Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Moderat

moderat
Website

Published by Universitas Galuh

ISSN : 24423777 EISSN : 2622691X DOI : -

Core Subject : Humanities, Education, Social,

Humanities Environmental Science Social Sciences Other

Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.

Arjuna Subject : -

Articles 361 Documents

15 16 17 18 19

IMPLMENTASI PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KABUPATEN CIAMIS KIKA PIKANIA DEWI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Ciamis?; 3) Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa: 1) Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi petugas sehingga belum sesuai dengan pendapat Wahab (2014:165) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, antara lain: kurangnya dukungan sumber dana yang memadai dalam melaksanakan kebijakan, kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap; 3) Melakukan berbagai upaya supaya Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan dengan baik dengan cara menambah berbagai sarana dan prasarana secara bertahap sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mendukung terselenggaranya kebijakan dan melaksanakan pelatihan bagi petugas pelaksana.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN OLEH PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) WILAYAH BINAAN DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS Engkus Kusmana; Regi Refian Garis
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pertanian oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis secara umum sudah berjalan, namun belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analsis. Berdasarkan hasil penelitian dikategorikan belum optimal. Berbagai Indikator menyatakan diantaranya PPL harus mengoptimalkan perannya sebagai penyuluh untuk memberikan motivasi, merangsang, dan memperluas wawasan petani terhadap perkembangan dunia luar. PPL mengajarkan petani agar terampil mengerjakan materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan. Hambatan yang dihadapi yaitu belum optimalnya peran dan fungsi PPL melalui kegiatan-kegiatan yang dikelola,. Lahan pertanian (sawah) tadah hujan dan sarana prasarana pengairan yang belum memadai menjadikan Desa Buniseuri belum bisa mengoptimalkan lahan pertanian. Pemerintah Desa, BPP (Balai Penyuluh Pertanian), UPTD Pendidikan, PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat), UPTD P2KBP3A, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Indikator keberhasilan PPL salah satunya adalah adanya kelompok tani. Adanya kelompok tani sangat penting untuk meringankan tugas PPL. Upaya yang dilakukan diantaranya: untuk mewujudkan pertanian yang tangguh diperlukan sumberdaya manuasia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunanTransfer teknologi pembuatan pupuk kompos memberikan manfaat yang besar yaitu adanya peningkatan pengetahuan warga tentang manfaat bahan sisa sampah organik sebagi bahan baku pembuatan pupuk kompos

SOSIALISASI POLITIK OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN HAK PILIH YANG MEMILIH KEPADA SALAH SATU CALON PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CIBULUH KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2013 AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini sebagai berikut: 1) Adanya masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya dalam kegiatan pemilihan calon kepala desa di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran; 2) Kurangnya kepedulian masyarakat akan pentingnya pemilihan kepala desa; 3) Kesadaran dalam memilih calon kepala desa masih rendah. Responden dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari Kepala Desa Cibuluh, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 2 orang. Panitia Pemilihan Kepala Desa 3 orang dan masyarakat yang mempunyai hak pilih, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 6 orang yang terdiri dari dua dusun, dusun Cibuluh I (satu) sebanyak 3 orang dan dusun Cibuluh II (dua). Teknik pengolahan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian akhirnya dapat disimpulkan, sebagai berikut: 1) Sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa dalam meningkatkan hak pilih yang memilih kepada salah satu calon pada pemilihan kepala desa tahun 2013 di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran pada dasarnya sudah berjalan cukup baik. 2) Hambatan mengenai banyaknya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih yang sedang berada diluar kota dan tidak mempunyai dana serta waktu yang cukup untuk pulang dan menggunakan hak pilihnya, nampaknya menjadi hambatan yang cukup berat. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan telah dilakukan secara maksimal, sehingga dapat mengatasi dan meminimalisir hambatan-hambatan yang muncul.

BUDAYA POLITIK LOKAL DALAM PROSES LEGISLATIF DI DAERAH IMAM MAULANA YUSUF
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tingkat pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi. Hal tersebut telah membuka peluang untuk menciptakan kebijakan atau suatu produk aturan hukum yang sesuai dengan konten lokal sebagai perwujudan dari demokrasi di daerah, pemerintah daerah diarahkan untuk mengembangkan pola pembukaan jaringan yang lebih besar dengan pihak lain dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan. Adanya unsur filosofis yang harus terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan ataupun dalam peraturan daerah, memberikan ruang untuk nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, baik berupa budaya, kebiasaan, adat ataupun tradisi yang selama ini dianggap memiliki persepsi positif atau berdampak baik terhadap pola pengaturan kehidupan bersama diantara masyarakat, menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap perumusan kebijakan publik. Kekuatan dari budaya politik lokal untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terutama dalam berpartisipasi atas perumusan peraturan daerah, dapat dijadikan sebagai kerangka pendekatan untuk menilai tentang keberpihakan suatu peraturan daerah terhadap masyarakat setempat sebagai bentuk penanganan berbagai persoalan yang terjadi.

PENGARUH PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PASAR MODERN OLEH PEMDA TERHADAP PENJUALAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS LUCKY TEGUH PRABOWO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Bagaimana pemberian izin pendirian pasar modern terhadap penjualan pedagang pasar tradisional pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ? 2) Bagaimana keadaan penjualan pedagang pasar tradisional pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ? 3) Bagaimana pengaruh pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap penjualan pedagang pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka, studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah dengan jumlah 322 orang. Sampel penelitian sebanyak 76 orang dengan teknis sampelnya sensus. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat penulis simpulkan halhal sebagai berikut : 1) Kurang dilaksanakannya perda no 18 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pasar, hal ini terhukti dengan hasil perolehan angket dengan total skor rata-rata 120,12, herada pada kategori kurang, artinya pemda belum melaksanakan aturan-aturan perda no 18 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pasar. 2) Penjualan pedagang di pasar tradisional sudah cukup dalam usahanya di bidang perdagangan, hal ini terbukti dengan skor rata-rata 145,5 berada pada kategori cukup. 3) Pengaruh pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap penjualan pedagang pasar tradisional Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sebesar 96,04 % yang berarti halwa izin pendirian pasar modern oleh pemda berpengaruh sebesar 96,04 % terhadap penjualan pedagang pasar tradisional, sedangkan sisanya 3,96 % merupakan faktor lain yang tidak terdeteksi.

CIRI-CIRI PEMBANGUNAN POLITIK (DALAM STUDI KASUS PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA) ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Para sarjana Barat mengembangkan kahian Pembangunan Politik dalam memahami perubahan sosial politik di Negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, konteks pembangunan politik cenderung ditujukan pada Negara-negara sedang berkembang dengan asumsi bahwa di Negara-negara tersebut belum berjalan apa yang disebut dengan rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi. Hal ini menimbulkan instabilitas politik yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas sistem politik dari Negara-negara tersebut. Itulah sebabnya perlu dilaksanakan pembangunan politik, agar kapasitas sistem politik dapat terpelihara dan berkembang. Studi pembangunan politik mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1950-an. Perkembangan ini telah menghasilkan sejumlah literature dan kemajuan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Perkembangan ini membawa dampak bagi Negara-negara berkembang dan Negara-negara yang baru merdeka untuk diteliti oleh ilmuwan politik di Amerika Serikat. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana ilmuwan Barat/Amerika Serikat melihat partisipasi politik. Setelah itu akan dilihat kesulitan-kesulitan yang timbul bila teori partisipasi politik seperti yang digunakan di Barat digunakan untuk menjelaskan masyarakat di Negara-negara dunia Ketiga, dalam hal ini Indonesia.

PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA KIKI ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pedagang kaki lima kurang memahami tentang tata tertib keindahan kota, sehingga para pedagang kaki lima bebas menjajakan dagangannya, hal ini nampak masih ada pedagang kaki lima menjajakan dagangannya tidak pada tempat yang seharusnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? Metode yang digunakan dalam penelitian metode deskriptif. Teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kasi Pengawasan dan Operasional Kota Tasikmalaya, dan pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ini berjalan sesuai dengan harapan hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan dengan cara ramah tamah, karena bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan berdagang di kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hambatan-hambatan, yaitu seperti kurang adanya sosialisasi terhadap pelaksanaan penertiban, kurangnya lokasi binaan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, kurang dipahami Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum karena penyampaian informasi yang kurang jelas kepada pedagang kaki lima. Upaya-upaya, yaitu melakukan pendataan untuk dilakukan pembinaan pedagang kaki lima, melakukan kerjasama, memberikan selebaran mengenai informasi yang berisikan ketentuan dan tata tertib dalam berjualan, sehingga pedagang kaki lima tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PUSKESMAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR HIV/AIDS DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ARIS NOORHIDAYAT
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Permasalahan tersebut diduga bahwa petugas Puskesmas belum bisa melaksanakan fungsi pelayanan Puskesmas sehingga tidak mampu memberikan pelayanan dengan maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang responden. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Fungsi Puskesmas telah dilaksanakan oleh petugas Puskesmas dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Dari 6 indikator fungsi Puskesmas dua (2) indikator sudah dilaksanakan dengan baik namun empat (4) indikator lainnya sudah dilaksanakan, namun belum baik. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pelayanan Puskesmas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut. a. Dalam pusat penggerak pembangunan berwawasan lingkungan, petugas Puskesmas kesulitan dalam menyosialisasikan penyakit menular HIV/AIDS. b. Dalam pusat pemberdayaan masyarakat, pihak Puskesmas kesulitian untuk bisa bersosialisasi dengan juru kunci di lingkungan kerjanya. c. Dalam pusat pelayanan kesehatan strata pertama, pihak Puskesmas kesulitan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan fungsi pelayanan Puskesmas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Dalam pusat penggerak pembangunan berwawasan lingkungan, petugas Puskesmas harus bisa menyosialisasikan dengan baik kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memamhami bahaya penyakit menular HIV/AIDS. b. Dalam pusat pemberdayaan masyarakat, sesibuk apapun masyarakatnya, petugas Puskesmas harus tetap berusaha mengajak masyarakat setempat untuk bersosialisasi. c. Dalam pusat pelayanan kesehatan strata pertama, petugas Puskesas harus bisa membujuk si pasien untuk di rawat jalan ataupun rawat inap demi kebaikan pasien tersebut.

PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN AKUISISI ARSIP TERHADAP KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN KEARSIPAN DI BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN GARUT Eet Saeful Hidayat
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip terhadap koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan kualitas pelayanan arsip di Perpustakaan dan kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Garut, berangkat dari berbagai fenomena yang terjadi di unit pemerintahan organisasi pemerintah terutama masalah pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan kearsipaan secara kumulatif tidak memuaskan, diukur dengan persentase pelayanan kepada pengguna jasa dengan rasio (8:24) atau baru mencapai 33,3%, dimana sejumlah data seperti SPJ, SPM dan DPA, kabupaten perbatasan Peta kronoligis, dokumen budaya seni Garut, angka riwayat hidup, register akta kelahiran masih belum bisa dilayani karena tidak tersedianya data, ini menunjukkan kinerja arsip tidak optimal dalam hal standar pelayanan. Secara khusus peneliti mengidentifikasi dan merumuskan 3 (tiga) variabel, yaitu pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip, koordinasi antara SKPD dan kualitas pelayanan ditandai dengan gejala tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan akuisisi tersebut dalam hal upaya penyelamatan arsip di Garut. Koordinasi antara Satuan kerja perangkat daerah dan badan perpustakaan dan kearsipan daerah belum baik dan manajemen kearsipan masih kurang di mana tidak ada penerapan sistem pengolahan teknologi khusus dari arsip terpadu secara on- line, serta daya dukung infrastruktur yang masih kurang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan tehnik survey. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 93 orang pengelola arsip yang tersebar di SKPD di Kabupaten Garut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi lapangan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kearsipan di badan perpustakaan dan kearsipan daerah Kabupaten Garut dan Koordinasi SKDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kearsipan di badan perpustakaan dan kearsipan daerah kabupaten Garut. Kata Kunci: Kebijakan Akuisi, Koordinasi SKPD, Pelayanan Kearsipan.

PELAKSANAAN PROGRAM KARANG TARUNA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Siti Hertanti; Irfan Nursetiawan; R. Rindu Garvera; Asep Nurwanda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya program Karang Taruna dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan cenderung tidak maksimal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi tentang program karang taruna kepada masyarakat, keterbatasan info yang diperoleh karang taruna dan sebagian program karang taruna masih ada yang belum terealisasikan karena minimnya dana karang taruna untuk pelaksanaan program karang taruna dan dalam bidang lingkungan hidup belum melakukan program penghijauan. Upaya yang dilakukan yaitu adanya komunikasi yang baik antar ketua dan anggota,banyak menjalin kerjasama dengan intansilain, mensosialisasikan semua progrm karang taruna, dan mengajukan proposal ke intansi-intansi untuk tambahan dana, memeberikan sanksi untuk anggota yang tidak hadir dalam rapat.

Page 17 of 37 | Total Record : 361

15 16 17 18 19

Filter by Year

2015 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dini Yuliani

Contact Email diniasyari16@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official diniasyari16@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. ciamis, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA