cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
nurbaedah
Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 23017295     EISSN : 26572494     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal MIZAN terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember dimaksudkan sebagai sarana publikasi karya ilmiah para pakar, peneliti dan ahli dalam bidang yang terkait dengan masalah ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum" : 15 Documents clear
PELAKSANAAN SENGKETA GUGATAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI ( STUDY KASUS PERKARA NOMOR: 1113/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr ) Susilo Raga, Dimas Hendrawan; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7613

Abstract

Penulisan ini mengkaji pelaksanaan sengketa gugatan waris di pengadilan agama kabupaten kediri (studi kasus perkara nomor:1113/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr ). Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk menganalisis bagaimana jalannya pelaksanan pada sengketa gugatan waris beserta hambatan apa saja yang di alami saat terjadinya proses sengketa waris di pengadilan agama kabupaten Kediri. Karena dalam proses persidangan akan menghasilkan putusan/penetapan yang dapat mengakomodir keinginan penggugat/pemohon,yang harus dllaksanakan pihak-pihak dalam perkara yang di ajukan ke pengadilan. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan sengketa gugatan waris di Pengadilan Agama memperlihatkan tantangan yang signifikan. Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas proses penyelesaian sengketa antara lain ketidaksepahaman antara pihak-pihak yang bersengketa, kompleksitas hukum waris, dan kekurangan sumber daya manusia serta sarana prasarana di Pengadilan Agama. Selain itu, pendekatan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa perlu lebih dipromosikan dan diterapkan secara luas dalam penyelesaian sengketa waris. Hal ini dapat mengurangi beban kerja Pengadilan Agama dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DI PENGADILAN NEGERI KEDIRI Rofi'an, Moh; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7620

Abstract

Penelitian ini membahas terkait gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan dan tata cara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri. Hal ini dimaksudkan untuk (1) menganalisis pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri dan untuk (2) menganalisis hambatan tentang pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Perma no 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kediri masih memiliki banyak kendala dalam Penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada namun masih ditemukannya hambatan dan dalam praktiknya di lapangan, hal ini bisa dilihat dimana masih banyak nya problem yang berasal dari internal dan eksternal pengadilan Negeri Kediri. Pengadilan diharapkan agar dapat memberikan informasi yang disampaikan dengan cara lebih menggiatkan lagi sosialisasi mengenai Perma no 4 tahun 2019 ini, karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Perma ini, hal ini diharapkan agar untuk mempermudah para pencari keadilan dalam menyelesaikan Perkaranya di Pengadilan.
KAJIAN TENTANG UNDANG-UNDANG DESA NO. 3 TAHUN 2024 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMANDIRIAN DAN PEMERINTAHAN DESA Zuliyah, Siti; Megawati, Megawati
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6693

Abstract

Secara garis besar tujuan penelitian ini, pertama, ingin mengetahui tantangan yang dihadapi pemerintahan desa dalam pelaksanaan Undang-undang Desa No. 3 Tahun 2024. Kedua, mengkaji dampak Undang-undang Desa No. 3 Tahun 2024 terhadap kemandirian pemerintahan desa Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, untuk mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 guna menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kemandirian pemerintahan desa. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024, yaitu adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan dan potensi penyalahgunaan wewenang ditingkat lokal, oleh karena itu diperlukan pelatihan, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Sedangkan dampak dampak Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 terhadap kemandirian pemerintahan desa, antara lain : (1) Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa, (2) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, (3) kemandirian ekonomi dan (4) peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA (Studi Kasus Pada Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupat Sulistyo, Gagot; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7614

Abstract

Salah satu aktifitas pemerintah dalam upaya mendukung fungsi-fungsinya adalah melakukan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Akan tetapi pelaksanaan PBJ hingga saat ini masih banyak ditemui kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaksananya. Di Tahun 2023 Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, ditahan pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk, disebabkan Ia mengambil alih kegiatan pengadaan bangunan serta tidak melibatkan pelaksana kegitan dalam proses PBJ sehingga ditemukan adanya kecurangan dalam laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan PBJ di Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk apakah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta faktor timbulnya pelanggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada sektor desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PBJ di Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta faktor timbulnya pelanggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada sektor desa dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.
EFEKTIVITAS PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU MANUSIA SUKU LAUT DI KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jannah, Syarifah Mifthahul; Nurlaily, Nurlaily; Situmeang, Ampuan
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7052

Abstract

One of the government programs, namely the Uninhabitable House Program (RTLH), aims to improve the standard of living of underprivileged communities, such as the Suku Laut community in Lingga Regency, Riau Islands Province. The purpose of this study is to determine the extent to which the RTLH program has been implemented and how it impacts the welfare of the Suku Laut community. By using semi-structured interview techniques, document analysis, and observation, an empirical legal research methodology is used. The research employs an empirical legal research method, utilizing semi-structured interviews, observations, and document studies as techniques. The findings indicate that the RTLH program has contributed to improvements in housing conditions, health, and access to basic facilities. However, challenges were identified in program implementation, such as uneven aid distribution and logistical issues that affect overall program effectiveness. Therefore, it is recommended that improvements be made in planning, transparency, and periodic evaluation to ensure that the program's benefits are comprehensively and sustainably experienced by the community.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum More Issue