cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
nurbaedah
Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 23017295     EISSN : 26572494     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal MIZAN terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember dimaksudkan sebagai sarana publikasi karya ilmiah para pakar, peneliti dan ahli dalam bidang yang terkait dengan masalah ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 232 Documents
 11   12   13   14   15 
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TRENGGALEK (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek) Suparman Suparman; Nurbaedah Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3231

Abstract

Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019 harus melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut yang akan menjadi obyek penelitian ini. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019 dan kendala apa saja yang dihadapi maka perlu diadakan penelitian tentang implementasi Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Trenggalek serta mengetahui kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Pendaftaran tanah dilaksanakan secara sistematis lebih diutamakan karena melalui cara ini akan lebih dipercepat untuk perolehan datanya mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar dibandingkan melalui pendaftaran tanah secara seporadik. pelaksanaan Pendafataran tanah melalui kegiatan PTSL di Kabupaten Trenggalek dapat memberikan manfaat kepada masyarakat peserta kegiatan tersebut, karena biaya lebih murah, waktu pelaksanaan lebih cepat, dan tidak memerlukan persyaratan yang memberatkan bagi peserta., dan Sertipikat hak Atas tanah hasil kegiatan PTSL tersebut dapat dijadikan sebagai penyesuaian data untuk Pajak Bumi dan Bangunana (PBB) dalam penarikan pajak terbaru.
RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM KELUARGA (Studi di Pengadilan Negeri Kota Kediri) Abdurrahman Al Akhdloriy
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3227

Abstract

Restorative justice merupakan konsep keadilan yang bertujuan untuk penyembuhan, pembelajaran moral, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses pemulihan keadilan bagi kedua pihak yang berperkara. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selama ini dianggap sebagai perbuatan kekerasan di area pribadi antara keluarga, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan itu bersifat pribadi dan rahasia atau aib rumah tangga yang tidak pantas diangkat ke permukaan atau diketahui pihak lain, padahal segala tindak kekerasan dalam rumah tangga diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 22 september 2004 menyebutkan dalam konsiderannya bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia. Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: (1) Apakah perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diterapkan penyelesaian secara restorative justice di Pengadilan Negri Kediri? (2)Bagaimana mekanisme penerapan restorative justice di Pengadilan Negri Kediri? Hasil penelitian yaitu (1) Bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diterapkan penyelesaian secara restorative justice mengingat dalam undang-undang no 23 tahun 2004 pasal 45 ayat 2 dan pasal 44 ayat 4 berupa delik aduan yang kapanpun bisa dicabut laporannya oleh pihak yang berperkara ditambah peraturan tentang mediasi yang tertuang dalam perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi bisa digunakan ketika proses peradilan (2) Pada mekanisme penerapannya, Pengadilan menyediakan dua ruangan kaukus untuk para pihak mengutarakan keluhan dalam perkaranya, dari sini maka akan mencari solusi terbaik bagaimana kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa berujung pada perdamaian mengingat beberapa prinsip dalam restorative justice yaitu para pihak yang berperkara harus aktif menyuarakan dan mengutarakan pendapatnya bukan hanya sebagai penonton di dalam peroses persidangan
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK HANDPHONE (Studi di Polsek Kampak Polres Trenggalek) Sukirno Sukirno
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aparatur penegak hukum Kepolisian Sektor Kampak Polres Trenggalek, melakukan pengungkapan terhadap pelaku penipuan melalui media elektronik dan bagaimana upaya pencegahan praktik penipuan yang dilakukan oleh pelaku, penelitian ini merupakan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti langsung kelapangan. Dengan meneliti langsung kita akan mendapatkan data yang nyata dan factual apa yang terjadi dilapangan mengenai pemidanaan terhadap pelaku penipuan melalui media eletronik handphone, Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan jenis penelitian berdasarkan empiris maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara atau studi lapangan dan dari data yang didapat kemudian dianalisis sebagai data penunjang dalam penulisan hukum ini, penelitian ini juga mengakaji tetang penerapan pasal terhadap pelaku penipuan melalui media eletronik hanphone dan dalam kesimpulan bahwa upaya pemidanaan dan pengungkapan terhadap pelaku penipuan melalui media elektronik handphone yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Kampak Polres Trenggalek sudah sesuai prosedur dan pemidanaan terhadap pelaku dalam putusan sidang dinyatakan bersalah. Kepolisan sebagai penegak hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, supaya menekan angka kejahatan maupun perbuatan curang yang dilakukan melalui media eletronik handphone dan dunia maya maka meningkatkan penyuluhan pencegahan terhadap masyarakat sebagai pengguna telefon dan juga meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku sehingga membuat efek jera para pelaku.
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELANGGAR TILANG DITINJAU DARI PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi di Kepolisian Resor Tulungagung) Clarabel Audia Adining
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3228

Abstract

Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah penerapan diversi terhadap anak pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apakah terdapat keselarasan antara konsep diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan wawancara memberikan hasil sebagai berikut: Bahwa penerapan diversi terhadap pelaku tilang anak tidak dilaksanakan di bidang Kepolisian Resort Tulungagung dikarenakan demi penegakan hukum dan untuk mengurangi angka pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas. Sedangkan, penerapan diversi diwilayah kerja Pengadilan Negeri Tulungagung tidak dilakukan pengembalian berkas maupun penerapan diversi, melainkan melanjutkan sidang dengan asas sifat cepat, dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penerapannya memberikan sanksi denda. Kendala untuk melakukan diversi terhadap pelaku tilang anak dikarenakan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hal ini memberikan dampak tidak adanya keselarasan (disharmoni) antara ketentuan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketidak selarasan (disharmoni) ini, dalam ilmu perundang-undangan disebut sebagai Disharmoni Horisontal, yaitu ketidak selarasan peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas anak yang tidak bisa dilakukan ditingkat pengadilan seharusnya berkas perkaranya dikembalikan kepada tingkat kepolisian untuk dilakukan diversi. Penerapan diversi di tingkat kepolisian yang paling ideal adalah dilakukannya pelatihan kerja atau penyerahan kembali kepada orangtua atau wali pelaku
PERANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BAGI KARYAWAN (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kediri) Sutrisno Sutrisno
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3239

Abstract

Pekerja dalam melakukan hubungan kerja sering diabaikan terkait perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh. BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan sosial sangat erat kaitannya dengan para pekerja maupun pihak pemberi kerja ataupun korporasi, hal ini terlihat dalam hubungan yang berkaitan dengan pembayaran premi yang nantinya akan dibayarkan pihak korporasi untuk menjamin pekerjanya agar mendapatkan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1)Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja; (2) Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja hingga mengakibatkan meninggal dunia atau cacat fisik, baik itu didalam dan diluar jam kerja. Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif. Sumber data yang digunakan diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dari kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Kediri. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa : (1) Bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja adalah berupa, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian santunan, program kembali bekerja, kegiatan promotif dan preventif, rehabilitasi berupa alat bantu, dan beasiswa pendidikan kepada anak peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya mengenai klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat diproses saat adanya pihak yang mengajukan untuk mencairkan dana berdasarkan keadaan yang dialami sesuai dengan program yang dijamin oleh perusahaan akan tetapi dalam hal perolehan santunan, pekerja harus mengurus sendiri dan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan pemberi kerja mampu meringankan beban pekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya bersama keluarganya. (2) Tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan didalam jam kerja dibuktikan dengan waktu terjadinya kecelakaan yaitu pada saat jam kerja sehingga jelas disebut sebagai kecelakaan kerja. Kecelakaan diluar jam kerja dibuktikan dengan waktu dan tempat terjadinya kecelakaan yaitu saat berangkat dan pulang jam kerja, dan letak kecelakaan terjadi harus berada pada jalan yang dilalui antara rumah dengan tempat kerja atau sebaliknya
SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT (SDT) IN THE WTO AGREEMENTS: A RULE-BASED APPROACH Maulia Martwenty Ine
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3488

Abstract

Members of the World Trade Organization (WTO) hold varying opinions regarding the status of developing countries as WTO members and Special and Differential Treatment (SDT), which reflects various perspectives on what constitutes fair treatment in the WTO. These discrepancies have now became more noticeable, which presents a problem for the organization. The definition of a developing country member, graduation, the efficacy of SDT, and technical support and capacity building have all been complicated topics explored in SDT discussions. Some of the WTO develop country members have suggested modifying the definition of developing country in regard to the Special and Differential Treatment (SDT) in the WTO agreements using a political and economic perspective. As the forum for negotiating agreements aimed at reducing barriers to international trade and ensuring a level playing field for all, the World Trade Organization (WTO) must be able to contribute to economic growth and development regardless of a country member's constitutional or socioeconomic structure, as well as foster peaceful cooperation among nations. The initiative of these members must, of course, be supported by the WTO, which role as the guarantor of the multilateral trading system, and as a bulwark against all forms of protectionism, while recognizing the developmental needs, as well as, the full WTO rights and obligations of members. The WTO can also, among other things, encourage all WTO members participating in plurilateral and multilateral initiatives to take a new approach to SDT in ongoing and future negotiations. Affirming that disputes concerning treaties, like other international disputes, should be settled by peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law. By reviewing all laws and regulations that are connected to the status of developing countries as WTO members and Special and Differential Treatment (SDT), the author employs a "rule-based approach" in this article as set forth in article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, to analyze and respond to the question of what constitutes a member from a developing country as a beneficiary of SDT in order to achieve the goal of the World Trade Organization (WTO) which primary purpose is to open trade for the benefit of all
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Sandi Yoga Pradana; Nurbaedah Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3841

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang tinjaun yuridis perlindungan anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan bagaimana kesesuian putusan pemidanaan dalam perkara Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian ini mengunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA, dimana terbagi dalam 2 (dua) bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 66. Perlindungan hukum yang bersifat represif terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual secara represif meliputi perlindungan hukum sebelum Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU, perlindungan hukum setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU, perlindungan hukum setelah JPU membuat surat pelimpahan perkara ke Pengadilan, dan perlindungan hukum setelah Hakim Pengadilan memutus perkara. Selain itu penjatuhan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor:11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Slg berupa penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta menjalani latihan kerja selama 4 bulan di Rumah Perlindungan Sosial di Sampang tidak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA. Majelis Hakim telah mengesampingkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Sampang sehingga asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terimplemtasikan secara nyata dalam memberikan penjatuhan pemidanaan kepada Anak YAP.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM IMPLEMENTASI REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn) Huzaimah Al-Anshori; Mariana Febriana
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3622

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika dan menganalis pertimbangan hakim dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan narkotika, penelitian ini menggunakan penelitian normatif (yuridis normatif), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Adapun hasil penelitian yang pertama Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan Penyalahgunaan Narkotika harus adil, sanksi yang telah dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkotika berbeda-beda karena majelis hakim menerapkan undang-undang (yuridis) atau berdasarkan yurisprudensi maupun kesesuaian pasal dalam rangka untuk kepastian hukum, tetapi ada hakim yang menerapkan dan memperhatiakan dari sisi keadilan (filosofis) dan nilai kemanfaatan (sosiologis). Pada putusan nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn, putusan hakim yang di berikan kepada Rano Karno cukup ringan dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN di Kab. Delai Serdang Medan, Sedangkan pada Putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn dengan kasus yang sama seorang terdakwa yang bernama Metro Dodi Pgl. Dodi Bin Kadir dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 bulan tanpa ada kesempatan untuk rehabilitasi. Kedua Pertimbangan hakim dalam melakukan upaya penagulangan kejahatan narkotika adalah berdasarkan nilai filosofis (keadilan) dan nilai sosiologis (kemanfaatan) yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku yang telah melakukan tindak penyalahgunaan narkotika, pertimbangan hakim pada putusan perkara No. 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika) hukuman yang diberikan kepada Rano Karno dan Metro Dodi Pgl. Dodi Bin Kadir sangatlah efektif karena memperhatikan nilai nilai keadilan dan kemanfaatan
STUDI KASUS PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA Winda Fitri; Jessca Jessca; Angterina Angterina; Hendryani Hendryani; Stephanie Tania; Jeshlyn Jeshlyn
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3727

Abstract

Dalam lingkungan masyarakat harta dan benda yang dimiliki oleh seseorang yang dimana apabila adanya seseorang meninggal sering menjadi salah satu pembahasan dan pembahasan tersebut biasanya tidak jauh dari bagaimana pembagian dari warisan tersebut. warisan merupakan sekumpulan harta yang ditinggalkan dari seseorang yang telah almarhum (pewaris) yang harta tersebut akan diberikan kepada keturunanya pihak yang memiliki hubungan darah atau yang bersangkutan dan dianggap berhak untuk mewarisi hartanya (ahli waris) dan Harta waris yang diberikan biasanya dapat berupa aset bergerak berupa tabungan, kendaraan, surat berharga dan aset tidak bergerak berupa bangunan, tanah. Hukum Waris merupakan hukum yang memberikan ketentuan bahwa siapa yang layak dan berhak untuk menjadi ahli warisnya dan seberapa besar bagian yang didapatkannya oleh masing-masing ahli warisnya dari sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris (tirkah). Pada artikel ini membahas mengenai bagaimana kompetensi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peradilan Agama dalam menangani Waris dan Bagaimana tindakan konkret Hukum Acara Peradilan Agama dalam menangani kasus tersebut. penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam artikel ini. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konkret mengenai pembagian waris dengan kasus nyata yang pernah terjadi di masyarakat.
LAW ENFORCEMENT TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN PENGGUGAT DALAM MEMBUKTIKAN ALASAN GUGAT CERAI (Studi Kasus Nomor Putusan: 1947/Pdt.G/2022/PA.Btm) Winda Fitri; Winco Librawenson; Winky Librawinson; Jeniffer Angelia Ong; Christine Natalia
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3759

Abstract

Marriage is a common event in the world community and in Indonesia. Every marriage is certainly expected to run smoothly until the end of life and has the goal of building a family or household that is sakinah, mawaddah, and rahmah. However, that does not guarantee that there will be no divorce in a country, especially Indonesia. Divorce is considered to be the final solution for families or households that can no longer build a harmonious atmosphere. Divorce can be filed by both husband and wife, the wife who files for divorce is known as a contested divorce and while the lawsuit from the husband is known as a talak divorce. In a divorce, it must be based on the reasons as stipulated in the Legislative Regulations, if the lawsuit is filed at the District Court, the legal basis that applies is the Compilation of Islamic Law. To compile this research using a normative juridical method which is then compiled with qualitative data, namely in the form of words using a case study approach to the decision of the Batam City Religious Court. The application for divorce must be based on the grounds for divorce regulated in Article 116 KHI and the arguments presented in the lawsuit must be proven using documentary evidence and witness statements. If this is not proven, the court may impose the principle of risk of proof where the party giving the argument cannot prove its argument so that it can be defeated in the case or in other cases it is not used as a consideration for the Panel of Judges. In the verstek decision of the Religious Court, the plaintiff was deemed unable to prove the argument for his lawsuit related to the reason for the divorce caused by the defendant having an affair with another woman, because the plaintiff did not prove his argument. So that what the judge considers is the condition of the household which is no longer harmonious so that it cannot build a household that is sakinah, mawaddah, and rahmah as well as the plaintiff and the defendant who no longer live in one house.

Page 13 of 24 | Total Record : 232

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum More Issue