cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luthfi Faisal Natsir
Contact Email
luthfinatsir.lfn@gmail.com
Phone
+6281230006206
Journal Mail Official
luthfinatsir.lfn@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda Km 03 Karanganyar Kabupaten Indramayu
Location
Kab. indramayu,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Aspirasi
Published by Universitas Wiralodra
ISSN : 20872208     EISSN : 26864697     DOI : https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL ASPIRASI adalah wahana pendorong perkembangan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep, fenomena, persitiwa dan dinamika pemerintahan maupun politik di Indonesia dan Global. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Februari dan Agustus diterbitkan oleh Universitas Wiralodra dibawah pengelolaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun ruang lingkupnya terdiri dari beberapa kajian, antara lain: Tata Kelola Pemerintahan Kepemimpinan Birokrasi Kebijakan Publik Pelayanan Publik Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Politik Lokal dan Internasional Demokrasi dan Kajian seputar Politik dan Pemerintahan Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 106 Documents
 5   6   7   8   9 
Perubahan Status Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Natsir, Luthfi
aspirasi Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan secara singkat tentang perubahan status Kelurahan dari Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan, hal ini dikarenakan adanya perubahan dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semula dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan adanya perubahan secara yuridis tersebut maka terjadi perubahan-perubahan mendasar terkait unsur-unsur Perangkat Daerah dan kewenangan dari Kelurahan.
ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFROMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DI KABUPATEN INDRAMAYU Kartini, Mulyati
aspirasi Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam tulisan ini mendeskripsikan bagaimana penerapan sebuah sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang berbasi teknologi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Informasi Keuangan Daerah. Tulisan ini menggunakan metode literatur dimana dimana penulis mengumpulkan data-data sekunder mulai dari pertaruran perundangan yang sesuai dengan fokus kajian tulisan ini, juga hasil dari pemikiran-pemikiran orang lain berbentuk buku dan hasil penelitian berupa jurnal.Salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem informasi manajemen daerah adalah Kabupaten Indramayu berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa dalam pelaksananaannya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu telah menyusun satu set laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) maupun berbagai laporan finansial lainnya seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA), Surat Penyedian Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan, jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca untuk bagian akuntansi dan pelaporan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN ZONA MERAH DI KOTA BANDUNG Luthfi Natsir
ASPIRASI Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v8i2.63

Abstract

Penelitian ini untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Para Pedagang Kaki Lima untuk mewujudkan Kota Bandung yang bersih, aman, dan tertib dari pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan pemerintah daerah dalam menagani pedagang kaki lima di kawasan zona merah dan faktor-faktor apa saja yang menghambat, berikut upaya-upaya untuk mengatasi hambatan selama pelaksanaan kebijakan dalam menangani pedagang kaki lima di kawasan zona merah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang disertai teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Dalam melakukan penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam menangani pedagang kaki lima yang berada di kawasan zona merah diawali dengan membentuk Satgasus yang terdiri dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag dan Satpol PP yang selanjutnya melakukan penertiban dan penataan ke tempat yang telah disediakan dengan memberikan penerbitan kartu PKL dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada para pedagang kaki lima dengan pelatihan dan pemberian modal, sehingga menjadikan pedagang kaki lima yang berada di Kota Bandung meningkat kemampuan usahanya, yang sebelumnya menjadi pedagang non formal selanjutnya menjadi pedagang formal.
FUNGSI KOMUNIKASI POLITIK DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI: STUDI KASUS DI DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KOTA KUPANG Riwu Kristin Juliana Ara; Sogen Andy Nabu; Tamunu Lenny
ASPIRASI Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v8i2.64

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan fungsi komunikasi politik yang dijalankan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam membangun masyarakat madani, untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran masyarakat madani, menganalisis dan menjelaskan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh PDI-P dalam menjalankan fungsi komunikasi politik, khususnya dalam membangun masyarakat madani di Kota Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari ketua Fraksi PDI-P, ketua DPC PDI-P, anggota DPC PDI-P, serta masyarakat Kota Kupang melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi politik di DPC PDI-P belum memaksimalkan pendidikan politik melalui sosialisasi politik yang efektif bagi masyarakat, serta partai mengalami hambatan dalam melaksanakan komunikasi politik adalah pendanaan, citra partai melalui media massa, dan budaya instan yang berkembang, sedangkan upaya yang dilakukan DPC PDI-P adalah membangun dan menarik iuran dari anggota partai serta menciptakan kebersamaan bersama masyarakat, melaksanakan sosialisasi politik secara rutin dan terus menerus yang dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.
PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL SIKKA (TUNG PIONG): BENTUK PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA Josviranto Michael
ASPIRASI Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v8i2.65

Abstract

Nilai-nilai budaya lokal (TUNG PIONG) di SIKKA merupakan salah satu nilai dari Pancasila. Karena Pancasila digali dari budaya Indonesia, sehingga bila melestarikan budaya lokal (TUNG PIONG), maka dengan sendirinya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pelestarian Tung Piong merupakan pengamalan nilai Pancasila yaitu sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA SINGAJAYA KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU Ismanudin
ASPIRASI Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v8i2.66

Abstract

ABSTRAK.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik di Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Adapun permasalahannya bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu terlihat masih kurang optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Unit analisis dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam pelaksanaan pelayanan publik di Desa Singajaya tersebut. Instrumen penelitian utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam tahap selanjutnya dapat dikembangkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan penelitian. Penentuan subyek yang dipilih sebagai informan kunci adalah digunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Data dianalis dengan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan teknik kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaa pelayanan publik di Desa Singajaya Kecamatan Indramayu berdasarkan dimensi atau aspek yang diamati peneliti telah menunjukkan adanya pelayanan publik yang cukup baik, dan sesuai tugas pokok dan kewenangan pemerintah desa tersebut. Namun demikian aspek-aspek yang mendukung pelaksanaan pelayanan tersebut perlu terus ditingkatkan lagi, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tersebut secara optimal dan lebih efektif lagi di masa-masa mendatang.
Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasustentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi(Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya Randi Hamdani; Ari Ganjar Herdiansyah; Antik Bintari
ASPIRASI Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena partisipasi politik masih menjadi isu menarik bagi sarjana ilmu politik, karena seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Pergerakan pemuda yang tergabung dalam organisasi relawan menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan presiden 2019. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisipasi politik pemuda dalam pemilu, keterlibatan tokoh tokoh muda dalam membentuk relawan samawi dan menggalang dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses dibentuknya relawan dan partisipasi politik pemuda pada pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah teori partisipasi politik oleh Huntington & Nelson (1994) antara lain: kegiatan pemilihan, lobby, kegiatan organisasi, contacting, tindakan kekerasan (violence). Hasil penelitian menunjukan bahwa relawan samawi telah melaksanakan berbagai jenis partisipasi politik, misalnya: counter narasi terhadap isu-isu negative, hoax atau berita bohong, kegiatan relawan/volentarianisme yang tentunya berdampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda pada pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya.
POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler Leli Salman Al-Farisi
ASPIRASI Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini akan mendeskripsikan hubungan antara dinamika politik hukum Islam dan kenyataan sosial di Indonesia dalam perspektif teori dan perspektif sejarah, serta lebih lanjut diajukan kerangka analisis politis aktual tentang dinamika politik hukum Islam di Indonesia pasca reformasi serta berbagai implikasi dan tantangannya terhadap eksistensi Negara Pancasila yang merupakan bukan Negara Agama, tetapi tidak juga sebagai Negara Sekuler. Politik hukum Islam menunjukkan dinamika seiring perubahan sosial politik masyarakat Indonesia, namun pasca reformasi menunjukkan gejala semakin menguatnya politik identitas dan aspirasi penerapan hukum Islam baik di tingkat nasional maupun lokal.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Studi Pada Organisasi Kepemudaan Kecamatan Bantarujeg) Budi Antono; Ratnia Solihah; Antik Bintari
ASPIRASI Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang ketertarikan penulis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Majalengka Tahun 2018, dilihat dari fenomena dan indikator Partisipasi pemuda di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Selain darikemunculan beberapa kelompok, hal yang tak kalah menarik dalam pertarungan pilkada tersebut adalah persaingan sengit pasangan calon dalam merebut simpatik dari masyarakat penulis menganggap penting di lakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam Pemililan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018. Sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan ilmu atau teori-teori serta memberikan wawasan bagi partisipasi pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam pengembangan ilmu Politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti terlibat secara langsung selama proses penelitian, berbagai langkah yang melibatkan peneliti, paradigma teoritis, strategi penelitian, metode pengumpulan data, maupun pengembangan interpretasi serta pemaparan atau persentasi. Teori yang digunakan teori partisipasi politik adalah salah satu kajian yang menguraikan mengenai pentingnya memahami demokrasi, partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan. partisipasi politik mempunyai unsur-unsur pemerintahan demokrasi lainnya, seperti rasionalitas, control, member respon yang cepat, fleksibilitas, legitimasi dan resolusi konflik. Di penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda merupakan hasil dari partisipasi masyarakat dalam menentukan kehidupan masyarakat itu sendiri. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimipin dalam pilkada di Kecamatan Bantarujeg pada saat ini. Oleh karena itu, citra social, perasaan emosiaonal, citra kandidat, peristiwa mutakhir, dan peristiwa personal, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018, dalam mengembangkan, memelihara dan mensejahterakan pemuda-pemuda atau masyarakat Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka untuk mencapai tujuannya.
Implementasi Program Generasi Berencana Di Kabupaten Indramayu Budi Mulyawan; Nisa Mailiyatuzzahro
ASPIRASI Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BKKBN mengembangkan program unggulan yang dinamakan Program Generasi Berencana (GenRe) dengan sasaranremaja/mahasiswa usia 10-24 tahun dan belum menikah, serta keluarga dan masyarakat yang peduli remaja. Program ini dikembangkan dalam mengejawantahkan amanat Undang-Undang No. 52 pasal 48 ayat 1 (b) yang menyebutkan bahwa “Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) di Kabupaten Indramayu dengan mengambil lokus di dua kecamatan, yakni Kecamatan Lelea dan Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu. Adapun model implementasi yang digunakan sebagai pisau analisis adalah model van Meter dan van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik penggalian data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.Dari hasil penelitian diperoleh temuan bahwa program Generasi Berencana di Kabupaten Indramayu mengalamiperkembangan yang tidak begitu signifikan, bahkan di beberapa desa cenderung mengalami stagnasi. Hal ini disebabkan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa danBina Keluarga Remaja (BKR) yang menjadi ruh dari program ini minim aktivitas, bahkan di beberapa desa hanya ditemukan papan nama sebatas formalitas. Salah satu faktor penyebab yang cukup krusial adalah kurang terjalinnya komunikasi yang baik antara implementor program dengan kuwu sebagai kepala pemerintahan setempat.

Page 7 of 11 | Total Record : 106

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 13 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 13 No. 1 (2023): Februari Tahun 2023 Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol 12 No 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol. 12 No. 1 (2022) Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus Vol 11 No 2 (2021): Agustus Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi Vol. 9 No. 2 (2019): Aspirasi Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi More Issue