cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Published by Universitas Indo Global Mandiri
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2022)" : 10 Documents clear
Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021) Fernando Eugenio Rugian; Burhan Niode Niode; Trilke Erita Tulung
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2105

Abstract

ABSTRACT  This paper aims to explain the dynamics political in Myanmar in 2021 will lead to the transfer of power in Myanmar. This research method uses an article review obtained through library research. The results of this paper indicate that Myanmar cannot build a democratic system without trust between civilians and the military, leading to the diversion of the military. During British rule, elections were actually held three times between 1951 and January 1952. Myanmar experienced civilian rule from 1948 to 1958, from 1960 to the following decade when the government was ruled by the army. Myanmar held several elections, and in 1990 the National League for Democracy won the election, but lost to the army and refused to accept victory over the National League for Democracy. In 2021, it will be the same as in 1990, when the military refuses to concede victory. However, when the military shifts power away from civilians, Myanmar's dark past repeats itself and military control becomes paramount. Without this control, the transition from a non-democratic regime to a more democratic one cannot be accompanied by a change in the military environment. However, according to Myanmar's 2008 Constitution, the military occupies 25% of parliament's seats. So that 75% of parliamentary decisions, the military took part in granting their rights. According to Myanmar's history, the military has taken up its political role and is constantly involved and has a strong influence in Myanmar's politics which cannot be separated. Seeing the development of the case of the takeover of power by the Junta, it seems that it will be difficult for the people to regain the power of the elected government, the public's condemnation of the violence that occurred seems to mean nothing. Keywords : Democracy, Military, Myanmar, Civil ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 yang mengakibatkan pengalihan kekuasaan di Myanmar. Metode penelitian ini menggunakan review artikel  yang diperoleh melalui stdui kepustakaan. Hasil kajian ini menunjukan Myanmar belum mampu menerapkan sistem demokrasi yang mana tidak ada kepercayaan antara sipil maupun militer yang mengakibatkan pengalihan isu yang dilakukan oleh pihak militer. padahal pada saat inggris menjajah, praktek pemilihan umum sebenarnya  dilakukan tiga kali di antara tahun 1951 dan Januari 1952. Myanmar mengalami pemerintahan sipil di tahun 1948-1958 dan dihitung dari tahun 1960 hingga dekade selanjutnya pemerintahan telah dipegang oleh militer. Myanmar beberapa kali mengadakan pemilihan umum, di tahun 1990 yang mana partai Nasional Liga untuk demokrasi menang dalam pemilihan namun ditolak oleh militer  dan tidak mau mengakui kemenangan atas partai Nasional Liga untuk Demokrasi. Hingga di tahun 2021, sama halnya dengan tahun 1990 yang mana militer menolak dan tidak mengakui hasil kemenangan. Akan tetapi, militer mengalihkan kekuasaan dari sipil sehingga masa kelam Myanmar kembali terulang kembali.Pengendalian atas militer menjadi sangat penting. Tanpa pengendalian itu, transformasi dari rezim non demokratis menjadi rezim yang lebih demokratis tidak dapat disertai dengan perubahan di lingkungan militer. Namun, menurut konstitusi menurut konstitusi Myanmar tahun 2008, militer mendapatkan kursi parlemen sebanyak 25%. Sehingga 75% keputusan parlemen militer turut andil dalam memberikan hak suaranya. menurut sejarah myanmar, militer sudah mengambil peran politiknya dan terlibat secara terus-menerus dan memiliki pengaruh yang kuat dalam politik myanmar yang tidak bisa dipisahkan. Melihat perkembangan kasus pengambilalihan kekuasaan oleh Junta nampaknya akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan kembali kekuasaan pemerintahan terpilih, kecaman masyarakat terhadap kekerasan yang terjadi seakan tidak berarti apa–apa. Kata Kunci : Demokrasi, Militer, Myanmar, Sipil  
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SATU DESA SATU DINIYAH DI KABUPATEN OGAN ILIR (STUDI PADA KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR) Lisa Mandasari Mandasari; Een Endasari Endasari
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2101

