cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Nimah Sulfiani
Contact Email
ilagaligo.unanda@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
ilagaligo.unanda@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal I La Galigo : Public Administration Journal
Published by Universitas Andi Djemma Palopo
ISSN : 26544776     EISSN : 26849933     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal I La Galigo adalah Jurnal pada bidang administrasi publik meliputi kebijakan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kepemimpinan, birokrasi, perencanaan pembangunan dan hal-hal yang berkaitan dengan bidang ilmu administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 212 Documents
 7   8   9   10   11 
KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI DALAM PENGURUSAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) PALOPO Baso Budiawan; Andi Nimah Sulfiani; Riska Firdaus
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1945

Abstract

Kajian tentang kinerja pelayanan publik saat ini sangat penting dibuat sebagai dasar bagi Perumusan kebijakan tentang pengembangan kinerja birokrasi. Oleh karena itu, penilaian kinerja pelayanan publik hendaknya dilakukan secara komperehensif dengan menggunakan indikator yang melekat pada pemberi layanan publik dan juga dari indikator yang melekat pada pengguna jasa layanan publik.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pelayanan Administrasi Dalam Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kepolisian Resor (Polres) Palopo. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kinerja yang dikemukan oleh Agus Dwiyanto(2006). Dengan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan administrasi dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Palopo yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancarra, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja pelayanan administrasi dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Palopo telah berjalan dengan efektif. Dimana masyarakat merasa puas dengan pelayanan Polres Palopo serta Polres Palopo yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan.
PENGAWASAN DAN SANKSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN PESISIR Apriliani Kusuma Jaya; Ilyas Ilyas
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1908

Abstract

Pengawasan dan sanksi dalam perlindungan hukum semakin memainkan peranan urgen, vital dan strategis dalam upaya mempertahankan, menyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup beserta ekosistemnya dari berbagai potensi gangguan dan ancaman, kerusakan, polusi dan pencemaran, serta risiko bahaya dan bencana. Pengawasan dan sanksi hukum memainkan peranan yang sangat besar untuk mencegah, mengendalikan dan melindungi berbagai potensi sumber hidup dan penghidupan pada seluruh ekosistem lingkungan hidup termasuk pada wilayah pesisir khususnya dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat mengenai pelaksanaan pengawasan dan sanksi hukum dalam perlindungan hukum lingkungan hidup (PHLH) terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir (SDPP), dan menganalisis kebijakan pengawasan dan sanksi hukum berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Tipe penelitian ini adalah normatif – empiris, dan desain adalah eksploratif. Teknik sampling dengan purposive sampling, dengan 140 responden dan sampel wilayah lima kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan yaitu Kota Palopo, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bone, Kabupaten Bantaeng dan Kota Makassar. Sumber data adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah kuisioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Tekni analisis data adalah kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan sanksi tidak optimal menjamin upaya dalam PHLH terhadap pemanfaatan SDPP. Masyarakat menilai bahwa peran kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir masih relatif kurang. Demikian pula halnya sanksi, yang dinilai masih sangat lemah dan kurang. Kebijakan pengawasan dan sanksi dalam PHLH terhadap pemanfaatan SDPP secara umum mencakup pengawasan dan sanksi dalam perspektif UUPPLH, pengawasan dan sanksi dalam perspektif UUPerikanan, dan pengawasan dan sanksi dalam perspektif UUPWP – PPK. Kebijakan pengawasan dan sanksi tersebut masih memiliki substansi hukum yang lemah, overlapping dan ambigu. Selain itu, belum dilaksanakan secara maksimal dalam PHLH terhadap pemanfaatan SDPP, yang berimplikasi luas terhadap timbulnya berbagai pelanggaran dan permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pemanfaatan sumber daya perikanan, serta meningkatnya berbagai perilaku dan tindakan – tindakan yang mengganggu, mengancam, mengeksploitasi, merusak bahkan menghancurkan ekosistem lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pemanfaatan sumber daya perikanan.   Kata Kunci : Pengawasan, sanksi, perlindungan hukum, lingkungan hidup, sumber daya perikanan
PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU DI KOTA PALOPO kasmad kamal; Salmi Salmi; Ishak Runi
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1887

Abstract

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai badan usaha milik pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan dunia usaha dan menunjang kegiatan pembangunan di daerah. Menurut Parasuman, dkk, 2012, kualitas Pelayanan Publik dipengaruhi beberapa indikator Tangibles, Realibility, Responsivenss, Assurance, Emphaty. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku (PDAM TM) Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Kota Palopo.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancarra, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku (PDAM TM) Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Kota Palopo. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa dari lima indikator yang digunakan dapat dikatakan pelayanan PDAM Tirta Mangkaluku berjalan dengan baik dan cukup efektif walaupun belum maksimal pada indikator tangible.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara) Ayub Kasim; Sunarding Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1886

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Luwu Utara periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara belum maksimal sesuai yang diharapkan dalam melaksanakan hak inisiatif dewan karena keterbatasan kemampuan SDM para anggota DPRD di Kabupaten Luwu Utara. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda di Luwu Utara antara lain faktor sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu, minimnya SDM, latar belakang keilmuan, kurang propesiolisme kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, rapuhnya komitmen politik dalam fraksi dan kurangnya komunikasi politik antara DPRD dan masyarakat.
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH), DI KELURAHAN PAMMANU KECAMATAN BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU Burhan Sesa
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1961

Abstract

Abstrak            Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).   PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memerlukan uluran tangan dan bantuan dari pemerintah maupun pihak yang peduli terhadap kondisi social yang menerpa warga, Untuk menekan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, diperlukan kepedulian dan keberpihakan  kebijakan  pemerintah dalam meretas tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, maka salah satu  strategi kebijakan yang mendukung peningkatan  kesejahteraan  masyarakat yang kurang beruntung tersebut, yakni kebijakan yang pro terhadap pnegentasan kemiskinan (pro poor).dan pro terhadap ketersediaan lapangan kerja (pro job). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya karena ketidakberdayaan dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan  kemiskinan dan pemerataan pembangunan  menjadi aspek yang penting dalam agenda kebijakan yang pro job.    Untuk mencapai hasil yang diharapkan dipandang perlu  masyarakat yang termasuk kategori miskin diberikan ruang, kesempatan untuk diberdayakan dan  berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah. Pemberdayaan Masyarakat  adalah  upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, sofskill, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan potensi  sumber daya seoptimal mungkin yang ada melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan  didukung oleh  tenaga pendampingan yang terampil, yang  mengetahui, memahami secara utuh  esensi masalah dan prioritas kebutuhan  masyarakat setempat. Dengan diprogramkannya Program  Keluarga Harapan (PKH) diharapkan bantuan sementara seperti BLT, RASTRA, dll, dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan.maupun kebutuhan social lainnya. Dalam artian bahwa melalui program PKH dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan dan  memberikan kesempatan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik..
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI ( Studi Penelitian Pada Kantor Atr/Bpn Kabupaten Luwu ) Ayub Kasim; Sunarding Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.2464

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Luwu. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Luwu. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pada Kantor Pertanahan KabupateLuwu. Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi belum terlaksana dengan baik. (2) Fakor-faktor yang menghambat dalam Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada penetapan batas pada proses pendaftaran tanah antara lain adanya  sengketa batas tanah, tanah tidak dipasangi patok, sehingga batas tanahnya tidak jelas, hal ini menyulitkan dalam pengukuran dan pemetaan, para pihak baik pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir pada waktu penetapan batas tanah, hal ini menghambat dalam pengukuran sehingga memperlambat penyelesaian pendaftaran tanah.
KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS DI KELURAHAN TAMPUMIA RADDA KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU) alimuddin ramli; darmawati darmawati
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.2461

Abstract

Kajian ini diarahkan untuk memahami dan menjelaskan fenomena kinerja Lembaga Pemerintah dalam  penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Tampumia Radda Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dengan menggunakan pendekatan proses (internal process approach), terutama memahami dan menjelaskan fenomena dalam hal efisiensi pelayanan, kerja, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan.dilakukan di kantor Kelurahan Tampumia Radda Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dengan jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah ASN dan Honorer yang tercatat Pada Kantor Kelurahn Tampumia Radda Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dan anggota masyarakat sebanyak 29 orang dan 20 orang anggota masyarakat Kelurahan dalam wilayah kelurahan Tampumia Radda kecamatan Belopa. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, interview, atau wawancara. Analisa data yang dilakukan adalah analisa data dengan teknik Statistik yakni rata-rata, standar deviasi dan varians untuk memahami, mengatur, dan mengevaluasi data yang yang dikumpulkan untuk tujuan analisa penelitian lebih lanjut. hasil penelitian menunjukkan tingkat kinerja aparat pemerintah kelurahan tampumia radda dalam melaksanakan fungsi berada dalam taraf berkinerja sedang.
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM MEMBUKA LAPANGAN KERJA, (Studi Kasus di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu) Burhan Sesa; Kodrat R
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.2389

Abstract

                  Salah satu strategi percepatan dan pemerataan  pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita ketiga, ditekankan  membangun Indonesia yang dimulai dari Pingggiran Desa untuk  memperkuat daerah 3 T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan) dalam memperkuat bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur desa merupakan aktivitas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa, yang meliputi beberapa aspek yang menunjang percepatan proses kehidupan masyarakat harmonis yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Pembiayaan Alokasi Dana Desa, melaui pendekatan kearifan local, dalam mendukung percepatan seperti pembangunan jalan tani, embung desa, irigasi desa, sanitasi, jalan desa  dll. Ketersediaan dan akses pemanfaatan terhadap sarana prasarana Infrastruktur perdesaan yang masih sangat terbatas dan ditambah masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan yang dapat dinikmati seperti jalan, irigasi, listrik, air minum, telematika, fasilitas pendidikan, kesehatan, Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan pendapatan  dan kesejahtaraan masyarakat.Pembangunan Infrastuktur khususnya jalan, jembatan, merupakan wadah transformasi  layanan public untuk mengakselerasi dan  memudahkan kelancaran arus barang dan jasa, membuka lapangan usaha dan lapangan kerja  seta membuka kesempatan /peluang masyarakat yang berdomisili dilembah pegunungan nan jauh dari akses jalan .untuk mengangkut dan memasarkan hasil produksi pertanian, perkebunan, hanya  menggunakan transportasi seadanya, seperti sepeda, dan  motor (ojek) untuk angkutan pedesaan berupa pete pete /roda empat belum seluruhnya tersedia/ terjangkau, sarana jalan dapat dilalui karena kondisi berlubang dan berlumpur. Pembangunan Infrastruktur merupakan katalisator dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM (Studi Penelitian di Polsek Batuputih Kab. Kolaka Utara) Sunardingfhunanda Sunardingfhunanda
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2024): Vol 8, No 1 (2024): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 202
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/.2703

