Moderat
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 2 (2016)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[HAK PILIH TNI (Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis tentang Pemberian Hak Pilih TNI) ]]>
<![CDATA[TEGUH ANGGORO]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2547.526 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2701
<![CDATA[Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang berisi tentang Respon Masyarakat di wilayah Kodim 0613 Ciamis (Jawa Barat), tentang Pemberian Hak Pilih TNI dalam Pemilu. Pasca jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru membawa implikasi ditariknya militer dalam dunia politik. Militer diminta kembali pada profesionalismenya, yaitu dengan jati diri sebagai tentara pejuang, tentara rakyat dan tentara nasional, dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi TNI selain menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap Negara dan bangsa. Pada beberapa tahun belakangan ini muncul wacana untuk memberikan hak pilih bagi TNI dalam Pemilu, dengan maksud agar TNI sebagai warga Negara seharusnya memiliki hak pilih seperti militer di Amerika dan Negara-negara di Eropa. Akan tetapi wacana tersebut ditolak oleh sebagian kelompok masyarakat, dikarenakan merasa trauma terhadap tingkah laku militer pada masa Orde Baru. Berkaitan dengan diskursus pemberian hak pilih bagi TNI ternyata membawa polemik pada elite pusat, ada yang menolak, juga ada yang memberikan dukungan. Demikian juga di daerah, hal tersebut memberi dampak yang tidak jauh berbeda, masyarakat wilayah Kodim 0613 Ciamis memberi tanggapan yang beragam, ada yang menolak, ada yang menginginkan penundaan, juga ada yang mendukung pemberian hak pilih bagi TNI tahun 2014. Tetapi inilah demokrasi dengan masyarakat yang plural, dimana perbedaan merupakan hal yang biasa.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[KIKI ENDAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1747.9 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2697
<![CDATA[Makna otonomi dalam suatu Negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemberian kebebasan tak terbatas kepada suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya sesuai dengan kehendak rakyat dengan mengabaikan kepentingan nasional secara komprehensif. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Hal ini untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan partisipasi masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.]]>
<![CDATA[CIRI-CIRI PEMBANGUNAN POLITIK (DALAM STUDI KASUS PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA) ]]>
<![CDATA[ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1885.035 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2693
<![CDATA[Para sarjana Barat mengembangkan kahian Pembangunan Politik dalam memahami perubahan sosial politik di Negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, konteks pembangunan politik cenderung ditujukan pada Negara-negara sedang berkembang dengan asumsi bahwa di Negara-negara tersebut belum berjalan apa yang disebut dengan rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi. Hal ini menimbulkan instabilitas politik yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas sistem politik dari Negara-negara tersebut. Itulah sebabnya perlu dilaksanakan pembangunan politik, agar kapasitas sistem politik dapat terpelihara dan berkembang. Studi pembangunan politik mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1950-an. Perkembangan ini telah menghasilkan sejumlah literature dan kemajuan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Perkembangan ini membawa dampak bagi Negara-negara berkembang dan Negara-negara yang baru merdeka untuk diteliti oleh ilmuwan politik di Amerika Serikat. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana ilmuwan Barat/Amerika Serikat melihat partisipasi politik. Setelah itu akan dilihat kesulitan-kesulitan yang timbul bila teori partisipasi politik seperti yang digunakan di Barat digunakan untuk menjelaskan masyarakat di Negara-negara dunia Ketiga, dalam hal ini Indonesia.]]>
<![CDATA[PERAN MANAJERIAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[PURNAMASARI PURNAMASARI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1773.831 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2702
<![CDATA[Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran manajerial pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dalah agar memaksimalkan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, karena hal tersebut berkaitan dengan pelayanan kepada publik atau masyarakat.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EKSISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN ALUN-ALUN KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[YUSUF HIDAYAT]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2021.019 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2698
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang keberadaannya semakin marak di kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberdaan PKL menjadi penyelamat bagi pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja serta membantu Pemerintah Daerah dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Namun dalam kenyataannya, volume PKL yang terus meningkat setiap waktu membuat keberadaan PKL menjadi salah satu persoalaan penataan tata ruang di Kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. akibatnya terjadi disfungsi ruang publik tersebut dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis sebagai tempat membaca, berolahraga, dan berjalan kaki sehingga di kawasan tersebut sering terjadi kemacetan lalu lintas sebagai akibat aktivitas PKL yang mengganggu di dalam dan luar kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji manajemen konflik Pemerintahan Daerah terhadap eksistensi Pedagang Kaki Lima di kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode survey, khususnya Cross-Sectional Survey Design. Dalam pengumpulan data, penulis hanya menggunakan 1 instrumen, yaitu: angket (Questionnaire). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ada 10 orang yang terdiri dari: 1 orang anggota Satpol PP Kabupaten Ciamis, 1 orang pengurus perhimpunan PKL. Dan 8 orang anggota PKL yang biasa berjualan di kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ditanggapo sebagai solusi dalam menengahi konflik yang terjadi antar Pemerintah Daerah Kab. Ciamis dan para PKL, walaupun masih belum diterima secara menyeluruh. Selanjutnya, terdapat 4 sumber Konflik dari diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya yang berlokasi di Kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Keempat sumber konflik tersebut meliputi: (1) komunikaasi yang kurang efektif; (2) gesekan kepribadian; (3) perbedaan nilai; dan (4) kooptasi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASIMANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Nursetiawan, Irfan]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2529.208 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2687
<![CDATA[Era desentralisasi telah mengubah semua sistem pemerintahan, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan dalam membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Tetapi di dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat beberapa masalah, salah satunya dalam pelayanan publik yang dirasa belum efektif dan tingkap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih rendah. Oleh karena itu diperlukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu solusi yang bisa di implementasikan di era informasi dan otonomi ini, yakni penerapan sistem informasi manajemen yang meliputii tahap input, proses dan output berbasis sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi tersebut membantu proses penyelenggaraan pelayanan publik untuk membuat atau mengelola administrasi publik yang di proses secara cepat dan dapat memberikan informasi yang akuntabel kepada publik. Adapun hambatan dalam implementasi sistem informasi manajemen diantaranya masih mahalnya biaya dalam pengadaan komputer dan kurangnya sumberdaya manusia yang mengerti pengelolaan sistem informasi manajemen, yakni penerapan e-government dengan penyediaan website pemerintah daerah dan pelayanan administrasi yang dibantu dengan perangkat komputer, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan publik tanpa mengindahkan quality service. Sehingga sistem informasi manajemen dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan menjadikan penyelenggraan pemerintahan daerah yang baik di era otonomi daerah. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[SUNARTI, NETI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1977.469 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2696
<![CDATA[Hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sarana yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang. Kelompok ataupun pemerintah dengan tujuan sebagai serangkaian tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah tersebut dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan program kebijakan pembangunan banyak sektor yang menyangkut kepentingan publik dimana yang melibatkan peran dan tindakan aparatur Negara yang menyangkut governance karena menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, maupun masyarakat madani.]]>
<![CDATA[MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERKEADILAN GENDER ]]>
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1570.435 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2688
<![CDATA[Pelaksanaan pemerintah desa menjadi topik penting dalam perkembangan demokrasi indonesia. Pasalnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan desa lebih besar dalam pelaksanaan pemerintah desa yang demokratis dan berkeadilan gender. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya keterwakilan wanita dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan upaya yang harus dilakukan dalam pemberdayaan wanmita dalam ranah publik. Penelitian menbggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterwakilan dalam pemerintahan desa sangat penting dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih sensitif gender supaya sifat maskulinitas dalam p[eraturan tidak dominan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pendidikan gender kepada masyarakat untuk membantun pemberdayaan wanita dalam ranah publik.]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[AGUS NURULSYAM SUPARMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1920.638 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2694
<![CDATA[Hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Diantaranya pelaksanaan program pembangunan tidak tercapau sesuai dengan target yang telah ditentukan sebagai akibat masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah pelaksanakan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis? Dalam penelitian ini akah digunakan metode deskripti dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif. Pengumpulan data, peneliti menggunakan prosedur seperti (1) tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi, dan (3) tahap member cek. Alat pengumpul data yaitu wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat cukup baik dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan yang menyakatan bahwa selama ini dengan adanya pelaksanaan program PNPM masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat memperoleh perguliran dana untuk menambah kegiatan usahanya. 2) Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis seperti masyarakat kurang berperdan dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan mereka dalam upaya pemenuhan kebutuhan mereka, kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program penganggaran yang berpihak kepada masyarakat masih rendah. 3) Terdapat upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program, melakukan pemetaan terhadap keinginan masyarakat yang disesuaikan dengan anggaran biaya yang diberikan oleh pemerintah. 4) Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembanguan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.]]>
<![CDATA[PERAN ORGANISASI WANITA DALAM PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[DINI YULIANI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2703
<![CDATA[Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia bukan hal yang baru, dalam sejarah perjuangan kaum perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan telah banyak dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan, dan pemerintahan. Hanya saja keterlibatan perempuan ini masih terhambat oleh berbagai faktor, sehingga diperlukan keterlibatan banyak pihak agar kaum perempuan dengan potensi besarnya dapat lebih maksimal dalam kegiatan partisipasi politiknya. Kondisi perempuan Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya. Salah satunya adalah dominasi budaya patriarkhi seolah memberi garisan tegas bahwa antara perempuan dan politik merupakan dua dunia yang berbrda dan tidak dapay bersinergi satu dengan yang lainnya. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Ciamis merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran yang luar biasa dalam mendorong kaum perempuan untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Organisasi ini telah banyak melakukan upaya untuk membantu perempuan agar membuka potensi yang mereka miliki untuk dimanfaatkan dalam kegiatan di lingkungan lebih luas dibandingkan hanya untuk kegiatan dalam lingkungan rumah tangganya saja. Organisasi ini memandang bahwa peran perempuan di Kabupaten Ciamis dalam kegiatan politik sudah wakunya mendapat porsi yang proporsional. Seyogyanya tidak ada lagi ucapan yang meragukan kemampuannya untuk tampil di pentas politik, oleh karena itu harus ada gerakan yang mendorong terwujudnya kebijakan pemerintah yang memiliki kepekaan gender.]]>
