cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dedi Putrawan
Contact Email
agusdediputrawan@gmail.com
Phone
+6281936799538
Journal Mail Official
ppi@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Jln. Pendidikan No.35 Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Politea : Jurnal Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 2654847X     EISSN : 27151166     DOI : https://doi.org/10.20414/politea.v6i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal focus and scope of Politea : Journal of Islamic Political Studies is to publish research articles within the field of an advanced understanding of how politics and governance studies, particularly discusses local politics issues as well as ethical politics in governance implementation through political discourse. The scope research paper is on the interactions between politics and governance, national and local elections; politics and local policy; and political thought and ethics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 113 Documents
 3   4   5   6   7 
Kebijakan Syariah di Akar Rumput: Menelusuri Motif Politik Terbitnya Peraturan Desa Tentang Hukuman Cambuk di Kabupaten Bulukumba Ridho Al-Hamdi; Heriansyah Anugrah
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i2.2390

Abstract

This article examines the political motives of the emergence of the controversial village policy, namely the Padang Muslim Village Regulation No. 05 of 2006 concerning the implementation of whip punishment in Padang Village, Gantarang District, Bulukumba Regency. The purpose of this study is to find out how the political motives of the head of the Padang Village in issuing this Islamic-based regulations. This study utilizes a qualitative method with the case study approach. In data-gathering, it employs two techniques: documentation and in-depth interview. To measure the political motives, this study adopts a threefold indicator: ideology, instrumental, and identity. The finding demonstrates that, in the ideology factor, the head of village has a dominant power in issuing this policy. He argues that this policy is based on Al-Qur’an values. Due to such belief, this policy was issued. Debatable reactions were coming from many parties. In the instrumental factor, Islamic orthodox heritage in this village has been existing and is still robust among its society. It causes society who inhabits inside accepting this regulation generally. In the identity factor, most people in this village support this people although the head of village has a dominant factor. Nonetheless, among three indicators, the ideological is the driving factor influencing the emergence of this regulation.
Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Muhammad Choirullah Pulungan; Mudiyati Rahmatunnisa; Ari Ganjar Herdiansah
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i2.2439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis serta mendeskripsikan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019. Teori yang digunakan adalah Teori strategi politik yang digunakan Schroder (2010) dalam konteks penyelenggara pemilu, adalah bagaimana langkah agar partisipasi pemilih meningkat. teori Strategi yang digunakan dalam penelitian ini terkait strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah strategi ofensif dengan varian strategi perluasan pasar dan menembus pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur dan dokumen terkait. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Informan penelitian terdiri dari penyelenggara Pemilu yaitu KPU Kota Bekasi dan Masyarakat Kota Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Bekasi melakukan sosialisasi secara masif, merata dan menyasar beragam elemen masyarakat. Strategi ofensif yang dilakukan KPU Kota Bekasi dalam hal sosialisasi terbagi dua yaitu memperluas pasar dan menembus pasar. Strategi perluasan pasar dilakukan KPU Kota Bekasi melalui program relawan demokrasi dengan sasaran target 11 basis pemilih dalam rangka optimalisasi sosialisasi. Di tingkat penyelenggara di bawah yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga terdapat divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu peranan teknologi seperti media sosial juga memiliki peranan terhadap optimalisasi sosialisasi oleh KPU Kota Bekasi. Strategi yang dilakukan KPU Kota Bekasi untuk optimalisasi pemilih dilakukan dengan pemerataan sosialisasi. Terutama di wilayah dimana partisipasinya telah menunjukan kecenderungan meningkat. Selain itu KPU Kota Bekasi menyasar wilayah perbatasan dimana pada sebagian wilayah tersebut dilakukan optimalisasi sosialisasi sebab tren pada pemilu terdahulu menunjukan kecendrungan partisipasi rendah.
The Reconstruction of Khilafah : Study on The New KMA183 Curriculum for Madrasah M, Zaki
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i2.2493

