cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siska Lis Sulistiani
Contact Email
ummufathir26@gmail.com
Phone
+6281321839549
Journal Mail Official
ummufathir26@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Gedung Dekanat lantai 1, Jalan Taman sari No. 24-26 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 25981129     EISSN : 25977962     DOI : https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.6844
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
hukum keluarga islam, Sejarah, hukum perdata Islam, hukum pidana islam, hukum ekonomi Islam, fiqh-ushul fiqh, kaedah fiqhiyah, masail fiqhiyah, tafsir hadis ahkam ataupun hasil penelitian yang relevan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 104 Documents
 3   4   5   6   7 
ANALISIS HUKUM TENTANG UPAYA MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR JUMLAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KABUPATEN INDRAMAYU (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018) vera fadillah marufin; Siska Lis Sulistiani; Encep Abdul Rojak
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i2.5145

Abstract

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang dapat membantu para pihak dalam proses perundingan. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mediator dalam meminimalisir jumlah perceraian di Pengadilan Agama Indramyu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan kajian penelitian lapangan (field research) di Pengadilan Agama Indramayu. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada tiga yaitu wawancara (interview),dokumentasi, dan kajian kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa peranan mediator dalam meminimalisir jumlah perceraian di Pengadilan Agama Indramayu sudah sesuai dengan prosedur mediasi dalam PerMA No 1 Tahun 2016.Mediator melakukan upaya dengan mediasi, muasabah diri untuk kedua belah pihak,memberitahukan akibat hukum yang terjadi dan memberikan solusi dengan memberi kesempatan kedua belah pihak menceritakan masalahnya. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk meminimalisir namun tidak setiap mediasi menghasilkan hasil yang maximal. Maka dari itu mediator harus mengeluarkan trobosan terbaru dalam memediasi dan menjadikan mediator yang kreatif dan inovatif.  In the Supreme Court Regulation Number 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts, mediation is a method of resolving disputes through the negotiation process to obtain agreement between the parties assisted by mediators. The mediator is a neutral party who can help the parties in the negotiation process. In this study the aim was to find out how the mediators tried to minimize the number of divorces in the Indramyu Religious Court. In this study the method used is a qualitative method with a normative juridical approach with field research in the Indramayu Religious Court. There are three data collection techniques that the author uses, namely interviews, documentation, and literature review and then analyzed using descriptive methods. The final result of this study is that the role of mediators in minimizing the number of divorces in the Indramayu Religious Court is in accordance with mediation procedures in PerMA No. 1 of 2016. Mediators make efforts with mediation, satisfy themselves for both parties, notify legal consequences that occur and provide solutions by giving both parties a chance to tell the problem. This step is one way to minimize but not every mediation produces maximum results. Therefore, the mediator must issue the latest breakthroughs in mediating and making creative and innovative mediators.
HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (PERBANDINGAN KITAB MAJALLATUL AHKAM DI TURKI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA) Encep Abdul Rojak
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i1.4392

Abstract

ABSTRAKTatanan keluarga merupakan awal dari keberhasilan sebuah negara. Semakin baik hubungan dalam keluarga maka akan membentuk negara yang baik. Karena itu Negara harus hadir dalam mengatur kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga. Turki dan Indonesia merupakan dua negara besar dan sebagian besar menganut agama Islam. Tata cara perkawinan harus diatur agar sesuai dengan hukum Islam. Kemudian kedua negara ini membuat aturan-aturan yang dibukukan melalui legislasi, bersumber dari ajaran Islam sebagai acuan dalam hukum keluarga yang bersifat aplikatif. Majallatul Ahkam di Turki dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para keluarga muslim. Tujuannya untuk dijadikan pedoman hukum bagi setiap keluarga di kedua negara ini. Kata kunci: Hukum Keluarga, Legislasi, dan Perkawinan ABSTRACT Family order is the beginning of the success of a country. The better relationship in the family will be a good country. Therefore the Nation must be present in regulating for harmony in the family. Turkey and Indonesia are two big countries and most of them religion is Islam. The marriage procedure must be arranged in accordance with Islamic law. Then these two countries made the rules that were recorded by legislation, sourced from Islamic law as a reference in applicable family law. Majallatul Ahkam in Turkey and Kompilasi Hukum Islam in Indonesia provide clear legal certainty for Muslim families. The goal is to become a legal guide for every family in these two countries. Keywords: Family Law, Legislation, and Marriage
EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MEMINIMALISIR PROBLEMATIKA PERKAWINAN zaen udin
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v4i1.7538

Abstract

               Sudah lebih dari satu tahun revisi undang-undang perkawinan disahkan. Adanya revisi tersebut diharapkan untuk dapat meminimalisir problematika perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam meminimalisir problematika perkawinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektifitas hukum dari Soerjono soekanto bahwa suatu efektifitas hukum dipengaruhi oleh beberapa aspek di antaranya aturannya sendiri, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan budaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Efektifitas Undang -undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan belumlah efektif. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus perkawinan setiap tahunnya seperti nikah usia muda, poligami sampai dengan KDRT. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan secara komprehensif peraturan perkawinan yang sesuai dengan kekinian dan kesinian. ABSTRACT               It has been more than one year since the revision of the marriage law was passed. The revision is expected to be able to minimize the problems of marriage in Indonesia. This study aims to determine the extent to which the effectiveness of Law number 16 of 2019 concerning marriage in minimizing marriage problems. The theory used in this study is the effectiveness of law from Soerjono Soekanto that a law effectiveness is influenced by several aspects including the rules themselves, law enforcement, facilities, society and culture. The conclusion of this study is that the effectiveness of Law number 16 of 2019 concerning marriage is not yet effective. This is evidenced by the increasing number of cases of marriage each year such as marriage at a young age, polygamy to domestic violence. Therefore, it is necessary to have a comprehensive reform of the marriage regulations in accordance with the present and the present.
KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI anita - kamilah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i1.3325

Abstract

ABSTRAKNegara Indonesia dengan  jumlah penduduk sekitar  262 juta jiwa lebih merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia,  dimana  lebih dari 87% penduduknya adalah umat Muslim. Namun demikian,  Undang-Undang Dasar 1945  memberikan jaminan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan kemajemukan tersebut berimplikasi tidak dapat dicegahnya perkawinan berbeda agama. Perkawinan bagi bangsa Indonesia tidak hanya merupakan persoalan hukum saja tetapi juga memiliki kaitan dengan persoalan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa  “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Guna menghindari ketentuan tersebut, pasangan yang berbeda agama melakukan perkawinan di luar negeri. Namun demikian, cara yang dilakukan pasangan berbeda agama tersebut termasuk ke dalam penyelundupan hukum yaitu cara yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keabsahan perkawinan tetapi dengan cara melanggar aturan hukum nasionalnya, yang berakibat perkawinan tersebut batal demi hukum yang dikenal dengan istilah fraus Omnia corumpit. Pemerintah memahami adanya persoalan perkawinan beda agama, namun perkawinan merupakan peristiwa sakral dan ibadah yang tidak dapat  dipisah dari konteks agama, sehingga persoalan perkawinan beda agama diserahkan kepada ketentuan masing-masing agama yang akan menikah. Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Keabsahan, Penyelundupan Hukum. 
MENELISIK DINAMIKA DAN EKSISTENSI FATWA MUI SEBAGAI UPAYA MITIGASI PANDEMI COVID-19 Abdur Rahman Adi Saputera
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v3i2.6569

Abstract

ABSTRACTThis research is designed in the form of research (Library Research) using various sources of literature as a source of research data, with the aim of investigating and analyzing the values of the existence of the MUI Fatwa in an effort to mitigate Covid-19 which is becoming increasingly rampant. This study also applies a descriptive-normative approach because it is aimed at describing the pandemic and the existence of Fatwa as a real phenomenon, which gives birth to various dynamics and social responses in the community, and departs from the building of primary and secondary data sources as support, from the data collected through documents. which is inter-correlative and a review of social realities in society, the author tries to analyze it through the Descriptive Analytic Method Content process as an analysis knife. The results show that, in fact, the role and influence of the MUI fatwa during the pandemic as a form of mitigating Covid-19 are ideal and strategic steps. Even though at the beginning of its existence, the Pandemic Fatwa experienced various kinds of dynamics, such as conflicts and so on. But in the end, it got a responsive reaction from all circles, because in principle, the existence of the fatwa is an essential form of alternatives and solutions in creating a more progressive, realistic, dynamic, and contextualist religious and religious pattern, which at the same time displays the face of Islamic Law which is rahmatan lil. alamin sholihul likulli wal eat. Keywords: Dynamics, Existence, MUI Fatwa, Covid-19
TINJAUAN TAFSIR AHKAM TENTANG PARIWISATA SYARIAH Lina Pusvisasari
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v3i1.5642

Abstract

ABSTRACTThe world of tourism today is very sad due to its negative impacts, such as promiscuity, alcoholism, drug trafficking, and so on. Tourism observers continue to make inroads, so that the development of tourism in Indonesia can have a positive impact on people's lives. including developing a type of halal tourism or sharia tourism. The purpose of this study provides an overview of the Al-Quran and Sunnah about tourism based on sharia principles, both related to recommendations, goals, ethics, basic principles of Islam and management of Islamic tourism so that in the future sharia tourism will become part of the mental and spiritual education process of the Muslim community. The method used in this study is a normative qualitative method which is a study to solve a problem that basically relies on critical and in-depth review of relevant library materials. The results of this study are also expected to make a positive contribution to the government in this case the Ministry of Tourism and Culture both at the district / city, provincial and national levels in order to develop sharia tourism in Indonesia. Keywords:  al-Quran, al-Sunnah, Tourism.
PENERAPAN HUKUM PANCUNG BAGI TERPIDANA MATI DI PROVINSI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM Fariz Farrih Izadi
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i1.4447

Abstract

ABSTRAKHukum pancung yang diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak, selain karena cara pelaksanaan hukuman mati sudah diatur dalam Undang-undang, hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, juga sarat dengan unsur pembalasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum pidana Islam, pelaksanaan hukum pancung dan penerapannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sudah sesuai dengan aturan Qishash  dalam Syari’at Islam, sedangkan pelaksanaan hukum pancung sebagai hukuman mati tidak memungkinkan jika diatur dengan Qanun  karena ada Undang-undang yang lebih tinggi sudah mengaturnya.Kata Kunci : Hukuman Mati, Hukum Pancung, Qanun. ABSTRACT The prejudice law that was discussed by the Aceh Provincial Government received a lot of criticism from various parties, apart from the way the capital punishment was regulated in the Act, it was considered not in accordance with Human Rights, also loaded with no retaliation. This study uses a normative juridical research method, while looking for this research is looking for qualitative. The research specifications used in this study are descriptive analysis, namely research aimed at providing complete, systematic and complete information about everything related to Islamic insurance law, implementation of shaking law and its application in Indonesia. The results showed that the execution of the capital punishment in Indonesia was in accordance with the rules of Qishash in Shari'ah Islam, according to the rule of punishment as a death sentence which is not permitted if regulated by Qanun because there is a higher law that has been approved.Keywords: Capital Punishment, Prejudice Law, Qanun.       
LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI TENTANG PRODUK REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Panji Adam
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i2.4105

Abstract

ABSTRAK Legislasi adalah proses yang berlangsung di lembaga legislatif, yakni pembuatan dan pengundangan peraturan perundang-undangan. Materi hukum Islam dapat menjadi muatan dalam proses legislasi melalui mekanisme positivisasi. Salah satu sub bidang dalam kajian hukum Islam adalah hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah merupakan subsistem dalam sistem hukum Islam yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Oleh karena itu perlu adanya positivisasi hukum melalui upaya legislasi hukum. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui kedudukan hukum ekonomi syariah menurut konsep sistem hukum; kedua, untuk mengetahu produk regulasi hukum ekonomi syariah apa sajakah yang bersumber dari norma hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama, komponen sistem hukum terdiri atas 3 unsur, yaitu struktur, substansi dan budaya hukum. Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam ketiga sistem hukum tersebut sudah teraplikasikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga atau pranata-pranata ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah. Terdapat beberapa regulasi dibidang hukum ekonomi syariah yang telah dibuat oleh lembaga legislatif yang bersumber dari norma-norma hukum Islam; kedua, produk-produk regulasi dibidang hukum ekonomi syariah yang bersumber dari noma-norma hukum Islam antara lain adalah sebagai berikut: (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; (3) UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat berharga Syariah Negara; dan (4) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  Kata Kunci: Legislasi, Hukum Ekonomi Syariah, Regulasi   ABSTRACT Legislation is the process that takes place in the legislature, namely the making and enactment of laws and regulations. Islamic legal material can be the content of the legislative process through the positivisation mechanism. One sub-field in the study of Islamic law is sharia economic law. Sharia economic law is a subsystem in the Islamic legal system that from time to time experiences significant development. Therefore, it is necessary to have legal positivisation through legal legislation efforts. The purpose of this study is first to determine the position of sharia economic law according to the concept of the legal system; secondly, to find out what products of Islamic economic law regulation derive from Islamic legal norms. The results of the study show that, first, the legal system component consists of 3 elements, namely the structure, substance and culture of law. The position of Islamic economic law in the three legal systems has been applied. This can be seen from the number of economic institutions or institutions based on Islamic values. There are several regulations in the field of sharia economic law that have been made by the legislature which are derived from Islamic legal norms; second, regulatory products in the field of Islamic economic law derived from Islamic legal norms include the following: (1) Law No. 23 of 2011 concerning the Management of Zakat; (2) Law No. 41 of 2004 concerning Waqf; (3) Law No. 19 of 2008 concerning State Sharia Securities; and (4) Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Keyword: Legislation, Sharia Economic Law, Regulation  
PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF QAWAID FIQHIYYAH Fachri Wahyudi; Muhammad Hanifannur
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v4i1.6844

