cover
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
STRATEGI PEMBERDAYAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI OLEH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (BP3K) KECAMATAN CIJEUNGJING DI DESA CIHARALANG KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS Nani Nura'eni
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.719 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.852

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi diantaranya oleh kurang maksimalnya penyuluhan dari penyuluh pertanian tentang cara budidaya tanamam yang baik dan benar.Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan berbagai permasalahan yaitu:1) Bagaimana Strategi Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani oleh Balai PenyuluhanPertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K)Kecamatan Cijeungjing di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Strategi Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani oleh Balai PenyuluhanPertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K)Kecamatan Cijeungjing di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ?3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Strategi Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani oleh Balai PenyuluhanPertanian, Perikanan, dan Kehutanan(BP3K) Kecamatan Cijeungjing di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ? Metode penelitian yangdigunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Strategi Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani oleh BP3KKecamatan Cijeungjing di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal. Terdapat hambatan yang dihadapi diantaranya, pola pikir petani yang belum berfikir untuk melakukan agribisnis.Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan beberapa upaya diantaranyamengajak dan memotivasi anggota gabungan kelompok tani untuk dapat berfikir lebih maju dengan menerapkan pola agribisnis.  Kata Kunci : Strategi, Pemberdayaan, Balai PenyuluhanPertanian, Perikanan, danKehutanan (BP3K)
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN OLEH PUSKESMAS DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Bella Bellina
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.986 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.757

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya integritas yang dimiliki petugas Puskesmas Parigi dalam melaksanakan pekerjaan, masih kurangnya rasa tanggung jawab dan sering melakukan diskriminatif terhadap pasien dan masih kurangnya petugas dalam memperhatikan fungsi sosial, moral, dan etika profesi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran? 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran?.Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun desain penelitian yang penulis gunakan adalah desain penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer yaitu ada 23 orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan ( observasi, dan wawancara). Teknis analisa data dalam penelitian ini yaitu yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) kualitas pelayanan oleh Puskesmas di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pada umumnya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hasil observasi menunjukan bahwa selama ini dalam pelaksanaan pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa indiktor yang pelaksanaannya belum sesuai dengan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Moenir (2001:204-205). 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya sumber daya dan jumlah petugas yang kurang memadai, jarang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, rendahnya semangat dan motivasi, kurangnya kerjasama, rendahnya sikap dan disiplin, kurang melakukan pendekatan melalui komunikasi, terbatasanya anggaran, dan 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar dan workshop, memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan, memberikan bimbingan konseling, melakukan pendekatan melalui komunikasi dan menambah sejumlah fasilitas kesehatan dengan mengajukan permohonan untuk penambahan anggaran kepada pemerintah daerah. Kata Kunci : Pelaksanaan, kualitas pelayanan kesehatan, Puskesmas
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM PELAYANAN IZIN GANGGUAN DI KANTOR KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Dewi Febrianti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.879 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.651

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan belum optimal.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan ?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan  ?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.Lamanya penelitian selama 7 bulan.Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara).Jumlah informan sebanyak 16 orang.Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :1) Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan belum terlaksana dengan baik  sesuai dengan pendapat Wahab (2014:165). Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan kurang baik karena masih rendahnya kemampuan petugas serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembuatan izin gangguan. 2) Adanya hambatan-hambatan antara lain : terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya anggaran serta kurangnya sumber daya manusia. Begitupula dengan hasil observasi bahwa kebanyakan petugas terkendala oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya anggaran yang mendukung. 3) Adanya upaya-upaya dengan memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah ada, menyediakan ketersediaan anggaran serta melakukan berbagai upaya pelatihan bagi petugas.  Kata Kunci : Implementasi Permendagri, Pelayanan Administrasi Terpadu, Pelayanan Izin Gangguan 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN OLEH PEGAWAI PERPUSTAKAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT (Studi Analisis di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran) ENDEN SANTIKA DEWI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.606 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1782

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat (studi analisis di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 10 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan oleh pegawai perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat di Kecamatan Cijulang telah berjalan dengan optimal. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa dari 12 indikator, 8 indikator sudah berjalan dengan baik dan 4 indikator lainnya kurang berjalan dengan baik. 2) adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kegiatan briefing yang dilakukan untuk menyampaikan perintah mengenai kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan kepada pegawai, kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan perpustakaan, kurangnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana.  3) Upaya yang dilakukan yaitu penyampaian informasi mengenai kebijakan tentang pengelolaan perpustakaan secara berulang-ulang kepada semua pegawai, melakukan bimbingan teknis mengenai pengelolaan perpustakaan, mengajukan proposal bantuan keuangan ke Pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Perpustakaan.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN PADAHERANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 Emi Yulia
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.423 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.865

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan memiliki pemikiran tidak akan merubah taraf hidup mereka menjadi lebih baik, ketidaktahuan masyarakat terhadap politik sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya dengan alasan adanya janji program dari kandidat yang meyakinkan masyarakat dan dianggap bisa teralisasi.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 ?, 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 ?, 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 30 orang terdiri dari 1 orang KPU, 3 orang PPK, 114 orang PPS, 1 orang PanWas Kecamatan, 3 orang tim sukses, 2 orang tokoh masyarakat, dan 6 orang masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015, partisipasi masyarakat cukup baik. Faktor yang mempengaruhi masyarakat berpartisipasi yaitu Pilkada Kabupaten Pangandaran merupakan Pilkada pertama, masyarakat tertarik dengan program yang disampaikan calon kandidat, calon dianggap mempunyai pengalaman karena pernah jadi ketua DPRD Kabupaten Ciamis.Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya informasi tentang sosialisasi pelaksanaan Pilkada, masyarakat dalam memberikan hak suaranya mudah tergiur dengan adanya praktik money politik.Upaya yang dilakukan berupa sosialisasi kembali kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada, pemahaman kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat agar tidak terhasut oleh adanya praktik money politik sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan.Kata Kunci: Partisipasi, Politik Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah Kabuapetn Pangandaran 
PEMERINTAHAN YANG BERSIH: ANTARA ASA DAN REALITA Sudiro Sudiro
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.19 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.748

Abstract

Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpian nasional masa depan yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi di Indonesia antara pemerintah dengan rakyatnya maupun partai yang mewakili rakyat dengan konstituennya menjadikan berbagai fenomena permasalahan sulit untuk dipahami dengan logika awam masyarakat. Untuk mengatasi berbagai permasalah tersebut di atas membutuhkan adanya komitmen dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah dan para politikus namun masyarakat juga perlu untuk memberikan andil terhadap pembangunan good governance tersebut. Untuk itu, pemahaman tentang konsep, prinsip, dan pelaksanaan  good governance merupakan hal yang penting. Kata Kunci: Good governance, konsep, dan prinsip. 
PENGELOLAAN OBYEK WISATA CADAS NGAMPAR OLEH PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS KHUSNUL KHOTIMAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.912 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1961

Abstract

Latar belakang penelitian ini, yaitu baru adanya pembayaran tiket masuk yang belum terdaftar dalam  pendapatan asli desa dari obyek wisata Cadas Ngampar karena, baru penyertaan modal awal dalam pengelolaan obyek wisata cadas ngampar di Desa Gunungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, belum adanya pengembangan atraksi wisata yang mengembangkan keunikan lokal yang menjadi ciri khas budaya di desa Gunungsari sehingga terhambatnya realisasi pengelolaan Cadas Ngampar di Desa Gunungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, belum baiknya akses jalan dan akses transfortasi umum serta belum adanya petunjuk arah menuju ke area wisata Cadas Ngampar di Desa Gunungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 8 informan. Dalam menganalisis peneliti dilapangan menggunakan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut: Pengelolaan obyek wisata Cadas Ngampar oleh pemerintah Desa Gunungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik namun terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan metode pengelolaan obyek wisata menurut Leiper dalam Pitana (2009:80), Hambatan-hambatan yang muncul berupa belum adanya pengarahan dan pengawasan yang efektif dalam bidang dorongan dan evaluasi kinerja pengurus wisata, karena belum adanya penilaian khusus dalam meningkatkan kemampuan pengelola wisata dengan memberikan penghargaan kepada pengelola program dengan baik serta melakukan evaluasi kinerja dalam setiap minggu untuk memantau kinerja berjalan sesuai dengan target. Upaya-upaya yang dilakukan berupa memberikan motivasi kerja dengan melakukan pemahaman kepada pengurus wisata dalam melaksanakan program secara rutin sebagai peningkatan kapasitas kemampuan pengelola, serta melaksanakan penilaian dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pengurus wisata Cadas Ngampar untuk mengetahui berjalannya perencanaan program kegiatan pengelolaan wisata. Kata Kunci: Pengelolaan, Obyek, Wisata Cadas Ngampar, Desa Gunungsari.
KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN PADA ERA GLOBALISASI (Kajian tentang Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia) Regi Refian Garis
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.432 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1077

