cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arini Azka Muthia
Contact Email
aazkamuthia@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
aazkamuthia@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
University Of Bengkulu Law Journal
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 25411926     EISSN : 25287656     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UBELAJ (University of Bengkulu Law Journal) aims to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law. UBELAJ publish twice in a year, April and October.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2019): APRIL" : 5 Documents clear
UPAYA MEWUJUDKAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI WARALABA Slamet Yuswanto
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.849 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.4.1.71-90

Abstract

Teknologi merupakan kebutuhan seluruh bangsa, walau terkadang untuk memperolehnya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Upaya memperoleh teknologi melalui alih teknologi merupakan keniscayaan bagi Negara berkembang seperti Indonesia. Karenanya perlu diupayakan melalui berbagai cara agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak ragam terjadinya alih teknologi, salah satu caranya melalui waralaba. Pintu masuk alih teknologi dapat ditemukan dalam persyaratan maupun perjanjian waralaba yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, khususnya di dalam Pasal 3 yang menegaskan adanya persyaratan waralaba adalah adanya hak kekayaan intelektual terdaftar.
KEBERLAKUAN YURIDIS PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF ASAS FORMAL KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Muhammad Syirazi Neyasyah
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.873 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.4.1.19-34

Abstract

ABSTRACTThis paper raises the legal issue regarding the juridical enactment of Village Regulations seen from the perspective of the formal principle of the institution of the formation of legislation in accordance with the principles of the formation of legislation stipulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. Identification of the problem under study is how does the juridical enactment of Village Regulations be seen from the perspective of the formal principle of the formation of legislation? Can the Village Consultative Body as a village head partner in forming Village Regulations be qualified as an institution for establishing village legislation? This research is normative legal research, using a statute approach, utilizing primary, secondary and tertiary legal materials. Analysis of legal material is carried out using qualitative analysis, with deductive reasoning. The results showed that the juridical enactment of Village Regulations was viewed from the perspective of the formal institutional principle of formation, because the Village Consultative Body could not qualify as a Village Representative Body, whereas according to the formal principle of establishing good village regulations, Village Regulations were made by the Village Representative Body together with the head village. The village does not have a Village Representative Body, but a Village Consultative Body. Therefore the Village Regulations established by the Village Consultative Body together with the village head did not fulfill the principle of juridical enforceability, which emphasized that the legislation must be formed by the appropriate forming institution, in this case, the Village Representative Body together with the village head. Keywords: enforceability, juridical, formal principles, institutions, village regulations.ABSTRAKTulisan ini mengangkat isu hukum mengenai keberlakuan yuridis Peraturan Desa dilihat dari perspektif asas formal kelembagaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Identifikasi masalah yang diteliti yaitu bagaimanakah keberlakuan yuridis  Peraturan Desa dilihat dari perspektif asas formal kelembagaan pembentukan  peraturan perundang-undangan? Apakah Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kepala desa dalam membentuk Peraturan Desa dapat dikualifikasikan sebagai kelembagaan pembentukan peraturan perundang-undangan di desa? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlakuan yuridis Peraturan Desa Peraturan Desa dilihat dari perspektif asas formal kelembagaan pembentukannya, karena Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan Perwakilan Desa, padahal menurut asas formal pembentukan peraturan desa yang baik, Peraturan Desa dibuat oleh Badan Perwakilan Desa  bersama dengan kepala desa. Desa tidak memiliki Badan Perwakilan Desa, melainkan Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu Peraturan Desa yang dibentuk Badan Permusyawaratan Desa  bersama kepala desa tidak memenuhi asas keberlakuan yuridis, yang menekankan bahwa Peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh kelembagaan pembentuk yang tepat, dalam hal ini Badan Perwakilan Desa  bersama dengan kepala desa. Kata Kunci: keberlakuan, yuridis,  asas formal, kelembagaan, peraturan desa.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELAUI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Safaruddin Harefa
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.8 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.4.1.35-58

Abstract

Hukum pidana di Indonesia saat ini dirasakan kurang memenuhi suatu keadilan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebab banyaknya suatu tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini menjadikan hukum itu tidak lagi sebagai kontrol sosial melainkan banyaknya orang-orang tertentu memanfaatkan hukum sebagai corong untuk berbuat kejahatan, ini disebabkan kurangnya efek jera yang ditimbulkan oleh hukum pidana itu sendiri. Tulisan ini merupakan analisa bagaimana hukum pidana itu mampu mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan yang di analisa dari kajian penegakan hukum pidana yang saat ini berlaku dan penegakan hukum melalui hukum pidana islam. Hasil dari analisa ini menyatakan bahwa saat ini di Indonesia masih menggunakan hukum pidana (hukum positif) yang bersumber (ruh dan jiwa) yang dibawa oleh penjajah yaitu Hukum Negara Belanda, sampai saat ini belum adanya suatu pembaharuan hukum pidana yang secara Menyeluruh melainkan hanya pembaharuan secara parsial. Selanjutnya hasil dari analisa juga menerangkan bahwa pemberlakuan hukum pidana islam perlu di pertimbangkan, sebab dalam hukum pidana islam menurut analisa penulis bahwa hukum islam akan mampu memberikan suatu efek jera terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka dari itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana dengan mengadopsi beberapa ruh dari hukum pidana islam.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DI SEKITAR KEGIATAN USAHA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY (PT PGE) HULU LAIS DI KABUPATEN LEBONG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM LINGKUNGAN Tri Andika; Deli Waryenti; Patricia Ekowati Suryaningsih
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.554 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.4.1.91-106

Abstract

People in several villages in the Lebong Tengah and South Lebong sub-districts of Lebong Regency have recently been anxious because of the landslide in Bukit Beliti which is the site of PT PGE's Hulu Lais cluster A. Landslides resulted in the death of 6 people and other material losses in the form of sinking fish ponds, rice fields and community gardens until crop failure. In addition, the source of drinking water for residents (PDAMs) in the two villages is also polluted, black, foamy and smelly. In the drilling process, PT PGE's machines also issued a loud sound, making the ground vibrate and emitting hot and white steam which caused the surrounding air to become hot. As a result, a number of plants in the surrounding gardens become dry and charred. Finally, in the drilling process PT PGE Hulu Lais also drained water from the Mubai river, so that the river water discharge drastically reduced. As a result, residents who have relied on river water for washing, bathing, irrigating rice fields and fish ponds, must find other water sources. For a civil settlement, PT PGE Hulu Lais has handed over a number of compensation to residents both to residents whose families died and residents whose fields or gardens were submerged in mud. Similarly, the Administration of the Environment Agency (DLH) has given several warnings to PT PGE. However, enforcement of environmental law from the aspect of criminal law has not been implemented due to the absence of PPNS staff in the Administration of the Environment Agency (DLH).
TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA Dona Pratama Jonaidi
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.484 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.4.1.1-18

Abstract

Kebijakan privatisasi terhadap badan-badan usaha milik negara (BUMN) telah menjadi kelaziman di berbagai negara di seluruh dunia dewasa ini. Alasan utama dilakukannya privatisasi tersebut adalah demi mengefisienkan kinerja BUMN sehingga dapat mencapai target pendiriannya yakni pemenuhan pelayanan umum bagi masyarakat dan profit bagi negara. Akan tetapi, kebijakan demikian itu tidak jarang mendapatkan penolakan oleh karena kekhawatiran menjadi minimnya peran negara dan terlampau dominannya peran swasta yang mengacu kepada sistem pasar yang bebas sehingga kepentingan masyarakat menjadi tidak terjamin. Penelitian ini merupakan penilian normative/kepustakaandengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun tujuan dari penelitian ini adalahuntuk memberikan pemahaman yang komprehensif perihal kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia, baik dari perspektif sejarah maupun hukum positif yang berlaku.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): October Vol. 10 No. 1 (2025): APRIL Vol. 9 No. 2 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 1 (2024): APRIL Vol. 8 No. 2 (2023): OCTOBER Vol. 8 No. 1 (2023): APRIL Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol. 7 No. 1 (2022): APRIL Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol. 4 No. 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OCTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): OCTOBER More Issue