cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
Notaire@fh.unair.ac.id
Phone
0315023151
Journal Mail Official
Notaire@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Notaire
Published by Universitas Airlangga
ISSN : -     EISSN : 26559404     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The name e-Journal (Notaire) is taken from French which means Notary. The Notaire name is also an acronym of Kenotariatan Airlangga E-Journal (The Airlangga E-Journal Notary). The name selection is based on the specificity of this journal as a journal belonging to the Master Program of Master of Notary of Airlangga University. This journal was established as a means for students of the Master Program of Notary in particular and the academic community in general to share ideas and ideas related to legal issues in the field of notary.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 220 Documents
 14   15   16   17   18 
Back Matter Volume 6 No. 2, June 2023 Back Matter
Notaire Vol. 6 No. 2 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Volume 6 No. 2, June 2023
Hak Tagih atas Sewa Aplikasi Berlangganan sebagai Jaminan Kebendaan Talia, Maria Clarisa; Febriana, Millenia Jihan
Notaire Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v6i3.46795

Abstract

AbstractThe digital world development influences especially the Law of Guarantee. There are new varieties of objects that can be used as guarantee, one of which is regarding billing rights that has expanded to subscription-based app services. When the debtor becomes default, the creditor may execute the guarantee according to the appropriate rules that takes effect in Indonesia. In light of it, it is deemed important to discuss and to ensure the law is practiced correctly in protecting both parties predominantly when conflict arises. Normative method is used in this research with statute approach and conceptual approach. The result of this paper is that the billing rights towards subscription-based app services are considered part of the Fiduciary Guarantee, as long there stands no specific law that governs it.Keywords: Billing Rights on Subscription-Based App; Law of Guarantee; Fiduciary Guarantee; Cessie. AbstrakPerkembangan dunia digital mempengaruhi terutama terhadap Hukum Jaminan. Muncul jenis objek baru yang dapat digunakan sebagai jaminan, salah satunya adalah hak tagih atas sewa aplikasi berlangganan. Ketika terjadi wanprestasi, jaminan tersebut dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan Hukum Jaminan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis dan membahas terkait penentuan hak tagih atas sewa dalam salah satu kategori benda yag dapat dijaminkan, dan mengkaji mengenai cara eksekusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hak tagih atas sewa aplikasi berlangganan menggunakan ketentuan hukum jaminan Fidusia, selama belum adanya aturan yang secara khusus mengatur lebih lanjut mengenai objek jaminan tersebut. Kata Kunci: Hak Tagih atas Sewa Aplikasi Berlangganan; Hukum Jaminan; Jaminan Fidusia; Cessie. 
Kedudukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 69104 Terhadap Pihak Lain Sebagai Pelaku Usaha Kegiatan Notaris Mella Fitriyatul Hilmi; Mustika Suri Nirmala; Randyarsa Nurindra Irawan; Rizky Robbi Saputra
Notaire Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v6i3.46838

Abstract

AbstractThe Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) 69104 is a classification of business fields regulated in the Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020. KBLI can be traced at OSS (Online Single Submission) system. In the Deed of Company Establishment, KBLI mentioned at Intent and Purpose Article in accordance with its line of business. The purpose of this research is to answer the unclear designation of KBLI 69104 concerning the field of business activities of a notary, even though a notary has clearly been given authority by law in carrying out the profession as a notary. The type of research used in this research is normative legal research. Research was conducted using a Conceptual Approach and Statute Approach. The implication of this legal issue, it is possible for a permit services office like this will replace the role of a Notary in the future, if KBLI 69104 can be used as an establishment basis for carrying out business activities in the field of Notary activities. There are parties who have the potential to abuse KBLI 69104 which is regulated in the Regulation of the Central Statistics Agency Number 2 of 2020 whose business activities include the activities of Notaries and Land Deed Making Officer which is contrary to Law Number 30 of 2004 jo. Law Number 2 of 2014 concerning Notary Profession.Keywords: KBLI 69104; Business Sector; Notary Authority; Online Single Submission; Company Establishment Management. AbstrakKlasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 69104 merupakan pengklasifikasian bidang usaha yang dipayungi oleh Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020. KBLI dapat ditelusuri pada sistem OSS (Online Single Submission) untuk pelaku usaha mengkategorisasi bidang usahanya dalam mengurus perizinan. Bila melihat akta pendirian perusahaan, KBLI disebutkan dalam Pasal maksud dan tujuan berdirinya perusahaan sesuai dengan bidang usahanya. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menjawab ketidakjelasan peruntukan KBLI 69104 tentang bidang usaha kegiatan notaris, padahal Notaris telah jelas diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Permasalahan hukum pada penelitian ini dilakukan kajian menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Implikasi dari permasalahan hukum ini bahwa di masa yang akan datang, kantor jasa seperti ini dimungkinkan dapat menggantikan peran Notaris nantinya apabila KBLI 69104 dapat digunakan sebagai dasar melakukan kegiatan usaha di bidang kegiatan Notaris. Adanya pihak yang berpotensi menyalahgunakan KBLI 69104 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 yang kegiatan usahanya mencakup kegiatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana ini bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kata Kunci: KBLI 69104; Bidang Usaha; Kewenangan Notaris; Online Single Submission; Pengurusan Pendirian Perusahaan.
Efisiensi dan Kepatuhan Penerapan E-System dalam Pelaksanaan Self Assessment System Guna Memenuhi Kewajiban Pajak PPh Wajib Pajak Notaris Arif, Muhammad
Notaire Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v6i3.47797