Abstract

ABSTRACT The research aimed to find out and analize the effectiveness of the implementation of the One Village One Madrasa Diniyah Programme in Ogan Ilir Regency especially in Tanjung Raja Sub-district. This research was designed by using the qualitative descriptive method. The data collection methods used were interview, observation and documentation. The interviewees on the research were the civil servants in Department of Education and Culture of Ogan Ilir Regency, headmasters, teachers, students and parents of madrasa diniyah and community in Tanjung Raja Sub-district, Ogan Ilir Regency. Based on the result of research, it was found that the implementation of the One Village One Madrasa Diniyah Programme in Ogan Ilir Regency had been conducted effectively. The effectiveness of the programme was seen through the goal achievement, integration and adaptation. There was conformity between the result achieved and the objective of progamme targeted before the One Village One Madrasa Diniyah Programme was implemented, that was the enhancement on experience, knowledge, worshipping skills and good attitude of the students in madrasa diniyah. The socialization carried out by the Department of Education and Culture of Ogan Ilir Regency to headmasters, headmen, teachers and also the community in Ogan Ilir Regency had been done well. The Department of Education and Culture of Ogan Ilir Regency also collaborated with the Village Community Empowerment Agency of Ogan Ilir Regency in conducting socialization since it was related to the village and also the location of each madrasa diniyah in the village. The curriculum provided was adopted from the general curriculum of madrasa diniyah that was simplified andevaluated continually for example monotheism lessons, the Koran, hadith, fiqh, Islamic history, the way to pray and wudu correctly. Keywords: effectiveness, implementation, programme ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Desa Satu Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir terutama pada Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir, kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa sekolah Diniyah di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir serta masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program Satu Desa Satu Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir sudah efektif.  Efektivitas program tersebut bidilihat dari beberapa hal, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Terdapat kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya pada pelaksanaan Program Satu Desa Satu Diniyah yaitu adanya peningkatan pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji dari masing-masing peserta didik yang ada di madrasah diniyah. Sosialisasi juga sudah dilakukan dengan baik. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir kepada kepala sekolah, kepala desa, guru dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir juga bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir dalam melakukan sosialisasi karena berkaitan dengan desa dan juga letak setiap madrasah diniyah yang ada di desa. Kurikulum yang diberikan mengadopsi dari kurikulum diniyah yang sudah berjalan dan disederhanakan lagi namun tetap terus dilakukan evaluasi misalnya pelajaran tauhid, Al Quran, hadist, fiqih, sejarah islam, cara sholat yang benar dan cara berwudhu. Kata Kunci : efektivitas, pelaksanaan, program 
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI KESEHATAN NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DEMAM BERDARAH DI KABUPATEN KARAWANG (Studi Kasus di Puskesmas Karawang Kulon dan Puskesmas Nagasari) Muhamad Iman Tawakal; Gili Argenti Argenti; Rudyk Nababan Nababan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2106

