Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 2 (2017)"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Implementasi Strategi KPP Pratama Surakarta dalam Meningkatkan Pengguna E-filing di Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Rino A. Nugroho]]>;
<![CDATA[Christoper Danesh Abraham]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.441 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v12i2.16234
<![CDATA[Penelitian ini berkaitan tentang implementasi strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta yang bertujuan untuk meningkatkan pengguna e-filling di Kota Surakarta. Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan rencana strategis yaitu migrasi wajib pajak untuk beralih menggunakan e-filling. Dalam pelaksanaan atau implementasinya di tingkat kota Surakarta, KPP Pratama Surakarta diwajibkan untuk mensukseskan migrasi tersebut. Jika dilihat dari tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif.Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.Sedangkan untuk penentuan informan, peneliti menggunakan purposive sampling, dan validitas data dilakukan menggunakan triangulasi data.Selanjutnya untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan model analisis interaktif dari HB Sutopo.penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi strategi KPP Pratama Surakarta untuk meningkatkan pengguna e-filling di Kota Surakarta, diutamakan pada kegiatan sosialisasi demi mensukseskan migrasi wajib pajak dan mencapai target sebesar 65%. Adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan dibedakan menjadi dua jenis, secara langsung maupun tidak langsung. Anggaran yang digunakan oleh KPP Pratama Surakarta telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Anggaran tersebut dapat diubah dengan caraswitch change sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan prosedurnya, KPP Pratama Surakarta lebih mengutamakan turun langsung kedaerah kantong-kantong wajib pajak sesuai perintah kepala KPP Pratama Surakarta.Sedangkan aspek sosial, KPP Pratama Surakarta telah menyediakan sekitar 20 komputer yang terhubung intrnet dan menyediakan pembimbing untuk melayani wajib pajak untuk melakukan pengisian form e-filling secara online.Kata Kunci: E-filling, Migrasi wajib pajak, Implementasi Strategi]]>
<![CDATA[Dinamika Ketenagakerjaan Di Indonesia: Penghapusan Sistem Outsourching (Kajian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) ]]>
<![CDATA[Andy Arya Maulana Wijaya]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.216 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v12i2.16248
<![CDATA[Penghapusan sistem outsourching menjadi tuntutan pekerja di Indonesia, disebabkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaanya. Dimana sistem kerja outsorching ini sebenarnya telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Artikel ini kemudian akan menganalisis problematik tersebut, hal ini dapat dilihat pada tiga hal, yaitu hubungan kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Serikat Pekerja. Terjadi adanya penyimpangan dalam aturan yang dibuat, sehingga ada tuntutan penghapusan sistem outsourching oleh pekerja. Hubungan Kerja dalam sistem outsourching tidak jelas karena perjanjian hanya melibatkan pekerja outsourching dan perusahaan penyedia pekerja, namun tidak melibatkan perusahaan penyedia pekerjaan. Jaminan sosial tenaga kerja, merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi pekerja untuk mendapatkan hidup yang layak. Serikat Pekerja, dimana dalam prakterknya outsourching tidak jelasnya fungsi dan peran serikat pekerja dalam perusahaan.Keywords: Ketenagakerjaan, Outsoursching]]>
<![CDATA[Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance ]]>
<![CDATA[Ahmad Sururi]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.308 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v12i2.16236
<![CDATA[Kebijakan publik sebagai instrumen yang mensinergikan peran pemerintah dan publik belum berjalan secara optimal. Terjadinya fenomena beberapa kebijakan yang dibatalkan atau direvisi oleh Pemerintah merupakan indikasi masih adanya tumpang tindih kebijakan dan rendahnya kemampuan berinovasi (ability to innovate) dan kemauan berinovasi (willingnes to inovate) pejabat publik. Untuk itu diperlukan inovasi kebijakan yang secara substantif dapat memberikan penguatan dalam menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan melakukan analisis bagaimana inovasi kebijakan dalam perspektif pendekatan administrasi pubik dan menganalisis inovasi kebijakan menuju terwujudnya good public policy governance. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan adalah survei literatur akademis di bidang keilmuan kebijakan publik guna memperoleh konsep-konsep yang relevan dengan kajian inovasi kebijakan publik. Teknik pengumpulan data melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan administrasi pubik dan inovasi kebijakan. Penerapan prinsip-prinsip inovasi melalui NPS adalah representasi dari penerapan inovasi kebijakan. Publik dipandang secara utuh, manusiawi dan humanis melalui pendekatan yang memberikan space kepada publik untuk berkolaborasi dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Good public policy governance akan terwujud melalui pendekatan 1) Jenis dukungan; 2) Manajemen Inovasi; 3) Karakteristik dalam penerapan nilai.Kata Kunci : Inovasi Kebijakan, Administrasi Publik, Good Pubic Policy Governance]]>
<![CDATA[Forum Konsultasi Publik : Aktivis Masyarakat Sipil atau Klient Penguasa ]]>
<![CDATA[Rutiana Dwi Wahyunengseh]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.069 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v12i2.26986
<![CDATA[Forum Konsultasi Publik adalah bagian dari Musrenbang (Konsultasi Masyarakat Tahunan tentang Perencanaan Pembangunan) yang diintervensi sebagai bagian dari fase siklus perencanaan penganggaran daerah. Prosesnya dirancang untuk berorientasi pada pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dengan format yang demokratis dan partisipatif. Dilihat dari dimensi akuntabilitas sosial, apakah mereka yang terlibat benar-benar anggota aktif atau klien? Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perangkap "klien-komunitas aktif", karena perannya penting untuk kualitas dan output prosesnya. Hasil beberapa studi kasus di Kota Surakarta dan Magelang menunjukkan bahwa konsep komunitas aktif memiliki makna yang berbeda dilihat dari forum dan konteks fungsi akuntabilitas sosial. Pemerintah mengundang para peserta yang dianggap aktif berdasarkan penilaian birokrat. Atas nama forum yang lebih efisien, ada kooperasi forum melalui instruksi teknis pada organisasi forum. Akibatnya, pada dasarnya konsultasi publik membuat dialog semu untuk membuat keputusan secara akuntabel. Itu karena peserta aktif yang terlibat sebenarnya adalah klien yang dikooptasi sesuai dengan prosedur pemerintah. Kesimpulannya adalah bahwalingkungan budaya formalitas birokrat dan kebiasaan komodifikasi dalammasyarakat menghasilkan patologi yang mengaburkan makna "komunitasaktif" terhadap "klien aktif".]]>
<![CDATA[Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara ]]>
<![CDATA[Dodi Faedlulloh]]>;
<![CDATA[Retnayu Prasetyanti]]>;
<![CDATA[- Indrawati]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.761 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v12i2.16240
<![CDATA[Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan upaya membangun kanal-kanal ruang publik untuk merubah wajah kota dengan cara membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak. Berbeda dengan gagasan Jürgen Habermas yang menjelaskan konsep ruang publik sebagai ruang yang mandiri dan terpisah dari negara dan pasar, RPTRA justru merupakan hasil dari kemitraan antara pemerintah dengan perusahaan melalui CSR. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa RPTRA dalam perspektif ruang publik yang berbasis demokrasi deliberatif. Adapun lokasi penelitian ini yaitu RPTRA Sungai Bambu dan RPTRA Sunter Jaya Berseri yang keduanya berada di Kota Administrasi Jakarta Utara. Proyek pembangunan RPTRA merupakan momentum untuk mengoptimalkan dan memperluas ruang-ruang publik yang mampu diakses dan dikontrol lansung oleh publik di DKI Jakarta pada umumnya, dan Jakarta Utara khususnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggali informasi dan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa RPTRA telah memenuhi karakter ruang publik sebagai ruang interaksi masyarakat, dikelola dan dikontrol bersama untuk kepentingan publik, terbuka bagi semua tanpa kecuali, dan secara relatif menjadi ruang kebebasan dan aktualisasi bagi warga. Namun bila ditinjau dalam perspektif demokrasi deliberatif, kekurangan terjadi saat proses pembangunan RPTRA karena warga tidak dilibatkan secara aktif. Aktor yang dominan dalam proses pembangunan adalah pihak swasta dan pemerintah. Adapun transformasi demokrasi deliberatif tercipta saat pada proses pengelolaan RPTRA.Kata Kunci: Ruang Publik, RPTRA, CSRKata Kunci: Ruang Publik, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, CSR]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara) ]]>
