarity. This research is to find out and explain the regulation of the authority of the vice President in Indonesia, the relationship between the authority of the vice President and other state institutions in Indonesia, regulations regarding the authority of the vice President in the future. This research method is a normative legal method with a statutory approach, a historical approach, a comparative approach, a futuristic approach. The results in this research are; 1). The authority of the vice President in Indonesia in carrying out his duties does not yet have a firm and clear material basis. 2). The relationship between the vice President and other state institutions constitutionally does not have express authority. 3). The authority of the vice President in the future is by carrying out the legal construction of the vice President's authority, the division of duties and authority which is fully organized in the Indonesian government system with an integrated and
PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYEBER CRIME) : HARMONISASI REVISI UNDANG-UNDANG ITE DAN KUHP Martini Idris; Meirina Nurlani; Serlika Aprita
Lex LATA Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.4266

Abstract

Abstrak Cyber crime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi melalui internet. Fenomena cyber crime di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya, sampai pada masyarakat yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena cyber crime. Misalnya, aparat penegak hukum, akademisi khususnya akademisi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang berfokus pada kajian berdasarkan pada doktrin yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.  Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan dalam upaya penegakan hukumnya, sanksi yang dikenakan masih ringan. Padahal beberapa kasus mengakibatkan kerugian yang besar sehingga tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Kendala dalam penegakan hukum terhadap cyber crime antara lain karena kurangnya fasilitas dan sarana, minimnya kemampuan penegak hukum, dan tidak ada unit khusus yang menangani kasus cyber crime. Sehubungan dengan itu, rancangan konsep KUHP yang baru telah dilaksanakan untuk melihat kebijakan hukum ke depan dalam memberantas dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya dan revisi UU ITE diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap cyber crime di Indonesia.Kata Kunci: Hukum Pidana ; Kejahatan ; Cyber Crime   Abstract. Cyber crime is a crime committed using information technology, namely by using the internet.   The phenomenon of cyber crime in Indonesia is a topic of discussion that always attracts public interest. From society in general, to people who are directly related to the phenomenon of cyber crime. For example, law enforcement officers, academics, especially legal academics. The research method used in this research is normative law because the focus of the study is based on doctrine through analysis of legal rules found in statutory regulations or in various court decisions using primary, secondary and tertiary research materials.  The research results that can be used as conclusions in this research still contain several shortcomings in law enforcement efforts, in fact the sanctions imposed when using the Criminal Code are indeed light. In fact, some cases that occur result in large losses that are not commensurate with the consequences. Obstacles in law enforcement against cyber crime include, among other things, a lack of facilities and means, a lack of law enforcement capacity, and the absence of a special unit that handles cyber crime cases. In this regard, a draft concept of the new Criminal Code has been implemented to look at future legal policies in eradicating and enforcing laws relating to cyber crime and revision of the ITE Law is needed to optimize law enforcement against cyber crime in Indonesia.Keywords: Criminal Law ; Crime ; Cyber Crime

Page 39 of 39 | Total Record : 384

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): MARET 2026 Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): JULI 2024 Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): Maret 2023 Volume 5 Nomor 3, November 2023 Volume 5 Nomor 2, Juli 2023 Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 Vol. 4 No. 3 (2022): November 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Juli 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Maret 2022 Volume 4 Nomor 3, November 2022 Volume 4 Nomor 2, Juli 2022 Volume 4 Nomor 1, Maret 2022 Vol. 3 No. 3 (2021): November 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Juli 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Maret 2021 Volume 3 Nomor 3, November 2021 Volume 3 Nomor 2, Juli 2021 Volume 3 Nomor 1, Maret 2021 Vol. 2 No. 3 (2020): November 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Maret 2020 Volume 2 Nomor 3, November 2020 Volume 2 Nomor 2, Juli 2020 Volume 2 Nomor 1, Maret 2020 Vol. 1 No. 3 (2019): November 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Juli 2019 Vol. 1 No. 1 (2019): Maret 2019 Volume 1 Nomor 3, November 2019 Volume 1 Nomor 2, Juli 2019 Volume 1 Nomor 1, Maret 2019 More Issue