cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Niki Puspita Sari
Contact Email
nikipuspita21@gmail.com
Phone
+6281359569292
Journal Mail Official
dialektika@uniramalang.ac.id
Editorial Address
Jalan Raya Mojosari No.2, Kepanjen, Jatirejoyoso, Malang, Jawa Timur 65163
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Published by Universitas Islam Raden Rahmat Malang
ISSN : 25024094     EISSN : 2598781X     DOI : https://doi.org/10.36636/dialektika
Core Subject : Economy, Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Dialektika adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Jurnal ini memiliki spesifikasi sebagai media untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan pemikiran konseptual yang berkaitan dengan bidang Ekonomi dan Ilmu Sosial. Jurnal ini terbit berkala setiap enam bulan sekali pada bulan Februari dan September.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial" : 5 Documents clear
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEMANDIRIAN DESA: Studi pada Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo Abdul Fatah Fanani; Supardi Ibrahim
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.827 KB) | DOI: 10.36636/dialektika.v3i2.148

Abstract

Reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat desa selama ini lebih sering hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Namun melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini dengan maksud agar dalam proses pencarian makna dibalik fenomena dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti. Dengan metode kualitatif ini dapat di analisis mengenai pendekatan collaborative governance dalam mewujudkan kemandirian desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di kabupaten Sidoarjo sudah ada beberapa kegiatan yang mendukung collaborative governance dalam mendorong terwujudnya kemandirian desa. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah terbentuknya Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), Program Kawasan Perdesaan (PROKADES), Desa Melangkah, dan Start Up Desa. Kata Kunci: Kemandirian Desa, Collaborative Governance, Recognisi, Subsidiaritas, Undang-undang Desa.   Abstract Policy reforms on villages can be seen clearly in Law No. 6 of 2014 about villages. The village community has only been a spectator in the implementation of development in their area. However, through law number 6 of 2014, the village community is given the authority to recognize the rights of origin (recognition), recognition of local scale authority and decision making locally for the benefit of the village community (subsidiarity), diversity, togetherness, mutual cooperation, kinship, deliberation, democracy, independence, participation, equality, empowerment and sustainability. This study uses qualitative research methods with a descriptive approach. The selection of qualitative research methods in this study with the intention that in the process of finding the meaning behind the phenomenon can be carried out comprehensively, deeply, naturally, and as it is and without much interference from researchers. This qualitative method can be analyzed about collaborative governance approaches in realizing village independence. The results of this study indicate that there are already several activities in Sidoarjo regency that support collaborative governance in encouraging the realization of village independence. Some of these activities include the establishment of an Inter-Village Coordination Board (BKAD), the Rural Area Program (PROKADES), Desa Melangkah, and Start Up Villages. Keywords: Village Independence, Collaborative Governance, Recognition, Subsidiarity, Village Law.
EKSPLORASI KONTEMPORER KONSEP KEADILAN KARL MARX Ibnu Asqori Pohan; Talitha Talitha; Yudia Yudia
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.704 KB) | DOI: 10.36636/dialektika.v3i2.149

Abstract

In general, the development of social, political, and humanities is inseparable from the contribution of the great thinker Karl Marx. His work is a reference for scientists around the world. For example, his most monumental work is 'Das Capital'. Works that have inspired a lot of economic movements and 'revolution' in several countries. Marx's dialectics which was developed through Hegel's thought became very phenomenal contributing to the realm of critical thinking methods through a dialectical stage in order to find the truth. However, there is one concept of Marx's thought that is almost unreadable and escapes from the attention namely the concept of  'Justice'. Being important and interesting to explore and in essence understanding how Karl Marx constructed the concept of justice in his thinking. This study wants to explore Marx's 'treatise' of thinking about justice by using a chronological order approach. With the explorative descriptive presentation, Marx's thought of justice can be comprehensively and systematically understood. Keywords: Karl Marx, Thought, Justice, and Socialist   Abstrak: Secara umum perkembangan ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora tidak lepas dari sumbangsih pemikir besar Karl Marx. Hasil karya pikirnya menjadi referensi para ilmuwan diseluruh dunia.  Sebut saja karyanya yang paling monumental salah satu nya adalah ‘Das Capital’. Karya yang telah banyak mengilhami lahirnya gerakan ekonomi dan ‘Revolusi’ dibeberapa negara. Dialektika Marx yang dikembangkan melalui pemikiran Hegel menjadi sangat fenomenal berkontribusi dalam ranah metode berpikir kritis melalui sebuah tahapan dialektika dalam rangka menemukan kebenaran. Namun, terdapat satu konsep pemikiran Marx yang hampir tidak terbaca dan luput dari perhatian yakni konsep ‘Keadilan’. Menjadi penting dan menarik untuk menelusuri dan pada intinya memahami bagaimana Karl Marx mengkonstruksi konsep keadilan di dalam pemikirannya. Studi ini ingin menelusuri ‘risalah’ berpikir Marx mengenai keadilan dengan menggunakan pendekatan sejarah (chronological order). Dengan penyajian deskriptif eksploratif pemikiran keadilan Marx dapat dipahami secara menyeluruh dan sistematis.  Kata kunci: Karl Marx, Pemikiran, Keadilan, dan Sosialis
KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN KOMUNAL Ansar Suherman; Arief Sirajuddin
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.229 KB) | DOI: 10.36636/dialektika.v3i2.152

Abstract

ABSTRAK Perhatian pemerintah yang lebih tertuju pada pembangunan fisik dengan mengabaikan kearifan lokal mengakibatkan Indonesia mulai mengalami pergeseran tata nilai kehidupannya serta hilangnya karakter sebagai bangsa yang berbudaya. Terabaikannya nilai-nilai kearifan lokal berujung pada hilangnya semangat kebersamaan yang menjadi ciri bangsa Indonesia serta ancaman hilangnya kelestarian budaya yang ada disetiap daerah di nusantara. Hilangnya semangat kebersamaan dan persaudaraan menjadi bibit lahirnya konflik dan disintegrasi. Ancaman konflik horizontal di Indonesia sangat rentan terjadi setiap saat.Mulai dari konflik SARA, konflik elite akibat dari pertarungan suksesi politik dalam semua tingkatan suksesi, dan konflik sektarianisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu mengumpulkan fakta melalui observasi, literatur kepustakaan dan tulisan dimedia. Fakta menunjukkan bahwa konflik adalah bahaya laten yang dapat terjadi kapanpun. Apalagi, Indonesia adalah negara majemuk yang terdiridari berbagai suku dan budaya. Konflik yang terjadi salahsatunya diakibatkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola potensi konflik melalui pembangunan komunikasi berbasis kearifan lokal.Konflik umumnya sangat potensial terjadi di daerah yang sedang menuju kota besar atau daerah tujuan berinvestasi. Sehingga seorang pemimpin khususnya kepala daerah dituntut memiliki communication skill terkait dengan seluruh bagian-bagian dalam kehidupan masyarakat di wilayahnya. Banyaknya konflik yang terjadi di suatu daerah mengindikasikan bahwa komunikasi yang berlandaskan kearifan lokal oleh kepala daerah kepada masyarakatnya belum secara maksimal atau bahkan tidak dilakukan. Penyertaan nilai kearifan lokal dalam membangun komunikasi dengan semua pihak akan membantu mencari solusi terhadap penanganan dan pencegahan konflik sehingga pembangunan dapat berjalan lancar menuju masyarakat yang modern tanpa kehilangan identitas lokalnya. Kata-Kata Kunci: Kearifan Lokal, Komunikasi, Pemerintah Daerah, Konflik Sosial dan Komunal. ABSTRACT The government's focus on physical development by ignoring local wisdom has resulted in Indonesia beginning to experience a shift in the values ??of its life and the loss of character as a cultured nation. The neglect of the values ??of local wisdom leads to the loss of spirit of togetherness that characterizes the Indonesian nation and the threat of loss of cultural sustainability that exist in every region in the archipelago. The loss of the spirit of togetherness and brotherhood becomes the seed of the birth of conflict and disintegration. The threat of horizontal conflict in Indonesia is very vulnerable at all times. Ranging from SARA conflicts, elite conflicts resulting from political succession struggles at all levels of succession, and sectarian conflict. This research uses qualitative method with descriptive analysis approach that is collecting facts through observation, literature and literature writing dimedia. The facts show that conflict is a latent danger that can happen at any time. Moreover, Indonesia is a plural country consisting of various tribes and cultures. Conflict is one of the causes of the government's inability to manage the potential for conflict through the development of local wisdom-based communication. Conflict is generally very potential to occur in areas that are heading to big cities or destination areas to invest. So a leader, especially the head of the region is required to have communication skills related to all parts of community life in the region. The number of conflicts that occurred in a region indicates that communication based on local wisdom by the head of the region to the community has not been maximally or even not done. Inclusion of local wisdom values ??in building communication with all parties will help to find solutions to the handling and prevention of conflict so that development can run smoothly to modern society without losing its local identity. Keywords: Local Wisdom, communication, local government, social conflic and, comunal.
PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM UPAYA MEMBELA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA Nur Inna Alfiyah
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.843 KB) | DOI: 10.36636/dialektika.v3i2.153

Abstract

Abstract This article aims to describe role of the international community against the Rohingya, in this case the role of countries such as Indonesia in addressing violence against the Rohingya. Violence and discrimination committed by the government of Myanmar against the Rohingya resulted in a massive wave of migration in various countries. So, we need the efforts of the international community to intervene and stop the conflict in Myanmar. Keywords: Migration, Human Rights, Roles of Indonesia Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran komunitas internasional terhadap kasus Rohingya, dalam hal ini peran negara seperti Indonesia dalam menyikapi kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya. Tindak kekerasan serta sikap diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya mengakibatkan terjadinya gelombang migrasi besar-besaran yang mengakibatkan terkatung-katungnya nasib para pengungsi Rohingya di berbagai negara. Sehingga diperlukan adanya upaya dari komunitas internasional untuk menengahi dan menghentikan konflik yang terjadi di Myanmar. Kata kunci : Migrasi, Hak Asasi Manusia, Peran Indonesia
DEMOCRATIC POLICING DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN KOLABORASI: (Studi Kasus Sengketa Tanah di Karisidenan Madiun) I Made Agus Prasetya; Romy Hermawan
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.256 KB) | DOI: 10.36636/dialektika.v3i2.157

Abstract

Reformasi lembaga kepolisian merupakan agenda yang penting untuk membangun masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Paper ini bersifat preskriptif dalam pendekatannya dan menganalisis beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembentukan lembaga kepolisian baru atau mereformasi lembaga yang sudah ada sebelumnya. Kami berupaya mengintroduksi IP4T-P di Kabupaten Madiun sebagai pilot program/project bagi penyelesaian kasus dan/atau sengketa tanah di Indonesia.   Kata Kunci: democratic policing, manajemen kolaborasi, sengketa tanah   Abstact Reform of police institutions is an important agenda for building a safe, orderly and peaceful society. This paper is prescriptive in its approach and analyzes several things that can influence the success of the formation of a new police institution or reform of existing institutions. We are trying to introduce IP4T-P in Madiun district as pilot program/project to resolve land cases and/or disputes in Indonesia. Keywords: democratic policing, collaboration management, land disputes

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 10 No 1 (2025): Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 9 No 2 (2024): Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 9 No 1 (2024): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 8 No 2 (2023): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 8 No 1 (2023): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 7 No 2 (2022): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 7 No 1 (2022): DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 6 No 2 (2021): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 6 No 1 (2021): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 5 No 2 (2020): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 4 No 2 (2019): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 4 No 1 (2019): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 1 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 2 No 2 (2017): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 2 No 1 (2017): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 1 No 2 (2016): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 1 No 1 (2016): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial More Issue