Abstract

This paper discusses the concept of caliphate which is one of the substances of Islamic education learning in Islamic School, and the development of its paradigm toward a form of contextualization of the vision, mission and strategy of national education development. This study focuses on several changes in the content of the Islamic Education Studies and Arabic Studies which included in KMA 183 in 2019, the lesson of caliphate has been moved from the Fiqh subject to Islamic Cultural History. This study uses an interpretive descriptive approach, which is a method and approach in the study of beliefs, ideas and discourses that are developing around the KMA 183 policy. This study produces a conclusion about policy-making from various aspects, one of them is an effort to contextualize the Islamic Education Studies. and Arabic Studies in order to be “in tuned” with the vision and mission of the national education strategy. The author concludes that the reconstruction of khilafah’s term from the context of Islamic law to Islamic civilization actually builds a new wave of Islamic political treasures which not only touch the cognitive area, but also become a reflection as well as actualization in the dimensions of social life.
Quo Vadis Pemikiran Politik Islam: Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam Muhammad Rizky HK
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2021): Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v4i1.2606

Abstract

This article will discuss the possibility to reformulate the Islamic political thought studies. As a part of both; Islamic Studies, and Political Studies, Islamic Political Thought has been dramatically improved with dialectical moves. The dialectical interaction between Islam as a doctrinal side, with politics which has been known as a more ‘humanist’ side has created some perplexed among the scholar. This article explains the ambiguity of the relation between Islam and Political Studies and offer a new formula to re-build the Islamic Political Thought Studies. The Authors tried to reformulate the Islamic Political Thought Studies with Reciprocal Integration, by using Ian Barbour’s theory about the relation between science and religion, Thomas Kuhn’s Theory about Normal Science, Keith Ward’s theory about The Development of Religion, and Amin Abdullah’s theory about integration-interconnection. This article use qualitative research method with descriptive analysis approach through the collection of related literature studies especially.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nasrullah Nasrullah
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2021): Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v4i1.2674

Abstract

Negara hukum adalah Negara yang tatanannya diatur sebaik-baiknya oleh hukum secara hirarki agar dapat menjaga konsistensi peraturan perundang-undangan, mulai dari derajat yang paling tinggi sampai kepada derajat yang paling rendah, dan konsistensi hirarkinya dapat diuji melalui lembaga yudisial, baik Mahkamah Agung (MA) ataupun Mahkamah Konsitusi (MK). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah salah satu bentuk produk hukum yang terdapat dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perppu adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang berada pada posisi sejajar dengan undang-undang dalam tingkatan hirarki. Di satu sisi, tidak terdapat regulasi yang secara tegas mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengadilan Konstitusi (Constitutional Court) untuk menguji perppu, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK hanya dapat menguji undang-udang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, kajian terhadap kewenangan MK dalam menguji perppu ini menjadi penting. Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menjadikan norma sebagai objek kajian. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menguji Perppu terhdap UUD 1945, jika Perppu dinyatakan sama kedudukannya dengan undang-undang yang menciptakan norma hukum baru, yang menurut teori peraturan perundang-undangan harus tetap berada pada tatanan hirarki untuk menjalin konsistensi antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dengan yang lebih rendah sebagaimana diuraikan di dalam artikel
Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19 Salsabila Yumna Fadhila; Dewi Erowati
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2021): Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v4i1.2829

Abstract

This article will discuss the covid-19 pandemic has become one of the most serious problems in holding the 2020 simultaneous regional elections. These conditions have the potential to reduce voter turnout, therefore the strategy to increase public participation needs to be implemented even more strongly. In the 2020 simultaneous regional elections, the KPU has set a national voter turnout target of 77.5%. As an effort to achieve this target, the KPU has implemented a strategy to increase public participation as voters. Qualitative methods are used in this article, and data collection techniques are used through interviews with Head of the Technical and Public Relation Subdivision of the General Election Commissin of Central Java, Dimas Dwihangga Narotama, S.IP and documentation. The results and discussion revealed that the KPU implemented a strategy of maximizing socialization through social and virtual media by holding webinars. However, in-person or face-to-face socialization is still carried out by reducing the number of activities and participants and still paying attention to health protocols. The implementation of strategies through social media or online is more dominant in efforts to increase community participation carried out by each Regency / City KPU in Central Java in the 2020 simultaneous regional elections.
Faktor-Faktor Kemenangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum Dalam Pilkada Jawa Barat Tahun 2018 Gina Yuliana Dewi; Dewi Erowati
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2021): Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v4i1.2843

Abstract

In the 2018 West Java regional elections competition, four pairs of candidates appeared as candidates for Governor and Deputy Governor. The new candidates for the 2018 West Java Governor elections candidacy, namely the pair Ridwan Kamil and Uu Ruzhanul Ulum, came out as winners in the West Java Governor elections constellation. This pair was able to defeat the incumbent in the people's democratic party. The problem that underlies this research is how new candidates can beat incumbents and candidates promoted by the winning party in the West Java legislative election. Based on these problems, it becomes interesting to study because new candidates can get a winning seat. Of course, victory is achieved through careful preparation and the strategies used by their winning team. Also, there were some factors that influenced Ridwan Kamil and Uu Ruzhanul Ulum's victories. This paper aims to determine what factors influence the victory of the pair who also managed to beat the incumbent and the winning party in the legislative elections in West Java. This research uses qualitative research methods, with data collection through interviews and documentation techniques. Through the research method used, we can see what factors influence the victory of this candidate pair. Sources in this study were representatives of the West Java NasDem Regional Leadership Council team, former Ridwan Kamil's vision and mission drafting team, volunteers, and the voting community. The results showed that the victory was not obtained from the number of votes of parties supporting the legislative elections and incumbent factors, but some factors influenced the victory. First, the popularity factor of Ridwan Kamil, who is a young, creative, visionary and innovative figure. This factor was chosen by millennial groups and rational voters in West Java. Second, the political machine factor because in order to get a ticket to go to the regional elections, the candidates who run are generally supported by the strength of the coalition of supporting parties that are joined behind them and the strategies used by the winning party team. Third, volunteering also makes a major contribution to increasing the voice. Fourth, community participation is the determinant of victory because in the 2018 West Java regional elections, community participation increased significantly compared to the previous regional elections. Fifth, modalities which include political capital, social capital, and cultural capital. The political capital owned by the pair Ridwan Kamil and Uu Ruzhanul Ulum in the West Java Pilkada include the strength and network of political party coalitions, social capital that covers Ridwan Kamil's urban base, Ridwan Kamil's closeness to the news media, and the character of Uu Ruzhanul Ulum who has a mass base in the pesantren. The last is the cultural capital of Ridwan Kamil, such as his education, figures of Muslim descent and ethnicity from Sundanese origin and Uu who is a Muslim leader of kyai descent.
Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif Ari Wahyudi
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2021): Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v4i1.3491

Abstract

Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang merasa haknya sebagai warga negara dilanggar oleh pemerintah, selain itu untuk mencegah terjadinya maladministrasi, serta segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Namun dalam perkembangan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, lemahnya kekuatan hukum Putusan PTUN membuat masyarakat cemas akan kekuatan hukum dari putusan PTUN yang membawa angin kedamaian bagi masyarakat yang dilanggar haknya oleh pemerintah. Masyarakat menjadi ragu akan kekuatan hukum yang dimiliki oleh lembaga peradilan ini dalam menegakkan keadilan manakala terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Lemahnya kekuatan hukum putusan PTUN ini disebabkan beberapa kendala yaitu: Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan, rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk memperjelas hal ditas maka dalam tulisan ini diajukan tiga rumusan masalah utama yakni Bagiamanakah bentuk putusan sela dalam dalam peradilan, bagaimanakah mekanisme pelaksanaan putusan (eksekutorial) PTUN, dan bagaimana kekuatan eksekutorial putusan PTUN. Yang dianalisis dengan metode Yuridis Normatif.
Analisis Kritis Teori Dan Penerapan Konsep Khilafah Pasca Nabi Saw Wafat Abdurrahman Abdullah
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2021): Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v4i1.3492

Abstract

Penelitian ini mengungkap beberapa fakta-fakta sejarah yang terjadi dalam suksesi kepemimpinan pasca Nabi SAW wafat, serta berbagai peristiwa yang menyertainya yang tak jarang diwarnai kemelut dan bibit perpecahan di tubuh umat Islam. Selain itu, akan dianalisis mengenai ragam konsep khilafah dalam khazanah filsafat Politik Islam, yang menunjukkan bahwa konsep khilafah selalu mengalami pergeseran dan persinggungan, baik konsep maupun penerapannya. Sehingga secara general dapat diasumsikan bahwa tidak ada konsep khilafah yang baku dan mutlak untuk diklaim oleh sebagai golongan dalam perjalanan sejarah Islam. Maka penting umat Islam utuk mengelaborasi secara terus-menerus mengenai konsep khilafah, yang boleh jadi, sangat berbeda penerapannya di setiap zaman. Utuk menelisik hal tersebut lebih mendalam maka dalam tulisan ini diajukan dua rumusan masalah yakni Bagaimana perkembangan penerapan konsep khilafah di dunia Islam pasca Nabi Saw Wafat, dan Bagaimana perkembangan teori mengenai khilafah menurut para ulama, yang dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriftif.
Nilai-Nilai Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal dalam Semboyan Patut Patuh Patju Masyarakat Lombok Barat NTB Lenny Herlina
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2021): Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v4i1.3493

Abstract

Pada dasarnya manusia tidak dapat menghindari perbedaan-perbedaan dengan manusia lainnya. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan jenis kelamin, ekonomi, strata sosial, suku, agama, bahasa, sistem hukum, kepercayaan, budaya, ideologi, pilihan politik dan lain sebagainya. Dari perbedaan tersebut maka konflik adalah sebuah keniscayaan dalam percaturan sejarah umat manusia sehingga konflik merupakan esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia. Meskipun konflik akan selalu ada bukan berarti tidak dapat diselesaikan, oleh sebab itulah resolusi konflik diperlukan untuk merekunstruksi dan merehabilitasi sistem sosial agar stabilitas sosial selalu terjaga dari generasi ke generasi. Adanya kearifan lokal yakni norma-norma yang telah lama terinternalisir di tengah-tengah masyarakat telah terbukti mampu mempertahankan harmoni sosial. Tulisan ini akan mendeskripsikan nilai-nilai resolusi konflik yang tersirat dalam semboyan pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok Barat yaitu patut patuh patju yang telah disahkan oleh Peraturan Daerah Lombok Barat dengan Perda No.3 Tahun 1970. Semboyan tersebut meskipun dikenal luas sebagai semboyan pembangunan, namun sangat tepat dan menyentuh pula makna membangun resolusi konflik bagi masyarakat Lombok Barat yang memiliki beragam budaya yang saling mempengaruhi karena didiami oleh banyak masyarakat pendatang dan berbagai pemeluk agama.

Page 5 of 12 | Total Record : 113

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Islam, Political Legitimacy, and Democracy in the Modern State Vol. 7 No. 2 (2024): Islam, Political Legitimacy, and Democracy in the Modern State Vol. 7 No. 1 (2024): Islam, Democracy, General Elections and Civil Society Vol. 6 No. 2 (2023): Partai Politik, Pemilu Dan Demokrasi Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024 Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi Vol. 4 No. 2 (2021): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Kebebasan Berfikir di Masa Pandemi Vol. 4 No. 1 (2021): Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P Vol. 3 No. 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok Vol 3 No 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok Vol. 2 No. 2 (2019): Wacana Baru Politik Islam dalam Konteks Keindonesiaan dan Global Vol. 2 No. 1 (2019): Politik Islam dan Dinamika Pemerintahan di Indonesia Vol. 1 No. 2 (2018): Juli - Desember Vol. 1 No. 1 (2018): Januari - Juni More Issue