Abstract

 AbstrakDiantara faktor dalam melihat kesuksesan  kebijakan  publik  adalah  kesehatan.  Sampai saat ini, salah  satu  problem  kesehatan  yang  masih   menjadi  persoalan  di   Indonesia adalah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). DBD adalah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus Dengue dan  ditularkan  melalui  gigitan   nyamuk  aedes  aegypti.  Pemerintah  Kabupaten  Karawang dalam hal ini Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai hal dalam menanggulangi  penyakit  ini, namun  masih  ditemukan   beberapa  kekurangan diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD, khususnya di  Kecamatan Karawang Barat yang direpresentasikan dari Puskesmas Karawang Kulon dan Puskesmas Nagasari. Fokus penelitian  ini dimulai pada tahun 2019 – 2020 dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif.  Teknik   pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini  menggunakan  teori  proses implementasi kebijakan menurut Rondinelli dengan empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja suatu program, yakni (1) kondisi lingkungan; (2) hubungan antar organisasi; (3) sumberdaya organisasi; (4) karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana..Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan  bahwa  dalam  implementasi  program penanggulangan  penyakit DBD di Kecamatan Karawang Barat secara umum sudah optimal, namun ada beberapa yang masih terdapat kendala khususnya diindikator sumber daya organisasi, seperti kurangnya petugas khusus untuk melakukan sosialisasi pencegahan Demam Berdarah di daerah tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar.Kata Kunci : Implementasi Program, Kebijakan Publik, Demam Berdarah  AbstractAmong the factors in seeing the success of public policy is health. Until now, one of the health problems that is still a problem in Indonesia is Dengue Hemorrhagic Fever (DHF). DHF is a disease caused by dengue virus infection and is transmitted through the bite of the Aedes aegypti mosquito. The Karawang Regency Government, in this case the Health Office, has done various things in tackling this disease, but there are still some shortcomings, including low public awareness about the importance of preventing and overcoming DHF, especially in West Karawang District, which is represented by the Karawang Kulon Health Center and Nagasari Health Center. The focus of this research began in 2019 – 2020 using descriptive methods and qualitative approaches. Data collection techniques were carried out by library research, interviews, observations, and documentation. Based on the facts on the ground, it shows that the implementation of the DHF disease control program in West Karawang District is generally optimal, but there are still some obstacles, especially indicators of organizational resources, such as the lack of special officers to disseminate dengue prevention in the area and lack of awareness. community about the cleanliness of the surrounding environment.Keywords : Program Implementation, Public Policy, Dengue Homorrhagis Fever 
Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Dalam Menumbuhkan Minat Baca Di SDN 1 Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Nifi Lamingthon Lamingthon; Reni Juliati Juliati
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2102

Abstract

ABSTRACT Literacy activity is one of government efforts to strengthen character. Indonesia government has regulation from Ministry of Education and Culture that School Literacy Movement begins 15 minutes before class. The study aimed to describe the implementation of School Literacy Movement and to describe the positive impact of School Literacy Movementat at SDN 1 Mariana Kecamatan Banyuasin. It was qualitative research with case study method. The data collection techniques were observation, interview, and document study. The results showed that the implementation of School Literacy Movement went through the habituation stage, the development stage, and the learning stage. The positive impacts were student attitudes showing high literate ecosystem, the increasing of Bahasa Indonesia learning outcomes, and literacy skills indicated from students portfolio. Keywords: implementation, school-literacy-movement, learning achievement ABSTRAK Kegiatan literasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menguatkan karakter. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan Gerakan Literasi Sekolah yang dilakukan 15 menit sebelum pelajaran dilakukan di kelas pada awal pembelajaran. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi Gerakan Literasi Sekolah dan mendeskripsikan dampak positif dari Gerakan Literasi Sekolah di SDN 1 Mariana Kecamatan Banyuasin 1.Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah telah mencapai tahap pembiasaan, tahap pengembangan dan tahap pembelajaran. Dampak postitif dari pelaksanaan program tersebut yaitu sikap siswa yang menunjukkan ekosistem literat yang sangat tinggi, peningkatan pengetahuan berupa hasil belajar Bahasa Indonesia, dan kecakapan literasi melalui ketrampilan dari portofolio siswa. Kata kunci: implementasi, Gerakan Literasi Sekolah, prestasi belajar    
IMPLEMENTASI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DI KOTA BEKASI Irma Ramahyanti Ramahyanti1; Lukmanul Hakim Hakim; Kariena Febriantin Febriantin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2107

