cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
nurbaedah
Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 23017295     EISSN : 26572494     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal MIZAN terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember dimaksudkan sebagai sarana publikasi karya ilmiah para pakar, peneliti dan ahli dalam bidang yang terkait dengan masalah ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 260 Documents
 22   23   24   25   26 
PENGATURAN AKTIVITAS SEBAGAI IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PENJELASAN PASAL 85 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA Al Faatah, Sastra Ageng; Rusdiana, Emmilia
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8123

Abstract

The sanction of Community Service as formulated in Article 85 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code still contains regulatory ambiguity in determining the activities that constitute community service punishment. The purpose of this research is to determine: 1) The urgency of establishing the specific activities in the implementation of community service punishment in accordance with the explanation of Article 85 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code; and 2) How the determination of activities in the implementation of community service punishment is carried out in the Netherlands. This research is a normative legal study using a statutory approach. The results indicate that community service punishment in Indonesia has a clear legal basis as stipulated in Article 85 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. However, there remains ambiguity in the determination of community service punishment since no implementing regulation currently exists to govern the specific activities to be performed. The explanation of Article 85 paragraph (1) only provides a general description of the places where community service may be conducted, such as hospitals, orphanages, nursing homes, schools, or other social institutions, but does not clearly specify the types of activities that must be undertaken by the offender at those locations. Therefore, implementing regulations are needed to establish standard procedures for the execution of community service punishment. The Netherlands has detailed implementing regulations supporting community service punishment, as stipulated in Articles 9 and 22c–22k of the Criminal Code of the Netherlands. The implementation of these provisions is carried out by the organization Reclassering Nederland, which could serve as a model for Indonesia in drafting its own implementing regulations to ensure that community service punishment functions effectively. Currently, the regulation of community service punishment in Indonesia relies solely on Article 85 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. Therefore, implementing regulations are essential to complement existing policies and ensure that community service punishment can be effectively enforced in Indonesia.
PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA MENGENAI PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DAN 2024 Sinaga, Budiman N P D; Habeahan, Besty; Sidauruk, Jinner; Sibarani, Asiroht Can Sauli Sibarani Can Sauli
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8307

Abstract

Pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 20 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengumumkan hasil untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Melalui penelitian ini ingin diketahui mengenai hal yang dipersengketakan dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 dan 2024 serta diperbandingkan. Penelitian akan dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelesaian sengketa hasil pemihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, metode penelitian yang sesuai adalah penelitian hukum dengan metode perbandingan hukum Bahan-bahan hukum yang akan diteliti mencakup bahan hukum primer. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, hal yang dipersengketakan dalam perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 mengenai hasil pemilihan umum dan proses pemilihan umum. Kedua, hal yang dipersengketakan dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 mengenai hasi; dan proses pemilihan umum. Ketiga, dari perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 dan 2024 dapat diketahui bahwa meskipun pada hakikatnya hal yang disengketakan mengenai hasil pemilihan umum dan proses pemilihan umum tetapi terdapat perbedaan amar putusan di antara berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Perselisihan, Presiden, Sengketa, Wakil Presiden.
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN STATUS ANAK KANDUNG MELALUI ADOPSI ANAK ANGKAT (Studi Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Tlg) Saifudin, Ahmad Ibnu; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8449