Abstract

AbstractIn this study the authors conducted research on the efficiency and legal compliance of the application of the e-system in the implementation of the self-assessment system to fulfill the obligation to submit income tax notices for notary taxpayers in the Bontang Primary Tax Service Office area. This research uses a socio-legal approach. The use of this method is intended to understand the relationship and interrelationship between legal aspects and the reality that exists in society. In this context, law is not only seen as a normative entity that stands alone or isoteric, but also seen as a real part of the social system related to other social variables. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that: compliance of notary taxpayers at KPP Pratama Bontang can be said to be compliant seen from two parameters, namely article 3 of the regulation of the minister of finance of the republic of Indonesia Number 39 / PMK.03 / 2018 and compliance parameters according to Safri Nurmantu and the application of the e-tax system in the implementation of the self-assessment system for notary taxpayers can be said to be efficient in terms of the principle of efficiency according to Haula Rosdiana and Rasin Taringan.Keywords: E-System; Compliance; Notary. AbstrakDalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang efisiensi dan kepatuhan hukum terhadap penerapan e-system dalam pelaksanaan self assessment system untuk memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak notaris yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek hukum dengan realitas yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai entitas normatif yang berdiri sendiri atau isoterik, tetapi juga dilihat sebagai bagian nyata dari sistem sosial yang terkait dengan variabel sosial lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: kepatuhan wajib pajak notaris di KPP Pratama Bontang dapat dikatakan patuh dilihat dari dua parameter yakni pasal 3 peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 maupun parameter kepatuhan menurut Safri Nurmantu dan penerapan e-tax system pada pelaksanaan self assessment system wajib pajak notaris dapat dikatakan sudah efisien ditinjau dari asas efisiensi menurut Haula Rosdiana dan Rasin Taringan. Kata Kunci: E-System; Kepatuhan; Notaris. 
Kekuatan Hukum Gugatan Ahli Waris Pemilik Sertifikat Ganda dan Akta Jual Beli Tanah Ade Irma Octarianti; Sekar Pramesti Negara; Farel Aditya Maksum
Notaire Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v6i3.48060