Abstract

ABSTRACT The city of Bekasi as one of the cities with a high population growth rate, with a busy schedule of course is a factor causing the low number of administrative compliance, plus the distance between agencies and the length of the process makes the interest of Bekasi residents to take care of administration increasingly low. Departing from this, there was a Public Service Mall with the aim of bringing services closer and easier to the community. As the improvement efforts of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform on the poor assessment of bureaucratic services caused by pathology. So that the presence of the Public Service Mall with working hours until Saturday is certainly a breath of fresh air in administrative services to the public. So the purpose of this study is to use a descriptive qualitative approach that describes how the process of implementing a Public Service Mall to realize a pathology-free bureaucracy using 3 elements from Charles O Jones, namely organization, interpretation and application. The results showed that the community was enthusiastic and there was an increase in visits, due to clarity and certainty in terms of procedures/mechanisms, time and also costs. It's just that all agencies or private institutions that have direct contact with the community have not been involved. Of course, the involvement of all institutions, both government and non-government, will make it easier for the community and shorten the administrative time. The formation or strengthening of regulations is needed as a basis for movement so that it is able to bind agencies or institutions in the region. Keywords : Administration, Bureaucracy, Public, Public Service Mall, Service  ABSTRAK Kota Bekasi sebagai salah satu kota dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dengan kesibukan yang padat tentu saja menjadi faktor penyebab rendahnya angka taat  administrasi, ditambah jauhnya jarak instansi serta lamanya proses semakin membuat minat warga Bekasi untuk mengurus administrasi kian rendah. Berangkat dari hal tersebut hadirlah Mal Pelayanan Publik dengan tujuan mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana upaya perbaikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap buruknya penilaian pelayanan birokrasi diakibatkan patologi. Sehingga kehadiran Mal Pelayanan Publik dengan waktu kerja hingga sabtu, tentu menjadi angin segar dalam pelayanan administrasi kepada publik. Sehingga tujuan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana proses implementasi Mal Pelayanan Publik untuk mewujudkan birokrasi bebas patologi dengan menggunakan 3 elemen dari Charles O Jones yaitu organisasi, interpretasi dan juga penerapan. Hasil didapat bahwa masyarakat antusias dan terjadi peningkatan kunjungan, dikarenakan adanya kejelasan dan kepastian baik dari segi prosedur/mekanisme, waktu dan juga biaya. Hanya saja belum terlibat keseluruhan instansi atau lembaga swasta yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Tentunya keterlibatan keseluruhan lembaga baik pemerintah atau non pemerintah akan semakin memudahkan masyarakat dan mempersingkat waktu pengurusan administrasi. Pembentukan atau penguatan regulasi diperlukan sebagai landasan gerak sehingga sifatnya mampu mengikat instansi atau lembaga di daerah.  Kata Kunci : Administrasi, Birokrasi, Masyarakat, Mal Pelayanan Publik, Publik
MOTIF PRIORITAS KEBIJAKAN PERTAHANAN ERA JOKOWI DALAM MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NKRI TAHUN 2014 -2020 YUNI PERMATASARI PERMATASARI
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2103

