cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Nimah Sulfiani
Contact Email
ilagaligo.unanda@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
ilagaligo.unanda@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal I La Galigo : Public Administration Journal
Published by Universitas Andi Djemma Palopo
ISSN : 26544776     EISSN : 26849933     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal I La Galigo adalah Jurnal pada bidang administrasi publik meliputi kebijakan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kepemimpinan, birokrasi, perencanaan pembangunan dan hal-hal yang berkaitan dengan bidang ilmu administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 212 Documents
 6   7   8   9   10 
TRANSPARANSI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA WAETUO, KECAMATAN MALANGKE BARAT, KABUPATEN LUWU UTARA Riska Firdaus
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1171

Abstract

Penelitian ini didasari oleh timbulnya masalah dimana proses pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan langsung tunai yang dinilai tidak transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi program Bantuan Langsung Tunai pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan lima indikator tranparansi dari Krina yaitu publikasi kebijakan, informasi yang disajikan, penanganan keluhan, instansi/organisasi daerah dan Pertemuan Masyarakat / Mimbar rakyat Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tranparansi Program Bantuan Langsung Tunai pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari Pemerintah Desa Waetuo yang telah melakukan publikasi kebijakan dengan cara menyampaikan langsung ke masyarakat di waktu-waktu tertentu dan melalui papan informasi. Informasi yang disajikan oleh pemerintah desa sangat lengkap mulai dari sumber anggaran, kuota penerima, dan jumlah uang yang diterima. Pemerintah Desa Waetuo juga siap menerima dan menanggapi keluhan dari masyarakat terkait program BLT dana desa. Instansi terkait yang berkunjung mengapresiasi pelaksanaan program BLT Dana Desa Waetuo karena telah berjalan sesuai dengan semestinya. Akan tetapi untuk indikator kelima, mimbar rakyat tidak pernah dilakukan karena tidak ada keluhan berarti dari masyarakat Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2012 (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Palopo) Ayub Kasim; Sunarding Sunarding; Umar Laila; Salam Amrullah
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1147

Abstract

Pelaksanaan Analisis Jabatan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo. Adapun tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo.Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada Sekretariat Daerah Kota Palopo yang berjumlah 40 orang. Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Analisis Jabatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 pada Sekretariat Daerah Kota Palopo telah terlaksana dengan baik berdasarkan uraian jabatan maupun syarat jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Walaupun masih ada pengaruh dari faktor politis dan budaya dalam pelaksanaan penempatan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo meliputi Faktor Internal yaitu : Lowongan Jabatan, Perilaku Pimpinan, ketersediaan Informasi dan Komunikasi dan Faktor Eksternal yaitu : Faktor Politik dan Faktor Budaya.Kata Kunci : Pelaksanaan Analisis Jabatan. Kompetensi
TINJAUAN YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS POLRES LUWU UTARA) Umar Laila
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1155

Abstract

Kejahatan Korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau Perekonomian, yang sangat merugikan rakyat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pengembalian kerugian keuangan negara dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Luwu Utara, Apa yang menjadi kendala di Kepolisian Resor Luwu Utara Masamba, dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana proses pengembalian kerugian keuangan negara dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Luwu Utara, Untuk mengetahui dan menganalisi apa saja yang menjadi kendala Kepolisian Resor Luwu Utara, dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris, penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Luwu Utara, yang beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 57 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Proses mengembalikan kerugian  Negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yaitu dilakukan atas kesadaran diri sendiri, dimana secara sukarela dan dilakukan proses pengembalian secara pidana. Kendala penyidik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yaitu karena tidak jujur terkait jumlah aset yang dimiliki, Selain itu ’sebagian para pelaku tindak pidana korupsi, tidak sepenuhnya mengganti atau mengembalikan kerugian keuangan negara, karena jumlah yang ditimbulkan sangat besar. Kata Kunci :, Korupsi. Pengembalian kerugian, keuangan negara
PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN OBJEK WISATA KOTA PALOPO (Studi Kasus Objek Wisata Batu Papan Kota Palopo) andi ni'mah Sulfiani; Syahiruddin Syah
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2022): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pembangunan objek wisata Kota Palopo. Dinas Pariwisata sebagai pengelola objek wisata berperan sebagai Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator. dalam mewujudkan objek wisata yang dapat meningkatkan ketertarikan wisatawan yang berkunjung serta mensejahterakan masyarakat disekitar objek wisata. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana ada data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak tiga orang  diantaranya Kepala Dinas Pengembangan Destinasi dan Usaha ekonomi kreatif Pariwisata Kota Palopo, Ketua Kelompok sadar wisata, dan pelapak wisata dalam hal ini masyarakat. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kualitas objek wisata, pemerintah melakukan berbagai pengembangan yaitu dengan melakukan pembaharuan yang unik sesuai dengan visi dan misi dinas terkait. Namun di balik itu semua kami masih mendapatkan fakta yang menjadi penghambat dalam mewujudkan kualitas objek wisata sesuai yang kami maksud dalam hal ini antara lain: fasilitas, infrastruktur, sarana dan prasarana Yang sangat membutuhkan tinjauan ulang agar pemerintah dapat mengetahui kondisional lapangan objek wisata teryata sampai saat ini belum mampu mewujudkan suksesnya program yang ada sesuai visi dan misi dinas pariwisata.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA Sunarding Sunarding; Ayub Kasim; Elizabeth Rosminingsih Zakariah
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2022): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1586

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia merupakan kegiatan yang rawan dijadikan media untuk melakukan berbagai penyimpangan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menerapkan pendekatan audit pengadaan barang dan jasa secara real-time yang disebut Probity Audit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai Audit Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Bagaimana pelaksanaan probity audit mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, serta tantangan yang di hadapi terkait audit tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yang mana pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada. Hasil temuan dalam penelitian ini Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik. Probity Audit atas pengadaan barang dan jasa dianggap mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, akan tetapi Inspektorat Kabupaten Luwu Utara belum melaksanakan secara maksimal dikarenakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pemerintah
EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DI DESA CIMPU KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU Riska Firdaus; Burhanuddin Burhanuddin
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2022): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1621

Abstract

Penyaluran Bansos adalah otoritas administratif pemerintah daerah. Daerah diperbolehkan memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan daerah setelah meyelesaikan pembiayaan belanja wajib. Yang berhak menerima bantuan sosial adalah masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil dan krisis ekonomi, sosial, politik dan bencana alam, supaya yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan dengan hidup yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program Bantuan Sosial di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga indikator evaluasi dari William Dunn yaitu Efisiensi, Kecukupan dan Perataan. Hasil penelitian ini menunjukkan indikator efisiensi bahwa pemerintah desa masih belum mampu memberdayakan masyarakat dengan baik dengan adanya bansos, bahkan kebijakan bansos ini justru menjadi acuan masyarakat untuk bergantung pada bansos jika dianalisa dari respon masyarakat yang menerima bansos, sehingga masyarakat yang menerima bansos terus-terus mengharapkan bantuan dari pemerintah tersebut sehingga hal tersebut tidak bisa menjadikan masyarakat diberdayakan oleh kebijakan bansos tersebut. Indikator kecukupan penulis mengambil kesimpulan bahwa dengan bansos ini pemerintah sudah menyalurkannya dengan nominal tertentu atau takaran tertentu namun hal terssbut masih sulit untuk mencukupi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin di Desa Cimpu sehingga penulis menganalisa bahwa kebijakan bansos ini belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dan hanya mampu menutupi sebagian saja kebutuhan masyarakat. Indikator perataan penulis memberikan kesimpulan bahwa pemerintah desa Cimpu masih belum cukup berperilaku adil dalam menyalurkan bansos dan masih nepotisme dalam memilih masyarakatnya dan masih menghubung-hubungkan dengan pilkades sehingga masih ada beberapa masyarakat yang masih merasa berhak untuk menerima bansos dari pemerintah namun masih mementingkan orang-orang terdekatnya dari pemerintah desa Cimpu.
KUALITAS PELAYANAN PT PLN (PERSERO) RAYON MALILI DALAM MENANGGAPI KELUHAN PELANGGAN DI KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR Darmawati Darmawati; Syamjaya SM; Alimuddin Alimuddin
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2022): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1619

Abstract

Pemberian pelayanan yang dapat di berikan oleh PT. PLN bergantung pada permintaan pelanggan terkait keluhan yang disampaikannya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PT. PLN (Persero) Rayon Malili merupakan perusahaan negara yang bergerak di bidang jasa, yang salah satu tujuannya, adalah melayani kepentingan umum atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi listrik. Program PLN dalam meningkatkan pelayanan adalah peduli pelanggan dengan mudah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan PT. PLN (Persero) Rayon Malili. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teori dari Zthamel dkk 1990(Hardiansyah, 20011:46) yang memiliki indikator yakni Tangible, Reliability, Responsivines, Assurance dan Empathy. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta untuk menunjang keakuratan hasil penelitian digunakan teknik analisis data dari Miles dan Hubberman yang memiliki step  yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verivikasi data. Kelima indikator tesebut membuktikan Kualitas Pelayanan PTPLN (Persero) Rayon Malili Dalam Menanggapi Keluhan Pelanggan Di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur belum berjalan dengan efektif karena dari indikator tersebut lebih banyak yang tidak menyukai dari pada yang menyukai.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN DI DESA BENTANG KABUPATEN TAKALAR, SULAWESI SELATAN juniansyah makmur
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2022): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1616

Abstract

Penelitian ini bertujuan buat Menganalisis korelasi antara proses pemberdayaan petani dengan taraf keberdayaan petani melalui grup tani pada grup tani di Desa Bammase Bentang Kabupaten Takalar serta menganalisis korelasi antara faktor non-publik dan faktor lingkungan menggunakan proses pemberdayaan petani pada kelompok tani di Desa Bammase Bentang Kec Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan survei. Metode survei dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel pada masing-masing kelompok dilakukan secara non-proporsional, artinya hanya sebagian anggota kelompok tani pada dua kelompok tani tadi yang akan diwawancarai serta jumlah responden disebut bisa mewakili seluruhan jumlah anggota kelompok. Seluruh anggota di kelompok para petani A akan diambil sebagai responden menggunakan jumlah sebesar 28 responden, sedangkan di kelompok petani B hanya diambil sebesar 28 responden asal jumlah keseluruhan anggota kelompok tani, sehingga jumlah keseluruhan pada kelompok tani adalah sebanyak 56 orang yang akan masuk dalam penelitian dan yang sudah dilakukan terlihat bahwa proses pemberdayaan menyampaikan sumbangsih yang mungil terhadap taraf keberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh penyuluh hanya sebatas memberikan bantuan berupa bibit serta alat-indera produksi pertanian dan penyuluhan tentang norma bertani. Lain halnya menggunakan tingkat keberdayaan petani yang disebabkan oleh tingginya pengalaman petani pada berusaha tani.
ANALISIS HUKUM AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK (Studi Penelitian Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara) Ayub Kasim; Sunarding Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2022): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1588

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa masyarakat dan Perangkat Desa untuk memperoleh data yang diperlukan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Analisis Hukum Akuntabilitas dan Transparansi Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik dirasa belum berjalan dengan baik dikarenakan kepemimpinan kepala desa yang belum maksimal yakni dalam mengatasi infrastruktur yang ada di desa, kurang memiliki sikap dispilin, kurang terbuka kepada masyarakat, pelayanan publik yang masih memungut biaya yakni dalam mengurus persuratan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab, serta kurang profesional dalam bekerja, sehingga mengakibatkan kebutuhan masyarakat sulit untuk dipenuhi. Faktor yang mempengaruhi kepala desa kurang menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi yakni penyalahgunaan kekuasaan, pengaruh lingkungan, kinerja, serta kurangnya motivasi. Hal tersebut terjadi karena pemahaman mengenai kepemimpinan masih kurang yang akan memicu pembangunan desa menjadi tidak maksimal.
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBANGUN DESA (Studi Kasus Desa Bonepute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur) Sunarding Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1885

Abstract

Penelitian Ini memfokuskan pada “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membangun Desa (Studi Kasus Desa Bonepute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur)”. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Normatif-Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, terkait dengan fungsi BPD dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas mengawasi tugas dari pada Pemerintah Desa, begitupun sebaliknya. Dari Penelitian yang telah dilakukan penulis menemukan  bahwa Faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan hubungan pemerintahan di antaranya yaitu Tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih rendah. Kepala Desa,  dan BPD kurang memahami tupoksinya masing-masing.

Page 8 of 22 | Total Record : 212

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025): Vol 9, No 1 (2025): Vol 9, No 1 (2025): Jurnal I LA GALIGO : Public Administrati Vol. 9 No. 1 (2025): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2025 Vol 8, No 1 (2024): Vol 8, No 1 (2024): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 202 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2023 Vol 7, No 2 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2023 Vol 6, No 1 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 2023 Vol 5, No 2 (2022): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022 Vol 5, No 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2021 Vol 4, No 2 (2021): Journal I La Galigo | Public Administration Journal, Oktober 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2021 Vol 4, No 1 (2021): Journal I LA Galigo Public Administration, April 2021 Vol 3, No 2 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 2, Oktober 2020 Vol 3, No 1 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 1, April 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Journl I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2020 Vol. 2 No. 2 (2019): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2019 Vol 2, No 2 (2019): Oktober 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2025 Vol 2, No 1 (2019): April 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2025 Vol 1, No 1 (2018): Oktober 2018 More Issue