Abstract

AbstrakPendaftaran tanah oleh notaris diperlukan agar pemilik tanah memiliki perlindungan hukum atas hak milik tanah tersebut. Namun, akta jual beli tanah perlu dipertanyakan jika muncul sertifikat ganda pada sebidang tanah yang dijual belikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkab terbitnya sertifikat ganda, dan mengetahui kekuatan hukum akta jual beli tanah terhadap gugatan ahli waris sebagai pemilik sertifikat Ganda. Metode yang dilakukan adalah kualitatif, dengan pendekatan normatif deskriptif. Fenomena diambil dari putusan pengadilan MA kemudian di analisis secara hukum perundangan mengenai status hukum akta jual beli tersebut. Hasil penelitian ini adalah 1) faktor-faktor yang menyebabkan terbitnya sertifikat ganda adalah ketidaktahuan masyarakat pihak notaris atau PPAT melakukan kelalaian tidak menganalis status atas tanah tersebut secara mendalam oleh semua ahli waris. Kemudian lemahnya aturan tentang pendaftaran tanah sehingga mengakibatkan proses pendaftaran tanah dapat di lakukan meskipun tanah sudah berseertifikat. Selanjutnya, adanya pendaftaran tanah secara ilegal. 2) Kekuatan hukum akta jual beli tanah terhadap kepemilikan tanah menjadi tidak memiliki kekuatan hukum karena adanya sertifikat yang terlebih dahulu diterbitkan. Kata Kunci: Ahli Waris; Notaris; Pendaftaran Tanah; Sertifikat Ganda. AbstractLand registration by a notary is necessary so that the land owner has legal protection for the land ownership rights. However, a notarial deed needs to be questioned if multiple certificates appear on a piece of land being traded. This study aims to determine the factors that cause the issuance of multiple certificates, and determine the legal force of the notary deed of sale and purchase of land against the claim of the heirs as the owner of the dual certificate. The method used is qualitative, with a descriptive normative approach. The phenomenon is taken from the decision of the Supreme Court and then legally analyzed in terms of the legal status of a notary deed. The results of this study were 1) the factors that led to the issuance of multiple certificates were the ignorance of the public, the notary negligence did not analyze the status of the land in depth by all the heirs. Then the weak rules regarding land registration so that the land registration process can be carried out even though the land is already certified. Furthermore, there is a land mafia, the land mafia concerned is by registering land illegally with a notary which is also illegal. 2) The legal force of the notary deed of sale and purchase of land against is not legally enforceable because the certificate that is valid and has legal force is the certificate that was issued first.Keywords: Heirs; Notaries; Land Registration; Multiple Certificates.
Settlement of Bankruptcy Assets in A Form of Crypto Assets Throughout Bankcruptcy Process Hidayatullah, Tomi; Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi; Chumaida, Zahry Vandawati; Aditya, Kukuh Leksono Suminaring
Notaire Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v6i3.50772

Abstract

AbstractThis research analyzes Crypto Assets as bankruptcy assets in the procedures for settlement by the curator in relation to statutory regulations, as well as the criteria for objects that can be included in bankruptcy assets. Generally, wealth is in the form of objects that can be seen, but the emergence of Crypto Assets in society breaks the stigma that exists in general. Based on bankruptcy practices in Indonesia, the categories or characteristics of objects that can be included as bankruptcy assets belonging to debtors are object that have resale value or economic value. This research is juridical-normative in nature. The results of this research show that crypto assets have met the classification as intangible objects. As bankruptcy assets, Crypto Assets cannot necessarily be used as a means of paying debts to creditors, because in Indonesia Crypto Assets are only allowed as an investment tool. However, Crypto Assets as bankruptcy assets must first be cleared by the curator until they are in the form of rupiah currency through certain stages in accordance with applicable law and regulations.Keywords: Bankruptcy; Bankruptcy Assets; Crypto Assets; Settlement.
Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Anggriani, Sufy; Firdaus, Rizki Savira; Suherlan, Windy Amanda Siwi
Notaire Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v6i3.50802

Abstract

AbstractThe collapse of the efficiency of notary protocol storage that is carried out physically has resulted in the idea of developing a way for a notary to store the notary protocol, by transferring the storage media into electronic form. Thus, access in submitting notary protocols to the notary receiving the protocol is seen as more efficient because it involves technological advances. This research aims to analyze the importance of notary protocols being stored electronically and to analyze the criteria for notaries receiving electronic notary protocols. In this research, normative research methods were used. The analysis in this research was carried out using a deductive method, namely drawing on general propositions to create specific propositions. The results of this research are (1) by storing notary protocols electronically, the notary's duties in carrying out his obligations and authority will become more efficient and economical. (2) by storing the protocol electronically, the notary appointed to hold the notarial protocol who has retired, only needs to hand over the access rights in the electronic storage used by the previous notary.Keywords: Storage; Notary Protocol; Electronic. AbstrakRuntuhnya efisiensi penyimpanan protokol notaris yang dilakukan secara fisik, mengakibatkan timbulnya buah pikiran untuk mengembangkan cara notaris menyimpan protokol notaris tersebut, dengan melakukan pengalihan media penyimpanan kedalam bentuk elektronik. Sehingga, akses dalam melakukan penyerahan protokol notaris kepada notaris penerima protokol dipandang lebih efisien karena melibatkan kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pentingnya protokol notaris agar disimpan secara elektronik serta menganalisa kriteria notaris penerima protokol notaris secara elektronik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yaitu yaitu menarik proposisi yang umum untuk membuat proposisi yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini adalah (1) dilakukannya penyimpanan protokol notaris secara elektronik, maka tugas notaris dalam menjalankan kewajiban serta wewenangnya akan menjadi lebih efisien dan ekonomis. (2) dengan dilakukannya penyimpanan protokol secara elektronik, maka notaris yang ditunjuk untuk memegang protokol notaris yang telah purna tugas, hanya perlu melakukan serah terima yang berupa hak akses dalam penyimpanan elektronik yang digunakan oleh notaris sebelumnya. Kata Kunci: Penyimpanan; Protokol Notaris; Elektronik.
Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung Vinanda Prameswati; Trisadini Prasastinah Usanti; Erni Agustin
Notaire Vol. 7 No. 2 (2024): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v7i2.51234

Abstract

District Court Judges and Religious Court Judges in resolving child guardianship cases often issue different decisions regarding the same legal event, some reject the guardianship application, others accept the guardianship application, this shows that legal certainty has not been achieved in resolving guardianship application cases. The type of research used in this research is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of this research show that child guardianship can occur when there is a legal event such as both of the child's parents die, parental authority is revoked, or the child's whereabouts are unknown, and/or both parents are unable to carry out their obligations and responsibilities towards the child. this is as regulated in Article 50 paragraph (1) of the Marriage Law, Article 3 paragraph (1) PP No. 29 of 2019, as well as Article 33 paragraph (1) of the Child Protection Law. Furthermore, there are inconsistencies in the determination of guardianship determined by District Court judges and Religious Court Judges in the event of legal events of buying and selling, divorce, and the death of one of a child's biological parents, because each judge relies on different rules such as BW, Marriage Law, Child Protection Law and regulations in the form of KHI.
Prinsip Kaffah Pada Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah Wulan, Dewi Nawang; Aryatie, Indira Retno
Notaire Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v6i3.51348

Abstract

AbstractThis research discusses the principle of Kaffah in the Rahn Tasjily contract used by Sharia Law as an accessoir contract in burdening customer's guarantee objects with product names Arrum BPKB. The focus of the discussion focuses on the loading of Rahn Tasjily as a guarantee of materiality that is reviewed based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary and Fatwa DSN MUI No. 68 of 2008 and led to the analysis of the kaffah principle of the Rahn Tasjily contract used in Pegadaian Syariah. This research uses a conceptual approach with reference to the views and doctrines that develop in the legal science regarding the principle of Kaffah in the scope of Islamic economics. In addition, this research also uses a statutory approach by analyzing all laws and regulations related to the regulation of contracts Rahn tasjily and using a case approach by analyzing several rulings of Sharia economic disputes related to the Rahn tasjily contract. The results of the study concluded that the Kaffah principle does not apply thoroughly to the Rahn tasjily contract in Pegadaian Syariah because the provisions with a half-hearted nature based on loading by using the Fiduciary Guarantee above the Rahn tasjily contract and the executive power that is not owned by the Rahn tasjily contract cause the implementation of the contract in vain so that it is felt necessary for further arrangements or statutory regulations of syaria guarantee the issue of rahn tasjily contracts in Pegadaian Syariah.Keywords: Principle of Kaffah; Rahn Tasjily; Fiduciary; Pegadaian Syariah. AbstrakPenelitian ini membahas mengenai prinsip Kaffah pada akad rahn tasjily yang digunakan oleh Pegadaian Syariah sebagai akad accessoir dalam membebani benda jaminan milik nasabah dengan nama produk Arrum BPKB, fokus pembahasan menitik beratkan pada pembebanan rahn tasjily sebagai jaminan kebendaan yang ditinjau berdasarkan UU Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 serta mengarah pada analisis dari prinsip Kaffah akad rahn tasjily yang digunakan di Pegadaian Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan acuan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai prinsip Kaffah dalam lingkup ekonomi syariah, selain itu menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait pengaturan akad rahn tasjily serta menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis beberapa putusan sengketa ekonomi syariah terkait dengan akad rahn tasjily. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa prinsip Kaffah tidak berlaku secara menyeluruh pada akad rahn tasjily di Pegadaian Syariah sebab ketentuan dengan sifat setengah-setengah berdasarkan pembebanan menggunakan Jaminan Fidusia diatas akad rahn tasjily serta kekuatan eksekutorial yang tidak dimiliki oleh akad rahn tasjily menyebabkan keberlakuan akad yang sia-sia sehingga dirasa perlu untuk adanya pengaturan lebih lanjut atau regulasi dalam bentuk Undang-Undang Jaminan Syariah yang mengatur perihal akad rahn tasjily di pegadaian syariah. Kata Kunci: Prinsip Kaffah; Rahn Tasjily; Jaminan Fidusia; Pegadaian Syariah.
Pembentukan Peraturan Presiden Sebagai Aturan Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Untuk Perlindungan Anak Luar Kawin Naini, Romlatust; Usanti, Trisadini Prasastinah; Sukardi, Sukardi
Notaire Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v6i3.51349

Abstract

AbstractThe provisions of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law regarding the position of children out of wedlock have undergone changes, following the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Due to the lack of certainty in addressing the criteria and rights of children out of wedlock in the provisions of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law. Meanwhile, there are no government regulations mandated in Article 43 paragraph (2) of the Marriage Law, which has an impact on the position of children out of wedlock. The aim of this research is to analyze the criteria, position and rights of children out of wedlock and the urgency of forming legislative regulations after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The methodology used in this research is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach and a legal reform approach. The results of this research indicate that there is a need for criteria related to the phrase "children born out of wedlock”, in this case the child in question can be interpreted as a child born from a marriage that is not registered, or can even be interpreted as child born without a legal marriage, it can also be interpreted otherwise as children born outside a marriage. This aims to avoid multiple interpretations and ensure the fulfillment of the rights of children out of wedlock. The urgency of forming Legislative Regulations after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, has juridical implications, including firstly adjustments to laws relating to children, namely the Marriage Law, the Citizenship Law and the Child Protection Law. Secondly, implementation of the provisions of Article 43 paragraph (2) of the Marriage Law with the existence of government regulations to regulate and ensure the rights of children out of wedlock. Thirdly, the establishment of a Presidential Regulation as an implementing regulation for Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which provides protection for the position and rights of children out of wedlock.Keywords: Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010; Children Out of Wedlock; Formation of Legislation. AbstrakKetentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengenai kedudukan anak luar kawin mengalami perubahan, pasca Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian tentang kriteria, kedudukan dan hak anak luar kawin dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Disamping itu, belum adanya peraturan pemerintah yang diamanatkan pada Pasal 43 ayat (2) UU perkawinan sehingga berdampak pada kedudukan anak luar kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kriteria, kedudukan dan hak Anak Luar Kawin dan Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Pembaharuan Hukum (Legal Reform). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya kriteria terkait dengan frasa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, dalam hal ini anak dimaksud dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, atau dapat pula diartikan sebaliknya sebagai anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya yang tidak sah atau anak lahir tanpa perkawinan orang tuanya. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan multitafsir dan menjamin terpenuhinya hak anak luar kawin. "Urgensi pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, membawa implikasi yuridis diantaranya Pertama penyesuaian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan anak yakni UU Pekawinan, UU Kewarganegaraan, dan UU Perlindungan Anak. Kedua, Pelaksanaan ketentuan "Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan” dengan adanya peraturan pemerintah untuk mengatur dan menjamin secara pasti hak-hak anak luar kawin. Ketiga Pembentukan Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana terhadap "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan kepada kedudukan dan hak-hak anak luar kawin. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; Anak Luar Kawin; Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Page 16 of 22 | Total Record : 220

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): NOTAIRE Vol. 8 No. 2 (2025): NOTAIRE Vol. 8 No. 1 (2025): NOTAIRE Vol. 7 No. 3 (2024): NOTAIRE Vol. 7 No. 2 (2024): NOTAIRE Vol. 7 No. 1 (2024): NOTAIRE Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE Vol. 6 No. 2 (2023): NOTAIRE Vol. 6 No. 1 (2023): NOTAIRE Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE Vol. 4 No. 3 (2021): NOTAIRE Vol. 4 No. 2 (2021): NOTAIRE Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE Vol. 3 No. 3 (2020): NOTAIRE Vol. 3 No. 2 (2020): NOTAIRE Vol. 3 No. 1 (2020): NOTAIRE Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE Vol. 2 No. 2 (2019): NOTAIRE Vol. 2 No. 1 (2019): NOTAIRE Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE More Issue