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum. Lokasi penelitian adalah di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian Kualitatif. Pendekatan penelitian adalah Deskriptif Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dan dalam memberikan pelayanan perlindungan pada korban berupa pelayanan perlingungan korban adalah dari pihak LPSK, BAPAS (Badan Permasyarakatan) yang akan memberikan perlindungan terhadap korban sampai masa persidangan. Ganti Rugi sebagai Upaya Polsek Batuputih menetapkan ketentuan pada pelaku dan harus bertanggungjawab atas yang di lakukan apabilah korban luka dan membutuhkan perawatan serta pengobatan. 2) Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yaitu keterbatasan personel Penyidik dalam memberikan layanan dan juga proses penyidikan terkadang membutuhkan waktu lama dalam menyelesaikan kasus perkara, kurangnya personil dalam memberikan layanan perlindungan pada korban membuat layanan dan penyidikan tidak bisa maksimal. Hasil penelitian yang dilakukan di temukan bahwa jumlah personil dalam penyidikan kasus perkara pidana hanya terdapat 2 orang personil. kurangnya alat bukti, tidak terdapat CCTV sehingga terkadang korban dan pelaku melakukan kebohongan atas tindakan atau yang korban alami, selain itu bukti visum juga kadang tidak akurat karena pelapor yang mengalami kejadian kekerasan sudah lama lalu melapor, dan juga alat bukti barang atau benda yang digunakan dalam melakukan kekerasan juga di hilangkan atau di sembunyikan oleh pelaku sehingga hal ini menghambat suatu penyidikan perkara.
TRANSPARANSI INFORMASI DINAS PARIWISATA DALAM MENDUKUNG DESTINASI WISATA PUNCAK INDAH KAYANGAN KOLAKA NIMRAH RAHMAYANTI YUSUF
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.2454

Abstract

Transparansi dalam suatu organisasi mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Akses publik terhadap informasi sering dianggap setara dengan transparansi, dan dianggap sebagai obat mujarab untuk segala jenis korupsi dan maladministrasi. Dengan adanya transparansi, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan pengembangan wisata yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua stakeholder. Fokus penelitian ini yaitu pada transparansi pemerintah daerah dalam pemberian informasi destinasi Wisata Puncak Indah Kayangan Kabupaten Kolaka. Penelitian ini penting dilakukan karena Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai destinasi wisata yang ada ditempat mereka karena dengan adanya Transparansi informasi akan membangun kepercayaan masyarakat , meningkatkan partisipasi mereka dalam pengembangan destinasi wisata. Dengan transparansi informasi, berarti mendorong inovasi dan Pembangunan daerah. Tipe jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi informasi dalam mendukung destinasi wisata Puncak Indah Kayangan Kolaka. Transparansi Informasi mengenai government information disclosure, Operation local government website, dan directory for government information disclosure harus tersedia secara terbuka untuk publik, penting untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan, kejelasan informasi portal resmi, pengembangan platform informasi, serta mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif mengenai transparansi informasi sehingga potensi destinasi wisata di Kolaka, termasuk wisata puncak Kayangan, dapat mengalami perkembangan yang lebih baik di masa depan.

Page 9 of 22 | Total Record : 212

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025): Vol 9, No 1 (2025): Vol 9, No 1 (2025): Jurnal I LA GALIGO : Public Administrati Vol. 9 No. 1 (2025): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2025 Vol 8, No 1 (2024): Vol 8, No 1 (2024): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 202 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2023 Vol 7, No 2 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2023 Vol 6, No 1 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 2023 Vol 5, No 2 (2022): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022 Vol 5, No 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2021 Vol 4, No 2 (2021): Journal I La Galigo | Public Administration Journal, Oktober 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2021 Vol 4, No 1 (2021): Journal I LA Galigo Public Administration, April 2021 Vol 3, No 2 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 2, Oktober 2020 Vol 3, No 1 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 1, April 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Journl I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2020 Vol. 2 No. 2 (2019): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2019 Vol 2, No 2 (2019): Oktober 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2025 Vol 2, No 1 (2019): April 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2025 Vol 1, No 1 (2018): Oktober 2018 More Issue