<![CDATA[Hendra Wijayanto]]>;
<![CDATA[Ratih Kurnia Hidayati]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.641 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v12i2.16242
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa di setiap kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 30%, dimana sebesar 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Persentase luas RTH Jakarta Utara yang dimiliki saat ini baru sebesar 5% dari luasan wilayahnya. Penelitian ini membahas mengenai “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan RTRW dalam penyediaanruang terbuka hijau di Jakarta Utara dan upaya-upaya yang dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi.Teknik analisa data interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTRW dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara masih belum optimal dan baru terealisasi sebesar 10%, dikarenakan penggunaan lahan yang tersedia untuk RTH tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya dan adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti lemahnya pengawasan, harga tanah yang mahal, peningkatan lahan terbangun dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Ruang Terbuka Hijau]]>
<![CDATA[Etika dan Akuntabilitas Sektor Publik ]]>
<![CDATA[Febrie Hastiyanto]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.152 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v12i2.16244
<![CDATA[Relasi antara birokrasi (atau administrasi publik) dengan politik dalam pemerintahan (governance) bersifat komplementer. Bahkan ilmu administrasi publik lahir sebagai respons terhadap perilaku politik dalam pemerintahan. Ilmu Administrasi Publik lahir dari kejengahan Woodrow Wilson Guru Besar Ilmu Politik Amerika Serikat terhadap perilaku politik Presiden Amerika ke-7 Andrew Jackson (1767-1845). Sesaat setelah terpilih Jackson mengganti semua jabatan birokrasi dengan orang-orang dari partainya. Kondisi ini menyebabkan birokrasi tidak netral yang berpotensi menyebabkan salah urus negara (Thoha, 2006: 85). Artikel ini membahas mengenai etika dan akuntabilitas sektor publik.Kata kunci: Akuntabilitas, Birokrasi, Etika]]>
<![CDATA[Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas ]]>
<![CDATA[Abdul Latief Danu Aji]]>;
<![CDATA[Tiyas Nur Haryani]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.668 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v12i2.16246
<![CDATA[Diversitas dalam angkatan kerja di era globalisasi saat ini telah mendapatkan perhatian yang lebih. Adanya ratifikasi terhadap konvensi ekosob dan konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi peluang munculnya diversitas dalam angkatan kerja. Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak disabilitas dan di Kota Surakarta sebdiri telah memiliki Perda No 4 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Kaum Difabel. Artikel ini mendiskusikan mengenai keanekaragaman dalam angkatan kerja yang pada dasarnya memberikan peluang bagi mereka yang memiliki perbedaan fisik dan mental. Namun, dalam sebuah peluang keanekaragaman yang ada tersebut muncul pula tantangan bagi kaum disabilitas dalam memasuki dunia kerja. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendiskusikan peluang-peluang bagi kaum dasabilitas dalam memasuki dunia kerja yang telah tertuang dalam berbagai peraturan perUndang-Undanagn baik di tingkat nasional dan daerah sekaligus mendeskripsikan tantangan yang mereka hadapi. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini dengan melakukan kajian pustaka berbagai buku teks, jurnal baik internasional dan nasional serta analisis konten dari peraturan perUndang-Undangan yang menyangkut tentang ketenagakerjaan dan disabilitas. Data dalam artikel ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan observasi. Dasar analisis yang digunakan adalah analisis konten dari regulasi ketenagakerjaan dan hak disabilitas yang telah diberlakukan di Indonesia pada umumnya dan Kota Surakarta pada khususnya. Temuan yang ada menyebutkan bahwa peraturan perUndang-Undangan yang ada telah memberikan peluang kesetaraan bagi kaum disabilitas memasuki dunia kerja, akan tetapi tantangan sosial masih menjadi penghambat kesetaraan disabilitas dalam kesempatan kerja. Implikasinya penyedia lapangan kerja harus memenuhi hak kaum disabilitas dalam kuota kerja yang telah diatur dalam perUndang-Undangan.Kata kunci: disabilitas, diversitas, kesempatan kerja, manajemen sumber daya manusia]]>