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang, Tinjauan Yuridis Pembatalan Status Anak Kandung Melalui Adopsi Anak Angkat (Studi Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/Pn Tlg) Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menganalisis Tinjauan Yuridis tentang pembatalan status anak kandung melalui adopsi anak angkat dalam Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Tlg Untuk menganalisis. pertimbangan Hakim dalam penerapan kepastian hukum tentang pembatalan status anak kandung melalui adopsi anak angkat dalam Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Tlg Metode Penelitian Menggunakan metode Normatif, hasil Penelitian menjelaskan tentang 1) Tinjauan Yuridis pembatalan status anak kandung melalui adopsi anak angkat dalam Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Tlg Pembatalan status anak kandung melalui Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat terjadi perspektif hukum positif seperti anak angkat dan orang tua angkat tidak adanya kewajiban dan hak-hak masing-masing seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) serta akibat hukum lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat apabila terjadinya sengketa, selain itu dalam padangan teori keadilan aristoteles pandangan asas keadilan proporsional dapat diberikan bagian yang lebih, menyimpang dari ketentuan Pasal 209 KHI. Penyimpangan ini tertunya diikuti dengan syarat bahwa anak tersebut telah memberikan kontribusi terhadap orang tua angkatnya. Penggunaan keadilan proporsional sebagai frame hukum akan menjadikan hukum fleksibel dan mewujudkan kebahagiaan bagi manusia 2) Pertimbangan para Hakim untuk menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak adalah jika telah memenuhi seluruh persyaratan yang diinginkan baik dari orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri dan paling penting mendapatkan restu dari orang tua kandungnya serta memenuhi prosedur yang berlaku tentang pengangkatan anak. Jika pada permasalahan di dalam putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm diterima oleh Hakim, bahwa itu dapat terjadi jika Hakim mempertimbangkan keadaan pemohon dan alasan dia mengangkat seorang anak, bisa di katakan dengan asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Apakah pemohon mengangkat anak dengan alasan tertentu contohnya dia sudah tidak ada yang urus dan anaknya keluar negeri sehingga dia mengangkat anak untuk menemaninya.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN RUTIN BERDASARKAN PERATURAN BKPM RI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO PADA DPM-PTSP KOTA KEDIRI Sasongko, Rama Uji; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8496

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas pengawasan rutin berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada DPM-PTSP Kota Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab pelaksanaan pengawasan rutin perizinan berusaha yang dilakukan DPM-PTSP Kota Kediri berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 menjadi tidak efektif dan untuk menganalisis implikasi hukum apabila pengawasan rutin berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 pada DPM-PTSP Kota Kediri berjalan tidak efektif. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab pelaksanaan pengawasan rutin perizinan berusaha yang dilakukan DPM-PTSP Kota Kediri berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 menjadi tidak efektif menurut Laurance M Friedman antara lain: 1) dari segi substansi hukum adalah peraturan Menteri sektoral belum mengatur secara detail NSPK/standar usaha sehingga lebih susah dalam pelaksanaan pengawasan dilapangan. 2) dari segi struktur hukum adalah belum semua petugas pelaksana pengawasan mendapatkan pengetahuan tatacara pengawasan yang baik sesuai Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021. 3) dari segi kultur/ budaya hukum secara umum budaya hukum dikalangan pelaku usaha sudah baik, akan tetapi masih kurang dalam pendalaman pengetahuan tentang perizinan berusaha dan standar kegiatan usaha. Apabila pengawasan rutin tersebut tidak efektif dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan berusaha.
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG (Study Putusan Perkara Nomor : 544/Pdt.G/2022/PA.Jbg) Firdaus, Ermas; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8445

Abstract

Penelitian Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama pada studi kasus di Pengadilan Agama Jombang, untuk study putusan perkara nomor : 544/Pdt.G/2022/PA.Jbg. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jombang 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif dan metode Empiris. Penelitian dengan metode Normatif adalah adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, sedangkan metode empiris adalah metode penelitian yang menggunakan bukti-bukti empiris, seperti informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan sumber data sekunder yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Kemudian data dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan Teori Keadilan dan Teori Maslahah. Mengenai hasil implementasi penelitian putusan Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Jombang ditemukan hasil secara umum para hakim dalam memutus perkara pembagian Harta Bersama tidak keluar dari aturan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, hakim lebih menimbang faktor sosiologis dan filosofis dari para pihak yang berperkara, sehingga hakim membagi Harta Bersama menjadi 2 (dua) bagian, sehingga terpenuhi teori keadilan dan teori maslahah.
PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR SESUAI PASAL 13 HURUF A,B DAN C UNDANG- UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO 2 TAHUN 2002 Mustakim, Mustakim; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8452

Abstract

Aparat penegak hukum, termasuk Polri, berperan penting dalam menciptakan rasa aman di masyarakat. Tugas mereka termasuk memberantas kejahatan seperti pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor, yang semakin meningkat. Pemberantasan kejahatan ini harus dilakukan secara profesional, intensif, dan berkelanjutan karena kejahatan ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menghambat pembangunan nasional.Oleh karena itu, Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum harus memiliki kualitas dan profesionalisme yang memadai. Langkah preventif dan represif perlu diambil untuk menindak tegas pelaku kejahatan, sehingga dapat mencegah keresahan masyarakat dan kerusakan ekonomi serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya yang terjadi di Wilayah Polres Kabupaten Kediri. Sehingga ada Sehingga ada dua permasalahan yang dikaji dalam thesis ini yaitu, (1) Peranan Kepolisian dalam rangka memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ? (2) Faktor penghambat pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kediri ? Pendekatan yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan normatif, dalam ruang lingkup hukum pidana dengan pembahasan analitik. bahwa: (1) Kota Kediri, yang berada di dataran tinggi dan menjadi pusat perlintasan penting di Jawa Timur, mengalami peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dari tahun 2022 hingga 2024, dengan total 116 kasus dilaporkan. Meskipun Kediri berkembang sebagai pusat perdagangan, tantangan keamanan tetap menjadi perhatian. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, gaya hidup, dan kelalaian korban berkontribusi pada tingginya angka curanmor. Kepolisian Kediri berupaya mengatasi masalah ini melalui langkah preventif dan represif, termasuk sosialisasi, patroli, dan kerjasama dengan masyarakat, untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban. (2) Penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Kediri menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya laporan dari masyarakat, wilayah yang sepi, keterbatasan personel polisi, pelaku yang berpindah-pindah, dan residivisme. Meski demikian, kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti membentuk call center, Tim Cobra Agara, razia di perbatasan, meningkatkan patroli, dan mengaktifkan Pos Kamling. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kejahatan dan bekerja sama dengan aparat hukum sangat penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.
EFEKTIFITAS PELAKSANAKAN TUGAS POKOK TNI DALAM PERTAHANAN NEGARA BERDASARKAN UU RI NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI (Studi di Wilayah Teritorial Kodim 0809 / Kediri) Jumali, Jumali; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8497

Abstract

TNI adalah alat pertahanan negara yang memiliki tugas pokok menjaga dan mepertahankan keutuhan dan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang akan menganggu warga negara Indonesia dan eksistensi NKRI, karena pentingnya peran tersebut maka seyogyanya mendapat payung hokum yang sesuai dengan tupoksinya. UU RI No.34 tahun 2004 tentang TNI masih belum memberikan kepastian hokum bagi TNI dalam pelaksanaan tugasnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas tugas pokok TNI dalam pertahanan negara, penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris ( Sosio Legal Resech ) dengan cara observasi, wawancara dan pendekatan kepada pihak yang memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan atau data – data yang diperlukan. Hasil penelitain yang dilakukan perihal Efektifitas pelaksanaan tugas pokok TNI dalam pertahanan negara sebagaimana tersebut dalam pasal 7 UU RI No. 34 tahun 2004 masih belum berjalan secara optimal hal ini disebabkan karena beberapa aspek: Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi ( legal struktur), Regulasi yang belum sepenuhnya jelas dan adaptif, pemahaman hokum yang masih beragam diinternal TNI, ketidakjelasan regulasi dan prosedur hokum dilapangan, kondisi geografis dan dukungan logistic di daearah penugasan dan daerah terpencil, keterbatasan anggaran dalam peningkatan profesionalitas dan kapabilitas dalam menghadapi ancaman, Keraguan dalam bertindak karena dilemma antara penegakan hukum dan stabilitas keamanan negara adalah penyebab tidak efektifnya pelaksanaan tugas pokok TNI dalam pertahanan negara.
IMPLEMENTASI RESTORATIV JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BLITAR Rozaki, Fadli Alvian; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8446

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Restorative Justice Terhadap tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, untuk menganalisis faktor-faktor hambatan kepolisan dalam penerapan Restorative Justice saat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, untuk menganalisis upaya yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi faktor-faktor hambatan dalam penerapan Restorative Justice saat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, Metode Penelitian Menggunakan metode empiris, hasil Penelitian menjelaskan tentang Implementasu restortative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar belum berjalan secara optimal karena karena masih ada beberapa kasus yang tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil. faktor yang menghambat kepolisian dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas, faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam institusi kepolisian sendiri meliputi faktor sarana dan prasarana dan faktor hukum. Adapun faktor eksternal meliputi faktor kesadaran hukum dan faktor budaya.upaya yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi faktor-faktor hambatan pada saat penanganan/penyidikan kasus kecelakaan sedang berjalan, apabila masing-masing pihak ada keinginan untuk melakukan Penyelesaian diluar persidangan, maka penyidik melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, Restoratif justice ini penegak hukum perlu menyikapi dengan baik, jika Akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami Luka Ringan Penyidik/Penyidik Pembantu harus menunggu hasil Visum dari Dokter yang menyatakan bahwa korban telah pulih dan tidak terjadi ganguan/dampak/efek lain dari kecelakaan
IMPLEMENTASI PENDAPATAN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA BERDASARKAN PASAL 72 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMER 6 TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk) Alfian, M. Rizki Nur; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8453

Abstract

Penelitian ini mengkaji Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk 2)Untuk menganalisis Bentuk Pertanggung Jawaban Atas Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa Di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Dengan menggunakan metode penelitian Empiris, hasil penelitian ini dapat ditemukana bahwa Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan yang ada, Pertama, transparansi atau keterbukaan dari Pemerintah Desa Limbangan kepada masyarakat dalam pengelolaan APBDes sudah semua sesuai pada bidang pembangunan desa dan bagian pemberian informasi terkait pengelolaan APBDes dilakukan di semua bidang kegiatan yang didanai oleh dana APBDes. Kedua, Akuntabilitas dari Pemerintah Desa Buduran kecamatan bagor kabupaten nganjuk sudah bertanggungjawab mengenai pengelolaan APBDes, Ketiga, Partisipatif dari Pemerintah Desa sudah melakukan dengan cukup baik Bentuk Pertanggung Jawaban Atas Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa Di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Pasal 72 Nomor 6 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Bentuk Tanggungjawab Administratif oleh Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan dengan teori yang ada harus sevisi dengan "good financial goverriance" yang pertama-tama harus diperhatikan adalah membentuk APBD yang terasa demokratis dengan mengedepankan unsur peran serta masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESTORATIF JUSTICE DALAM PERKARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/Anak/2022/PNGpr ) Priyastu, Juniar Kintam; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8450

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Restoratif Justice Dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus Anak/2022/PN Gpr). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tinjauan Yuridis terhadap Restoratif Justice dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim terhadap Restoratif Justice dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan tentang Tinjuan Yuridis Terhadap Restoratif Justice dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr) ini telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur subyek hukum, unsur perbuatan manusia dan unsur perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. Dalam konteks ini, aspek ketentuan pidana yang berlaku, bukti-bukti persidangan serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan menjadi subjek kajian yang penting dalam tinjauan yuridis tersebut. Dasar pertimbangan hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum terbukti sah memiliki unsur-unsur pidana atas aturan yang memiliki ancaman sanksi pidana penjara. Kemudian berdasarkan pertimbangan non yuridis bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat di lingkungan sekitar, kondisi lingkungan si anak dan pembinaan sebagai generasi muda. Pertimbangan hakim dalam memberikan tindakan mengembalikan anak kepada orang tua lebih mengutamakan Keadilan Restoratif sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana menghindarkan sanksi pidana penjara yang dianggap sebagai sanksi pembalasan.

Page 24 of 26 | Total Record : 260

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum More Issue