cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Hafid Safrudin
Contact Email
hafidzsafrudin@gmail.com
Phone
+6285658190250
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Ki Ageng Manis Jati RT 02 RW 02 Krenceng Kepung Kediri Jawa Timur
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam
Published by Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri
ISSN : 24433950     EISSN : 2503314X     DOI : https://doi.org/10.29062/faqih
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
El-Faqih, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, ISSN, 2503-314X ( Online) and 2443-3950 (Print) is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Sharia, IAI Faqih Asyari Kediri. This scholarly periodical specializes in the study of Islamic law and seeks to present the various results of the latest research, both conceptual-doctrinal and empirical, in the field. The editors welcome contributions in the form of articles to be published after undergoing a manuscript selection mechanism, peer-review, and editing process. The journal is published twice a year in April and October. It is now a fully online journal, and it only accepts manuscript submissions written in Indonesia, English, and Arabic.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2019): EL-FAQIH" : 7 Documents clear
Dimensi Kesalehan Sosial Dalam Tafsir al-Iklil fi Ma’ani al-Tanzil Karya Misbah Zain al Musthafa Abd Majid Abror
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 5 No 2 (2019): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/faqih.v5i2.61

Abstract

Abstract The individual righteousness referred to is a righteousness that only takes care of worship solely as it relates to God and self-interest, while social righteousness is understood as righteousness that demonstrates the behavior of people who care about Islamic values, which are social. The dimension of social righteousness which is poured by KH Misbah Zain al-Mustafa in his commentary on Al Iklil fi Ma'ani at-Tanzil as a solution to the phenomenon of social inequality in daily life and can be enshrined in a contemporary era, including 1) Brotherhood of fellow man: Ukhuwah Insaniyatih; 2) Brotherhood and Marriage: Ukuwah Nasabiyah Shihriyah; 3) Brotherhood of tribe and Nation: Ukhuwah Sya'biyah Wathaniyah; 4) The Brotherhood of fellow believers: Ukhuwah Diniyah; 5) The Sisterhood-Seagama: Ukhuwah Imaniyah.
Tipologi Ayat Ahl Al-Kitab Dalam Al-Qur’an Fadhila Sidiq Permana
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 5 No 2 (2019): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/faqih.v5i2.65

Abstract

Abstract In the Qur'an the discussion of the Ahl al-Kitab there are many categories. Some contain a condemnation of the Ahl al-book, some of which contain a good expression to the Ahl al-Kitab. What becomes an allergy is that if a person only emphasizes one aspect of the community but the fact that he or she is even crashing into another. A person who only emphasizes the religious community and does not care about other maslahah such as the benefit of the soul (Hifz an-nafs) and common sense (Hifz al-' Aql) will cause various problems in the midst of society. The results concluded that there were five fundamental benefits in the verses relating to the Ahl al-Kitab. Whether it is religious, mental, resourceful, hereditary, or treasure. Then when traced deeper and comparably, there is a relation between one maslahah and other maslahah, such as the recommendation to do justice to the Ahl al-book which was originally an attempt of the Hifz al-'aql turns positive impact For the benefit of the soul (Hifz al-Nafs) and religious benefits (Hifz ad-Din), this is what is then referred to as Maslahah interconnectivity.
Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Miftakhul Huda
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 5 No 2 (2019): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/faqih.v5i2.66

Abstract

Abstract Indonesia is a country where the majority of the population is Muslim, Islam in intervention activities allows state interference in economic activities. Because, if economic activities only rely on market mechanisms, it can be a fatal risk for general problems. The weakness of the market mechanism is that the market is always in favor of the strong, both in terms of capital, science, technology, and management. In addition, there is interference from the government. The government intervention of the Republic of Indonesia in handling current economic problems is one of them through Law No. 39 of 2007 concerning customs. Illegal export and import goods can damage the economic system because it disrupts the market balance. So the definition of market intervention is government interference in regulating the market economy, which aims to maintain price stability. The main purpose is to control the developing price situation, whether it is normal or there is a price surge, is it due to scarcity of goods or other factors that are not fair. From this inspection, the monitoring team gets objective data that can be followed up in response.
Modernisasi Umat Islam India: Studi Pemikiran Amir Ali Dan Akhmad Khan Moch. Azis Qoharuddin
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 5 No 2 (2019): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/faqih.v5i2.67

Abstract

Abstraksi Di India kemunduran umat Islam terjadi diberbagai bidang kehidupan. Mulai dari pemahaman dan praktek-praktek keagamaan yang dinilai menyimpang, sampai persoalan duniawi seperti ekonomi, politik dan sebagainya yang memprihatinkan. Keadaan ini, telah membangkitkan semangat tokoh-tokoh umat Islam untuk mengenali sebab-sebab kemunduran dan melakukan perbaruan.
Urgensi Dan Signifikansi Studi Islam Dalam Perspektif Orientalis-Oksidentalis Komaru Zaman
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 5 No 2 (2019): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/faqih.v5i2.68

Abstract

Abstraksi Mempelajari dan mendalami studi Islam merupakan suatu hal menarik yang akan selalu muncul dan ditemukan dalam setiap tempat dan waktu. Sebagaimana yang telah dilakuka oleh kaum Orientalis yang sangat tertarik dengan perkembangan Islam di dunia, dengan metode dan pendekatan yang ilmiah sehingga mampu memberikan sisi keilmuan yang bersifat obyektif. Kemudian muncul para Oksidentalis yang juga berusaha untuk mengembangkan ilmu keislaman dengan berbagai metode dan pendekatan. Jika pada mulanya sebelum tahun 1890 an kaum Orientalis mempunyai tujuan yang negatif dengan upaya melemahkan dan membenci perkembangan Islam, berbeda dengan kaum orientalis pada masa sesudahnya yang lebih moderat dari sisi keilmuan. Adapun kaum oksidentalis juga berupaya untuk memperkuat kembali ilmu keislaman. Tentunya sisi positif yang dapat diperhatikan adalah adanya upaya untuk melihat Islam secara obyektif.
Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Achmad Asfi Burhanudin
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 5 No 2 (2019): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/faqih.v5i2.69

Abstract

Abstraksi Terdapat berbagai kasus yang berhubungan dengan perkawinan terutama yang menyangkut perceraian. Jumlah perkara yang masuk di Peradilan tidak sebanding dengan jumlah hakim yang menangani perkara itu untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para orang-orang yang mencari keadilan. Jenis perkara lain yang banyak diajukan didominasi oleh kaum perempuan yang seharusnya merasa terlindungi dengan adanya perjanjian perkawinan. Tuntutan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing Pengadilan di Indonesia pun semakin hari meningkat. Namun terdapat wilayah hukum tertentu yang jumlah perkaranya sedikit karena mempunyai hukum kebiasaan atau tradisi budayanya dibidang perkawinan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan sebelum dilaksanakan akad nikah harus mempertahankan perkawinan mereka hingga salah satu dari pasangannya meninggal dunia. Perjanjian perkawinan (Pranikah) dapat diartikan sebagai Akta Kesepakatan calon suami-isteri dalam membuat klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian yang nantinya akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan mereka tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan kategori Harta Bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya (termasuk KDRT-Kekerasan Dalam Rumah Tangga), larangan selingkuh- poligami (poliandri), pengaturan penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga, penyatuan atau pemisahan harta yang dihasilkan dalam perkawinan atau harta bawaan, tanggung jawab hutang masing-masing, pengasuhan anak, biaya perawatan hidup pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri. Perjanjian perkawinan dalam Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) dengan Hukum Islam mempunyai persamaan yaitu dilakukan secara tertulis, sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan dan kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga. Perjanjian perkawinan (Pranikah) pada jaman sekarang sangat perlu untuk mengantisipasi niat yang tidak baik dari pasangan yang mengincar harta atau maksud yang tidak baik lainnya dalam menikahi seseorang.
Status Harta Waris terhadap Anak Angkat Perspektif Adat Jawa dan KHI Ahmad Hafid Safrudin
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 5 No 2 (2019): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.106 KB) | DOI: 10.29062/faqih.v5i2.70

Abstract

The presence of adopted children in the family allows for a high level of emotional bonding, which no longer separates one another. So, in time the adopted child can be counted as the person who deserves the property of foster parents after death. This is the result of what happened in the later days. In relation to the problem in this study, that the existence of the adopted child above has a position on the inheritance of treasures. According to Javanese customary law, although the child's appointment does not decide the child's relationship with the parent and adopted child does not become the child of the adoptive parents, but the adopted child is entitled to the inheritance of both the parents and the adoptive parents. Under Islamic law, although it is clear that Islam cannot accept the existence of an adopted child on his or her position on the inheritance of adoptive parents. However, KHI which is a legal written law that is applied as a special guideline for Muslims in resolving all legal issues including the position of the adopted child, in article 209 KHI explained that the adopted child is entitled to receive a testament of a general order of 1/3 from the heritage property of foster parents

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): EL FAQIH Vol. 11 No. 1 (2025): EL FAQIH Vol. 10 No. 2 (2024): EL FAQIH Vol. 10 No. 1 (2024): EL FAQIH Vol. 9 No. 2 (2023): EL FAQIH Vol 9 No 1 (2023): EL FAQIH Vol 8 No 2 (2022): EL FAQIH Vol 8 No 1 (2022): EL FAQIH Vol 7 No 2 (2021): EL FAQIH Vol 7 No 1 (2021): EL FAQIH Vol 6 No 2 (2020): EL FAQIH Vol 6 No 1 (2020): EL FAQIH Vol 5 No 2 (2019): EL-FAQIH Vol 5 No 1 (2019): EL-FAQIH Vol 4 No 2 (2018): EL-FAQIH Vol 4 No 1 (2018): EL-FAQIH More Issue