Garuda - Garba Rujukan Digital

All

Politea : Jurnal Politik Islam

politea
Website

Published by Universitas Islam Negeri Mataram

ISSN : 2654847X EISSN : 27151166 DOI : https://doi.org/10.20414/politea.v6i2

Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,

Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

The journal focus and scope of Politea : Journal of Islamic Political Studies is to publish research articles within the field of an advanced understanding of how politics and governance studies, particularly discusses local politics issues as well as ethical politics in governance implementation through political discourse. The scope research paper is on the interactions between politics and governance, national and local elections; politics and local policy; and political thought and ethics.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik

Articles 113 Documents

1 2 3 4 5

Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Politik Hukum, Investasi, Pembangunan Ekonomi Aladin Sirait
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2019): Politik Islam dan Dinamika Pemerintahan di Indonesia
Publisher : UIN Mataram

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri,harus hidup bersama dalam hal suatu masyarakat yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usaha tidak selalu benetur kepentingan, maka diperlukan suatu Hukum yang dijadikan sebagai alat untuk mengatur segala aktifitas manusia baik yang bergerak maupun tidak bergerak dalam masyarakat, begitu dunia investasi Indonesia sangat maju tetapi masih kendala dalam aturan sehingga tidak mempunyai efek dalam pembangunan ekonomi bangsa indonesia, kita bisa lihat banyak investor yang berinvestasi di indonesia tetapi banyak kendala yang dihadapi hal ini dikarenakan aturan dalam mengatur tentang pentingnya investasi untuk memajukan perekonomi bukan hanya di bidang infrastruktur tetapi pembangunan sumber daya ekonomi rakyat indonesia yang benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat indonesia. Maka itu Industri hukum harus dijadikan sebagai terbosan dalam hukum investasi untuk pembangunan ekonomi bangsa indonesia sehingga amanah undang-undang dasar 1945 pasal 33 bisa diberuntuhkan untuk kemakmuran rakyat.

Politik Hukum Tax Amnesty Dalam Mendukung Pembangunan Nasional: Tax Amnesty, Pembangunan Nasional, Politik Hukum Ricky R. Hasibuan
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2019): Politik Islam dan Dinamika Pemerintahan di Indonesia
Publisher : UIN Mataram

Program Tax Amnesty yang diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampuanan Pajak merupakan kebijakan besar yang menerobos konsep hukum yaitu “setiap kesalahan harus mendapat hukuman” namun tax amnesty memberikan pengampunan bagi para pengemplang pajak dengan syarat membayar sejumlah denda. Dalam politik hukum Undang-undang Tax Amnesty ini tujuan kemanfaatan menjadi faktor yang paling diutamakan untuk mengumpulkan dana secara instan dalam rangka membiayai negara. Tax amnesty ini lahir karena rasio prediksi realisasi penerimaan pajak terlalu jauh jaraknya sehingga biaya dalam pembangunan nasional tidak tercover oleh pemasukan pajak yang ada. Sebagai upaya untuk menarik dana secara cepat serta dapat menjaring wajib pajak baru, maka program Tax Amnesty sebagai solusi dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Masifikasi Wacana Syariah Sebagai Identitas Ke-Islaman: Wacana Syariah, Dominasi, Identitas, konsumerisme Abdul Rahim
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2019): Politik Islam dan Dinamika Pemerintahan di Indonesia
Publisher : UIN Mataram

Tulisan ini mencoba menguraikan wacana syariah yang digaungkan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai solusi ideal dalam produk/program yang sesuai dalam hukum Islam, akan tetapi pada praktiknya justru menjadi selubung dominasi yang diterima oleh masyarakat muslim sebagai sesuatu yang taken for granted. Wacana syariah sekedar menjadi identitas atas produk/program yang dilegitimasi oleh pemilik kuasa. Praktik wacana syariah yang menciptakan kapitalisme baru terjadi pada Bank syariah, BPJS syariah, dan Koperasi Syariah. Relasi kuasa dari Dewan Syariah Nasional yang menjejalkan wacana syariah sebagai konsep yang ideal, dibaliknya terdapat kepentingan kapitalis yang berjejaring dengan produk/program Non-syariah (konvensional). Melalui kuasa DSN sebagai pihak yang memiliki pengetahuan, masyarakat muslim sebagai sasaran mulai terhegemoni atas wacana syariah tersebut, sebab kultus kepada DSN yang merepresentasikan pihak intelektual dalam hukum Islam. Sementara praktik konsumtif dalam wacana syariah tersebut terlihat pada konsep wisata syariah, hotel syariah, dan hijab syar'i. Hijab syar'i yang menjadikan produk fashion menjadi booming, semakin mendukung eksistensi kapitalisme dalam memediasi kebutuhan ekspresif perempuan muslim akan identitas kesalihan, kecantikan dan ke-feminim-an. Hijab syar'i yang menjadi andalan kapitalisme dalam produk fashion yang menyasar masyarakat muslim, membentuk konsumerisme yang berlebihan dalam berhias (tabarruj) dari pada kesederhanaan yang diidealkan dalam syariat Islam. Praktik syariah yang ideal dan sesuai dengan hukum Islam dalam hal ekonomi bisa digaungkan kembali melalui maksimalnya tata kelola BaitulMal sebagai wadah akomodatif untuk ZakatMal, Infaq, wakaf dan lainnya. Sehingga syariah bukan lagi sekedar identitas dan praktik industri budaya islami, namun sesuai dengan hukum Islamyang semestinya.

Patologi Birokrasi dan Agenda Strategi: Kolaborasi Pendekatan New Public Management dan New Public Service Melalui Model Citizen`s Charter: Patologi Birokrasi, New Public Management, New Public Service Agus, Agus
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2019): Politik Islam dan Dinamika Pemerintahan di Indonesia
Publisher : UIN Mataram

Patologi birokrasi pelayanan publik merupakan keresahan banyak negara, sehingga cara melakukan reformasi birokrasi pelayanan yang efektif. Di era demokrasi, pendekatan tradisional seperti yang berakar pada pemikiran birokrasi weberian sudah dipandang gagal. Dengan tetap menciptakan kompetisi pelayanan melalui metode mewiraswastakan birokrasi sambil tetapi melindungi hak warga negara, tulisan ini berpandangan kolaborasi pendekatan NPM dan NPS merupakan pendekatan baru yang relevan. Pengejawantahan dari kolaborasi kedua pendekatan ini melalui tersedianya dokumen kontrak pelayanan pada setiap instansi Pemerintah yang kemudian dikenal dengan konsep Citizen`s Charter. Tujuan model ini adalah untuk merespon lemahnya posisi tawar masyarakat dalam melakukan kontrol atas proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi.

Gerakan Islam Politik : Problem Ideologi Radikal, Global Jihad, dan Terorisme Keagamaan: Ideologi radikal, Global Jihad, Terorisme Keagamaan dan Islam Politik Ozi Setiadi
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2019): Politik Islam dan Dinamika Pemerintahan di Indonesia
Publisher : UIN Mataram

Ideologi radikal, global jihad, dan terorisme keagamaan adalah hal yang terkait satu dengan yang lain. Jihad terlahir dari rahim ideologi radikal, begitu pula dengan terorisme yang dapat tumbuh dimana saja dengan doktrin jihad. Agama acapkali dijadikan sebagai alat guna membenarkan dan menjadi jalan bagi para pelaku radikalisme, global jihad, dan terorisme.Keinginan untuk merubah keadaan secara drastis dengan menggunakan berbagai cara telahmenimbulkan promblematika yang signifikan.Aksi-aksi radikalisme, global jihad, dan terorisme berdampak langsung bagi agama dan penganutnya. Agama yang dianut oleh para radikalis, jihadis, dan teroris akan dianggap sebagai agama yang mengajarkan tindakan teror, jihad, dan radikal. Pemeluknya secara luas akan dicap sebagai umat yang intoleran, sebab memaksakan keinginannya dengan menggunakan tiga hal tersebut. Hal ini pun dapat menyebabkan permusuhan dan perpecahan tidak hanya antar umat beragama, tetapi juga internal pemeluk agama. Sebab mayoritas pemeluk agama tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menganggap dirinya mendapat perintah suci dari Tuhan, yakni para radikalis, jihadis, dan teroris.Gerakan-gerakantersebut di atas kemudian dapat dibaca sebagai salah satu bentuk gerakan Islam Politik yang perlu diperhatikan secara serius.

Rasionalitas Partai Politik dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Lombok Tengah Tahun 2019 Zakaria Ansori; Agus M.Si.
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2019): Wacana Baru Politik Islam dalam Konteks Keindonesiaan dan Global
Publisher : UIN Mataram

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi rasionalitas pimpinan partai politik dalam penentuan calon anggota DPRD, dengan membandingkan partai politik kovensional dan partai politik Islam.Untuk mendapatkan kedalaman informasi, penelitian mengambil studi kasus pemilihan DPRD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019.Eksplorasi fenomena dilakukan dengan mengunakan rational choce theory dari James S. Coleman (1994) dan teori modalitas dari Pierre Bourdieu (1930-2002). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan grounded theory. Hasil penelitian menunjukkan rasionalitas pimpinan partai politik dalam penentuan calon legislator pada Pemilu anggota DPRD, yakni biaya politik (political cost), peluang keterpilihan figur (electoral figure), ketersediaan dana (economic capital) calon, basis massa (social capital) calon, dan kuota perempuan sebgai pelaksanaan aturan Pemilu. Rasionaltas parta politik tersebut dipengaruhi oleh sistem Pemilu proporsionalitas terbuka.

Re-Orientasi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Rangka Mendukung Rencana Kerja PemerintahTahun 2020: (Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas, di Kabupaten Bejonegoro) Firrean Suprapto
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2019): Wacana Baru Politik Islam dalam Konteks Keindonesiaan dan Global
Publisher : UIN Mataram

Mencermati kewenangan yang diberikan dan dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya sendiri secara mandiri maka menjadi keharusan bahwa desa melalui pemrintah desa memerlukan anggaran dalam pelaksanaan kewenangan di desa, tulisan ini bertujuan untuk mencoba melihat dan membahas mengenai beberapa langkah dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Bojonegoro untuk memaksimalkan dana desa dibeberapa desa yang disebutkan dalam jurnal ini dan menjadi contoh kasus di kabupaten Bojonegoro. Metode Penelitian yang digunakan ialah berjenis kualitatif dengan menggunakan sumber data melalui kajian pustaka dan studi dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan ini di ketahui bahwa Alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah keberadaanya belum dapat dikelola dengan maksimal, sehingga belum menjadi instrument utama yang hadir dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di beberapa desa di kabupaten Bojonegoro. Pada sisi lainnya terkait keberadaan ADD maka pemerintahan Bojonegoro perlu meningkatkan pengetahuan SDM pemerintahan desa dalam mengelola dan menggunakan keuangan ADD sebagaimana yang diharapkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikutkannya dalam kegiatan pelatikan atau workshop.

Dinamika Perang Suriah: Aktor dan Kepentingan Syarif Bahaudin Mudore; Nurlaila Safitri
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2019): Wacana Baru Politik Islam dalam Konteks Keindonesiaan dan Global
Publisher : UIN Mataram

This article examines actors in the Syrian civil war 2011-2019. The involvement of the super power states give some reasons of complexity in the Syrian civil war. Exactly, they have national interests that they protected during the war. Besides of that, this article proposed the main interests that found in this war. National interests and hegemony strategies played by foreign actors signify the strength of economic ambitions, especially weapons and oil business, and political power transactions. The theory of hegemony and national interests is positioned as a knife of analysis to identify the interests and motives of the involvement of state actors in Suriah conflicts. This research pursues the conclusion that both state actors who are pro-regime or not remain on the same frequency: seizing influence.

Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir Mohamad Baihaqi Alkawy
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2019): Wacana Baru Politik Islam dalam Konteks Keindonesiaan dan Global
Publisher : UIN Mataram

Abstrak Sejak Presiden Soeharto, organisasi Islam di Indonesia telah diakomodasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun sejumlah tokoh dalam dua organisasi Islam terbesar Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah seringkali tidak sejalan dengan kebijakan MUI. Namun peran MUI dalam politik Islam sejak era orde baru hingga reformasi berlangsung secara dinamis. Para pengurus MUI terikat dengan institusi juga memainkan sentimen keagamaan melalui dua jenis alat legitimasi, yaitu fatwa dan wacana. Dalam pemilihan umum serentak 2019, sejumlah pejabat MUI terlibat aktif dalam kontestasi. Para pengurus MUI juga berbeda pilihan politik. Perbedaan pilihan politik berdampak pada polarisasi di tengah masyarakat yang berpotensi memicu konflik di tingkat akar rumput. Kata kunci: Legitimasi, Majelis Ulama Indonesia, Islam Politik

Meta Konsep Kekuasaan dan Demokrasi Dalam Kajian Teori Politik Zusiana Elly Triantini
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2019): Wacana Baru Politik Islam dalam Konteks Keindonesiaan dan Global
Publisher : UIN Mataram

Tulisan ini akan mengupas tentang bagaimana konsep kekuasaan dikaji oleh para pemikir seperti; Foucault, Mills, Duhl, namun juga tidak kalah menarik tulisan ini ingin menyajikan sedikit perbandingan dengan pemikiran politik Islam Ibnu Kholdun dan AL Mawardi yang juga mendeskripsikan konsep politik dan power dengan rujukan term teologis. Menjadi penting memahami konsep kekuasaan dari dua belahan peradaban dunia tersebut, apalagi dalam konteks melihat politik di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, meskipun bukan negara Islam namun pemikiran Islam banyak di konsumsi oleh masyarakat maupun politisi di Indonesia. Sehingga menghadirkan dua wajah peradaban yang melahirkan pemikiran tentang kekuasaan dan demokrasi menjadi penting untuk diketengahkan.

Page 2 of 12 | Total Record : 113

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Islam, Political Legitimacy, and Democracy in the Modern State Vol. 7 No. 2 (2024): Islam, Political Legitimacy, and Democracy in the Modern State Vol. 7 No. 1 (2024): Islam, Democracy, General Elections and Civil Society Vol. 6 No. 2 (2023): Partai Politik, Pemilu Dan Demokrasi Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024 Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi Vol. 4 No. 2 (2021): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Kebebasan Berfikir di Masa Pandemi Vol. 4 No. 1 (2021): Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P Vol 3 No 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok Vol. 3 No. 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok Vol. 2 No. 2 (2019): Wacana Baru Politik Islam dalam Konteks Keindonesiaan dan Global Vol. 2 No. 1 (2019): Politik Islam dan Dinamika Pemerintahan di Indonesia Vol. 1 No. 2 (2018): Juli - Desember Vol. 1 No. 1 (2018): Januari - Juni More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Agus Dedi Putrawan

Contact Email
agusdediputrawan@gmail.com

Phone
+6281936799538

Journal Mail Official
ppi@uinmataram.ac.id

Editorial Address
Jln. Pendidikan No.35 Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Agus Dedi Putrawan

Contact Email agusdediputrawan@gmail.com

Phone +6281936799538

Journal Mail Official ppi@uinmataram.ac.id

Editorial Address Jln. Pendidikan No.35 Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Agus Dedi Putrawan

Contact Email
agusdediputrawan@gmail.com

Phone
+6281936799538

Journal Mail Official
ppi@uinmataram.ac.id

Editorial Address
Jln. Pendidikan No.35 Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA