cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siska Lis Sulistiani
Contact Email
ummufathir26@gmail.com
Phone
+6281321839549
Journal Mail Official
ummufathir26@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Gedung Dekanat lantai 1, Jalan Taman sari No. 24-26 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 25981129     EISSN : 25977962     DOI : https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.6844
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
hukum keluarga islam, Sejarah, hukum perdata Islam, hukum pidana islam, hukum ekonomi Islam, fiqh-ushul fiqh, kaedah fiqhiyah, masail fiqhiyah, tafsir hadis ahkam ataupun hasil penelitian yang relevan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 104 Documents
 2   3   4   5   6 
PENDEKATAN SEJARAH DALAM STUDI ISLAM Walim SH.MH
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i1.4147

Abstract

ABSTRAK Pengkajian Islam adalah sebuah disiplin yang sangat tua seumur dengan kemunculan Islam sendiri. Pengkajian Islam dalam sejarah panjangnya mewujud dalam berbagai tipe dan menyediakan lahan yang sangat kaya bagi kegelisahan akademik dari kalangan insider maupun outsider. Jika Studi outsider terwadahi dalam bentuk Orientalisme atau Islamologi, maka kajian insider memunculkan model ngaji yang berorientasi pengamalan, apologis yang memberi counter terhadap orientalisme, Islamisasi ilmu yang berupaya memberikan landasan paradigma Islam bagi ilmu-ilmu sekuler atau studi Islam klasik yang bersifat kritis namun masih berorientasi pada pengamalan. Sebagai objek studi, Islam harus didekati dari berbagai aspeknya dengan menggunakan multidisiplin ilmu pengetahuan untuk mengurai fenomena agama ini. Salah satunya adalah melalui pendekatan sejarah yang tidak dapat diabaikan begitu saja bagi seseorang yang ingin memahami tentang Islam dengan benar.  Kata Kunci: Pengkajian, Islam, sejarah. ABSTRACKIslamic Studies is a very old discipline as old as the appearance of Islam itself. The study of Islam in its long history manifests itself in various types and provides a very rich land for the academic anxieties of insiders and outsiders. If the outsider study is embodied in the form of Orientalism or Islamology, then the insider study leads to an aphrodite-oriented, apologist model that gives counter to orientalism, the Islamization of science which seeks to lay the foundation of an Islamic paradigm for secular or classical Islamic studies that is critical but still oriented on practice. As the object of study, Islam must be approached from various aspects by using multidisciplinary science to unravel this religious phenomenon. One is through a historical approach that can not be ignored for anyone who wants to understand Islam right.Keywords: Studies, Islam, History.
TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP PERILAKU BERUTANG MASYARAKAT DESA SUKAWANGI PADA MASA PANDEMI COVID-19 Suud Sarim Karimullah; Lilyan Eka Mahesti
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v4i1.7274

Abstract

Penelitian ini menjelaskan mengenai perilaku berutang yang ditinjauan dengan maqashid al-Syariah pada fenomena kehidupan keluarga masyarakat desa Sukawangi di masa pandemi covid-19 dengan tujuan melihat apakah perilaku berutang tersebut dapat dibenarkan dalam Islam sebab pada sejatinya hutang mempunyai sifat yang paradoks yang bisa jadi penolong atau bumerang bagi keberlangsungan hidup dalam keluarga. Penelitian lapangan (field research) adalah jenis dari penelitian ini, dengan pendekatan studi kasus (case study) melalui tinjauan maqashid al-Syariah. Sedangkan dalam pengumpulan data dilakukan dengan melalui pola observasi, wawancara dan juga akan dilakukan analisis terhadap berbagai dokumentasi, kemudian di interpretasikan secara kualitatif dengan beberapa konsep sehingga tercapai sesuatu pemahaman yang benar. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu pertama, Perilaku berutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Sukawangi dapat dibenarkan dan diperbolehkan dalam Islam, sebab masuk dalam kategori akad muamalah sebagai bentuk transaksi ekonomi yang terdapat nilai tolong menolong (ta’awun). Kedua, Hutang membuat keharmonisan keluarga terganggu bahkan sampai berujung pada perceraian. Ketiga, terdapat beberapa keluarga di desa Sukawangi yang berhasil dan sukses dalam ekonomi dengan mengelola hutang dengan baik.ABSTRACTThis research explains the behavior of debt which is reviewed by maqashid al-Syariah on the phenomenon of family life in the Sukawangi village community during the Covid-19 of  pandemic with the aim of seeing whether this indebted behavior can be justified in Islam because in fact debt has a paradoxical nature that can be a helper or boomerang for survival in the family. Field research is a type of research, with a case study approach through the maqashid al-Syariah review. Meanwhile, data collection is carried out by means of observation patterns, interviews and analysis of various documentation will be carried out, then interpreted qualitatively with several concepts so that a correct understanding is achieved. This research resulted in three conclusions, namely, first, debt behavior carried out by the people of Sukawangi village can be justified and allowed in Islam, because it is included in the muamalah contract category as a form of economic transaction where there is a value of help (ta'awun). Second, debt disturbs family harmony and even leads to divorce. Third, there are several families in Sukawangi village who are successful and successful in their economy by managing their debt well.
Perbuatan dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Bingkai Ushul Fikih shindu irwansyah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i1.3223

Abstract

Ushul fikih merupakan suatu disiplin ilmu mengenai kerangka metode pencarian hukum Islam. Sebagai sebubah metode, ia berhadapan dengan realitas sosial tampil sebagai kerangka sosial atas fenomena yang terjadi, kini dan nanti. Karena memang salah satu objek kajiannya terkait dengan aktifitas dan rutinitas manusia, baik yang berhubungan dengan “Sang Hakim” ataupun antar sesama “Mahkum”.Al-Qur’an sebagai kitab pedoman utama hukum Islam, oleh pakar teori hukum Islam (ushuliyyun), merupakan representasi Sang Hakim dalam “memutus” problematika sosial yang sudah seharusnya tidak berjarak dengan kenyataan empiris. Oleh karena itu, ushuliyyun dalam memperlakukan kaidah dan metode analisis hukum Islam bersifat value-loaded (penuh nilai) dan bukan value-free (bebas-nilai). Terlepas dari perdebatan mengenai kebenaran objektifitas atau subjektifitas, dalam ushul fiqh, “nilai-nilai tertentu” harus diterima apa adanya. Bahwa nilai itu tidak hanya merupakan ekspresi dari keinginan, kemauan, selera, atau pilihan individual an sich. Demikian pula, kondisi standar dan ideal bukan hanya sekedar refleksi harapan individual yang bersifat mutlak. Di sinilah, peran penting ushul fikih sebagai pengawal syari’at (baca; hukum Islam) yang pondasi-pondasinya oleh nabi Muhammad saw telah diperagakan limabelas abad silam. Inilah karakteristik logika hukum syari’at Islam yang berbeda dengan hukum lainnya.Namun, dalam perkembangannya saat ini, ushul fikih mengalami ketertinggalan oleh metodologi-metodologi hukum modern yang terus berkembang cepat dalam menjawab persoalan masyarakat dunia. Tulisan ini, penulis fokuskan pada kajian perbuatan dan pertanggungjawaban hukum yang oleh Ushuliyyun disebut dengan istilah mahkum fih dan mahkum ‘alaih. Dalam hal ini, Siapa mukhatab yang dimaksud oleh Syari’ (Allah swt)? Apa pula bentuk pertanggungjawabannya? Untuk menghampiri “kehendakNya” perlu pengetahuan yang komprehensip, salah satunya melalui studi Ushul Fikih.
LARANGAN PERKAWINAN SEPERSUSUAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MEDIS Fahrul Fauzi
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v3i2.6352

Abstract

ABSTRACTIslam considers that marriage is not a relationship like an ordinary civil contract but a very strong contract or a solid agreement (mitsaaqaan ghaliizhaan). Marriage must pay attention to harmony, conditions, and restrictions so that it can be said to be legal according to the law. One limitation that needs to be considered is the prohibition of the marriage of susuan relations (one breastfeed). The prohibition of the marriage of susuan relations stipulated by Allah in the Qur'an verse must have scientific reasons. This article discusses the prohibition of the marriages of susuan relations in terms of Islamic law and medical aspects. Review of Islamic Law to find out how the limits so that someone can be said as a susuan relations. While a medical review is needed to uncover the scientific reasons why the prohibition of the marriage of susuan relations is prohibited by Allah. In this study, the author uses a normative juridical approach by analyzing secondary data, this research can also be said as a library research. This research approach is supported by using descriptive qualitative analysis methods. Keywords: Marriage Prohibition, Susuan Relations, Islamic Law, Medical 
PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH FIQIH DALAM TRANSAKSI EKONOMI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Iwan Permana
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v3i1.5617

Abstract

ABSTRACT The principles of fiqh are born from the Qur'an, al-hadith, and ijma'. The principles of jurisprudence were born with the aim of establishing Islamic law in new issues that continue to develop along with the times, especially in economic transactions or muamalah maliyah which is always developing in Islamic financial institutions. Thus the principles of fiqh are the products of ijtihad and are generalizations of fiqh themes that are spread among the school of ulemas. The existence of the rules of fiqh is a necessity to obtain the ease of knowing contemporary laws, especially economic issues, many of which do not have a sharîh text (a definite proposition) in the Qur'an or hadith. Similarly, to make it easier to master the problems of furu'iyyah (branches) that continue to grow and countless, especially in economic problems that develop in Islamic financial institutions. Keywords: Transactions, Economy, Rules, fiqh
HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD) DAN IMPLEMENTASINYA DI PERBANKAN SYARIAH Muhammad Yunus
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i1.4473

Abstract

ABSTRAKHybrid Contract merupakan bagian dari bentuk ijtihad yang dibangun dalam rangka mengembangkan fungsi dan produk yang ada di Perbankan Syari’ah, sehingga Perbankan syari’ah dapat memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat muslim modern saat ini, sehingga perlu adanya inovasi pengembangan akad yang tetap sesuai dengan kaidah syari’ah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui jenis transaksi yang menggunakan Hybrid Contract khususnya pada wilayah Perbankan Syari’ah, dan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi Islam (fiqh mu'amalah). Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan data dari sumber hukum primer maupun sekunder, sehingga ditemukan kesesuaian atau perbedaan terhadap teori dan fakta transaksi ekonomi di Perbankan Syariah di Indonesia.Kata Kunci: Hybrid Contract, Perbankan Syariah, Syariah.ABSTRACTHybrid Contract is part of the form of ijtihad which is built in order to develop functions and products in Shari'ah Banking, so that Shari'ah Banking can fulfill the needs of the current economic transactions of modern Muslim communities, so that there is a need for innovation in contract development shari'ah. The purpose of this paper is to find out the types of transactions that use Hybrid Contract especially in the Syari'ah Banking area, and analyzed from the standpoint of Islamic economic law (fiqh mu'amalah). The method used is a normative juridical method using data from primary and secondary legal sources, so that there is a match or difference in the theory and facts of economic transactions in Islamic Banking in Indonesia.Keywords: Hybrid Contract, Islamic Banking, Sharia.
KERANGKA TEORITIS FILOSOFIS WAKAF UANG MELALUI PERBANKAN SYARIAH Agi Sukma Gumilar
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i2.4104

Abstract

AbstrakWakaf uang merupakan bagian penting dalam konsep ekonomi Islam yang dapat menunjang kemajuan dan pembangunan umat dan Negara. Pengembangan wakaf uang tidak terlepas dari kerangka teoritis dan filosofisnya sebagai dasar dalam bentuk pengembangannya khususnya perbankan syariah di Indonesia agar senantiasa berada dalam koridor hukum Islam dan tetap memiliki nilai maslahah yang lebih yang dapat sesuai dengan zamannya. Kata kunci: Wakaf, Uang, Islam, Perbankan syariah. Abstract               Money Waqf is an important part of the concept of Islamic economics that can support the progress and development of the people and the State. The development of money waqf is inseparable from its theoretical and philosophical framework as a basis in the form of its development, especially Islamic banking in Indonesia so that it is always within the corridor of Islamic law and still has more maslahah values that can be in accordance with its era. Keywords: Endowments, Money, Islam, Islamic Banking.
HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Yandi Maryandi
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v3i2.6545

Abstract

ABSTRACTIn Indonesia, provisions regarding criminal acts are regulated by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics. In this Law, there are several criminal sanctions for criminals, such as imprisonment, fines and capital punishment. Regarding criminal sanctions (one of which is in Number 35 of 2009 concerning Narcotics) there are pros and cons from experts regarding this matter. One of the most severe forms of death penalty and has been debated for hundreds of years by criminal law and criminology experts. Narcotics in the context of Islamic law is a matter of ijtihâdî, because drugs do not enter directly into their prohibition by the texts of either the Al-Qur'an or al-Sunnah, and were not known at the time of the Prophet Muhammad at that time who were in the community from khamr drinkers. The research objective is to find out about the sanctions for the perpetrators of drug crime from the perspective of positive law and Islamic criminal law. The research methodology used is qualitative research through literature study, with the type of juridical normative research. The application of criminal sanctions given to manufacturers, dealers and dealers in accordance with Law No.35 of 2009 on Narcotics. The law on narcotics is haram as well as related to the haram of khamr, one of the penal sanctions is the death penalty using the hirabah approach because of the effects of narcotics from all aspects. Keywords: Drugs, Criminal Death, Islamic Criminal 
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam) yandi maryandi
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i1.3414

Abstract

Abstrak: Pornography and pornoaction happen because of modernization and globalization influence on sosiety lives. Without consciousness from society to solve the above problems which considering Islamic community public interest, pornography and pornoaction always emerge. Islam as doctrine early presents to solve the problems, so there are many Quranic verses and prophet traditions regulate the dress, communication between man and woman, including the publications that appear moral decadence.Kata kunci: pornografi, pornoaksi, Islam.
KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER UNTUK PARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Dudi Badruzaman
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v3i1.5558

Abstract

 Forms of violence against women still occur in many places where women are always associated as marginalized groups that are discriminated against, oppressed, and subordinated to male domination. This study aims to 1). Why domestic violence still often occurs in many places in Indonesia even though legislation has been made to protect women's rights. 2). With the analysis of these questions, what should be done in order to reduce violence and provide justice for women in Indonesia. The method used by data collection techniques with literature study methods. And then collected from the reports of relevant agencies such as the National Commission on Violence Against Women, and scientific books that conduct similar studies, these secondary data are then interpreted qualitatively and supported by several scientific concepts and theories that have been put forward previously as a knife of analysis. This paper is expected to be able to raise awareness of the issue of violence against women in academic studies and provide an analysis and analysis of this issue.Keywords: Justice; gender equality; women.  

Page 4 of 11 | Total Record : 104

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2025) Vol 7, No 2 (2024) Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue