Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 6 No. 1 (2012): JUNI"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[KONTROVERSI KEPEMIMPINAN PUBLIK KAUM HAWA PERSPEKTIF HADIS DALAM AL-KUTUB AL-SITTAH ]]>
<![CDATA[Umi Khoiriyah]]>
<![CDATA[ LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2012): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (937.738 KB)
<![CDATA[Kepemimpinan perempuan di ranah publik sering menuai kontoversi dan pro-kontra di tengah masyarakat. Pemicunya adalah fakta terjadinya multi-tafsir terhadap sebuah hadis Nabi yang menyatakan tidaklah beruntung sekelompok kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan. Sebagian kalangan menganggap hadis yang terdapat dalam al-kutub al-sittah ini sebagai dalil pelarangan perempuan tampil sebagai pemimpin publik. Padahal, jika dikaji dari segi asbÄb al-nuzÅ«l-nya, hadis ini mengisahkan kasus yang sangat spesifik menyangkut suksesi Kerajaan Persi yang saat itu menobatkan Bawran binti Shayrawayh bin Kisra bin Barwayz. Dalam konteks negara demokrasi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang cukup pesat saat ini, tentunya hadis di atas perlu pemberian konteks makna yang relevan sehingga tidak bergeser dari substansi ajaran syari’ah yang paripurna dan abadi.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PEMIKIRAN NU TENTANG WAKAF ]]>
<![CDATA[Nawawi Nawawi]]>
<![CDATA[ LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2012): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (778.69 KB)
<![CDATA[Sebagai organisasi keagamaan terbesar di republik ini, Nahdlatul Ulama’ (NU) seringkali mengkaji pemikiran wakaf yang faktanya sangat membutuhkan kejelasan status hukum di tengah masyarakat. Terdapat banyak jenis dan ragam benda wakaf yang memerlukan kejelasan status hukumnya. Mulai dari tanah kuburan, masjid, lembaga pendidikan, uang, benda-penda produktif hingga penukaran benda wakaf yang satu dengan yang lainnya. Semua jenis wakaf tersebut tentunya memerlukan fatwa hukum sehingga tidak bertentangan dengan prinsip ajaran syari’ah. Untuk menyikapi persoalan wakaf ini, Jam’iyah NU menggunakan lembaga bahtsul masail yang secara kelembagaan di bawah komando syuriyah dalam kepengurusan NU. Forum Baḥthul MasÄ’il menggunakan banyak pendekatan dan metode dalam merumuskan pemikiran hukum wakaf. Mulai dari pendekatan qawli (teks), ilhaqi (mempersamakan sebuah kasus hukum dengan bandingannya dalam kitab kuning), hingga pendekatan manḥaj (metodologis) yang hanya menggunakan perangkat metede (bukan produk fiqh-nya) para Imam madzhab. Pilihan metode dilakukan sesuai konteks sosio-kultural yang mengitari setiap materi pembahasan wakaf.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH ]]>
<![CDATA[Syarifuddin Syarifuddin]]>
<![CDATA[ LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2012): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (828.671 KB)
<![CDATA[Bentuk transaksi muá¸Ärabah tidak asing lagi dalam sistem ekonomi syari'ah. Bahkan, ia termasuk jenis mu'amalah paling sering dipraktikkan oleh kalangan ummat Islam lantaran sudah eksis sejak masa Sahabat empat belas abad silam. Namun demikian, praktik muá¸Ärabah tidak memiliki dalil eksplisit dalam Alqur'an maupun Hadis sehingga kadang kala memunculkan perdebatan di kalangan pakar syari'ah. Dalam Islam, akad muá¸dharabah termasuk ranah mu'amalah sehingga keabsahannya tidak memerlukan dalil tersurat. Sebab, hukum asal dari segmen mu'amalah dalam ekonomi Islam adalah boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Akad mudharabah perlu dipraktikan dalam ekonomi syari'ah lantaran selain menjadi alternatif pengganti sistem bunga, ia juga menerapkan prinsip mutualisme antara pemilik modal dan pelaku pasar]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN SPIRITUAL SOLUSI MENGATASI KRISIS KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM ]]>
<![CDATA[Syamsul Hadi]]>
<![CDATA[ LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2012): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (655.249 KB)
<![CDATA[Keberadaan lembaga pendidikan Islam saat ini masih memprihatinkan. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar mutunya belum menggembirakan karena masih di bawah standar. Kondisi seperti ini disebabkan oleh keberadaan kepemimpinan yang masih belum efektif dalam mengelola sekolah, madrasah maupun perguruan tinggi. Untuk memecahkan permasalahan tersebut dan sekaligus dalam rangka melakukan pembaharuan pendidikan Islam menjadi sekolah yang baik maka diperlukan kepemimpinan yang kuat (strong leadership). Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner, mampu membangun budaya dan proses orgasisasi yang efektif dan iklim pembelajaran yang kondusif. Model kepemimpinan yang dimaksud tentu bukan model kepemimpinan yang biasa, melainkan kepemimpinan yang luar biasa. Model kepemimpinan yang diharapkan ini tak lain adalah kepemimpinan spiritual (spiritual leadership) yang mampu menciptakan pencerahan dalam dunia pendidikan]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF AL-SUNNAH ]]>
<![CDATA[Abd. Al-Kayyis]]>
<![CDATA[ LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2012): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (791.027 KB)
<![CDATA[Adanya kepemimpinan dalam institusi pendidikan atau sekolah memiliki fungsi minimal dua, yaitu fungsi yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan fungsi penciptaan suasana pekerjaan yang sehat dan menyenangkan serta memeliharanya. Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, kepemimpinan berfungsi memikirkan, merumuskan dengan teliti target yang ingin dicapai, memberikan penjelasan pada seluruh jajaran komponen kependidikan, memberikan dorongan, motivasi, semangat, bantuan, dan kepercayaan kepada anggota dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sedangkan dalam fungsi penciptaan suasana pekerjaan, pemimpin berfungsi untuk memupuk, memelihara kebersamaan, mengusahakan suatu tempat kerja menyenangkan, menanamkan perasaan anggota, dan menggunakan kelebihan yang dimiliki untuk memberi sumbangan kepada komponen kependidikan demi mencapai tujuan bersama. Guna menemukan konsep-konsep kepemimpinan pendidikan yang diperoleh dari pemahaman terhadap teks-teks al-Sunnah, maka kajian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan tekstual yang merujuk pada kajian semantika bahasa (makna harfiyah) dan pendekatan kontekstual yang dalam al-Sunnah dikenal dengan asbÄbul wurÅ«d atau peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya teks hadits.]]>
<![CDATA[PERGESERAN KEPEMIMPINAN ULAMA MENJADI UMARA' ]]>
<![CDATA[Nurul Azizah]]>
<![CDATA[ LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2012): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (729.481 KB)
<![CDATA[Runtuhnya rezim Orde Baru yang otoriter dan penerapan otonomi daerah yang tidak lagi sentralistik telah menandai adanya perubahan politik yang sangat radikal di republik ini. Perubahan ini tentunya juga berimbas pada mekanisme kepemimpinan di tingkat lokal seperti yang terjadi di masyarakat Madura. Faktor perubahan rezim ini juga ditambah dengan dibangunnya jembatan Suramadu sehingga masyarakat Madura semakin terbuka melakukan akses dengan dunia luar baik secara ekonomi maupun sosial-budaya. Pada masa Orde Baru, pengalaman politik masyarakat Madura sangat bergantung pada Kiai sebagai akibat dari otoritarianisme penguasa. Di masa kejayaan Golkar sebagai the ruling party, mayÂoritas kiai di Madura mengambil jarak dengan kekuasaan dan membanÂgun orientasi sosial keagamaan sepenuhnya pada masyarakat. Setelah perubahan rezim, para kiai yang sebelumnya menjadi tokoh non-formal menjelma menjadi penguasa (Bupati). Ironisnya, setelah lima tahun rezim kiai memimpin tampuk pemerintahan di sebagian besar kabupaten di Madura, hampir tidak ada perbedaan yang signiÂfikan dalam menciptakan perubahan kesejahteraan rakyat.]]>
<![CDATA[EMOTIONAL SMART: MENDIAGNOSIS ANAK BERPRILAKU AGRESIF ]]>
<![CDATA[Hariyanto Hariyanto]]>
<![CDATA[ LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2012): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (554.91 KB)
<![CDATA[Anak usia dini berperilaku sesuai apa yang mereka inginkan, berekspresi sesuai apa yang diimajinasi nalar pikirnya. Perilaku anak terujud tanpa mengetahui lebih jauh berfikir tentang dampak dan efek negatif terhadap dirinya dan orang lain, begitulah salah satu dimensi dunia anak. Semua itu terbentuk dari pengamatan penginderaannya. Banyak pendapat yang mengatakan anak agresif memiliki kecenderungan untuk nakal, atau bahkan memang dijustivikasi sebagai anak nakal, bandel, dan tidak mau diatur. Padahal agresifitas itu boleh jadi muncul oleh lingkungan yang tidak kondusif dan tidak membantu tumbuh – kembang positifnya. Emotional Smart dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada anak untuk bisa mengolah emosi yang ada pada dirinya dan melatih menyetabilkan perasaannya. Hal ini tentu dengan bantuan dan pendampingan yang diberikan orang tua.]]>
<![CDATA[MENGHARGAI KEBHINEKAAN DENGAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN AFEKSI ]]>
<![CDATA[Junaidi Junaidi]]>
<![CDATA[ LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2012): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (596.702 KB)
<![CDATA[Indonesia sebagai negara dengan segala keanekaragamannya menuntut agar kaum muda lebih menghargai keragaman, meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kesatuan dalam kemajemukan. Pengajar/guru perlu memfasilitasi terjadinya perkembangan beberapa kemampuan yang dimiliki secara optimal. Untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis peserta didik perlu dibekali pendidikan nilai yang menekankan pada pengembangan sikap peserta didik. Sikap (afektif) erat kaitannya dengan nilai yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Nilai, adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifat-sifatnya tersembunyi, tidak berada dalam dunia empiris. Nilai berhubungan dengan pandangan seseorang tentang baik dan buruk, layak dan tidak, dan pandangan seseorang tentang semua itu tidak bisa dirubah. Kita mungkin hanya dapat mengetahui dari prilaku yang bersangkutan. Oleh karenanya, nilai pada dasarnya adalah standar perilaku sesorang. Pendidikan nilai pada dasarnya proses penanaman perilaku kepada peserta didik yang diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.]]>
<![CDATA[KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN TRAFFICKING ERA GLOBALISASI ]]>
<![CDATA[Amin Tohari]]>
<![CDATA[ LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2012): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (582.806 KB)
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga KDRT harus dipahami secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), juga dalam konteks trafficking memiliki unsur- unsur pokok diantaranya bertujuan prostitusi, pornografi, eksploitasi seksual, kerja paksa dengan upah tidak layak. Derasnya informasi global telah memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi informasi global juga menimbulkan dampak negatif yang mengancam kemanusian manusia sendiri bahkan mendorong terjadinya degradasi kehidupan beragama. Oleh karena itu, Islam adalah cara hidup (way of life) yang total yang menawarkan landasan moral dan etis bagi pemecahan semua masalah kehidupan. Apalagi ditunjang oleh beberapa peraturan atau UU Negara, dengan harapan KDRT dan trafficking dapat terminimalisir dini.]]>
<![CDATA[AL-FIQH AL-AKBAR DAN PARADIGMA FIQH IMAM ABU HANIFAH ]]>
<![CDATA[Alwi Rakhman]]>
<![CDATA[ LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 6 No. 1 (2012): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (602.88 KB)
<![CDATA[Al-Fiqh al-Akbar (fiqih besar) merupakan satu-satunya karya monografi Imam Abu Hanifah yang sangat berperan mengembangkan madzhab fiqh yang dibangunnya. Karenanya, mengulas paradigma fiqh Abu Hanifah tidak bisa lepas dari wacana yang termaktub di dalamnya. Tidak seperti karya fiqh pada umumnya yang memuat diktum-diktum hukum secara komprehensif, Al-fiqh al-akbar justru banyak mengurai tentang ilmu ketauhidan. Bagi Abu Hanifah, gagasan kalam sangat penting untuk mengejawantahkan prinsip keimanan yang termaktub dalam Al-Qur’an. Sedangkan hukum tak lain merupakan kaitan ilmu kalam yang langsung bersentuhan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan manusia dinilainya mempunyai sifat kasbi sehingga mempunyai ruang untuk menyesuaikan dengan Al-Qur’an dan Hadis. Perspektif Al-Qur’an dan perbuatan mukallaf inilah yang kemudian banyak mewarnai setiap frase dalam karya al-Fiqh al-Akbar.]]>
