cover
Contact Name
nurbaedah
Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 23017295     EISSN : 26572494     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Jurnal MIZAN terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember dimaksudkan sebagai sarana publikasi karya ilmiah para pakar, peneliti dan ahli dalam bidang yang terkait dengan masalah ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 232 Documents
PENGATURAN AKTIVITAS SEBAGAI IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PENJELASAN PASAL 85 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA Al Faatah, Sastra Ageng; Rusdiana, Emmilia
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8123

Abstract

The sanction of Community Service as formulated in Article 85 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code still contains regulatory ambiguity in determining the activities that constitute community service punishment. The purpose of this research is to determine: 1) The urgency of establishing the specific activities in the implementation of community service punishment in accordance with the explanation of Article 85 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code; and 2) How the determination of activities in the implementation of community service punishment is carried out in the Netherlands. This research is a normative legal study using a statutory approach. The results indicate that community service punishment in Indonesia has a clear legal basis as stipulated in Article 85 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. However, there remains ambiguity in the determination of community service punishment since no implementing regulation currently exists to govern the specific activities to be performed. The explanation of Article 85 paragraph (1) only provides a general description of the places where community service may be conducted, such as hospitals, orphanages, nursing homes, schools, or other social institutions, but does not clearly specify the types of activities that must be undertaken by the offender at those locations. Therefore, implementing regulations are needed to establish standard procedures for the execution of community service punishment. The Netherlands has detailed implementing regulations supporting community service punishment, as stipulated in Articles 9 and 22c–22k of the Criminal Code of the Netherlands. The implementation of these provisions is carried out by the organization Reclassering Nederland, which could serve as a model for Indonesia in drafting its own implementing regulations to ensure that community service punishment functions effectively. Currently, the regulation of community service punishment in Indonesia relies solely on Article 85 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. Therefore, implementing regulations are essential to complement existing policies and ensure that community service punishment can be effectively enforced in Indonesia.
PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA MENGENAI PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DAN 2024 Sinaga, Budiman N P D; Habeahan, Besty; Sidauruk, Jinner; Sibarani, Asiroht Can Sauli Sibarani Can Sauli
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8307

Abstract

Pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 20 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengumumkan hasil untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Melalui penelitian ini ingin diketahui mengenai hal yang dipersengketakan dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 dan 2024 serta diperbandingkan. Penelitian akan dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelesaian sengketa hasil pemihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, metode penelitian yang sesuai adalah penelitian hukum dengan metode perbandingan hukum Bahan-bahan hukum yang akan diteliti mencakup bahan hukum primer. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, hal yang dipersengketakan dalam perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 mengenai hasil pemilihan umum dan proses pemilihan umum. Kedua, hal yang dipersengketakan dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 mengenai hasi; dan proses pemilihan umum. Ketiga, dari perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 dan 2024 dapat diketahui bahwa meskipun pada hakikatnya hal yang disengketakan mengenai hasil pemilihan umum dan proses pemilihan umum tetapi terdapat perbedaan amar putusan di antara berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Perselisihan, Presiden, Sengketa, Wakil Presiden.