Abstract

ABSTRAK            Pilkada adalah salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat diberikan hak untuk aktif dalam menentukan pemimpinnya. Namun kali ini negara berada pada dua pilihan yang sulit, dimana pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 menuai penolakan, mengingat kondisi Indonesia yang masih dilanda Pandemi covid-19 berdampak pada keselamatan rakyat Indonesia, dan disisi lain negara harus melaksanakan amanat konstitusi agar roda pemerintahan terus berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pandangan qawaid fiqhiyyah mengenai pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat kualitatif dan digali dari sumber-sumber kepustakaan (library reseach) yang terkait dengan obyek penelitian, serta menggunakan pendekatan deskriptif-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak yang ditimbulkan jika dilakukan pilkada serentak di masa pandemi covid-19 ini sangat beresiko, mengingat ada jutaan rakyat yang akan berpotensi terpapar covid-19, maka daripada itu menolak kemudharatan haruslah didahulukan dengan menunda kembali pilkada serentak demi menjaga jiwa (Hifdz An-Nafs) rakyat Indonesia dengan dasar kaidah “Menolak kemadharatan didahulukan daripada mengambil manfaat” dan kaidah fikih “Apabila ada dua kerusakan saling berlawanan, maka yang diperhatikan yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan bahayanya”. ABSTRACT               Pilkada is one of the manifestations of the implementation of the people's sovereignty in the administration of government. People are given the right to be active in determining their leaders. But this time the country is in two difficult choices, where the simultaneous regional elections which will be held on December 9, 2020 are reaping rejection, considering that Indonesia's condition, which is still hit by the Covid-19 pandemic, has an impact on the safety of the Indonesian people, and on the other hand the country must carry out the constitutional mandate so that the wheels of government keep going. The purpose of this study is to see the views of qawaid fiqhiyyah regarding the implementation of simultaneous regional elections during a pandemic. This research uses normative legal methods that are qualitative in nature and extracted from literature sources (library research) related to the object of research, as well as using a descriptive-normative approach. The research results show that the impact of simultaneous regional elections during the Covid-19 pandemic is very risky, considering that there are millions of people who will be exposed to COVID-19, so the agreement to reject harm must take precedence by returning the simultaneous regional elections for the sake of the soul (Hifdz An- Nafs) of the Indonesian people on the basis of the principle of "Refusing to take advantage first" and the rule of fiqh "If there are two opposing damages, then the one who is concerned is the greater the danger by doing the less dangerous". 
KONSEPSI FIKIH TENTANG HOMOSEKSUAL: Refleksi Esensial dan Kontruksional Ramdan Fawzi
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i1.3358

Abstract

Fenomena homoseksual bukan merupakan perkara baru kenyataan kehidupan manusia. Hal ini pertama kali terjadi pada kaum Sodom umat Nabi Luth. Cara berfikir yang radikal tanpa diperkuat Iman dan Ilmu dapat menjerumuskan manusia ke dalam prilaku yang menyimpang, dinataranya prilaku homoseksual. Para aktivis pendukung prilaku homoseksual terus bergerak memperjuangkan hak-haknya dalam mengharapkan pengakuan identitas, termasuk di Indonesia. Prilaku homoseksual dianggap oleh komunitasnya merupakan hak asasi manusia, namun meraka lupa dengan kewajiban asasi manusia yaitu berprilaku sesuai dengan fitrahnya. Oleh karenanya homoseksual bersebrangan fitrah kemanusian dan Konstitusi Indonesia yakni Pancasila yang menganut nilai-nilai ketuhanan, agama, budaya. Dalam fikih, homoseksual identik dengan perbuatan kaum luth. Adapun konsekuensi hukamannya menrutu fikih ada dua pendatpat, ada yang berpendapat dikenakan had dan ada juga yang berpendapat dikenakan ta’zir.

Page 5 of 11 | Total Record : 104

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2025) Vol 7, No 2 (2024) Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue