Moderat
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Articles
361 Documents
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BATUKARAS KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[RESHA ANGGARA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2395.205 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2735
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran seperti masyarakat kurang berperan aktif dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat pembangunan fisik, masyarakat kurang sadar untuk berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik dan masyarakat kurang aktif dalam pelaksanaan pembangunan sehingga terdapat beberapa rencana pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandarn?. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan keabsahan data. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil jawaban informan sebesar 55,95% sudah terlaksana dengan baik dan yang menyatakan masih kurang sebanyak 44,05%. Terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti rapat pengesahan pelaksanaan pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk iuran uang atau barang dan dan sarana, rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk dukungan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan, yaitu kepala desa melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah pembangunan, lebih mengintensifkan komunikasi, meningkatkan kesadaran masyarakat merealisasikan harapan masyarakat dan meningkatkan transparansi pelaksanaan pembangunan.]]>
<![CDATA[DEMOKRASI SEBAGAI DASAR DAN NILAI-NILAI POLITIL SERTA PERMASALAHANNYA ]]>
<![CDATA[ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1179.205 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2857
<![CDATA[Istilah demokrasi yang kita dengar dan kita kenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah tidak dapat dirumuskan dengan baik dalam pelaksanannya. Idea demokrasi pertama kali muncul di Yunani Kuno dapatlah dijadikan acuan masyarakat Indonesia dalam kegiatan kenegaraan. Apakah masyarakat dan pemerintah Indonesia sudah menganut dan melaksanakan idea demokrasi? Pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[WAWAN HERNAWAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3813.058 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2771
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tidak dijalankan. Contohnya, pada pelaksanaan pembangunan rabat beton di Dusun Cintasari belum sepenuhnya dapat diselesaikan dan terkesan lambat dalam pengerjaannya. BPD di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tidak dapat berperan serta dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, serta menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa agar pelaksanaan pembangunan fisik dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Metode yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masuk pada kategori kurang baik, dalam melaksanakan pengawasan pada pembangunan fisik. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kesulitan dalam mengundng masyarakat untuk hadir dalam musyawarah di desa dalam menyusun program pembangunan fisik dikarenakan banyak asumsi masyarakat yang menilai kinerja BPD masih lemah. Kurang proaktif dan peran serta masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kesulitan dalam mengumpulkan data-data sebagai referensi kegiatan atau progress pada pelaksanaan pembangunan. Perbedaan pandangan atau persepsi. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran, karena anggaran Badan Permusyawaratan Desa kurang proporsional dan terbatas yang menyebabkan tindakan atau kinerja yang dilakukan kurang seimbang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penyusunan program pembangunan fisik, meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa. Menghilangkan perbedaan pandangan antara Badan Perusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan menambah anggaran.]]>
<![CDATA[PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGANDARAN DI DESA WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[YUSNITA RACHMA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.129 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3064
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan pegawai pertanahan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara tepat dan cepat, serta tanggap terhadap keinginan masyarakat masih rendah, perhatian pegawai kepada masyarakat masih kurang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengolahan data/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu tidak dimilikinya dokumen-dokumen pemilikan tanah dan kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah, kurangnya pemohon dalam melengkapi persyaratan pendaftaran, masih terjadinya sengketa dan juga kurangnya keterbukaan masyarakat tentang asal usul tanah yang dimilikinya, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, kurang dimilikinya secara lengkap dokumen-dokumen kepemilikan tanah dan keterbatasan pemahaman masyarakat tentang proses dan syarat pelayanan program PTSL. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, memberikan pemahaman secara jelas mengenai syarat dan prosedur pelayanan serta mengajak dan menyuruh untuk melengkapi persyaratan dalam pendaftaran pelayanan PTSL, meminta pemohon untuk menyelesaikan sengketa tanahnya, mengajak pemohon untuk terbuka terhadap kepemilikan tanahnya, meminta untuk melengkapi persyaratan bebas dari sengketa dan memberikan pemahaman dan penjelasan tentang proses dan syarat pelayanan program PTSL]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN OLEH KANTOR KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[YAYAN INDRA RUSDIANSYAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2264.845 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2796
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui halwa Inplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum optimal. Metode penelitian yang digimakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan selama 9 bulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 4 pegawai Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang menangani ijin gangguan dan masyarakat yang ingin memperoleh izin gangguan sebanyak 11 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data). Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar informan menyatakan kurang baik. Sementara observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum diimplementasikan sesuai dengan baik. 2) Adanya hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan kegiatan usahanya, kurangnya dukungan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia yang kurang memadai, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi. Begitupula berdasarkan observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa selama ini Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan masih ada hanbatan yang disebabkan kurangnya ketegasan aparatur pelaksana sehingga menyebabkan masih banyaknya usaha yang dijalankan masyarakat tidak memiliki izin, 3) Untuk mengatasi hambatan maka dilakukan berbagai upaya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan yaitu melakukan pendataan kepada kegiatan usaha masyarakat serta melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diharapkan pemahaman masyarakat meningkat selain itu dilakukan upaya peningkatan profesionalisnie petugas melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan sehingga dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan fungsi dan perannya securu optimal. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa ada upaya antara lain melakukan pendataan kepada masyarakat yang memiliki usaha dan melakukan pengawasan kepada masyarakat selain itu petugas pelaksana mendapatkan pembinaan dan pelatihan sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[KIKI ENDAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1747.9 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2697
<![CDATA[Makna otonomi dalam suatu Negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemberian kebebasan tak terbatas kepada suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya sesuai dengan kehendak rakyat dengan mengabaikan kepentingan nasional secara komprehensif. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Hal ini untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan partisipasi masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA CIAKAR KECAMATAN CIPAKU KEBUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[DIKI SANTIKA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2809.533 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2762
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah: Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan di Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku Kanupaten Ciamis belum mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini terbukti dengan masih adanya peserta sosialisasi yang tidak memahami materi yang disampaikan pada saat sosialisasi. Hal ini disebabkan karena banyak peserta yang tidak memperhatikan pemberi materi. Peserta sosialisasi mengeluhkan sarana yang disediakan oleh panitia, yang tidak mampu menampung peserta sosialisasi, sehingga tidak sedikit peserta yang berdiri karena tempat duduk yang disediakan tidak mencukupi. Rurmusan masalah dalam penelitian Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Apa hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Apa upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diketahui terdapat beberapa indikator yang telah dilaksanakan dengan maksimal, dan ada juga yang belum dilaksanakan. Jika dilihat dari indikator pengenalan, melaksanakan kunjungan, melaksanakan kegiatan khusus, mendiskusikan temuan dan menyusun laporan sosialisai. Hamabatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: Peserta pelatihan kurang memahami materi yang disampaikan. Ada sebagaian yang tidak hadir dengan berbagai alasan diantaranya karena adanya kepentingan keluarga dan jarak yang jauh dikarenakan tempat yang tidak strategis. Kurangnya sarana serta prasarana untuk mendukung, hal ini dibuktikan dengan minimnya sarana seperti kurangnya sejumlah kursi dan pendingin ruangan seperti kipas angin. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: meningkatkan kemampuan peserta pelatihan untuk memahami materi yang disampaikan, melalui berbagai teknik pemberian pelatihan seperti tanyajawab. Sehingga peserta pelatihan pada saat menerima materi tidak ngantuk dan ngobrol. Mengadakan pelatihan ditempat yang strategis agar peserta sosialisasi yang di undang dapat hadir dengan tanpa adanya alasan jarak yang jauh. Penambahan sarana serta prasarana.]]>
<![CDATA[MODEL MANAJEMEN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ]]>
<![CDATA[Irwan Irwan]]>;
<![CDATA[Muhammad Rusdi]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (382.758 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3018
<![CDATA[Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini berorientasi pada tujuan jangka panjang sebagai referensi baru dalam pemungutan pajak. Sedangkan target khusus yang akan dicapai yaitu: merekomendasikan sebuah model manajemen pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten Sidenreng Rappang.Penelitianini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan Pendekatan Sumber (resource approach), Pendekatan proses (process approach), Pendekatan sasaran (goals approach) dalam efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN DI OBJEK WISATA PANTAI PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[FINA SUKMADEWI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.742 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2717
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi belum efektifnya pemungutan pajak hiburan yang dilaksanakan oleh petugas hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya target pajak yang sebelumnya telah ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran, masih rendahnya ketelitian petugas lapangan dalam menyelesaikan pendataan objek pajak hiburan, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi). Berdasarkan hasil penelitian bahwa: Efektivitas pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran belum terlaksana dengan optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi anggaran yang dibutuhkan oleh para petugas, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana, kurangnya bimbingan. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi secara rutin, melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak, melaksanakan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, memberikan alokasi biaya kepada para petugas.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA UTAMA ]]>
<![CDATA[AGUS NURULSYAM SUPARMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1519.44 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2848
<![CDATA[Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa dalam implementasinya Perda Nomor 6 tahun 2006 tentang BPD di Desa Utama belum dapat melaksanakan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 8 (delapan) orang Perangkat Desa, 1 (satu) orang Ketua BPD, dan 8 (delapan) orang anggota BPD di Desa Utama. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi dari Pemerintajan Desa dan BPD Desa Cijeungjing. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2006 tentang BPD di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis telak dapat dilaksanakan cukup baik, hal ini terlihat dari setiap indikator-indikator yang penulis tanyakan kepada informan telah dilaksanakan secara keseluruhan walaupun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2006 tentang BPD, yaitu sebagai berikut: a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide atau saran terhadap pelaksanaan pembangunan. b. Masih adanya perbedaan pendapat antara BPD dan pemerintah desa dalam menentukan setiap kebijakan. c. Masih kurangnya pemahaman tentang pemerintahan desa baik anggota BPD maupun perangkat desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan desa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2006, yaitu: a. Dalam melaksanakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan secara voting untuk menentukan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa. b. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. c. Melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat secara persuasive.]]>