Abstract

Abstract The change in the direction of defense  policy  that  took  place  during  the  Jokowi  Government  era has changed a little. As a decision, the priority motives of Jokowi's defense policy in the second period became the highlight. As the  fourth  civilian president,  with  a  previous leader  who  could  not  be in full power made the biggest challenge in how to keep the NKRI defense from external threats. Therefore, the question arises as to  what  makes  the decision-making background.  This  paper uses  the theory of State Sovereignty (Jean Bodin), Security (Paul D. William) and Balance Of Power, whether there are internal indicators of military actors also in the decision. In addition, this  article explains the priority motives of defense policy in the Jokowi era as  an  effort  to  protect  the sovereignty of the homeland from the Chinese threat (South China Sea) in  Indonesian  waters,  and other factors are discussed in this paper. The author concludes that the perspective of realism / military power is still  a  traditional  force,  with  civilian  supremacy  over  military  power  as  an  effort in dealing with external threats to Indonesian territorial security from external threats in the era of Jokowi's leadership.Keywords: Jokowi’s Defense Policy Priorities, South  China  Sea  Issues,  Indonesian  Military- Politics.  Abstrak Perubahan arah kebijakan pertahanan yang terjadi pada era Pemerintahan Jokowi sedikit banyak memiliki perubahan.  Sebagai  sebuah  keputusan,  motif  prioritas  kebijakan  pertahanan Jokowi di periode ke II menjadi sorotan. Sebagai presiden sipil keempat, dengan pemimpin sebelumnya yang tidak dapat berkuasa penuh menjadikan tantangan terbesar dalam  bagaimana menjaga pertahanan NKRI dari ancaman luar. Oleh karena itu, munculah pertanyaan apa yang menjadikan latar belakang pengambilan keputusan  tersebut.  Tulisan  ini  menggunakan  teori Kedaulatan Negara (Jean Bodin), Security (Paul D. William) dan Balance Of Power, apakah ada indikator internal dari  aktor  militer  juga  dalam  keputusan  tersebut.  Selain  itu,  tulisan  ini menjelaskan motif prioritas kebijakan  pertahanan di era  Jokowi  sebagai   upaya  penjagaan kedaulatan NKRI dari ancaman Cina (Laut Cina Selatan) di perairan Indonesia, dan faktor-faktor lainnya  dibahas  pada  makalah  ini..  Metode  penelitian  ini   menggunakan   metode   penelitian kualitatif.  Penulis  menyimpulkan bahwa  perspektif  realisme/kekuatan militer  masih   menjadi kekuatan tradisional, dengan supremasi sipil terhadap kekuatan militer sebagai upaya dalam penanganan ancaman luar pada keamanan territorial Indonesia dari ancaman luar di  era Kepemimpinan Jokowi.Kata Kunci: Prioritas Kebijakan  Pertahanan Jokowi, Isu  Laut Cina Selatan,  Politik-Militer Indonesia
IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA DINAS KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT PADA CAGAR BUDAYA MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II DI KOTA PALEMBANG Sutinah Andaryani Andaryani; Ambarwati Ambarwati Ambarwati
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2108

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui implementasi program kerja Dinas Kebudayaan dalam meningkatkan minat masyarakat pada Cagar Budaya Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, metode dan teori. Hasil penelitian menunjukkan tentang isi kebijakan yang terdiri dari enam indicator sebagai berikut, Pertama, kebijakan yang dilaksanakan yaitu pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya. Dinas Kebudayaan mengelola asset kebudayaan untuk lebih dekat ke publik seperti kegiatan museum keliling, museum go to school, pameran - pameran, dikskusi - diskusi diperlukan untuk meningkatkan literasi sejarah serta budaya masyarakat. Kedua, program kerja yang dilaksanakan yaitu Program pengembangan nilai budaya, pemasaran pariwisata dan destinasi pariwisata. Dalam konteks pengembangan didefiniskan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Ketiga, perubahan yang diharapkan yaitu  penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan warisan nilai-nilai budaya, seni dan warisan sejarah dan purbakala yang dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan instansi terkait secara berkelanjutan, dan dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Keempat, program pelayanan administrasi perkantoran dan pengembangan kemitraan. Pengembangan kemitraan dengan melibatkan bebagai instansi terkait. Salah satu nya dengan Dinas Pendidikan dan Pariwisata dalam gerakan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cagar budaya dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata. Kelima, kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sasaran kegiatan adalah kelembagaan yang tepat fungsi melalui Sumber Daya Aparatur yang berkapasitas. Keenam, berkenaan dengan sumber daya, dilaksanakan program penyediaan sarana dan prasarana aparatur dan pendidikan pelatihan sumber daya manusia. Dimana sarana dan prasarana ditingkatkan dan sumber daya aparaturnya ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan dan pelatihan. Ditinjau dari konteks kekuasan dilihat dari tiga indikator. Pertama kekuasaan yang sifatnya lebih mengedepankan kepada tiga tugas pokok suatu lembaga yaitu pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Kepentingan dan strategi yang digunakan yaitu menciptakan beragam kemudahan masyarakat dalam mengkases cagar budaya dan kunjungan dengan biaya yang terjangkau. Kedua, Dinas Kebudayaan Kota Palembang memiliki karakteristik memberikan pelayanan kepada publik dengan standar operational prosedur yg telah ditetapkan. Ketiga, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja sehingga dapat dilihat sejauh mana Dinas Kebudayaan melaksanakan program kerjanya, dan sekaligus sebagai system pengawasan dan evaluasi dimasa yang akan datang. Kata Kunci : Implementasi, Program Kerja, Minat Masyarakat, Cagar Budaya dan Museum ABSTRACT This study aimed to find out the implementation of the work program of the Department of Culture in increasing public interest in the Cultural Heritage of Sultan Mahmud Badaruddin II museum Palembang. This study applied a qualitative descriptive method with a case study design. The interview, observation and documentation were used in collecting data. The data analysis was carried out by using source triangulation techniques, methods and theories. The results of the study indicated that the content of the policy consisted of six indicators as follow, First, a policy implemented was the management of cultural diversity. The Department of Culture managed cultural assets in order to be accessible to the public such as, mobile museum activities, museum go to school, exhibitions, discussions. The discussions were needed to improve the history and culture literacy. Second, the work program implemented was the program of cultural value development, tourism promotion and tourism destination. In the context of development, it was defined as an increasing the potential value, information, and culture promotion and the utilization through research, revitalization, and adaptation. Third, the expected changes were the implementation of activities for the maintenance, preservation, and protection of the heritage of cultural values, arts and historical and ancient heritages which were conducted integratedly with the supports of relevant agencies continuously, and by considering development priorities. Fourth, the program of office administration service and partnership development by involving various related agencies. One of them was with the Department of Education and Tourism in the movement to provide education to the public about cultural heritage and make it as tourist destination. Fifth, activities were conducted to increase institutional capacity with proper function through improving the apparatus Human Resources. The goal of the activities were suitable institution with a proper function through qualified apparatus human resources. Sixth, in relation to resources, a program for providing facilities and infrastructure for the apparatus, and an education for human resources training was implemented so that the facilities and infrastructure were increased and the quality of the apparatus resources was improved through education and training. Furthermore, the context of power was judged from three indicators. First, the power was focused on the three main tasks of an institution: service, development and empowerment. The interest and strategies used were to create various facilities for the public to access the cultural heritage and visit with an affordable cost. Second, Department of Culture Service in Palembang had characteristics to provide services to the public with proper standard operating procedures. Third, a program of improve the development of the performance achievement reporting system to see how far Department of Culture had implemented the work program was conducted, and at the same time as a monitoring and evaluation system in the future. Key words: Implementation, Work Program, Community Interest, Cultural Conservation and Museum 
Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur Fadlurrahman Fadlurrahman Fadlurrahman; Yuni Kurniasih Kurniasih; Rizza Arge Winanta
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2104

