Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH BUDAYA KERJA TERHADAP KEDISIPLINAN PEGAWAI DI KANTOR DESA BINA BARU KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Sofyan Sofyan; Abdul Jabbar A; Sunarti Sunarti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Disiplin di lingkungan kerja sangat dibutuhkan, karena dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, pegawai dengan disiplin kerja yang baik, berarti akan dicapai pula suatu keuntungan yang berguna baik bagi organisasi maupun pegawai itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya kerja terhadap kedisiplinan pegawai di Kantor Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi budaya kerja di Kantor Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 150 orang. Sampel sebanyak 97 orang dengan melihat tabel Isaac dan Michael. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Kuesioner, Penelitian pustaka dan Wawancara. Hasil penelitian yaitu berdasarkan rumus SPSS v.16 yaitu t hitung < t tabel, 0.898 < 1.985 maka Ho ditolak sehingga budaya kerja berpengaruh terhadap kedisiplinan pegawai di Kantor Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Variabel budaya kerja dinilai dengan 4 item yaitu perilaku tidak disiplin 89%, tidak jujur 52%, perilaku tidak tegas 88% dan tidak percaya diri 51%. Sedangkan variabel kedisiplinan pegawai diukur dengan menggunakan 3 item, yaitu disiplin waktu 86%, disiplin peraturan 85% dan disiplin tanggung jawab 48%. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya kerja di Kantor Desa Bina Baru terdiri dari 2 yaitu kebersamaan 57% dan intensitas 58%. Kata Kunci: Budaya Kerja, Disiplin Kerja, Kedisiplinan Pegawai

EFEKTIVITAS POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) “KITRI ASIH” DI DESA SINDANGASIH KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS Rida Faridah
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi karena tidak semua anggota POS pemberdayaan keluarga Kitri Asih di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari dapat bekerja secara maksimal, masih banyak program yang harus diselesaikan oleh anggota POS pemberdayaan keluarga dan kurang berjalannya kepengurusan Posdaya Kitri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana efektivitas pos pemberdayaan keluarga Kitri Asih Di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh anggota Pos Pemberdayaan Keluarga Kitri Asih Di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pekerjaan yang efektif? 3) Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh anggota Pos Pemberdayaan Keluarga Kitri Asih Di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pekerjaan yang efektif?Metode penelitian berdasarkan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dalam peneltiian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan ( observasi dan wawancara). Teknik pengolahan data/analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dan verifikasi.Berdasarkan hasil wawancara mengenai Efektivitas Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) “Kitri Asih Di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan informan yang menyatakan posdaya telah efektif jika dipersentasekan sebesar 42,86% dan yang menyatakan masih kurang efektif jika dipersentasekan sebesar 57,14%. Terdapat beberapa hambatan antara lain yaitu masih rendahnya sumber daya manusia anggota posdaya, kurangnya kemampuan dan pemahaman anggota posdaya, masih sedikitnya program yang diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh masih kurangnya SDM posdaya, sarana dan prasarana pendukung, dana yang dimiliki posdaya belum memadai dan kecepatan waktu dalam melaksanakan pekerjaan masih kurang. Upaya yang dilakukan yaritu pemberian petunjuk dan pemahaman, penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan kepada anggota serta melakukan komunikasi berupa pendekatan dan kerjasama dengan instansi terkait, pemberian arahan dan bimbingan kepada anggota, penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan serta melakukan pendekatan dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak seperti dinas kesehatan atau Badan KB kabupaten, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemerintahan desa serta puskesmas. Kata Kunci : Peranan Perangkat Desa, Kesadaran Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan.

ANALISIS PENGELOLAAN CURUG SALOSIN DI DESA SUKAHURIP KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS ASEP NURWANDA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Potensi keragaman Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Ciamis yang cukup banyak dapat dijadikan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan konservasi alam dan wisata alam. Wisata alam sendiri dapat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan tentunya dapat dijadikan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Salah satu potensi alam tersebut berada di Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti. Dengan lokasi yang berdekatan dengan kawasan Gunung Syawal, Desa Sukahurip memberikan pemandangan yang didominasi oleh keindahan dan keramahan desa pada umumnya. Potensi wisata yang ada di desa tersebut, yakni adanya curug yang bernama Curug Salosin. Di curug tersebut terdapat ekosistem yang masih asri dan banyaknya pepohonan menjadikan kawasan tersebut lekat dengan hijaunya pegunungan. Tetapi untuk saat ini kawasan tersebut belum dapat dibuka secara publik, karena masih menjadi kawasan pariwisata pra-konstruksi. Artinya kawasan tersebut belum dibuka secara resmi. Keindahan panorama alam menjadi salah satu bagian ikon Curug Salosin dan dengan lokasi yang berada di gerbang ke Kabupaten Ciamis menjadikan lokasi tersebut sangat strategis sebagai kawasan wisata alam. Adapun hambatan ke lokasi curug tersebut, yakni masih terbatasnya akses jalan dan masih belum terbentuknya pengelola wisata, jika objek wisata alam tersebut resmi dibuka. Diperlukan kajian yang mendalam untuk menjadikan suatu kawasan atau wilayah menjadi bagian dari objek wisata baru di Kabupaten Ciamis. Dengan segala potensi yang ada di lokasi curug, maka peneliti bermaksud untuk menganalisis pengelolaan Curug Salosin di Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan hal ini dimaksudkan agar setelah dibuka secara resmi objek wisata tersebut, maka akan memberikan gambaran tentang pengelolaan objek wisata alam yang berlandaskan pada Community Based Tourism (CBT) dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, ketika pengelolaan objek wisata tersebut berjalan dengan baik. Kata Kunci: Pengelolaan, Curug Salosin, Wisata, dan Desa.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 52 TAHUN 2009 PASAL 21 TENTANG KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA OLEH DKBP3A DALAM RANGKA MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Hikmah Fitriani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatar belakangi dengan ditemukan beberapa permasalahan seperti masih banyaknya terjadi perkawinan yang belum sesuai dengan usia ideal. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi undang-undang no 52 tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan Keluarga Berencana oleh Dinas KBP3A? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan undang-undang no 52 tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan Keluarga Berencana oleh Dinas KBP3A? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Undang-undang no 52 tahun 2009 pasal 21 tentang Kebijakan keluarga Berencana oleh Dinas KBP3A? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala DKBP3A, Petugas UPTD KBP3A atau Kader Keluarga Berencana dan peserta Keluarga Berencana sebanyak 7 Orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan. Teknis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, Penyajian Data dan menarik kesimpulan/verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Undang-undang no 52 tahun 2009 pasal 21 tentang Kebijakan keluarga Berencana secara umum belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan yang dihadapi kurang disiplin dalam pelaksanaan brifing, kurang optimalnya dalam penyampaian informasi, dan kurang adanya ketegasan dalam melaksanakan tugasnya. Upaya memberikan pemahaman secara jelas mengenai tujuan yang hendak dicapai, mengandakan sosialisasi secara rutin pada masyarakat, membangun sistem kerja yang baik sesuai dengan tupoksinya, melaksanakan program yang harus dilaksanakan dengan baik, mencari dukungan dari DKBP3A dan melaksanakan tugasnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam arti dan konteks yang lebih luas kepada masyarakat. Kata Kunci: Implementasi, UU No 52 tahun 2009, Kebijakan Keluarga Berencana, pengendalian pertumbuhan penduduk.

OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE (Studi di Kabupaten Pangandaran) RITA HARTATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip good governance di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 13 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip good governance di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. 2) Adanya hambatan-hambatan seperti kesibukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diluar keanggotannya sebagai BPD dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasinya kepada BPD. 3) Upaya yang dilakukan yaitu mengadakan diskusi internal dengan anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam bentuk obrolan santai. Kata Kunci: Optimalisasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Good Governance

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN PADAHERANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 Emi Yulia
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan memiliki pemikiran tidak akan merubah taraf hidup mereka menjadi lebih baik, ketidaktahuan masyarakat terhadap politik sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya dengan alasan adanya janji program dari kandidat yang meyakinkan masyarakat dan dianggap bisa teralisasi.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 ?, 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 ?, 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 30 orang terdiri dari 1 orang KPU, 3 orang PPK, 114 orang PPS, 1 orang PanWas Kecamatan, 3 orang tim sukses, 2 orang tokoh masyarakat, dan 6 orang masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015, partisipasi masyarakat cukup baik. Faktor yang mempengaruhi masyarakat berpartisipasi yaitu Pilkada Kabupaten Pangandaran merupakan Pilkada pertama, masyarakat tertarik dengan program yang disampaikan calon kandidat, calon dianggap mempunyai pengalaman karena pernah jadi ketua DPRD Kabupaten Ciamis. Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya informasi tentang sosialisasi pelaksanaan Pilkada, masyarakat dalam memberikan hak suaranya mudah tergiur dengan adanya praktik money politik. Upaya yang dilakukan berupa sosialisasi kembali kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada, pemahaman kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat agar tidak terhasut oleh adanya praktik money politik sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan. Kata Kunci : Partisipasi, Politik Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN TARAF KESEHATAN OLEH UPPKH KECAMATAN DI DESA CILIANG KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Ida Yunani Destianti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa pelaksanaan PKH yang belum dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) BagaimanakahPelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan ?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan oleh UPPKH Kecamatan belum terlaksana dengan optimal sesuai dengan Pedoman umum PKH (2014:78) hal tersebut dikarenakan adanya beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik. Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum dapat Meningkatkan Taraf Kesehatan oleh UPPKH Kecamatan hal ini dibuktikan dengan kurangnya pendamping melakukan perannya dengan baik serta masih kurangnya kesadaran peserta PKH dalam melaksanakan komitmennya sesuai dengan yang ditentukan. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan oleh UPPKH Kecamatan yang antara lain Dalam proses pemutahiran data pendamping kesulitan karena peserta PKH kurang aktif dalam memberikan masukan maupun data yang diperlukan oleh peserta PKH dan keterbatasan Sumber daya Pendamping. 3) Adanya upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasai hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan oleh UPPKH Kecamatan yang antara lain meningkatkan berbagai pertemuan dengan masyarakat untuk dapat berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan PKH serta melakukan pendekatan dan pengawalan setiap pengaduan yang disampaikan kepada UPPKH Kabupaten. Kata Kunci : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Meningkatkan Taraf Kesehatan

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WILAYAH CIJULANG (Studi Analisis di Objek Wisata Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran) Anita Sri Hastuti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Implementasi strategi pengembangan kawasan wisata di objek wisata Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran oleh UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik.Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi strategi pengembangan kawasan wisata ?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kawasan wisata ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kawasan wisata ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 15 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Implementasi strategi pengembangan kawasan wisata belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan UPTD Pariwisata dan Kebudayaan belum mampu melaksanakan tingkatan strategi yang disebut dengan master strategi. Berdasarkan hasil wawancara diketahui selama ini kurangnya mengekploitasi kreatifitas masyarakat untuk membuat kerajinan tangan yang dapat dijadikan usaha baru dalam meningkatkan kesejahteraannya, turun langsung kelapangan untuk menjaga keasrian dan keaslian dari objek wisata Batukaras. 2) Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti kurangnya kreatifitas untuk mengembangkan kebudayaan setempat, kurang memahami strategi dalam mengembangkan kepariwisatan, kurangnya tim ahli, kurangnya dukungan modal dan sarana prasarana, rumitnya prosedur kerjasama terhadap pihak swasta untuk bekerjasama, kurangnya ketegasan dari pemerintah Daerah terkait dengan perusakan alam. 3) Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti melakukan diskusi dengan kompepar dan kelompok pemuda seni, pengarahan dan pembinaan terhadap anggota kompepar agar lebih kreatif, membentuk tim ahli agar dapat diturunkan langsung kelapangan, memangkas prosedur untuk memberikan perizinan terhadap pihak swasta. Kata Kunci : Strategi pengembangan kawasan wisata, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang

PEMBANGUNAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN ERLAN SUWARLAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki hak otonom memiliki dua arena sekaligus, yakni arena politik dan arena pemerintahan yang posisinya paling dekat dengan masyarakat. Eksistensinya memiliki sejarah panjang dan tidak pernah luput dari sejumlah masalah seiring dengan dinamika peraturan-perundangan yang mengaturnya yang cenderung tidak berpihak, sehingga membuat desa menjadi lemah dan memiliki ketergantungan, bahkan untuk menentukan nasibnya sendiri pun sangat kesulitan. Pengelolaan keuangan desa secara umum masih menjadi sorotan publik. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta segala peraturan-perundangan turunannya, dimana sebagian besar meyakini bahwa saat ini relatif lebih baik dari semua Undang-Undang sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi desa bahwa bukan hanya diakui memiliki hak otonom namun harus benar-benar mampu berotonomi yang salah satu parameternya adalah kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, sah, hemat dan berdaya guna untuk mensejahterakan masyarakatnya.Kata Kunci: Pembangunan Kapasitas, Pemerintah Desa, Keuangan Desa.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PAJAK REKLAME TAHUN 2014 OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Asep Agung Nugraha
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah bahwa (1) Adanya pembatasan tempat reklame yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga masih banyak wajib pajak yang khawatir terhadap pemasangan reklamenya, hal ini berdampak pada penurunan realisasi penerimaan pajak reklame. Dengan adanya kebijakan tersebut berdampak pada industri dan para pengusaha membatasi pemasangan reklame (2) Kelalaian wajib pajak reklame untuk orang/ pribadi, sehingga terbukti adanya penurunan capaian realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun anggaran 2014. Pada periode tahun anggaran 2014 realisasi hanya mencapai 80,82%.Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi kebijakan tentang pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya? (2) Bagaimana pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya? (3) Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan tentang pajak daerah terhadap pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya? Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 782 orang. Terdiri dari seluruh pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya sebanyak 82 orang dan wajib pajak reklame sebanyak 700 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan Library research dan Field research. Sedangkan untuk menentukan hubungan menggunakan rumus koefisien korelasi dan menentukan pengaruh dengan rumus koefisien determinasi dengan menggunakan Software IBM SPSS Versi 23.Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Implementasi Kebijakan tentang Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya diperoleh rata-rata skor sebesar 307,75 atau 69,16% termasuk pada kategori baik (2) Pencapaian Target Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya diperoleh rata-rata skor sebesar 337,83 atau 75,92%. Angka tersebut termasuk pada kategori baik (3) Pengaruh implementasi kebijakan tentang pajak daerah terhadap pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dengan uji korelasi diperoleh nilai r sebesar 0,364 nilai tersebut mempunyai hubungan positif atau searah dengan derajat keeratan termasuk kategori rendah. Kata Kunci: Pengaruh Implementasi Kebijakan, Pajak Daerah, Pencapaian Target

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dini Yuliani

Contact Email diniasyari16@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official diniasyari16@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. ciamis, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA