cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
kornelius benuf
Contact Email
korneliusbenuf@gmail.com
Phone
+6282325620669
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
Jalan Simongan No. 123 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Law, Development and Justice Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 26551942     EISSN : 26551942     DOI : DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7349
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2021): Law, Development " : 12 Documents clear
Perlindungan Hukum Lesse Terhadap Perjanjian Baku Yang Dibuat Pihak Lessor PT. Orix Indonesia Handriyan Handriyan
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review (In Press)
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.13641

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Lesse Terhadap Perjanjian Baku Yang Dibuat Pihak Lessor (PT. ORIX Indonesia). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bawa Klausula yang terdapat dalam Pasal 10 Perjanjaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) oleh PT. ORIX Indonesia dengan lessee  yang menentukan pengalihan piutang dari cident (lessor lama) kepada cessionaris (lessor baru) tanpa memberitahukanya kepada cessus (lessee) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata khususnya Ayat (2) dan Ayat (3) yang mengharuskan adanya pemberitahuan atau persetujuan adanya cessie kepada cessus (lessee).  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lesse, Perjanjian Baku, PT. ORIX IndonesiaAbstractThis study aims to determine the legal protection of the lesse against the standard agreement made by the lessor party (PT. ORIX Indonesia). The research method used is legal research using a statutory approach. The results showed that the clause contained in Article 10 of the Leasing Financing Agreement by PT. ORIX Indonesia and the lessee determine that the transfer of receivables from the cident (old lessor) to the cessionary (new lessor) without notifying the cessus (lessee) is contrary to the provisions of Article 613 of the Civil Code, especially Paragraphs (2) and (3) which require notification or approval. the existence of cessie to cessus (lessee). Keywords: Legal Protection, Lesse, Standard Agreement, PT. ORIX Indonesia
Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Franchise Terhadap Pihak Yang Berat Sebelah Intan Fitri Khoirunnisa Farida
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review (In Press)
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.13645

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Franchise Terhadap Pihak Yang Berat Sebelah, secara khusus tujuannya adalah menetahui ketimpangan antara kedudukan franchisor dan franchisee pada perjanjian waralaba jika dikaji dengan asas-asas hukum. Metode penelitian yang diuankan adalah penelaitian hukum yang emngguankan pendekatan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pada perjanjian franchise restoran Serba Wenak, dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan antara kedudukan franchisor dan franchisee, dimana franchisor sebagai pemberi waralaba menetapkan beberapa klausul yang sebetulnya memberatkan franchisee. Hak dan kewajiban antara keduanya tidaklah berimbang, sehingga bagi penulis hal ini tidak memenuhi asas proporsionalitas yang seharusnya terkandung di dalam kontrak perjanjian. Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Sebuah perjanjian waralaba yang baik salah satu kriterianya adalah apabila perjanjian tersebut menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima waralaba.Kata Kunci: Klausula Perjanjian, Franchise, proporsionalitas.AbstractThe purpose of this study is to find out the clauses in the franchise agreement against biased parties, specifically the aim is to find out the gap between the position of the franchisor and the franchisee in the franchise agreement if studied with legal principles. The research method used is legal research that uses a statutory approach. The results show that in the Serba Wenak restaurant franchise agreement, it can be said that there is an imbalance between the position of the franchisor and the franchisee, where the franchisor as the franchisor sets several clauses that actually burden the franchisee. The rights and obligations between the two are not balanced, so for the author this does not fulfill the principle of proportionality that should be contained in the contract agreement. Basically, the principle of proportionality is the embodiment of the doctrine of "fairness in contract" which corrects the dominance of the principle of freedom of contract which in some cases actually causes injustice. One of the criteria for a good franchise agreement is if the agreement guarantees equality of rights and obligations between the giver and the franchisee.Keywords: Agreement Clause, Franchise, proportionality.
Analisis Perlindungan Hukum Perjanjian Kerja Leemanagement Terhadap Pekerja / Buruh Wanita Agsita Putri Febriana
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.13577

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja / buruh wanita dalam perjanjian kerja LeeManagement. Setiap  pekerja / buruh  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  perlindungan atas : a. Keselamatan kerja; b. Moral dan kesusilaan; dan c. Perlakuan yang sesuai dengan kodrat harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pembagian waktu antara pria dan wanita sangatlah penting juga di maksudkan  agar  terdapat  perbedaan  antara  jam  kerja  pria  dan  wanita  yang nantinya akan berdampak pada upah, jaminan, keselamatan dan keamanan bagi pekerja/buruh pria dan wanita. Adanya jaminan dan keamanan pekerja/buruh khususnya wanita selama di tempat kerja, serta penyediaan angkutan antar jemput juga sangat perlu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Bentuk perlindungan lainnya adalah pemberian hak-hak khusus terkait waktu istirahat. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pekerja / buruh  wanita di LeeManagement serta menambah pengetahuan / pemahaman bagi perusahaan terhadap perlindungan hukum bagi pekerja / buruh wanita. Kata Kunci : perlindungan hukum, perjanjian kerja, buruh wanita AbstractThis study aims to provide an understanding of the importance of legal protection for female workers / laborers in the Lee Management employment agreement. Every worker/labor has the right to obtain protection for: a. Work safety; b. Morals and decency; and c. Treatment in accordance with the nature of human dignity and values and religious values. The division of time between men and women is very important, it also means that there are differences between the working hours of men and women which will have an impact on wages, guarantees, safety and security for male and female workers/laborers. The existence of guarantees and security of workers/laborers, especially women while at work, as well as the provision of shuttle transportation is also very necessary for companies to do. Another form of protection is the provision of special rights regarding rest periods. With the results of this study, it is hoped that it can contribute ideas about female workers / laborers in Lee Management and increase knowledge / understanding for companies regarding legal protection for female workers / laborers. Keyword : legal protection, work agreement, female workers 
Prosedur Pelaksanaan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor Gemilang Dwi Anandika
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.13581

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor. Kemungkinan manusia menghadapi kerugian merupakan suatu risiko. Risiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat mengenai orang itu sendiri maupun harta kekayaannya. Oleh sebab itu, ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko. Upaya untuk mengatasi risiko atas suatu keadaan yang tidak pasti tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain dengan menghindari, mencegah, memperalihkan, menerima, membagi. Usaha mengatasi risiko tersebut yang berhubungan dengan asuransi adalah memperalihkan risiko, berarti risiko yang menjadi tanggung jawabnya dialihkan kepada pihak lain untuk menanggungnya.Asuransi selaku Penanggung, menanggung kendaraan bermotor yang mengalami tabrakan,  benturan,  terbalik,  tergelincir  dari  jalan, termasuk juga akibat kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab lain; pencurian; kebakaran; dan sambaran petir, hal ini telah sesuai dengan azas imdenitas dan azas kepentingan. Kata Kumci : Asuransi, Ganti rugi AbstractThe purpose of this study was to determine the procedure for implementing motor vehicle insurance compensation. The possibility of humans facing losses is a risk. The risks faced by each person can affect the person himself or his wealth. Therefore, there are several human efforts to overcome a risk. Efforts to overcome the risk of an uncertain situation can be done by, among others, avoiding, preventing, transferring, accepting, sharing. The effort to overcome these risks related to insurance is to transfer the risk, meaning that the risk that is their responsibility is transferred to another party to bear it. Insurance as the Insurer, covers motorized vehicles that experience collisions, collisions, overturning, slipping from the road, including also due to material errors, construction, self-defect or other causes; theft; fire; and lightning strikes, this is in accordance with the principle of identity and the principle of importance. Keyword: Insurance, Compensation
Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Fransiska Fransiska
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.13580

Abstract

AbstrakSewa guna usaha merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan alternatif guna mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka pembiayaan suatu perusahaan. Kehadiran sewa guna usaha bagi perusahaan mempunyai peranan penting dalam membantu para pengusaha di Indonesia, baik bagi usaha kecil, menengah ataupun usaha besar. Melalui kegiatan sewa guna usaha, para pengusaha tersebut akan dengan cepat dapat mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan. Dengan persyaratan yang tidak memberatkan serta sistem pendanaan yang fleksibel mengakibatkan para pengusaha sangat menyukainya. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan bisnis sewa guna usaha di Indonesia bisa berkembang dengan cepat. Leasing merupakan salah satu bidang usaha yang masuk dalam lingkup lembaga pembiayaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan usaha leasing, yang dimaksud leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dan hak opsi (finance lease) atau hak guna usaha tanpa opsi (operating lease) untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kata Kunci : Perjanjian, Leasing AbstractLease is a form of business that can be used as an alternative to overcome capital difficulties in the context of financing a company. The presence of leasing for companies has an important role in helping entrepreneurs in Indonesia, both for small, medium and large businesses. Through leasing activities, these entrepreneurs will quickly be able to overcome financing methods to obtain the equipment and capital goods they need. With requirements that are not burdensome and a flexible system, entrepreneurs really like it. This condition, among other things, causes the leasing business in Indonesia to develop rapidly. Leasing is one of the business fields that are included in the scope of financial institutions. Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 1169/KMK.01/1991 concerning leasing business activities, what is meant by leasing or leasing is financing activities in the form of providing capital goods, both on a lease basis and option rights (finance lease) or use rights. business without an option (operating lease) to be used by the leasing for a certain period of time based on periodic payments. Keyword : Agreement, Leasing 
Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing Lina Shabrina
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.13582

Abstract

AbstrakUtang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata, yang selain tunduk pada Pasal 1320 tentang Syarat Sah perjanjian, juga tunduk pada Asas-asas perjanjian antara lain Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensual, Asas Itikad Baik dan Kepatutan, dan Asas Pacta Sun Servanda. Metode penulisan bersifat normative, deskriptif dengan tujuan untuk mengkaji akibat hukum jika terjadi wanprestasi. Kesimpulan dalam paparan ini adalah debutur yang melakukan wanprestasi dikenakan kewajiban membayar ganti kerugian, adapun penyelesaianya dengan cara non litigasi. Kata Kunci : utang piutang, syarat sah perjanjian, wanprestasiAbstractReceivables are a form of agreement regulated in Book III of the Civil Code, which in addition to being subject to Article 1320 concerning the Legal Terms of the agreement, are also subject to agreement principles including the principle of freedom of contract, consensual principle, principle of good faith and propriety, and principle of pact. Sun Servanda. The writing method is normative, descriptive with the aim of studying the legal consequences if there is a default. The conclusion in this presentation is that debtors who default are subject to the obligation to pay compensation, as for the settlement by non-litigation. Keyword : accounts payable, legal terms of agreement, default  
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Asia Outsourcing Service Dimas Anggara
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.15186

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujaun untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pt. Asia Outsourcing Service. Secara khusus penelitian ini bertujaun untuk menjelasakan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Asia Outsourcing Services sudah sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan. Tujuan khusus lainnya. Menjelasakan perlindungan Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak Sesuai dengan Undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang mengguankan pendekatan statutory approach. Hasil penelitian bahwa Pertama, Perlindungan hukum bagi pekerja PKWT di PT. Asia Outsourcing Services pada dasarnya dalam pelaksanaan belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Kedua, Perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT yang tidak sesuai dengan peraturan perundang[1]undangan, demi hukum akan berubah menjadi PKWTT yaitu berubah menjadi pekerja tetap. AbstractThis research is aimed at Pt. Asian Outsourcing Services. In particular, this study aims to explain the application of a certain time work agreement at PT. Asia Outsourcing Services complies with labor laws and regulations. Other special purposes. Explaining the protection of workers in a certain time work agreement that is not by the law. The research method used is legal research that uses a statutory approach. The results of the study are that First, Legal protection for PKWT workers at PT. Asia Outsourcing Services is basically in the implementation and not yet running as regulated in the legislation. Second, legal protection for PKWT workers who are not by statutory regulations, by law will turn into PKWTT, namely turning into permanent workers.
Penerapan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya Baiq Pratiwi
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.15190

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Perjanjian Baku Dalam Perjanjaian Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjelasakan penerapan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli sudah sesuai dengan kitab undang – undang hukum perdata atau belum. Tujuan khusus lainnya yakni menjelasakan mengenai akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi di dalam perjanjian sewa beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang mengguankan pendekatan statutory approach. Hasil penelitian bahwa Pertama,penerapan perjanjaian baku dalam perjanjian sewa beli sudah sesuai dengan perundang - undangan . Kedua, Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan, tapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum, namun ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa akibat hukum wanprestasi tidak batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Abstract This study aims to determine the application of a standard agreement in a lease purchase agreement and its legal consequences. In particular, this study aims to explain whether the application of the standard agreement in the lease-purchase agreement is in accordance with the civil law code or not. Another specific purpose is to explain the legal consequences that arise in the event of a default in the lease and purchase agreement. The research method used is legal research that uses a statutory approach. The results of the study that First, the application of the standard agreement in the lease purchase agreement is in accordance with the legislation. Second, the legal consequences if there is a default, then the agreement does not need to be canceled, but by itself it is null and void by law, but the provisions of Article 1266 paragraph 2 of the Civil Code explains that the legal consequences of default are not null and void, but must be requested for cancellation. to the judge.
Keabsahan Perjanjian Kerja PT. A2 Konsultant Management Bagi Para Pihak (Pekerja dan Pemberi Kerja) Harjat Dian Gustama
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.15188

Abstract

Abstrak Realitasnya klausul isi perjanjian kerja dibuat pengusaha. Padahal dalam peraturan perundang-undangan terdapat berbagai asas hukum yang harus diterapkan. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah keabsahan perjanjian Kerja PT A2 Konsultant Management bagi para pekerja dan pemberi kerja dan bagaimanakah berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian kerja berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja. Manfaat penelitian digunakan sebagai ide gagasan pemerintah dalam pembuatan perjanjian kerja yang melindungi para pihak (Pekerja dan Pemberi Kerja). Jenis penelitian studi Pustaka (library research). Pendekatannya yuridis normatif Data dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja sulit dipraktekkan, karena kedudukan kedua belah pihak berbeda. Pekerja akan tertuju pada syarat klausul yang disediakan pengusaha, akibat posisi para pekerja lebih rendah, sehingga pemerintah perlu menetapkan aturan perundang-undangan ketenagakerjaan, untuk membatasi kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja yang sebenarnya ranah privat. AbstractThe reality clause is an agreement made by the entrepreneur. Whereas in the legislation there are various legal principles that must be applied. The research problem is how the validity of the work agreement of PT A2 Management Consultant for workers and employers and how it applies as freedom of contract in the work agreement. The purpose of this research is to find out and analyze the validity of the work agreement that applies as freedom of contract in the work agreement. Benefits are used as government ideas in making agreements that protect the parties (Employers and Employers). The type of research is library research. Normative juridical approach The data were analyzed qualitatively and deductively. The results showed that the freedom of contract in the work agreement is difficult to practice, the two parties are different. Workers will focus on the terms of the clause provided by the employer, as a result of the lower position of the workers, so that the government needs to establish labor laws and regulations, to limit the freedom of contract in work agreements which are actually private 
Perlindungan Hukum Lesse Terhadap Perjanjian Baku Yang Dibuat Pihak Lessor PT. Orix Indonesia Handriyan Handriyan
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.14967

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Lesse Terhadap Perjanjian Baku Yang Dibuat Pihak Lessor (PT. ORIX Indonesia). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bawa Klausula yang terdapat dalam Pasal 10 Perjanjaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) oleh PT. ORIX Indonesia dengan lessee  yang menentukan pengalihan piutang dari cident (lessor lama) kepada cessionaris (lessor baru) tanpa memberitahukanya kepada cessus (lessee) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata khususnya Ayat (2) dan Ayat (3) yang mengharuskan adanya pemberitahuan atau persetujuan adanya cessie kepada cessus (lessee).  AbstractThis study aims to determine the legal protection of the lesse against the standard agreement made by the lessor party (PT. ORIX Indonesia). The research method used is legal research using a statutory approach. The results showed that the clause contained in Article 10 of the Leasing Financing Agreement by PT. ORIX Indonesia and the lessee determine that the transfer of receivables from the cident (old lessor) to the cessionary (new lessor) without notifying the cessus (lessee) is contrary to the provisions of Article 613 of the Civil Code, especially Paragraphs (2) and (3) which require notification or approval. the existence of cessie to cessus (lessee).

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 3 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 1 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 2 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review (In Press) Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review More Issue