Abstract

Kepemimpinan adalah suatu sifat yang berani dan bisa mengambil suatu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan moral dan logikanya. Baik adalah dari ukuran moral bagi pemimpin pemerintah sedangkan kebenaran adalah ukuran logika kepemerintahan, mereka yang mengandalkan logika tanpa moral cenderung tirani dalam kekuasaannya. Sedangkan mereka yang mengendalikan moral tanpa logika akan membiarkan masyarakat bertindak anarkis. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan pemimpin jujur, lahir dari golongan muda serta demokratis dalam cara pandang menyelesaikan sebuah permasalahan. Pemimpin organisasi di Indonesia apapun jenisnya  harus dilandasi pada nilai-nilai pancasila sebagai landasan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci: Pemimpin, Kempemimpinan, Pemerintahan
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK RESTORAN OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN SUKIRNO SUKIRNO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.369 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1702

Abstract

Hasil observasi penulis diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:  1)  Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran?; 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 15 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :  1)Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum sepenuhnya sesuai dengan enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2014:86). Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa  implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya dukungan  seperti anggaran, sarana dan prasarana yang memadai bagi petugas pemungut pajak restoran, kurangnya dukungan petugas lain dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran serta kurangnya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran. 2) Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam  implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran seperti masih kurangnya dukungan berbagai pihak, kurangnya anggaran yang dibutuhkan oleh petugas, dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana. 3) Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran   yang antara lain dilakukan berbagai upaya oleh petugas dalam melakukan pemungutan pajak restoran seperti adanya pelibatan peran aktif semua pihak dalam proses perumusan kebijakan, adanya koordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran serta adanya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pajak Restoran, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kabupaten Pangandaran.
ETIKA VS ETIKET (SUATU TELAAH TENTANG TUNTUTAN DAN TUNTUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) Imam Maulana Yusuf
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.68 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.686

Abstract

Fenomena tentang maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini, dipandang sebagai suatu gejala sosial yang muncul akibat dari ketidakpastian pelayanan. Praktek pungli yang terjadi dalam perspektif pelayanan publik tentunya mengarah pada suatu tindakan yang lebih cenderung pada sikap etis yang sangat tidak dibenarkan. Namun hal itu, meskipun menimbulkan kontraditif dengan aturan, disebagian masyarakat justru memandang praktek seperti itu lajim dilakukan dan bahkan telah menjadi kebiasaan sebagai bentuk terimakasih, karena telah dibantu dalam urusan keperluan pelayanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bentuk konsepsi pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengatasi fenomena tersebut, adalah dengan mengintegariskan antara nilai-nilai etika dengan pandangan etiket dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam praktek pelayanan publik agar tidak menimbulkan kontradiktif antara nilai tuntutan dan tuntunan, maka dapat dilakukan dengan berdasarkan pada konsepsi pendekatan melalui penguatan dan penataan kembali, terkait dengan moralitas masyarakat dan pejabat penyelenggara pemerintahan. Dan penguatan sistem budaya dan sistem sosial mengadaptasi dan merujuk harapan-harapan tentang suatu kehidupan masyarakat yang berpola sesuai dengan budaya, tradisi adat-istiadat masyarakat dan kepercayaan (agama), sehingga dengan demikian praktek-praktek yang dianggap akan memunculkan dikotomi antara etika dan etiket dapat dikendalikan melalui pengintegrasian antara nilai-nilai intelektualisme, spiritualisme, perasaan dan kolektivitas yang disesuikan dengan norma sistem sosial yang telah ada di masyarakat Kata Kunci : Etika, Etiket, Moralitas, dan Sistem Budaya serta Sistem Sosial

Page 6 of 37 | Total Record : 361