cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
nurbaedah
Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 23017295     EISSN : 26572494     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal MIZAN terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember dimaksudkan sebagai sarana publikasi karya ilmiah para pakar, peneliti dan ahli dalam bidang yang terkait dengan masalah ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 232 Documents
 13   14   15   16   17 
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI PENGAKUAN HAK SECARA SPORADIK DI KABUPATEN KEDIRI Agustina, Inge; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4852

Abstract

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya. Tanah merupakan hajat hidup setiap orang, itu benar adanya. Setiap jengkal tanah di mata hukum keagrariaan harus jelas status hak dan pemegang haknya. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Kediri; 2) Untuk menganalisis faktor hambatan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Kediri Pendekatan penelitian adalah yuridis empiris dengan cara menelaah dan mempelajari peraturan-peraturan yang ada, disamping itu dengan memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan, baik praktek maupun operasionalnya, dan kejadian-kejadian yang ada dimasyarakat Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik pada tanah yang belum bersertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan pelaksanaanya; 2) Hambatan-hambatan yang ditemui sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Kediri, dapat dibagi atas 2 kelompok yaitu: a) Kondisi internal di kantor pertanahan Kabupaten Kediri, letaknya jauh, kekurangan tenaga pelaksana di lapangan dan terbatasnya anggaran untuk mengadakan penyuluhan. B) Kondisi masyarakat, yaitu masih rendahnya pengetahuan dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran tanah.
PENGATURAN PRAKTEK LAYANAN PROFESI ARSITEK ATAS ARSITEK ILEGAL DI PROVINSI RIAU Hendri, Hendri; Chaniago, Rahma Evita; Shidqi, Robihtho Dhia; Ramli, Dianny Putri; Rahdiansyah, Rahdiansyah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4476

Abstract

The primary objective of this research is to examine the role of the architectural professional organization, namely the Indonesian Architects Association (IAI), in supervising the practices and services of the architectural profession in Riau Province. This research also aims to understand the problems related to illegal architects that occur in Riau Province and analyze the application of sanctions and solutions by IAI Riau Province to this problem. This research uses a normative juridical method which examines the implementation of positive legal provisions in each specific legal event that occurs in society, data obtained from interviews with related parties. IAI Riau has taken various efforts to supervise and develop professional architect service practice providers. This effort includes preventive and curative measures. To provide education to prospective architects regarding the applicable legal rules of the architectural profession. Apart from that, curative efforts are carried out by providing sanctions for violations of the professional code of ethics. Apart from that, IAI Riau Province also took a persuasive approach to the Provincial Government and the PUPR Service. This approach aims to align common goals and ensure that Undang-Undang No 6 of 2017 concerning architects can be fully enforced in the Riau Province Region. It is hoped that this research will provide better insight into how the regulation of architectural professional service practices can deal with the problem of illegal architects in Riau Province and optimize the role of IAI in overcoming this challenge.
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES KEDIRI KOTA BERDASAR UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Trisnawaty, Olly Egilia; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5336

Abstract

Kajian ini membahas tentang Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Apa kendala dan upaya yang harus di lakukan dalam proses penyidikan agar pelaksanaan diversi berjalan efektif. Tujuan penelitian ini, yaitu Untuk menganalisa Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Untuk menganalisa kendala dan upaya yang harus di lakukan dalam proses penyidikan agar pelaksanaan diversi berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Adapun hasil penelitian ini yang dilakukan di tingkat Penyidikan di Polres Kediri Kota menemukan bahwa, penerapan diversi di tingkat ini mencapai keberhasilan lebih dari 50%. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Iptu Neny S Selaku Kanit PPA Polres Kediri Kota mengatakan bahwa : “Pihak kepolisian lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversi dalam menangani ABH daripada proses secara hukum karena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak tetapi tidak semua perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversi hanya kasus-kasus yang digolongkan ringan saja dapat dilakukan diversi, dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan. Terkecuali tindak pidana tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya”.
IMPLEMENTASI SURAT SEKETARIAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI PENUNDAAN TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARAPENGISIAN PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DI DESA PAPAR Rafika Sari, Yunita Rafika; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4867

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah: untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan putusan tentang Tahapan Pengisian Perangkat Desa, Implikasi hukum yang dapat timbul dari Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, metode berfikir deduktif. Sumber bahan hukum adalah Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa. Teknik analisis menggunakan teknik diskriptif-analisistis. Disimpulkan bahwa: Ketentuan Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten seharusnya tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan ujian ulang terhadap ujian tertulis dan ujian khusus yang telah diselenggarakan untuk Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa khususnya di Desa Papar karena tidak diatur dalam Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, upaya-upaya keberatan masyarakat terhadap hasil ujian tanggal 6 Desember 2021 tersebut seharusnya dilakukan secara administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 2. Implikasi Hukum yang dapat timbul dari Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten Kediri mengakibatkan tumpang tindihnya aturan-aturan hukum, untuk menunda dan melaksanakan ujian ulang terhadap ujian Pengisian dan pencalonan perangkat desa seharusnya menunggu hasil keputusan administratif atas adanya keberatan dari masyarakat.
PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi di Polres Kediri) Kurniawan, Candra Surya; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4848

Abstract

This research, if in the process of investigation activities are slow to complete, then this is contrary to the Chief of Police Regulation Number 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Acts and the Chief of Police Regulation No. 12 of 2009 concerning Supervision and Control of the Handling of Criminal Cases within the Republic of Indonesia Police, article 31 which regulates the time limit for examining and settling cases, namely 120 days for investigations of very difficult cases, 90 days for investigations of difficult cases, 60 days for investigations of medium cases, 30 day for easy case investigations. For this reason, regarding this issue we as writers are interested in conducting legal research entitled The Role of Investigators in uncovering criminal acts of transferring fiduciary objects (Studies at the Kediri Police) with the formulation of the problem The Role of Investigators in Revealing the Crime of Transferring Collateral Objects Fiduciary and investigators' obstacles in uncovering cases of transfer of fiduciary guarantee objects. This type of research uses empirical research with interviews. Data collection techniques use books, legislation, decisions, the internet, and journals. Data analysis techniques use inductive methods to take problems and conclusions obtained from the field. The results of this study in the Role of Investigators in Exposing the Crime of Diversion of Fiduciary Guarantee Objects in the process of investigation and investigation are as follows: Summons, Arrests, Detentions, Confiscations, Examinations. Investigators' obstacles in disclosing cases of transferring fiduciary objects are as follows: The suspect was not present during the investigation process, lost evidence; Investigators cannot detain perpetrators of crimes if they use Article 36 of Law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees so investigators apply Article 372 of the Criminal Code because in fact the elements in Article 372 of the Criminal Code and Article 36 of Law Number 42 of 1999 are the same, for the investigator applies Article 372 of the Criminal Code to the suspect so that investigators can restrain the suspect; The suspect loses evidence, thus making investigators slow in handling the case and unable to make an arrest. Eliminating evidence makes the object difficult to find
TINJAUAN TERHADAP PENATAAN PEGAWAI NON-ASN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2023 DALAM PRESPEKTIF ILMU HUKUM PROFETIK Harahap, Nurmalita Ayuningtyas
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5149

Abstract

ABSTRACT The aim of this research is to provide an analysis of the arrangement of Non-Asn Employees after the enactment of Law no. 20 of 2023 from the perspective of prophetic legal science which theoretically can be useful for the academic field and government as well as the wider community, as well as being practically useful for the government in making policies. Types of legal research can be distinguished, including normative legal research. The research approach used is the statutory regulatory approach. The data analysis method used is qualitative analysis, namely research that refers to legal norms contained in statutory regulations and court decisions as well as norms that live and develop in society. The results of this research are, The first results of this research are from ontology studies, so this will be related to the pillars of humanization. In this case, the government must make planning and mapping first before structuring, which will later produce humanist policies. Second, from the epistemological study it will be related to liberation. Here the government must pay attention to the guidelines for making rules or policies so as not to harm non-ASN employees. Third, from axiological studies, this will intersect with the pillar of transcendence. The government must set an example as a policy maker that provides justice and legal protection for non-ASN employees. The conclusion of this research is an ontology study which is based on structuring planning, an epistemology study, where the government makes policies that do not harm non-ASN employees, and an axiology study, the government must provide examples of policy makers who provide legal protection Keywords: arrangement, Government Contract Employees, prophetic law Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan telaah mengenai penataan Pegawai Non-Asn pasca lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam prespektif ilmu hukum profetik yang secara teoretik dapat berguna bagi bidang akademik dan pemerintah maupun masyarakat luas, serta secara praktis berguna bagi pemerintah untuk membuat kebijakan. Jenis penelitian hukum dapat dibedakan antara lain penelitian hukum normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah, Hasil penelitian ini adalah Pertama dari kajian ontologi, maka ini akan berkaitan dengan pilar humanisasi. Dalam hal ini pemerintah harus membuat perencanaan dan pemetaan terlebih dahulu sebelum adanya penataan, yang mana nantinya penataan tersebut akan menghasilkan kebijakan yang humanis. Kedua, dari kajian epistimologi maka akan terkait dengan liberasi. Disini pemerintah harus memperhatikan pedoman untuk dalam membuat aturan atau kebijakan agar tidak merugikan Pegawai Non-ASN tersebut. Ketiga, dari kajian aksiologi, maka ini akan bersinggungan dengan pilar transedensi. Pemerintah harus memberikan contoh sebagai pengambil kebijakan yang memberikan keadilan serta perlindungan hukum bagi Pegawai Non-ASN. Kesimpulan penelitian ini adalah Kajian ontologi yang didasarkn pada perencnaan penataan, kajian epistimologi, dimana pemerintah membuat kebijakan yang tidak merugikan Pegawai Non-ASN, dan kajian aksiologi, pemerintah harus memberi contoh pengambil kebijakan yang memberikan perlindungan hukum Kata Kunci : Penataan, Pegawai Non-ASN, Hukum Profetik
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Trenggalek) Ning Imas, Dhynar Mayank; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5332

Abstract

This study examines the implementation of Restorative Justice by investigators against crimes of domestic violence (a case study at the Trenggalek resort police). The purpose of this study is to analyze the implementation of regulations related to crimes of domestic violence according to the perspective of normative law and the process of Restorative Justice for crimes of domestic violence committed by investigators at the Trenggalek District Police. This research method uses empirical legal research. The results of this study explain that in general the implementation of rules related to the crime of domestic violence according to the perspective of normative law, namely that it has been regulated as a lex specialist in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, explains that "Violence in the Household is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household sphere. The process of Restorative Justice for crimes of domestic violence carried out by investigators from the Trenggalek Regency Resort Police, namely: After a preventive approach is taken between the victim and the perpetrator who agrees to make peace, the investigator will carry out a further level action plan, namely by holding a Restorative Justice Case, Conducting Termination of Investigation, Completing SP3 investigation administration (Warrant for Termination of Investigation), Sending SP3 Notification Letters to related parties (Reporter, Reported Party, and Trenggalek District Attorney), and reporting to the leadership. After these actions are deemed sufficient, the suspect will be released immediately.
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017) Anwar, Misbakhul; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4855

Abstract

After the amendment to the constitution, the election of the president and vice president was directly elected by the people. In the election, there is a presidential threshold norm which is considered to violate constitution norms and limit people’s rights in election. In this research, the authors used normative legal research methods. This research explained that the presidential threshold was first applied to the Presidential Election in 2004. In the 2009, 2014, 2019 presidential elections there was an increase in the presidential threshold. The application of the presidential threshold in the Presidential Election causes a legal disagreement between the Constitution and the Electoral Act. Article 6A Section 2 of the Constitution actually lists the threshold for presidential candidacy but the legislature added a certain percentage. In simultaneous elections between the presidential election and the election of members of representative institutions, the application of the presidential threshold becomes irrelevant. The application of the presidential threshold is irrelevant to be applied in a country that adheres to a presidential system. The reason is that the President immediately gets a mandate from the people. So that the application of the presidential threshold can lead to a parliamentary system.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI SISTEM E-TLE (ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) MENURUT PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN ... Purnomo, Bagus Tejo; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4846

Abstract

Di Indonesia pengaturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk menindaklanjuti Undang-undang tersebut kemudian pemerintah membuat pedoman sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) adalah kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menggunakan perangkat peralatan elektronik sebagai upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Sebenarnya penerapan tilang elektronik pertama kali diujicobakan pada tanggal 1 Oktober 2018, namun kini telah diberlakukan secara nasional. Dengan adanya E-tilang tersebut, untuk mengurangi jumlah pelanggar lalu lintas, menghilangkan fenomena pemungutan liar saat penindakan serta mempermudah proses penindakan tilang dan memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Untuk mewujudkan program E-Tilang agar efektif diterapkan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu yang harus diperbaiki yaitu program/aplikasi dari E-Tilang itu sendiri karena dirasa masih sangat perlu adanya pembenahan dari program aplikasinya. Adanya dukungan dari berbagai pihak terkait dengan memaksimalkan koordinasi anatara Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku instansi yang berkaitan langsung dalam program E-Tilang.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Perbandingan Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr dan Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp) Riskawati, Riskawati; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5337

Abstract

SEMA No. 2 of 2019 which accommodates PERMA No. 3 of 2017 concerning guidelines for trying cases of women dealing with the law makes new legal protection for women seeking justice, including divorced wives. Where the contents of the SEMA and PERMA allow a divorced wife to be sued to ask for her post-divorce rights, one of which is maintenance Iddah and sustenance mut'ah. However, in practice, in several Religious Courts the panels of judges still have differences in the legal considerations used regarding the burden of living Iddah and sustenance mut'ah. As for the focus of this research, namely examining the rights of the wife who filed for divorce and the considerations of the panel of judges regarding the decision of the divorce case, claim No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr and case No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp when viewed from SEMA No.2 of 2019. This study uses a type of normative legal research using statutory approaches, case approaches, and comparative approaches in analyzing legal issues. The technique of collecting legal materials in this study was carried out by means of inventorying legal materials, identifying legal discussion, classifying legal materials, systematizing legal materials, and interpreting legal materials. Furthermore, documents in the form of court decisions are analyzed using descriptive analysis techniques using deductive legal reasoning or legal syllogisms. The results of this study can be concluded as follows: First, a wife who in this case is dealing with the law after a divorce, a wife has rights which can be requested from her ex-husband, these rights are contained in KHI 149, namely:Mut'ah, Nakah Iddah, Dowry Owed, Hadhanah fees for children. Second, In the decision of matter No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr and matter No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp there is a difference in the warning the decision handed down by the Panel of Judges regarding the imposition of living rights Iddah and sustenance mut'ah. In case decision No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr, the Panel of Judges decided that the Plaintiff was not entitled to a living Iddah and sustenance mut'ah. Because in the consideration of the panel of judges only referred to KHI. Meanwhile in case No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp The Panel of Judges decided that the Plaintiff is entitled to these rights. Because in their consideration the Panel of Judges has applied the rules in SEMA No. 2 of 2019.

Page 15 of 24 | Total Record : 232

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum More Issue