cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dedi Putrawan
Contact Email
agusdediputrawan@gmail.com
Phone
+6281936799538
Journal Mail Official
ppi@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Jln. Pendidikan No.35 Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Politea : Jurnal Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 2654847X     EISSN : 27151166     DOI : https://doi.org/10.20414/politea.v6i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal focus and scope of Politea : Journal of Islamic Political Studies is to publish research articles within the field of an advanced understanding of how politics and governance studies, particularly discusses local politics issues as well as ethical politics in governance implementation through political discourse. The scope research paper is on the interactions between politics and governance, national and local elections; politics and local policy; and political thought and ethics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 113 Documents
 2   3   4   5   6 
SILaK Sebagai Model E-Government Berbasis Smartphone: Suatu Inovasi BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Agus M.Si.; Hardi Warsono; S Sukmajaya
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i1.2071

Abstract

Perkembangan teknologi informasi komunikasi salah satunya android smart-phone telah menjadi model baru prkatik e-government dalam inovasi layanan publik di negara-negara maju dan negara berkembang.E-government juga tengah berkembang pesat dalam birokrasi di Indonesia dari pusat hingga daerah. Adopsi e-government sejalan dengan pergeseran paradigma manajemen publik dari Old Public Administration (OPA) menuju New Public Management (NPM), bahkan saat ini telah masuk pada New Public Service (NPS). NPM merupakan paradigma yang memfokuskan layanan publik secara efisien, efektif, ekonomis, akuntabel, dan kompetitif.Oleh karenanya, NPM dimanifestasikan melalui berbagai inovasi birokrasi. Tulisan ini mendiskusikan sistem informasi layanan asset dan keuangan (SILaK) sebagai model praktik e-government pada kantor BPKAD Kabupaten Lombok Tengah. Hasil analisis menunjukkan SILaK telah masuk kategori inovasi birokrasi yang mencakup tiga bentuk; menciptakan barang atau layanan baru yang lebih baik, mengembangkan cara baru dalam layanan publik, dan menciptakan cara baru untuk organisasi. SILaK juga menggambarkan pergeseran praktik paradigma birokrasi pemerintah daerah dari OPA menjadi NPM, melalui e-government.
SILaK Sebagai Model E-Government Berbasis Smartphone: Suatu Inovasi BPKAD Kabupaten Lombok Tengah M.Si., Agus; Warsono, Hardi; Sukmajaya, S
Politea : Jurnal Politik Islam Vol 3 No 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i1.2071

Abstract

Perkembangan teknologi informasi komunikasi salah satunya android smart-phone telah menjadi model baru prkatik e-government dalam inovasi layanan publik di negara-negara maju dan negara berkembang.E-government juga tengah berkembang pesat dalam birokrasi di Indonesia dari pusat hingga daerah. Adopsi e-government sejalan dengan pergeseran paradigma manajemen publik dari Old Public Administration (OPA) menuju New Public Management (NPM), bahkan saat ini telah masuk pada New Public Service (NPS). NPM merupakan paradigma yang memfokuskan layanan publik secara efisien, efektif, ekonomis, akuntabel, dan kompetitif.Oleh karenanya, NPM dimanifestasikan melalui berbagai inovasi birokrasi. Tulisan ini mendiskusikan sistem informasi layanan asset dan keuangan (SILaK) sebagai model praktik e-government pada kantor BPKAD Kabupaten Lombok Tengah. Hasil analisis menunjukkan SILaK telah masuk kategori inovasi birokrasi yang mencakup tiga bentuk; menciptakan barang atau layanan baru yang lebih baik, mengembangkan cara baru dalam layanan publik, dan menciptakan cara baru untuk organisasi. SILaK juga menggambarkan pergeseran praktik paradigma birokrasi pemerintah daerah dari OPA menjadi NPM, melalui e-government.
Analysis on Rational Choice of NW Anjani’s Community in Lombok Tengah Local Leader Election Muh. Alwi Parhanudin
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i1.2124

Abstract

Nahdlatul Wathan has three charitable enterprises (Amal Usaha) as its institutional central movement: education, social, and dakwah Islamiyah fields. Out of the three central movements, social field is interpreted most widely as the principle of justification for practical political development undertaken by Nahdlatul Wathan. Nahdlatul Wathan still develops its organizations consistently, including practical political domain until today. NW has encountered internal problem related to leadership dualism since 1998 until today: Anjani and Pancor versions. Dualism problem widens political dynamic of NW, particularly in NTB, with their own constructed direction and political development. This article discussed political dynamic of Anjani-version Nahdlatul Wathan in considering rational choice aspect of NTB community members. The dynamic was analyzed using rational choice theory as the primary theory, in addition to practical opportunity theory, framing process and resource mobilization as the reading instrument in analyzing the mechanism and procedure of succession taken by Nahdlatul Wathan. This study described that Nahdlatul Wathan Anjani has not maximized fully the political policy yet based on rational choice aspect of citizens, thereby affecting the objectivity of its political analysis in seeing opportunity structure, succession technique packaging, and political resource distribution.
Analysis on Rational Choice of NW Anjani’s Community in Lombok Tengah Local Leader Election Parhanudin, Muh. Alwi
Politea : Jurnal Politik Islam Vol 3 No 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i1.2124

Abstract

Nahdlatul Wathan has three charitable enterprises (Amal Usaha) as its institutional central movement: education, social, and dakwah Islamiyah fields. Out of the three central movements, social field is interpreted most widely as the principle of justification for practical political development undertaken by Nahdlatul Wathan. Nahdlatul Wathan still develops its organizations consistently, including practical political domain until today. NW has encountered internal problem related to leadership dualism since 1998 until today: Anjani and Pancor versions. Dualism problem widens political dynamic of NW, particularly in NTB, with their own constructed direction and political development. This article discussed political dynamic of Anjani-version Nahdlatul Wathan in considering rational choice aspect of NTB community members. The dynamic was analyzed using rational choice theory as the primary theory, in addition to practical opportunity theory, framing process and resource mobilization as the reading instrument in analyzing the mechanism and procedure of succession taken by Nahdlatul Wathan. This study described that Nahdlatul Wathan Anjani has not maximized fully the political policy yet based on rational choice aspect of citizens, thereby affecting the objectivity of its political analysis in seeing opportunity structure, succession technique packaging, and political resource distribution.
Upaya penanganan Pandemi Covid-19 di Negara Islam: Studi Kasus Kerajaan Arab Saudi muhammad Gagah Dirgantara
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i1.2208

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi Dalam penanganan pandemic Covid-19 di negaranya,setelah itu menganalisis faktor yang mendorong pemerintah Arab Saudi dalam menagambil kebijakan kebijakan tersebut dan menganalisis Kembali kebijakan yang dikeluarkan oleh Arab sadui tersebut apakah telah sesuai dengan Syariat islam dikarenakan selama iniArab Saudi dikenal sebagai negara islam yang cukup konservatif. Penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana dalam penelitian ini penulis melakukan analisis kasus dengan data-data sekunder yang penulis kumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Data sekunder yang penulis gunakan sebagai referensi atau sumber penelitian ini berasal dari buku, artikel berita,artikel jurnal dan sumber data pustaka lainnya yang memang akan terkait dengan penelitian
Upaya penanganan Pandemi Covid-19 di Negara Islam: Studi Kasus Kerajaan Arab Saudi Dirgantara, muhammad Gagah
Politea : Jurnal Politik Islam Vol 3 No 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i1.2208

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi Dalam penanganan pandemic Covid-19 di negaranya,setelah itu menganalisis faktor yang mendorong pemerintah Arab Saudi dalam menagambil kebijakan kebijakan tersebut dan menganalisis Kembali kebijakan yang dikeluarkan oleh Arab sadui tersebut apakah telah sesuai dengan Syariat islam dikarenakan selama iniArab Saudi dikenal sebagai negara islam yang cukup konservatif. Penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana dalam penelitian ini penulis melakukan analisis kasus dengan data-data sekunder yang penulis kumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Data sekunder yang penulis gunakan sebagai referensi atau sumber penelitian ini berasal dari buku, artikel berita,artikel jurnal dan sumber data pustaka lainnya yang memang akan terkait dengan penelitian
Diskursus Pemikiran Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan : Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah S Supian
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i2.2311

Abstract

This paper describes the development of Islamic political thought during the classical and medieval times represented by Al-Mawardi and Ibn Taimiyah. Al-Mawardi who focused more on the Islamic government system, while Ibn Taymiyyah focused more on the goals of an Islamic government. In the contemporary context, the thoughts of these two figures can complement the discussion, especially when groups who want the establishment of an Islamic government based on the caliphate system. Practical values ??that have been shown in the history of Islamic politics, starting from the time of the Prophet Muhammad, the elected and elected Caliph Abubakar al-Shiddiq and consensus, the Caliph Umar Ibn al-Khattab who was appointed directly by the Caliph Abubakar, the Caliph Usman Ibn Affan who elected through the formatur path, Caliph Ali Ibn Thalib who was elected through a representative system, until the establishment of the caliphate system by the Umayyads, Bani Abbsiyah, Islamic political upheaval in classical times, medieval times, to the history of democratic and modern Islamic countries. All of them show that it is certain that there is no single system or standard form that must be adopted by Islam, to become the only ideal government or Islamic state.
Polemik Pengusulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) Ningsih Susilawati
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i2.2331

Abstract

This article will discuss the polemic of the proposed Pancasila Ideology Bill (HIP Bill) which has recently been widely discussed by the public. There are several parts in to this bill that are contradictory and raise questions, considering that the concentration of this bill is the state's ideology. The values ??of Pancasila that are universal need to be translated specifically through the legislation and laws refer to the hierarchy of law in Indonesia, this basis is defined by the Legislative Body of the DPR to propose the HIP Bill. This paper use qualitative research method with descriptive analysis approach through the collection of related literature studies. The results of this study indicate that the purpose of the proposal, legal basis, as well as the content and content of the academic text of the HIP Bill is still unclear so caused debate and rejection from the society.
Membaca Pemikiran Taha Abdurrahman Tentang Etika Politik Islam Muhammad Rizky HK
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i2.2339

Abstract

This article will discuss the possibility to reconstruct the Islamic political ethics based on Taha Abdurrahman’s thought about ethics. As a field of study Islamic political ethics provide us the way out from normative perspective which seen the relation between Islam and state are just talking about khilafah as a system, and form of state to the ethic-substantive perspective which emphasize the implementation of the values of Islamic teachings in every political action. Taha Abdurrahman, which has been widely known as an Islamic Philosophers, and one of a biggest theoriest in ethic. The Authors tried to explore Taha’s thought on ethics to rebuild the Islamic political ethics.
Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Survei Persepsi Publik Febrian Humaidi Sukmana; Hamdi Hamdi; Sri Maryanti
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i2.2348

Abstract

Menyadari kurangnya ‘suara masyarakat’ yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah, sebuah survei dirancang untuk mengumpulkan persepsi publik untuk menilai kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Barat. Survei dilaksanakan dengan mengambil sampel responden yang tersebar disepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa persepsi masyarakat atas kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Barat terbagi menjadi dua kelompok besar. Khusus untuk lima indikator umum (politik, ekonomi, sosial, keamanan dan hukum), jika dirata-ratakan, lebih dari setengah total responden menyatakan kinerja pemerintah daerah sebagai ‘Lebih baik’ (52.6%). Kelompok terbesar kedua, menyatakan ‘Tidak ada perubahan’ (32.5%). Demikian juga untuk tujuh indikator layanan dasar umum, sebagian besar responden menyatakan tanggapan positif atau memilih tanggapan ‘Lebih baik’ (53.3%) dan ‘Jauh lebih baik’ (13,7%). Sedangkan untuk berbagai item indikator layanan dasar spesifik, terdiri dari dua puluh dua indikator, rata-rata responden menjawab ‘Cukup puas’, kecuali untuk item ‘Penyediaan lapangan pekerjaan’, sebesar 58.8% dari total responden cenderung mengarah pada pilihan tanggapan ‘Tidak puas’.

Page 4 of 12 | Total Record : 113

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Islam, Political Legitimacy, and Democracy in the Modern State Vol. 7 No. 2 (2024): Islam, Political Legitimacy, and Democracy in the Modern State Vol. 7 No. 1 (2024): Islam, Democracy, General Elections and Civil Society Vol. 6 No. 2 (2023): Partai Politik, Pemilu Dan Demokrasi Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024 Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi Vol. 4 No. 2 (2021): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Kebebasan Berfikir di Masa Pandemi Vol. 4 No. 1 (2021): Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P Vol. 3 No. 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok Vol 3 No 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok Vol. 2 No. 2 (2019): Wacana Baru Politik Islam dalam Konteks Keindonesiaan dan Global Vol. 2 No. 1 (2019): Politik Islam dan Dinamika Pemerintahan di Indonesia Vol. 1 No. 2 (2018): Juli - Desember Vol. 1 No. 1 (2018): Januari - Juni More Issue