cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2025): 2025" : 35 Documents clear
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA LAPANGAN Rachmadani, Destya Safira
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Notaris harus memastikan bahwa tindakan yang diambil mematuhi prosedur dan peraturan hukum yang berlaku. Perkara yang sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencerminkan kebenaran yang terjadi. Beberapa kasus dimana isi Akta Autentik tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Keadaan ini timbul karena berbagai sebab, dan ketidaksesuaian ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan merugikan pihak yang bertransaksi. Dari hasil penelitian ini, pertama: Tanggung jawab notaris akta autentik yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat diperoleh dalam bentuk memulihkan kerugian pihak yang digugat dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Dalam hal pidana berupa pidana penjara dan/atau denda; sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin profesi. Kedua: perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat dianggap tidak sah, yaitu perbuatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat para pihak. 
Perlindungan Hukum Pembeli Atas Bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen yang Dibuat Notaris Hudaya, Sonny Gondo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Regulasi dan perlindungan hukum terhadap pembeli properti penting untuk kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan akibat hukum akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan notaris. Dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan statute serta conceptual approach, penelitian menyimpulkan bahwa PPJB yang sah harus memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan hukum, hal tertentu, dan kausa yang halal. Jika syarat ini tidak terpenuhi, PPJB dapat dibatalkan. Dalam PPJB yang sah, pembeli memperoleh perlindungan hukum, terutama jika ada surat kuasa menjual mutlak. Jika tidak memenuhi syarat, pembeli bisa menggugat perdata untuk pembatalan dan ganti rugi, dengan sertifikat hak milik biasanya dipegang oleh pihak ketiga, seperti notaris, untuk keamanan transaksi
PEMBATALAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM Rininda, Dita Yasinta
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.264-268

Abstract

Pembatalan akta otentik yang dibuat akibat perbuatan melawan hukum diperlukan untuk melindungi pihak yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Tanpa adanya prosedur hukum untuk membatalkan akta yang dibuat secara melawan hukum, korban perbuatan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Pembatalan akta otentik yang dibuat akibat perbuatan melawan hukum juga mencerminkan prinsip keadilanPembatalan akta otentik akibat perbuatan melawan hukum menghadirkan pertanyaan terhadap akibat hukum dari akta otentik yang dibatalkan. Hasil dari penelitian ini, Pertama: Akibat hukum terhadap akta notaris yang dibatalkan oleh putusan pengadilan adalah batal demi hukum artinya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum setelah adanya putusan pengadilan. Kedua: Bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan dapat berupa sanksi disiplin kepada notaris yang bersangkutan.
Analisis Hukum Kriteria Cross-Border Merchant pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia sebagai Bentuk Usaha Tetap Warsito, Lintang Herninda
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.302-310

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan ekonomi digital yang mendorong pesatnya pertumbuhan usaha melalui sistem elektronik (PMSE) Konsep bentuk usaha tetap (BUT) menjadi penting dalam menentukan kewajiban perpajakan bagi pelak usaha PMSE asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria hukum yang menentukan cross-border merchant dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dengan fokus pada kewajiban perpajakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan menganalisis bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah terkait, serta bahan sekunder dari berbagai literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa cross-border merchant yang aktif menjual ke konsumen Indonesia melalui platform elektronik dapat dikategorikan sebagai BUT jika memenuhi kriteria transaksi tertentu seperti jumlah transaksi, jumlah pengiriman, dan tingkat akses internet. Penggolongan sebagai BUT berimplikasi terhadap kewajiban perpajakan yang dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri, meskipun tanpa kehadiran fisik di Indonesia. Hal ini memungkinkan perlakuan pajak yang serupa dengan badan usaha dalam negeri, meskipun tidak semua manfaat seperti tax treaty dapat dinikmati.  
Tinjaun Yuridis Terhadap Netralitas ASN dalam Sistem Birokrasi di Indonesia Athallah, Raiqa Muthia
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Netralitas ASN merupakan prinsip fundamental dalam menjaga integritas dan profesionalisme birokrasi publik, namun penerapannya sering kali menghadapi tantangan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur netralitas ASN, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan landasan hukum utama yang mengatur kepegawaian di Indonesia dan menetapkan berbagai ketentuan untuk memastikan netralitas ASN. Undang-Undang ini menegaskan bahwa ASN harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar ASN dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. 

Page 4 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue