cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad zainul arifin
Contact Email
zainulakim4@gmail.com
Phone
+6285378329037
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Thengkyang
Published by Universitas Sjakhyakirti Palembang
ISSN : 25413813     EISSN : 26551810     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Praise the presence of God Almighty because thanks to the blessing of the Tengkhiang journal can be published in the Open Journal System (OJS). The Tengkhiang Journal is a journal published by the Faculty of Law of Sjakhyakirti University in Palembang. The term Tengkhiang itself comes from one of the custom languages in the South Sumatra Province which means “Granary”. And The ganary was then linked to the context of the legal field to become a "Granary Knowledge Society". Therefore, the Tengkhiang Journal in this context is defined as a Journal containing writings of Law in the Field of Law.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
PERWUJUDAN EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS Indianto Indianto Indianto
Jurnal Tengkhiang Vol 6 No 1 (2021): Edisi Juni 2021 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Penyelenggaraan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia
PENERAPAN TEORI DEELNEMING DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA Santriana Santriana Santriana
Jurnal Tengkhiang Vol 6 No 1 (2021): Edisi Juni 2021 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitan yang berjudul “Penerapan Teori Deelneming dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana” ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan teori deelneming dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dan bagaimana pengaturan tentang deelneming dalam hukum pidana Indonesia sekarang dan masa yang akan datang, adapun kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus tentang penyertaan (deelneming) dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor. 08/Pid.B/2013/PN-GS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas dan teori-teori hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan internet yang dinilai, relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan diatas adalah, pertama penerapan teori deelneming dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana haruslah menjadi pertimbangan hakim yang dirumuskan secara jelas dalam pertimbangan putusan hakim tersebut, dalam kasus penyertaan (deelneming) hakim harus menguraikan kedudukan dari masing-masing pelaku/terdakwa tersebut agar dalam menentukan berat ringan pidana terhadap masing-masing pelaku sesuai dengan perannya masing-masing (Pasal 55 dan 57 KUHP. Kedua, pengaturan tentang deelneming dalam hukum pidana Indonesia sekarang yaitu diatur dalam KUHP dan untuk masa yang akan datang diatur dalam RKUHP.
PERAN NEGARA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI SUMATERA SELATAN Muhammad Zainul Arifin
Jurnal Tengkhiang Vol 6 No 1 (2021): Edisi Juni 2021 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Masyarakat Miskin Menurut Konsep Negara Kesejahteraan menjadi hal penting. Proses implementasi konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya ialah persoalan kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia tinggi dan mengkhawatirkan. Hal inilah yang mendasari kemisikinan dianggap sebagai persoalan serius sehingga pemerintah Indonesia memberikan regulasi secara khusus terkait penanganan kemiskinan ini melalui diterbitkannya UU No. 13 Tahun 2001 tentang Penanganan Fakir Miskin. Di daerah Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang sendiri, masalah kemiskinan menjadi tugas besar yang harus dihadapi pejabat daerah dan dinas terkait lainnya. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan Kota Palembang sebagai kota tertinggi jumlah penduduk miskinnya dibanding kabupaten/kota lain di Sumsel. Hal ini tentunya dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam menanganinya salah satunya melalui diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan
PERALIHAN HARTA ORANG TUA ASUH KEPADA ANAK ASUH (Studi Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Supat Timur Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin) Pardiansyah Desi Anisah Muhammad Hairul
Jurnal Tengkhiang Vol 6 No 1 (2021): Edisi Juni 2021 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peralihan harta orang tua asuh kepada anak asuh dengan studi dalam perspektif Hukum Islam di desa Supat Timur Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa keluarga yang melakukan pewarisan dengan memberikan seluruh harta warisannya kepada anak asuh. Permasalahan yang diangkat adalah apakah alasan harta orang tua asuh di desa Supat Timur Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin beralih secara keseluruhan kepada anak asuhnya dan apakah terjadi konflik atau kendala dan bagaimana cara menyelesaikannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil analisis yang dilakukan maka diketahui bahwa masing-masing keluarga memiliki alasan melakukan pengasuhan, antara lain untuk melanjutkan keturunan, pemeliharaan anak dan melanjutkan harta warisan. Dengan tujuan yaitu, untuk memeperkuat pertalian saudara dengan orang tua asuh, menjadikan anak pancingan, sebagai teman anak kandung, untuk mendapat tenaga kerja di rumah, serta belas kasihan dengan anak tersebut. Oleh karena itu orang tua asuh beranggapan bahwa harta yang mereka miliki dapat diberikan kepada siapa saja sesuai kehendak mereka, berapapun jumlahnya. Kendala dalam peralihan tersebut adanya rasa iri dan benci antara anak kandung, keponakan, maupun saudara kandung dengan anak asuh yang merupakan orang yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua asuhnya yang dilakukan untuk menghindari adanya konflik yaitu dengan musyawarah, maupun melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, melakukan penyelesaian sengketa ke pengadilan, dan mengadakan sosialisasi hukum di desa timur. Saran dari penulis agar ahli hukum memperbanyak sosialisasi di desa-desa tentang hukum waris, bagi orang tua asuh untuk lebih memperhitungkan kembali apabila akan memberikan warisan kepada anak asuhnya, bagi anak asuh seharusnya mengetahui bagian yang seharusnya menjadi haknya, bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat mengambil pelajaran tentang hal waris-mewaris agartidak menimbulkan konflik.
EFEKTIVITAS HUKUM KEMITRAAN USAHA MINUMAN ARAK BALI DI DENPASAR I Made Suryanata*; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Tengkhiang Vol 7 No 1 (2022): Edisi Juni 2022 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to understand and determine the regulation of the circulation of Balinese wine (Arak Bali) based on the Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 and understand and determine the legal effectiveness of the Bali wine business partnership in Denpasar. The research method used is the type of empirical research with a statutory approach and a fact approach. The data source used is primary data from interviews with respondents and informants, while secondary data sources come from Bali Governor Regulation Number 1 of 2020, books and journals. The result of this study indicates that the regulation of the circulation of Balinese arak is determined in Articles 7 to 12. Furthermore, the circulation itself is experiencing chaos which can be seen from the development of the behavior of the people who produce Balinese wine personally and are not equipped with a distribution permit from the government. The sanctions specified are administrative sanctions.
IMPLEMENTASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Chitra Imelda*; Liza Nofianti
Jurnal Tengkhiang Vol 7 No 1 (2022): Edisi Juni 2022 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The importance of law and politics for the financing of political parties, where laws are made according to treatises that perpetuate the hopes and dreams of the people as expressed by their elected officials. In accordance with Government Regulation Number 1 of 2018 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 5 of 2009 concerning Financial Assistance to Political Parties. The aim of this study is to analyze financial assistance to political parties in accordance with government regulations and to determine the implementation of political party accountability for APBN/APBD financial assistance regulated in government regulations. Normative juridical research is conducted by looking at issues from a legal perspective, with source materials including relevant laws and cases, as well as theoretical and philosophical legal frameworks. The results of this study indicate that there are administrative sanctions in the form of cutting APBN/APBD funds for political groups who do not properly account for their income and expenses from APBN/APBD assistance.
DAMPAK NEGATIF PRAKTEK PEMBAKARAN HUTAN UNTUK MEMBUKA LAHAN PERTANIAN BARU Zaimah Husin*
Jurnal Tengkhiang Vol 7 No 1 (2022): Edisi Juni 2022 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melalui penelitian normatif, hasil pembahasan membuktikan bahwa kerusakan sumber daya lahan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah menjadi masalah utama dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu penyebab rusaknya sumberdaya lahan adalah adanya praktek membuka lahan baru dengan cara membakar baik di hutan primer maupun sekunder untuk membuka lahan pertanian. Sistem tebang bakar masih banyak digunakan oleh masyarakat karena merupakan cara pembukaan paling murah dan paling mudah diterapkan dalam pembukaan lahan, bahkan oleh perusahaan besar sekalipun. Akibatnya lagi sistem tersebut sangat sulit dikendalikan dan diawasi sehingga sering menimbulkan bencana kebakaran di beberapa tempat seperti di Kalimantan dan Sumatera. Selanjutnya, sistem ini banyak dilakukan pada skala besar, bahkan masalah asap ini sampai mengganggu negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina dan berdampak menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN OBSTRUCTION OF JUSTICE Ummu Kaidah Mutmainnah
Jurnal Tengkhiang Vol 7 No 1 (2022): Edisi Juni 2022 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Munculnya fenomena obstruction of justice dalam proses hukum pidana di Indonesia bukan suatu hal yang baru adanya. Umumnya, perbuatan ini dapat ditemui dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, tren merintangi peradilan pidana kembali mencuat di dalam negeri, terkhusus ketika aparat kepolisian juga melakukan upaya untuk menutupi fakta kejadian sesungguhnya dalam kasus pembunuhan berencana. Padahal, para penegak hukum yakni aparat kepolisian yang dimaksud sudah seharusnya berpihak pada keadilan dan menghormati prosedur hukum yang berlaku. Tak ayal jika kasus ini menjadi ramai perbincangan publik, label “polisi” yang mengikutinya memiliki peran besar dalam memberikan perlindungan dan keamanan dalam masyarakat. Berbanding terbalik, hal ini tidak tercerminkan dengan dilakukannya tindakan obstruction of justice, terlebih dalam kasus pembunuhan berencana. Sebenarnya, tindakan tersebut bertentangan dengan kode etik profesi yang dimiliki oleh aparat kepolisian itu sendiri. Sanksi yang diberikan berdasarkan peraturan kode etik profesi Polri itu pun sebatas tindakan disiplin. Sehingga, pengenaan sanksi yang diberikan masih menjadi tanda tanya besar. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji fenomena berupa penghilangan alat bukti yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang berakhir pada tindakan obstruction of justice terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Nantinya berdasarkan hasil kajian dan analisis, Penulis akan menjelaskan bahwa sanksi yang dikenakan pada aparat kepolisian yang bertindak obstruction of justice sesuai dengan peraturan kode etik profesi Polri masih sangat minim dan diperlukan ketegasan dalam pemberlakuannya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI PASAR UMUM KINTAMANI KABUPATEN BANGLI Ni Putu Rasningsih*; I Made Dedy Priyanto
Jurnal Tengkhiang Vol 7 No 1 (2022): Edisi Juni 2022 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this study is to provide an overview of the gap between legal norms and reality in society, especially in the Kintamani Public Market. The research method used is a type of empirical legal research. The approach uses a statutory approach and a fact approach. The nature of this research is descriptive in nature. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data includes data obtained from interviews at the research location, while secondary data comes from legislation and literature, journals and internet media. The data analysis technique uses a qualitative descriptive analysis technique. The results of this study are the factors that cause children to become workers in the Kintamani Public Market, there are external factors and internal factors. External factors include economic factors, parents, and the environment. While the internal factor is the desire of the child himself to work. This desire originates from the boredom experienced by children when they stay at home, because if they stay at home, there is a lot of work to be done. Then, legal protection for child labor at the Kintamani Public Market is carried out with reference to the rights and obligations of child labour. However, the implementation of this legal protection has not been effective because it is still experiencing obstacles in the form of a lack of socialization from the Regional Government and the desire of traders to prioritize provide-oriented so that wages child labor can be suppressed and traders get the maximum profit.
SANKSI KODE ETIK DI KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Hasanuddin Hasanuddin*; Indianto Indianto
Jurnal Tengkhiang Vol 7 No 1 (2022): Edisi Juni 2022 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illegal circulation of narcotics and narcotics precursors, referring to Article 1 paragraph (6), Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is further explained that deviations in the behavior of police officers are a violation of the disciplinary regulations for members of the Indonesian National Police as regulated in government regulations of the Republic Indonesia Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Police Members. The trial process for the police code of ethics, if proven true, is to abuse Narcotics. This study aims to find out the process of hearing the professional code of ethics in the police against members of the police who commit criminal acts of narcotics abuse and the obstacles encountered during the process of examining members of the National Police who are involved in narcotics crimes. This study uses normative research methods supported by field research. Based on the results of this study, it has been established that investigators should keep detailed records of their investigations and that personnel problems, lack of funds, and terror-related investigators' fear are the three most common factors that impede the successful investigation of narcotics-related crimes.

Page 4 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2023): Edisi Juni 2023 Jurnal Thengkyang Vol 7 No 1 (2022): Edisi Juni 2022 Jurnal Thengkyang Vol 6 No 1 (2021): Edisi Juni 2021 Jurnal Thengkyang Vol 5 No 1 (2020): Edisi Desember 2020 Jurnal Thengkyang Vol 4 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang Vol 1 No 1 (2020): Edisi Juni 2020 Jurnal Thengkyang Vol 3 No 1 (2019): Edisi Desember 2019 Jurnal Thengkyang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang