cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hakimatul Mukaromah
Contact Email
hakimatul.m@ft.uns.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
desakota@mail.uns.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Desa-Kota : Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Pemukiman
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 26565528     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social, Engineering,
Humanities Engineering Environmental Science Social Sciences Transportation
Desa-Kota, adalah jurnal perencanaan wilayah, kota, dan permukiman, yang tujuan utamanya adalah untuk memperdalam pemahaman tentang kondisi perkotaan, perdesaan, dan kewilayahan, serta perubahan dan dinamika yang terjadi di area tersebut, baik dari perspektif empiris, teoretis, maupun kebijakan.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2022)" : 9 Documents clear
PERI-URBANISASI DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN SEKUNDER (STUDI KASUS: BOSUKAWONOSRATEN) Suci Astin Kurniati; Paramita Rahayu; Tendra Istanabi
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v4i2.55247.167-180

Abstract

Pada abad ke-21, gelombang urbanisasi melaju dengan cepat memicu transformasi kawasan menjadi lebih modern dan city-oriented. Lebih dari 50% penduduk dunia adalah penduduk perkotaan. Fenomena ini membuat terjadinya proses perluasan kawasan perkotaan ke daerah pinggiran kota-kota administratif, yang dikenal sebagai proses peri-urbanisasi. Proses ini melahirkan kawasan-kawasan baru dengan fungsi dan peran yang berbeda-beda, diantaranya kawasan perkotaan sekunder. Sebagai kawasan penyangga, kawasan perkotaan sekunder memiliki peluang pengembangan tinggi, yang dibuktikan dengan pesatnya laju urbanisasi di kawasan tersebut dibandingkan di kota intinya. Kawasan perkotaan sekunder Bosukawonosraten (Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Klaten) memiliki laju urbanisasi sebesar 5,2%, terpaut jauh dari kota intinya yang hanya sebesar 0,2%. Kawasan ini memiliki tiga klaster utama dengan karakteristik yang beragam. Masing-masing klaster berinteraksi secara intensif, baik eksternal maupun internal kawasan. Hal ini berdampak pada kapasitas masing-masing klaster dalam menerima pengaruh peri-urbanisasi dari pusat kota maupun kawasan di sekitarnya. Akan tetapi, pemerintah belum mampu mengoptimalkan peluang ini sebagai dasar pengembangan kawasan perkotaan sekunder ke depannya. Minimnya inventaris data mengenai karakter kawasan perkotaan sekunder hingga tidak dipetakannya arah urbanisasi menjadi sejumlah tantangan yang harus dihadapi pemerintah agar pembangunan di kawasan perkotaan sekunder Bosukawonosraten dapat terintegrasi dengan baik. Melalui penelitian ini, karakteristik kawasan perkotaan sekunder akan digali menggunakan pendekatan multisektoral, diantaranya karakter demografi, karakter ekonomi, dan karakter spasial. Selain itu, tren peri-urbanisasi yang terjadi di dalamnya akan dijelaskan menggunakan data lintas tahun dari 2010 hingga 2019, sehingga akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai karakteristik dan proses perkembangan kawasan perkotaan sekunder Bosukawonosraten.
KAJIAN PERBANDINGAN KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN ANTAR-KECAMATAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DI KABUPATEN KERINCI Wellvy Firstia Diany; Fadjar Hari Mardiansjah
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v4i2.50103.226-240

Abstract

Kesempatan untuk mengikuti pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban setiap warga negara berdasarkan amanat konstitusi negara, yang juga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan merupakan suatu pelayanan dasar yang sangat penting di dalam proses pembangunan wilayah maupun nasional. Untuk mewujudkan tekad tersebut, pemerintah menuangkan urusan pendidikan ke dalam kebijakan desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyediakan dan mengelola penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar dan menengah. Dengan menggunakan kasus pemekaran wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada tahun 2008, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak pemekaran terhadap pelayanan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di daerah. Penelitian yang mempergunakan data sekunder dari data statistik daerah ini mengamati tingkat pelayanan fasilitas pendidikan, yang direpresentasikan oleh tingkat kecukupan sediaan fasilitas di setiap wilayah, dan melakukan perbandingannya antarwilayah untuk memahami dinamika tingkat pelayanan sebelum dan sesudah pemekaran. Analisis yang dilakukan mengacu kepada standar pelayanan nasional serta memanfaatkan perhitungan yang menggunakan model Koefisien Indeks Gini dilakukan untuk melihat perbandingan pemerataan penyediaan tingkat pelayanan fasilitas pendidikan antarkecamatan. Selain itu, perhitungan yang dilakukan secara antartahun dilakukan untuk memahami dinamika pemerataan sebelum dan sesudah pemekaran terjadi. Hasil penelitian memperlihatkan menurunnya tingkat pelayanan yang berasal dari ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan secara agregat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dimana terkonsentrasinya beberapa jenis layanan fasilitas pendidikan menengah Kabupaten Kerinci pada wilayah Kecamatan Sungai Penuh memberi pengaruh kepada perubahan tingkat pelayanan dan tingkat pemerataan layanan setelah dilakukan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci.
POTENSI PENERAPAN KONSEP KOTA KOMPAK DI KOTA DEPOK DARI ASPEK TATA GUNA LAHAN DAN SISTEM TRANSPORTASI Navrida Ratnaningtyas; Paramita Rahayu; Tendra Istanabi
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v4i2.55498.181-195

Abstract

Urbanisasi yang terus terjadi tanpa perencanaan akan berakibat negatif pada pergeseran perkembangan kota ke arah pinggiran kota atau urban sprawl. Konsep compact city atau kota kompak menjadi solusi dari perkembangan kota yang sprawl dengan adanya intensifikasi lahan dan pemerataan sistem transportasi. Kota Depok merupakan salah satu wilayah yang memiliki kecenderungan sprawl dengan isu-isu guna lahan dan transportasi. Kota Depok memiliki strategi pengembangan kota yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tahun 2018-2029 dengan meningkatkan keterpaduan antara tata guna lahan dan transportasi melalui penerapan konsep kota kompak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi guna lahan dan sistem transportasi Kota Depok dalam penerapan konsep kota kompak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif kuantitatif dengan metode analisis spasial dan statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan delapan indikator konsep kota kompak yang dilihat dari aspek tata guna lahan dan sistem transportasi. Dari hasil analisis aspek tata guna lahan, persentase wilayah dengan kepadatan tinggi di Kota Depok sebesar 50%, kepadatan perumahan dan permukiman tinggi sebesar 23%, wilayah yang memiliki guna lahan campuran sebesar 41%, serta keterjangkauan dan ketersediaan sarana sebesar 46%. Sementara itu, dari aspek transportasi, aksesibilitas tinggi berada pada persebaran guna lahan perkotaan dan peribadatan. Konektivitas jalan di Kota Depok memiliki rasio 1.6, dan terdapat tujuh nodal multimoda di Kota Depok. Penelitian menemukan bahwa 2.422 Ha atau 12% wilayah Kota Depok sudah memiliki potensi kota kompak karena wilayahnya mendukung keseluruhan indikator perkembangan konsep kota kompak.
KAJIAN POLA PERSEBARAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO Alfisah Nur Aini; Rufia Andisetyana Putri; Tendra Istanabi
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v4i2.63661.241-257

Abstract

Kota Surakarta mengalami perkembangan yang pesat ke wilayah pinggiran yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun secara masif. Kecamatan Kartasura di Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah pinggiran Kota Surakarta yang mengalami alih fungsi lahan sebesar 1.643,99 ha selama tahun 2009 hingga 2020, khususnya untuk pembangunan perumahan dengan jumlah perumahan baru yang dibangun sebanyak 1.294 hanya dalam kurun tahun 2019 hingga 2021. Perkembangan permukiman di Kecamatan Kartasura menyebabkan terjadinya penyebaran permukiman dengan kecenderungan acak atau tidak merata dan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola persebaran permukiman di Kecamatan Kartasura. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik analisis tetangga terdekat untuk mengetahui tentang pola persebaran permukiman di Kecamatan Kartasura dan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui tentang faktor yang berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman. Pola persebaran permukiman yang terbentuk di Kecamatan Kartasura adalah pola mengelompok dan pola acak. Adanya pusat-pusat aktivitas dan wilayah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai mengakibatkan permukiman mengelompok di sekitar pusat aktivitas tersebut. Bertambahnya jumlah penggunaan lahan permukiman yang tumbuh dan bercampur dengan penggunaan lainnya menyebabkan permukiman menyebar secara acak. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola mengelompok dan acak di Kecamatan Kartasura adalah faktor kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk). Karakteristik topografi dan infrastruktur antara zona satu dengan zona lainnya yang tidak jauh berbeda mengakibatkan topografi dan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pola persebaran permukiman.
KAJIAN POTENSI DAN PERMASALAHAN DESA PONGGOK, KABUPATEN KLATEN, SEBAGAI DESA WISATA Rumidan Kabes; Soedwiwahjono Soedwiwahjono; Lintang Suminar
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v4i2.57588.128-139

Abstract

Pemerintah Kabupaten Klaten, provinsi Jawa Tengah, memiliki rencana pengembangan pariwisata berbasis desa wisata. Salah satu desa yang diprioritaskan untuk pengembangan desa wisata adalah Desa Ponggok. Desa Ponggok memiliki keunikan potensi lokal tetapi dalam pengembangannya sebagai desa wisata, mengalami permasalahan kondisi penyediaan daya tarik wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi penyediaan daya tarik wisata Desa Ponggok berdasarkan konsep 4A dalam pariwisata, yaitu attractions (atraksi), accessibility (aksesibilitas), amenities (amenitas), dan ancillary (kelembagaan). Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Data diperoleh dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi ketersediaan atraksi, Desa Wisata Ponggok belum cukup menambah daya tarik bagi wisatawan. Dari segi kondisi dan penyediaan aksesibilitas, akses menuju Desa Wisata Ponggok serta akses pendukung lainnya belum cukup tersedia. Penyediaan aksesibilitas menuju objek wisata belum cukup mendukung. Oleh sebab itu, akses dari kawasan objek wisata Desa Ponggok perlu disediakan lebih baik, terutama jalan Umbul Sigedang-Kapilaler dan Umbul Besuki yang berjarak relatif jauh. Kondisi penyediaan fasilitas penunjang kegiatan wisatawan dalam kawasan objek wisata juga belum cukup mendukung. Kawasan objek wisata perlu didukung dengan akses jalan yang menghubungkan dengan fasilitas di luar kawasan dan objek wisata, terutama di Umbul Sigedang-Kapilaler dan Umbul Besuki. Penelitian ini menemukan bahwa kontribusi dari pihak terkait masih kurang, yaitu dari pemerintah dalam hal penambahan infrastruktur dan pendanaan untuk pengembangan Desa Wisata Ponggok. Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa kondisi Desa Ponggok sebagai desa wisata masih belum mendukung dari segi atraksi, aksesibilitas, amenitas, maupun kelembagaan
POLA SPASIAL PERMUKIMAN DI BANTARAN SUNGAI PREMULUNG, KOTA SURAKARTA Rifqy Sasongko; Winny Astuti; Galing Yudana
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v4i2.59526.152-166

Abstract

Permukiman merupakan kebutuhan manusia yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di perkotaan, kebutuhan akan penyediaan sarana prasarana penunjang permukiman semakin meningkat. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan bentuk atau pola permukiman pada suatu kawasan. Pola permukiman dibentuk dari karakteristik elemen pembentuk permukiman diantaranya alam, manusia, masyarakat, bangunan, dan jaringan. Kota Surakarta merupakan kota inti dari kota satelit di sekitarnya yang memiliki penduduk sekitar 517.887 jiwa pada tahun 2019. Bertambahnya jumlah penduduk membuat lahan Kota Surakarta menjadi lebih padat dan harga lahan semakin tinggi. Lokasi penelitian terletak di Kawasan Sondakan yang terdiri dari Kelurahan Sondakan dan Kelurahan Pajang. Kawasan ini memiliki karakteristik letak permukiman berbatasan dengan sungai dan kurang tertata, kepadatan bangunan tinggi, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola spasial permukiman berdasarkan karakteristik elemen pembentuk permukiman di tepi Sungai Premulung, khususnya di Kawasan Sondakan.Pendekatan penelitian ini menggunakan metode induktif dengan jenis penelitian gabungan atau campuran melalui strategi campuran penguatan dengan basis penelitian metode kualitatif deskriptif. Elemen pembentuk permukiman memiliki empat karakteristik, karakteristik kependudukan, karakteristik infrastruktur, karakteristik hunian, dan karakteristik sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola permukiman tepi Sungai Premulung, Kawasan Sondakan membentuk pola mengelompok dengan infrastruktur yang merata dan menyebar serta berorientasi menghadap ke jalan.
STRATEGI PENGEMBANGAN KAMPUNG SENI DAN BUDAYA JELEKONG, KABUPATEN BANDUNG Muhammad Udhian Sidqi; Roisaten Nuril Choiriyah; Tania El Mahrunisa; Laily Nurhayati; Winny Astuti; Hakimatul Mukaromah
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v4i2.62297.210-225

Abstract

Konsep kota kreatif merupakan konsep pengembangan wilayah yang berkembang sejak era pasca industri, dimana pusat industri dan manufaktur tidak lagi terletak di tengah kota. Konsep kota kreatif menyediakan ruang kota sebagai ruang ekspresi masyarakat sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui ekonomi kreatif. Pada skala lebih kecil, konsep kota kreatif diaplikasikan pada kampung kota, sehingga muncul istilah kampung kreatif. Salah satu kampung kreatif yang berkembang di Indonesia adalah kampung Jelekong. Kampung Jelekong merupakan salah satu kampung wisata berbasis budaya yang terletak di kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Kampung Jelekong memiliki ciri khas yakni sebagai pusat budaya wayang dan seni lukis. Terdapat 200 kepala keluarga yang berprofesi sebagai pelukis. Ilmu seni melukis diberikan secara turun temurun oleh seniman Odin Rohidin. Selain itu, Kampung Jelekong merupakan rumah bagi seniman berbagai kebudayaan Sunda. Potensi Kampung Jelekong tersebut diidentifikasi lebih lanjut menggunakan analisis deskriptif terkait kondisi eksisting di Kampung Jelekong yang didasarkan pada dimensi desa wisata yang selanjutnya menjadi input dalam analisis SWOT. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk menghasilkan strategi pengembangan Kampung Jelekong sebagai desa wisata berbasis budaya yang unggul di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah fasilitas penunjang wisata di Kampung Jelekong masih belum sepenuhnya terpenuhi. Output dari analisis yang telah dilakukan adalah berupa strategi pengembangan, yang mana salah satu strategi yang dihasilkan adalah mengembangkan fasilitas yang ada di desa wisata sesuai dengan standar kebutuhan wisatawan dengan bantuan dari pemerintah kabupaten.
POTENSI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) SEMPADAN SUNGAI DARI ASPEK FISIK REVITALISASI Benediktus Ariel Santoso; Paramita Rahayu; Tendra Istanabi
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v4i2.53511.196-209

Abstract

Isu lingkungan hidup terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang publik merupakan permasalahan yang ditemui pada mayoritas perkotaan di Indonesia, khususnya terkait ketersediaan RTH yang kurang dari 10% dari luasan kota. Kota Surakarta memiliki persentase jumlah RTH yang tidak sesuai, yakni masih berkisar 8,47% atau 373 hektar. Salah satu bagian RTH yang mampu berkontribusi terhadap ketersediaan RTH adalah sempadan sungai. Sungai Bengawan Solo yang melintasi Kota Surakarta memiliki potensi untuk menyumbang ketersediaan RTH, akan tetapi terdapat alih fungsi lahan di daerah sempadan Sungai Bengawan Solo. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan atau mengembalikan fungsi sempadan Sungai Bengawan Solo antara lain adalah dengan revitalisasi sempadan sungai. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis spasial dengan Sistem Informasi Geografi (SIG) dan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui kontribusi sempadan Sungai Bengawan Solo sebagai RTH Kota Surakarta melalui proses revitalisasi fisik. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa kontribusi sempadan Sungai Bengawan Solo belum optimal karena masih terdapat bangunan di sempadan sungai. Berdasarkan analisis revitalisasi pada aspek fisik, revitalisasi fisik yang dilakukan di Kawasan Semanggi, sebagai salah satu area di Kota Surakarta yang berada di sempadan sungai Bengawan Solo, adalah dengan melakukan penataan kembali bangunan pada kawasan permukiman di dalam tanggul parapet yang dilengkapi infrastruktur penunjang dan mengembalikan fungsi sempadan Sungai Bengawan Solo di luar parapet menjadi RTH seluruhnya. Revitalisasi fisik yang dilakukan mampu menambah luasan RTH di Kawasan Semanggi. Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa potensi sempadan sungai sebagai RTH mampu ditingkatkan dengan melakukan revitalisasi fisik. Selanjutnya, hasil analisis revitalisasi fisik pada kawasan Semanggi menjadi asumsi dalam memperkirakan potensi kontribusi sempadan sungai pada seluruh Sungai Bengawan Solo di Kota Surakarta. Berdasarkan hasil analisis kontribusi, diketahui bahwa potensi sempadan Sungai Bengawan Solo sebagai RTH terhadap kebutuhan RTH di Kota Surakarta mampu meningkat jika dilakukan revitalisasi fisik di seluruh sempadan sungai.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA ADAPTASI DALAM PENERAPAN SMART CITY DI WILAYAH KABUPATEN (STUDI KASUS: KABUPATEN SUKOHARJO) Lestyanto Cahyadani; Achmad Djunaedi
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v4i2.62826.140-151

Abstract

Pada mulanya, konsep smart city (kota cerdas) muncul dari kekhawatiran akan dampak terus tumbuhnya kawasan perkotaan. Namun kini konsep smart city tidak hanya diterapkan di perkotaan, melainkan juga di kawasan perdesaan. Di Indonesia, kawasan perdesaan tersebut berada dalam wilayah administrasi kabupaten. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah menyusun pedoman penyusunan kebijakan smart city untuk dapat diterapkan di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, khususnya yang terlibat dalam Gerakan Menuju 100 Smart City. Penerapan konsep smart city di wilayah kabupaten menarik untuk diidentifikasi karena membutuhkan adaptasi mengingat sebagian besar wilayahnya berupa kawasan perdesaan. Salah satunya adalah Kabupaten Sukoharjo yang hampir 90% wilayahnya berupa kawasan perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab adaptasi yang dilakukan oleh Kabupaten Sukoharjo dalam menerapkan konsep smart city di wilayahnya dengan menggunakan metode studi kasus. Hasilnya adalah Kabupaten Sukoharjo melakukan adaptasi konsep smart city untuk disesuaikan dengan isu dan permasalahan di wilayahnya, terutama kawasan perdesaan. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menerapkan smart city berbasis perdesaan terlihat pada adaptasi dalam enam dimensi smart city yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi geografis, potensi desa, sosial dan budaya masyarakat, sumber daya alam, dan infrastruktur. Bentuk penyesuaian penerapan konsep smart city di wilayah yang didominasi oleh kawasan perdesaan dilakukan oleh Kabupaten Sukoharjo sebagai upaya pengembangan potensi sekaligus penyelesaian masalah secara efektif dan efisien.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019)