Abstract

ABSTRACT Ngargogondo, a village which is close to the world's tourist attractions, Borobudur Temple, wants to be developed into a tourist village. Some of the tourism potentials of this village include language village tours, Balkondes which provides meeting packages, home stays, off road jeeps tour, vw tours, trails tours, and andong village tours, durian nursery centers, ireng mask dance, and the Krobong craft center. Although there is a lot of potential, the development still not massive enough. The research was conducted with descriptive qualitative method. The research location is in Ngargogondo Village, Borobudur District, Magelang Regency, Central Java. Data collected through FGD, interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively. The results of the study indicated that Ngargogondo Village had an uncoordinated stakeholder network structure. They are Disparpora Magelang Regency, Tidar University, PT. Pegadaian, Ngargogondo Village Government, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, and the Social Community. Stakeholders have contributed according to their respective roles. One thing that is unfortunate is that the existing networked structure does not yet have a unified vision and ideals towards the formation of a tourist village. There are concerns that there will be overlapping or friction between the Pokdarwis, Balkondes, and BUMDes fields of tourism business due to the unclear division of labor if an organized network structure is formed.  Keywords : Collaborative Governance, Ngargogondo Village, Tourism Village ABSTRAK Desa Ngargogondo yang dekat dengan obyek wisata dunia yakni Candi Borobudur, ingin dikembangkan menjadi sebuah desa wisata. Beberapa potensi wisata yang dimiliki desa ini antara lain wisata desa bahasa, Balkondes, home stay, jeep off road, vw tour, trabasan trai, wisata desa andong, pisat pembibitan durian, tari topeng ireng, dan pusat kerajibnan krombong. Meskipun terdapat banyak potensi pendukung wisata, namun pengembangannya belum cukup masif. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik FGD, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan Desa Ngargogondo memiliki struktur jaringan stakeholder yang tidak terkoordinir dengan baik, yaitu Disparpora Kabupaten Magelang, Universitas Tidar, PT. Pegadaian, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, dan masyarakat itu sendiri. Meskipun masing-masing stakeholder telah menjalankan perannya, namun networked structure yang ada belum memiliki kesatuan visi dan cita-cita menuju terbentuknya sebuah desa wisata. Terdapat kekhawatiran akan adanya tumpang tindih atau terjadi gesekan lahan bisnis wisata di kalangan Pokdarwis, Balkondes, dan BUMDes karena pembagian kerja yang tidak jelasjika suatu saat dibentuk struktur jaringan yang terorganisir. Kata Kunci : Collaborative Governance, Desa Ngargogondo, Desa Wisata 
EVALUASI KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA BANJAR Ririn Yulianti Yulianti
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2109

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze how the Evaluation of Perwal Policy Number 4 of 2016 concerning Additional Employee Income (TPP) at the Community Empowerment, Village, National Unity, and Political Office of Banjar City uses the policy evaluation theory of William Dunn. This study used qualitative research methods. Determination of informants using a purposive sampling technique. The results of the study on the effectiveness criteria found that there were positive changes for increasing discipline; on the efficiency criteria, the aspect of TPP assessment is based on finger scans without being supported by manual attendance, so it is concluded that it is not efficient; on the criteria of adequacy, enforcement of regulations regarding TPP has met the criteria of adequacy; on the criteria of equity, the distribution of information is quite good. This is because it is equipped with supporting facilities and firmness of action; on the criteria of responsiveness, TPP is given based on the number of employee work attendance, not yet based on employee performance; on the criteria of accuracy, the majority of employees agree with the TPP Perwal with sanctions that have been applied due to a shared commitment and enough to provide positive value for change. Overall, the Perwal policy No. 4 of 2016 regarding TPP in improving civil servant discipline has resulted in positive changes for increasing discipline.This is because of the firmness of the Head of Service in implementing the rules. We also found that the obstacle to implementing Perwal No. 4/2016 is the mindset of employees due to a lack of understanding of the rights and obligations of civil servants. Efforts are being made to further improve employee discipline, namely through tiered coaching and sanctions for cutting TPP.  Keywords : Policy Evaluation, Additional Income, Civil Servant Discipline ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Evaluasi Kebijakan Perwal Nomor 4 tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian pada kriteria efektivitas ditemukan bahwa terdapat perubahan positif bagi peningkatan disiplin; pada kriteria efieisensi, aspek penilaian TPP berdasarkan finger scan tanpa di dukung absensi manual, sehingga disimpulkan belum efisien; pada kriteria kecukupan, penegakan perwal tentang TPP telah memenuhi kriteria kecukupan; pada kriteria pemerataan, pemerataan informasi cukup baik hal ini karena dilengkapi sarana pendukung dan ketegasan tindakan; pada kriteria responsivitas, TPP diberikan dengan berdasarkan angka kehadiran kerja pegawai belum berbasis kinerja pegawai; pada kriteria ketepatan, mayoritas pegawai setuju dengan adanya Perwal TPP dengan sanksi yang telah diterapkan karena adanya komitmen bersama dan cukup memberikan nilai perubahan secara positif. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perwal Nomor 4 Tahun 2016 tentang TPP dalam meningkatkan disiplin PNS telah membawa perubahan positif bagi peningkatan disiplin. Hal ini karena adanya ketegasan Kepala Dinas dalam menerapkan aturan. Kami juga mendapati bahwa kendala penerapan Perwal Nomor 4 Tahun 2016 yaitu pola pikir pegawai akibat kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai PNS. Upaya yang dilakukan untuk lebih meningkatkan disiplin pegawai yaitu pembinaan berjenjang dan sanksi pemotongan TPP .   Kata Kunci : Evaluasi kebijakan, Tambahan Penghasilan , Kedisiplinan PNS     
Evaluasi Program Karawang Cerdas Oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karawang Berliana Dwinoorocta F; Eka Yulyana Yulyana; Lina Aryani Aryani
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2100

Abstract

ABSTRACT The Karawang Smart Program is a Government Program by providing assistance in the form of educational scholarships for the people of Karawang Regency based on Regent Regulation No. 66 of 2018. The purpose of this study to describe how the Karawang Smart Program Evaluation by the Karawang Regency Youth and Sports Education Office is seen from the assessment of input, assessment on the process, the assessment of the output, and the assessment of the impact. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Collecting data in this research by means of literature study followed by interviews, observation, documentation and triangulation. Based on the results of the study showed that: 1). The input dimensions are in accordance with the Technical Instructions made by the Department of Education, Youth and Sports, Karawang Regency 2). The implementation process encountered problems, especially at the beginning of the fiscal year. Lack of supervision for three years from the Disdikpora on aid recipients 3). The results of this Smart Karawang Program increase the Human Development Index in Karawang Regency 4). The impact of the Karawang Cerdas program has made the public's interest in education high. So from the results of this study it is suggested that the Department of Education, Youth and Sports of Karawang Regency as the organizer prepares optimally and evaluates every year so that it is right on target in accordance with the Regulation of the Regent of Karawang.  Keywords : Evaluation, Program, Smart Karawang, Department of Education Youth and Sports. ABSTRAK Program Karawang Cerdas merupakan Program Pemerintah berupa beasiswa Pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018. Bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Evaluasi Program Karawang Cerdas oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dilihat dari penilaian terhadap input, penilaian terhadap proses, penilaian terhadap output, dan penilaian terhadap impack. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang dilanjutkan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1). Dimensi input sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang 2). Proses pelaksanaan terjadi kendala terutama di awal tahun anggaran. 3). Hasil adanya Program Karawang Cerdas ini meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang 4). Dampak dari adanya program Karawang Cerdas membuat animo masyarakat menjadi tinggi terhadap pendidikan. Kurangnya pengawasan selama tiga tahun dari pihak Disdikpora terhadap penerima bantuan. Maka dari hasil penelitian tersebut disarankan agar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang selaku penyelenggara mempersiapkan dengan optimal serta melakukan evaluasi setiap tahun agar tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang. Kata Kunci : Evaluasi, Program, Karawang Cerdas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.   

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 4 (2025) Vol. 10 No. 3 (2025) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 4 (2024) Vol. 9 No. 3 (2024) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 4 (2023) Vol. 8 No. 3 (2023) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 4 (2022) Vol. 7 No. 3 (2022) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 3 Vol. 6 No. 3 Vol 6, No 2 Vol 6, No 1 Vol 5, No 3 Vol 5, No 2 Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 4, No 2 Vol 4, No 1 Vol 3, No 3 Vol 3, No 2 Vol 3, No 1 Vol 2, No 1 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue